Cakra Bhayangkara News

Pelatakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Darul Aqram, Desa Teluk Kemuning

Posted by: On Januari 12, 2020




Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Disela acara kunjungan silaturahmi bupati kotabaru di desa tanjung lalak kecamatan pulau laut kepulauan, Bupati H. Sayed Jafar Alaydrus, SH menyempatkan untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid Darul Aqram di desa teluk kemuning, minggu (12/01).


Dalam laporannya, Ketua panitia pembagunan masjid Burhanudin mengatakan pembangunan masjid ini diprakarsai oleh warga desa teluk kemuning RT 6, dimana Luas bangunan masjid adalah 11m x 11m yang dibangun diatas tanah hibah masyarakat. 




Bupati Kotabaru dalam sambutannya berharap agar masjid ini cepat selesai dan pembangunannya agar dibangun secara gotong royong.


" Masjid ini merupakan tempat ibadah kita sehari-hari, marilah kita sama-sama untuk membangun masjid ini agar selesai lebih cepat, silahkan ajukan proposalnya, nanti kami akan bantu juga agar dana nya cepat keluar," ucapnya.


Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK kabupaten kotabaru, Anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat pulau laut kepulauan beserta jajarannya. (Syafruddin) 

Warga Tanjung Lalak Terima Bantuan Dari Bupati Kotabaru

Posted by: On Januari 12, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Bupati Kotabaru lakukan silaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Tanjung lalak di Gedung Olahraga Bulutangkis Kecamatan Pulau laut kepulauan, minggu (12/01/2020).

Camat pulau laut kepulauan mengucapkan terimakasih kepada bupati kotabaru beserta rombongan yang telah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi bersama warga desa tanjung lalak dan berterimakasih atas perbaikan jalan yang telah dilakukan bupati kotabaru sehingga saat ini waktu perjalanan dari kotabaru menuju desa tanjung lalak lebih singkat.

Adapun bantuan yang diserahkan oleh bupati kotabaru adalah bantuan dari dinas pertanian berupa benih padi sawah hibrida tahun 2019 kepada 11 kelompok tani, bantuan uang sebesar Rp 65juta dari bupati kotabaru untuk masjid Awal Sirotul Mustaqim desa tanjung lalak selatan, Rp 50juta untuk majelis ta'lim Al muttaqim desa tanjung lalak utara serta Rp 100juta untuk langgar Asshobirin desa teluk kemuning.

Bupati H. Sayed jafar alaydrus menyampaikan semoga bantuan ini yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk warga desa tanjung lalak dan sekitar wilayah kecamatan pulau laut kepulauan bisa dijaga juga dipergunakan sebaik baiknya.

" juga infrastruktur jalan nanti terus kita genjot agar semua jalan yang ada di kabupaten kotabaru bagus semua dinikmati masyarakat kita," harapnya.

Acara ditutup dengan dialog langsung antara bupati kotabaru dengan warga yang hadir, guna mendengarkan dan mencari solusi atas keluhan-keluhan yang disampaikan warga.

Tampak hadir diacara penyerahan bantuan tersebut diantaranya, Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten kotabaru, Kepala SKPD Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, Camat pulau laut kepulauan beserta jajarannya, dan para tokoh agama serta masyarakat Desa tanjung lalak dan sekitarnya.(Syafruddin) 

Sayed Jafar Lantik 48 Anggota BPD Pulau Laut Kepulauan

Posted by: On Januari 12, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar lantik 48 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) periode 2020 sampai 2026 yang berlangsung di Aula kantor kecamatan Pulau Laut Kepulauan, minggu ( 12/01/2020).


48 Anggota BPD yang dilantik berasal dari desa teluk kemuning, desa tanjung lalak selatan, desa pulau kerasian, desa kerayaan utara, desa teluk aru, desa tanjung lalak utara, desa pulau kerumputan, dan desa pulau kerayaan.


Adapun pengambilan sumpah dan penandatangan berita acara sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar Alaydrus , SH.

Hariansnyah Kepala Dinas PMD menyampaikan melalui Sambutannya agar anggota yang sudah dilantik nantinya bisa bersinergi dengan Kepala Desa untuk membangun dan meningkatkan desa tersebut.

"Harapan untuk 2020 tahun depan agar Manajemen kelola tata pemerintah desa harus lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah diarahkan bupati melalui kepada Dinas PMD, Jelas mantan assisten tersebut,".


Sedangkan dalam sambutan Bupati Kotabaru yang disampaikan oleh sekretaris daerah Drs. H. Said ahmad mengatakan bahwa anggota BPD merupakan wakil masyarakat dan merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.


" Tugas BPD adalah menggali, menampung, menghimpun, meluruskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Membahas dan menyampaikan peraturan desa bersama kepala desa, dan bapak ibu juga sekaligus mengawasi kinerja-kinerja kepala desa, " katanya.

Selain bupati kotabaru, tampak hadir dalam acara itu Sekretaris daerah kotabaru, Anggota DPRD, Ketua TP PKK kabupaten kotabaru, kepala SKPD, Camat Pulau Laut Kepulauan beserta jajarannya, unsur forkopimca Pulau Laut Kepulauan, dan tamu undangan beserta tokoh agama dan masyarakat pulau laut kepulauan.(Syafruddin) 

Kapaldam Jaya: Kenalkan Ragam Budaya TTS Dengan Menggelar Festival Seni di TMII

Posted by: On Januari 12, 2020



TMII-Jaktim, Cakra Bhayangkara News - Dalam rangka memperkenalkan seni kebudayaan Timor Tengah Selatan
(TTS), Lapo Billionaire Project menyelenggarakan Festival Budaya  TTS, dengan mengusung tema 'Amanatun Amanuban Mollo', di hadiri ratusan masyarakat TSS yang ada di Jakarta dan sekitarnya bertempat di Anjungan NTT, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (12/1/2020).


Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang terus berupaya untuk memikat wisatawan asing dan nusantara menikmati keindahan alam dan budaya NTT khususnya Kabupaten TTS.


Ketua Umum Penyelenggara Festival Seni Budaya TTS, Kepala Peralatan Daerah Militer (Kapaldam) Kolonel Pal Simon Petrus Kamlasi menjelaskan kegiatan ini menampilkan ragam kebudayaan TTS, seperti proses pembuatan tenun ikat secara tradisional yang dikerjakan oleh putra-putri Timur Tengah Selatan yang berada di Jakarta," ujarnya.


Selain itu lanjutnya, kegiatan ini juga menampilkan beberapa tradisi yang biasa dilakukan dalam peradatan sehari-hari, seperti memakan pinang, tradisi tumbuk pinang, tumbuk jagung, menenun kain selembang dan masih banyak tradisi TTS yang lain," jelasnya.


Simon berharap semoga tarian -tarian tradisional TTS seperti, tari perang, dan tari masal ini dapat di pertontonkan dan terekspos, sehingga dapat dikenalkan selain masyarakat nusantara Indonesia juga kepada manca negara sehingga menarik minat untuk para wisatawan datang ke TTS," harapnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Bupati Timur Tengah Selatan (TTS) Egusem Piether Tahun, MT. MM., menambahkan TTS sangat kaya akan budaya dan juga banyak aneka ragam daerah yang menarik namun  tidak dikenal oleh bangsanya sendiri apalagi dunia luar," tambahnya.

Selain itu lanjut Egusem, destinasi wisata di TTS sebenarnya cukup banyak, namun belum banyak dikenal oleh masyarakat dan dunia luar. Dengan kegiatan ini kami atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Timur Tengah Selatan (TTS) sangat mendukung dan menyampaikan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara khususnya Kolonel Simon yang sudah memperakarsai acara festival budaya TTS sehingga terselenggara dengan baik, ujarnya


Kegiatan ini merupakan kali pertamanya dilakukan, diharapkan tahun depan akan dilakukan yang lebih besar lagi. Kami akan berkolaborasi dengan Masyarakat TTS yang ada di Jakarta agar dapat dilaksanakan secara kontinue.

"Kalau Kontinue kan publik akan tahu bahwa ada kegiatan aneka budaya TTS yang dilaksanakan, Ini luar biasa," pungkasnya.(JD) 

Cegah Banjir, Anggota Koramil 04 / Babelan Kodim 0509/ Kab Bekasi Berlomba - Lomba Bersihkan Eceng Gondok di Aliran Kali Dt 8 wil Buni Bakti

Posted by: On Januari 12, 2020



Kab. Bekasi, Jawa Barat, Cakra Bhayangkara News - Untuk mencegah sumbatan aliran air di aliran Kali DT 8  kel Buni Bakti Kec Babelan Kab. Bekasi yang dapat mengakibatkan banjir, anggota Koramil 04 Babelan bersama unsur pemerintah dan masyarakat melakukan aksi bersih-bersih sampah pasca banjir dan eceng gondok di sepanjang Kali Babelan, Sabtu (11/1/2020).


Mereka antusias membersihkan dan mengangkut eceng gondok yang menutupi permukaan kali. Ratusan peserta aksi bersih-bersih dari berbagai elemen itu turun ke kali, mengambil eceng gondok menggunakan peralatan seperti alat berat bego , garukan, cangkul. Selanjutnya diangkat ke atas untuk diangkut menggunakan armada sampah. Beberapa pohon yang condong ke aliran kali juga ditebang.


Setelah eceng gondok dan sampah diangkat dari air ke permukaan, selanjutnya dinaikkan ke dalam armada pengangkut menggunakan mobil sampah.


Dandim 0509/Kab. Bekasi Letkol Inf Ferry Sandhi Situmpol mengatakan, aksi bersih-bersih sungai ini, merupakan kegiatan karya bakti sebagai bagian dari tugas TNI. "Karya bakti ini sudah menjadi tugas TNI di wilayah bersama Tiga Pilar," ujar Dandim.

Selain itu, lanjut Dandim, aksi bersih-bersih juga untuk mengantisipasi banjir susulan. "Ini kami lakukan agar tidak terjadi banjir lagi," jelasnya.


Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, daerah Babelan juga terkena dampak banjir yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Banyak warga yang terkena dampaknya. Dalam kesempatan karya bakti tersebut, Dandim juga memberikan bantuan sembako kepada petugas PPSU yang telah bekerja keras bersama TNI membantu masyarakat yang terkena banjir.

Dandim berharap, masyarakat bisa lebih peduli untuk mencegah banjir melalui budaya membuang sampah pada tempatnya. "Masyarakat diharapkan peduli lingkungan sehingga tidak membuang sampah ke kali yang dapat menimbulkan banjir," harap Ferry.

Pada kesempatan itu juga, Dandim turut menanam pohon di sepanjang Kali Babelan bersama unsur pemerintah dan masyarakat setempat.

Di tempat yang sama, Danramil 04/Babelan Kapten Inf Isgianto mengatakan, sebanyak 30 pohon buah dan pohon kayu ditanam di pinggiran kali. "Tidak kurang 30 pohon kayu dan buah kita tanam di pinggiran kali untuk mencegah erosi dan untuk penyerapan air hujan," jelas Isgianto.


Ia menambahkan, pembersihan kali dari eceng gondok merupakan langkah penting guna memperlancar aliran air ke laut apabila terjadi debit air tinggi. "Dengan lancarnya aliran air, diharapkan tidak lagi menggenangi rumah warga," harapnya.


"TNI selalu siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti yang terkena banjir beberapa waktu lalu, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa mencegah terjadinya banjir susulan," tutupnya.(JD) 

Sosok Kapolri Jenderal Idham Azis, Tegas ke Internal Untuk Sempurnakan Reformasi Kultural Polri

Posted by: On Januari 11, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Sejak dilantik Presiden Jokowi pada awal November 2019 lalu, Kapolri Jendral Idham Azis langsung menunjukkan karakternya yang tegas kepada personilnya. Gebrakan demi gebrakan internal terus dilakukan Jenderal Idham Azis untuk melanjutkan reformasi struktural terutama kultural di tubuh Polri.

Akhir tahun, 31 Desember 2019, Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah strategis ke seluruh personil Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram No.3388. Perintah tertulis ini disampaikan Kapolri selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi yang disampaikan saat Rakornas Forkopimda Desember 2019 lalu untuk percepatan pembangunan dan kemajuan di desa dan kabupaten/kota di Indonesia.

Ada 15 instruksi penting Kapolri terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, yang dibagi dalam tiga hal.

*Pertama*, terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. *Kedua*, terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

*Ketiga*, instruksi dalam melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih profesional dan berintegritas. Instruksi Kapolri ini terlihat dengan jelas dan tegas kepada personilnya untuk mengedepankan upaya koordinatif dengan semua stakeholders.

Di saat yang sama, tampak pula ketegasan Kapolri yang mengingatkan jajarannya untuk tidak meminta atau menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan  apapun sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Nampak juga sikap polisi dalam hal ketegasan untuk para penghambat investasi.

Surat Kapolri ini pun diapresiasi oleh pakar hukum tata negara, Ibnu Sina Chandranegara, terutama terkait dengan pengawasan dana desa, yang di era Presiden Joko Widodo ini sangat besar untuk membangun Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Idham Azis menjadi salah satu pilar dalam menyukseskan program Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan gagasan Indonesiasentris-nya.
Ia menjelaskan bahwa potensi korupsi dana desa ditenggarai dimungkinkan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pendistribusian hingga tahap pertanggungjawaban.

*Pada tahap pendistrisbusian*, potensi permasalahan yang muncul dari pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan atau hanya dibagikan kepada para pendukung bupati atau partai politik tertentu. *Di tahap pengelolaan*, antara lain dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa.
Dana desa itu, sambungnya, dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses kepala desa.

*Di tahap pemanfaatan*, antara lain terjadi mark-up di sana-sini yaitu, mark-up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Begitu pula, sambungnya, *pada tahapan pertanggungjawaban keuangan*. Antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi.
Berbagai faktor ini, lanjutnya, menjadi pemicu tingginya probabilitas korupsi di sektor dana desa.

Di antaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

"Oleh karena itu, Surat Telegran Kapolri yang ditujukan untuk seluruh Kapolda merupakan tindakan konsolidasi yang perlu diapresiasi. Utamanya dalam hal pencegahan korupsi dana desa, sekaligus hal tersebut membantu proses pengawasan pembangunan daerah dalam hal pemanfaatan dana desa secara optimal," ungkap Ibnu Sina saat dihubungi wartawan pada Sabtu (11/01).

Menurut Ibnu Sina, Surat Telegram Kapolri tersebut harus dipahami sebagai bentuk konsolidasi kelembagaan dan turut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa itu sendiri. Tindakan konsolidasi kelembagaan perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan dalam rangka penegakkan hukum yang tetap dalam koridor menyesuaikan dan menyeimbangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

"Di saat yang bersamaan, surat telegram tersebut juga bermanfaat sebagai suatu sosialisasi tentang kegiatan pengawasan agar terhindar dari niat jahat pelaku yang ingin korupsi dana desa itu sendiri," ungkapnya.

Lebih jauh disampaikan Dahroni Agung Prasetyo, Direktur Ekseskutif Aufklarung Institute. Dahroni menilai bahwa prestasi Kapolri dalam 2 bulan ini sangat bagus. Tidak heran bila Komisi III DPR pun secara aklamasi menyetujui bila Idham menjadi Kapolri. Idham bukan semata memiliki rekam jejak dalam memberantas terorisme seperti Operasi Camar Maleo hingga Operasi Tinombala di Poso untuk menangkap kelompok teroris Santoso. "Idham, terbukti bukan hanya mampu melumpuhkan gembong teroris Azhari dan kelompoknya, namun juga mampu menata jajaran Polri dengan revolusi mental. Misalnya dengan instruksinya agar Polri tak memamerkan gaya hidup secara berlebihan, termasuk di medsos. Ini terlihat sederhana, namun sebenarnya sedang melakukan perubahan besar soal mental," ungkap Dahroni. (Monti)

Pesan Tim Advokasi FPII ke Bawaslu Sulteng : "MBOK YA, JANGAN GENIT YAA,"

Posted by: On Januari 11, 2020



Palu, Sulawesi Tengah, Cakra Bhayangkara News - - Isu Aktual yang pekan ini menjadi bahasan hangat di Kota Palu Sulawesi Tengah adalah adanya peristiwa pemanggilan dan pemeriksaan tiga Pejabat ASN Pemprov Sulteng oleh Bawaslu setempat. 

Tiga pejabat ASN Pemprov Sulteng itu,  masing-masing adalah : Dr. Hasanudin Atjo Kepala Bappeda Sulteng,  Bartholius T Kepala BPBD Sulteng,  termasuk Dr.H.Moh.Hidayat Lamakarate, M.Si Sekdaprov Sulteng.. 

Ketiganya diperiksa Bawaslu Sulteng dalam lingkup wewenang pengawasan terkait netralitas ASN dalam Pemilukada. 

Menanggapi hal itu,  Anggota Tim Advokasi FPII Setwil Sulteng Amerullah,  SH meminta agar Bawaslu tidak 'kegenitan',"Mbok Yaa,  Bawaslu Jangan Genit yaa.. " ucap Amerullah saat ditemui awak jaringan media FPII disalah satu warkop di pusat Kota Palu,  sabtu malam (11/1/2020).

Dalam pandangan tim advokasi FPII,  supaya tidak menimbulkan kesan 'kegenitan' dan by order,  sebaiknya Bawaslu Sulteng tahan diri dan mencermati benar hakikat dan batasan pengawasan  netralitas ASN dalam perspektif UU.

"Supaya tidak terkesan kegenitan dan by order,  baiknya Bawaslu tahan diri,"  tegas Amerullah. 

Dikatakan,  memang dalam UU Nomor 10 tahun 2016,  diatur norma larangan dan sanksi terkait  netralitas ASN/Polri/TNI dan Kepala Desa.

"Tetapi tafsir aturan itu berlaku dalam konteks tahapan kampanye, atau bila aturan itu dilanggar setelah  masuk tahapan, dapat dikenakan pidana pemilu, " jelas Amerullah.

Terkait larangan dan sanksi bagi ASN yang akan mencalonkan,  kata Amerullah, itu tidak diatur  secara tegaa dalam UU Nomor 10 2016.
"ASN yang akan mencalonkan tidak diatur dalam UU tersebut,  soal itu hanya diatur lewat edaran dari KASN yang didasarkan pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN," tandasnya. 

Bawaslu sendiri,  ungkap Amerullah hanya punya kewenangan melakukan pengawasan terkait netralitas ASN/Polri/TNI dan Kepala Desa dalam ruang lingkup dan batasan tahapan pemilu atau pemilukada. 

Karena itu,  terkait pemeriksaan tiga pejabat ASN Pemprov Sulteng yang saat ini sedang dilakukan Bawaslu Sulteng, tim advokasi FPII meminta agar Bawaslu tidak masuk ke ranah etik yang menjadi wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

"Sebaiknya Bawaslu jangan masuk ke ranah kewenangan KASN, karena materi etik ASN itu menjadi ranah KASN" pungkas advokat muda sulteng yang akrab disapa dengan panggilan bang amir itu. (Red)

Sumber : FPII Setwil Sulteng /Deputi Jaringan Presidium FPII

Peduli terhadap lingkungan dan alam, polres serang Kota gelar penanaman pohon

Posted by: On Januari 11, 2020



Kota Serang, Banten, Cakra Bhayangkara News - peduli lingkungan hidup dan alam Polres Serang Kota Polda Banten menggelar penanaman 2.000 pohon. Aksi peduli lingkungan yang bertajuk Polri Peduli Penghijauan ini dilakukan sebagai wujud menjaga lingkungan bagi generasi bangsa dimasa yang akan datang.


Diketahui, penanaman 2.000 pohon dilakukan secara simbolis oleh Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono yang didampingi Walikota Serang Syafruddin, Danramil 0203 Kota Serang Kapten Inf Jakson Beay dan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Husni Hasan di Mapolres Serang Kota, Jum'at (10/01/2020).


Turut hadir dalam kegiatan ini Walikota Serang H. Syafrudin S.Sos., M.Si, Kadis LH Prov. Banten H. M. Husni, Wakapolres Serang Kota Kompol Mi'rodin, PJU Polres Serang Kota, PolHut Banten Wawan Gunawan, Ketua dan Pengurus Bhayangkari Cab. Serang Kota, Perwira Polres Serang Kota, dan Personil Polres Serang Kota

Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono mengatakan, penanaman 2000 pohon tersebut dilakukan secara serentak diseluruh Polsek di wilayah hukum Polres Serang Kota. 


Selain itu, Penanaman pohon itu juga dilakukan ditanah-tanah kosong yang statusnya milik Polres Serang Kota. 

"Pada momen hari lingkungan hidup Indonesia kita menanam sebanyak 2000 pohon di Mako-mako dan tanah milik Polres Serang Kota," kata Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono.

Menurutnya, gerakan penanaman pohon meski digalakan oleh seluruh elemen masyarakat mengingat kerusakan alam tiap tahunnya tidak bisa ditapik. Oleh karenanya, untuk mewariskan lingkungan sehat dan tidak rusak kepada generasi penerus bangsa. Maka, sudah selayaknya kita menanam pohon dari sejak dini.

"Penanaman pohon ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap alam dan untuk mewariskan udara sehat kepada anak cucu kita dimasa yang akan datang," ujarnya. 


Sementara, Walikota Serang Syafruddin mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Serang Kota. Karena, kegiatan tersebut merupakan investasi masa depan untuk Kota Serang.

"Ini kegiatan ini sangat bermanfaat, karena bisa menjaga lingkungan dan udara di Kota Serang. Dan ini merupakan investasi kehidupan dimasa yang akan datang," ucapnya.


Ia pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur, baik TNI-Polri maupun pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang secara beransur-ansur bekerja untuk membenahi Kota Serang, sehingga pada musim hujan tahun ini Kota Serang setidaknya bisa meminimalisir banjir dari tahun sebelumnya. 

"Situasi pada tahun 2020 awal dengan kesigapan semua pihka baik TNI-Polri maupun pegawai dilingkungan Pemkot Serang saat ini alhamdulillah tidak ada musibah banjir," tutupnya.


Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata menyampaikan, guna mengawali program Polri Peduli Lingkungan, Bapak Kapolri bersama seluruh personel dari Mabes Polri secara serentak, hari ini melakukan penanaman 2020 pohon di Pusat Pendidikan Multifungsi Polri di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Januari 2020. 

"Dengan Diinisiasi oleh Polri, harapannya instansi pemerintah lainnya juga Pemda, perusahaan swasta dan masyarakat bisa tergerak untuk melakukan pemulihan lingkungan di sekitarnya dengan budaya menanam pohon," demikian Kata Edy Sumardi.(red/Bidhumas) 

Urdokkes Polres Cilegon Adakan Giat Baktikes Korban Banjir di Posko Pengungsian

Posted by: On Januari 11, 2020



Lebak, Banten, Cakra Bhayangkara News - Pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Lebak awal tahun 2020 lalu menyebabkan banyak rumah warga yang hancur dan membuat warga harus mengungsi di posko-posko pengungsian.


Urdokkes Polres Cilegon menggelar Bhakti Kesehatan bagi korban terdampak banjir dan longsor di Posko pengungsian Kp. Jaha, Ds. Banjar Sari, Kec. Lebak Gedong, Kab. Lebak, Jumat (10/01/2020).


Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana. S.I.K., M.H. melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K, M.H mengatakan bahwa Bakti Kesehatan ini guna melakukan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi warga yang berada di posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat.


"Bhakti Kesehatan ini adalah salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pasca bencana awal tahun lalu banyak warga yang mengungsi di posko-posko pengungsian dan musim sudah memasuki musim penghujan, banyak warga yang kesehatannya menurun," terang Edy.


Lanjut Edy, "Tim Urdokkes Polres Cilegon menggelar safari Bhakti Kesehatan yang dimulai dari klinik Polres Cilegon, PT. KIEC dan berakhir di posko pengungsian".


Dari data yang di dapat ada 119 warga di posko pengungsian ini yang memeriksakan kesehatannya. Diantaranya dewasa 73 orang dan anak-anak 46 orang.(red/Humas) 

Publik Apresiasi Jenderal Idham Azis yang Memulai Awal Tahun dengan Kinerja Prestisius

Posted by: On Januari 11, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis, memulai awal tahun di 2020 ini, Kapolri terus melakukan reformasi struktural dan kultural di internal Polri, di saat yang sama terus melakukan terobosan ke luar. 

Kapolri pun membuka awal tahun dengan instruksi yang mendapat apresiasi publik.Di penghujung tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, misalnya, Idham Azis menerbitkan surat telegram bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019.

Surat ini terbit pada 31 Desember 2019 dengan dasar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam telegram itu, ada 15 poin intruksi Kapolri terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah. ke-15 point ini dubagi ke dalam tiga hal.

Pertama, terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedua, terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Ketiga, instruksi dalam melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih profesional dan berintegritas.
Instruksi Kapolri ini terlihat dengan jelas dan tegas dalam mengedepankan upaya koordinatif.

Di saat yang sama, nampak pula ketegasan Kapolri yang mengingatkan jajaranya untuk tidak meminta atau menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan apapun sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Nampak juga sikap polisi dalam hal ketegasan untuk para penghambat investasi.

Surat Kapolri ini pun sangat diapresiasi oleh pakar hukum tata negara, Ibnu Sina Chandranegara, terutama terkait dengan pengawasan dana desa, yang di era Presiden Joko Widodo ini sangat besar untuk membangun Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa Idham Azis menjadi salah satu pilar dalam menyukseskan program Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan gagasan Indonesiasentris-nya.

Ia menjelaskan bahwa potensi korupsi dana desa ditenggarai dimungkinkan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pendistribusian hingga tahap pertanggungjawaban.

Pada tahap pendistrisbusian, potensi permasalahan yang muncul dari pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan atau hanya dibagikan kepada para pendukung bupati atau partai politik tertentu.

Di tahap pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa.

Dana desa itu, sambungnya, dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses kepala desa.

Di tahap pemanfaatan, antara lain terjadi mark-up di sana-sini yaitu, mark-up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Begitu pula, sambungnya, pada tahapan pertanggungjawaban keuangan. Antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi.

Berbagai faktor ini, lanjutnya, menjadi tingginya probabilitas korupsi di sektor desa.

Di antaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

"Oleh karena itu, Surat kapolri yangbernomor yang ditujukan untuk seluruh kapolda merupakan tindakan konsolidasi yang perlu diapresiasi. Utamanya dalam hal pencegahan korupsi dana desa, sekaligus hal tersebut membantu proses pengawasan pembangunan daerah dalam hal pemanfaatan dana desa secara optimal," ungkap Ibnu Sina saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/1/2020).

Menurut Ibnu Sina, surat Kapolri tersebut harus dipahami sebagai bentuk konsolidasi kelembagaan dan turut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa itu sendiri.

Tindakan konsolidasi kelembagaan perlu dilakukan untuk penyamaan persepsi dan dalam rangka penegakkan hukum yang tetap dalam koridor menyesuaikan dan menyeimbangkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

"Di saat yang bersamaan surat tersebut juga bermanfaat bagi sebagai sosialisasi kegiatan pengawasan agar terhindar dari niat jahat terkait korupsi dana desa itu sendiri," ungkapnya.

Lebih jauh disampaikan Dahroni Agung Prasetyo, Direktur Ekseskutif Aufklarung Institute. Dahroni menilai bahwa prestasi kapolri dalam dua bulan ini sangat bagus. Tidak heran bila Komisi III DPR pun secara aklamasi menyetujui bila Idham menjadi Kapolri. Idham bukan semata memiliki rekam jejak dalam memberantas terorisme seperti dalam operasi Operasi Camar Maleo untuk menangkap kelompok Santoso, hingga Operasi Tinombala di Poso.

"Idham, terbukti, bukan hanya mampu melumpuhkan gembong Jamaah Islamiya, Azhari dan kelompoknya, namun juga mampu menata jajaran Polri dengan revolusi mental. Misalnya dengan instruksinya agar Polri tak memamerkan gaya hidup secara berlebihan, termasuk di medsos. Ini terlihat sederhana, namun sebenarnya sedang melakukan perubahan besar soal mental," ungkap Dahroni.

Hal paling fenonemal, sambung Dahroni, adalah kemampuan Idham Azis dalam mengungkap dan menangkap pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan, yang kasusnya sudah hampir tiga tahun, atau dua tahun delapan bulan. Ini merupakan salah satu prestasi besar Idham dalam mengungkap kasus mangkrak yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Idham harus diapresiasi, sebab kasus ini menemukan titik terang di masa Idham. Idham memberikan jawaban dengan kinerja terhadap orang yang sebelumnya meragukannya," puji Dahroni, kepada mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Dahroni juga memuji Idham yang terus melakukan reformasi internal, khusunya reformasi kultural sehingga mengubah wajah polisi di depan publik.

Dahroni juga percaya bahwa Idham sebagai Kapolri mampu menangani kejahatan-kejahatan terkait kelompok-kelompok radikal dan jaringan teroris, kejahatan siber, kejahatan transnasional termasuk narkoba, dan kejahatan-kejahatan konvensional.

"Rekam jejak Idham menunjukkan kemampuan itu. Dan jejak Idham memulai awal tahun dengan kinerja prestisus. Ini harus kita apresiasi," ungkapnya."Sabtu, (11/01/2020)

Dihubungi terpisah, tokoh nasional yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan kapolri juga memberikan penilaian yang sama. Maruarar mengenal Idham, selain sebagai orang baik, juga merupakan sosok yang tegas dan berani.

"Ia juga sangat profesional. Waktu saya menghadiri undangan pelantikan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Pak Idham bilang sama saya, bahwa sebenarnya ia tak mau menjadi Kapolri. Namun ia juga mengatakan akan menggunakan jabatan Kapolri ini dengan selon, artinya berani dan siap mengambil resiko untuk menjaga Indonesia," ungkap Ara, demikian ia disapa.

Dihubungi terpisah, tokoh nasional yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan kapolri juga memberikan penilaian yang sama. Maruarar mengenal Idham, selain sebagai orang baik, juga merupakan sosok yang tegas dan berani.

"Ia juga sangat profesional. Waktu saya menghadiri undangan pelantikan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Pak Idham bilang sama saya, bahwa sebenarnya ia tak mau menjadi Kapolri. Namun ia juga mengatakan akan menggunakan jabatan Kapolri ini dengan selon, artinya berani dan siap mengambil resiko untuk menjaga Indonesia," ungkap Ara, demikian ia disapa.

Menurut Ara, pengungkapan kasus Novel Baswedan juga merupakan salah satu bukti keberanian dan sikap adil Idham, yang akan menindak siapa saja pelakunya dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Maruarar juga mengapresiasi sikap tegas Idham yang yang mau memecat Polda dan Polres bila terbukti minta jatah proyek sehingga Polri memberikan kepastian hukum dan investasi.
"Kapolri ini osok yang antara perkataan dan perbuatannya sejalan dan seiring. Artinya Idham merupakan sosok yang komitmen dan konsisten sehingga bisa diikuti oleh seluruh jajaran," demikian Ara.(red/Bidhumas) 

Bantu Korban Banjir, Ditbinmas Polda Banten Lakukan Bakti Sosial

Posted by: On Januari 11, 2020



Lebak, Banten, Cakra Bhayangkara News - Dit Binmas Polda Banten melakukan bakti sosial untuk banjir bandang dan longsor di posko pengungsian Ponpes Da'arul Mustofa yang berasal dari kampung Kondang, Kp.Cigobong, Kp.Gunung Julang, Kp.Jaha, Kp.Lebak Tenja, Kp.Muhara, Kp.Cinyiru, dan Kp.Padurung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Jumat, (10/01/2020), 06.30 WIB.


Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Edy Sumardi P, S.I.K. M.H,  mengatakan bahwa Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi pada Rabu (01/01/2020) lalu, melanda wilayah Lebak Banten mengakibatkan Sejumlah rumah warga rusak berat di beberapa tempat titik di Kecamatan Lebak Gedong Kab. Lebak Banten.

"pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi di Lebak Banten, berdampak terhadap rusaknya rumah-rumah warga sehingga 879 tinggal di pengungsian yang terdiri dari laki - laki 414 dan perempuan 465 orang"kata edy.


Menurut edy, Pihaknya Dit Binmas Polda Banten melakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada pengungsi banjir bandang dan longsor yang ada di Ponpes Da'arul Mustofa Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dipimpin oleh AKBP Lilik Supratman., A.Md dengan menyerahkanya kepada Ketua Ponpes Kh. Omit Hadromi berupa  beberapa paket sembako, sarung, pakaian anak-anak, makanan balita, susu bayi 6 - 12 bulan dan pampres,


"Untuk meringankan beban warga yang menjadi korban bencana Banjir Bandang dan Longsor Dit Binmas Polda Banten memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari sehari warga yang mengungsi di Ponpes Da'arul Mustofa"tutup Edy. (red/Bidhum).

Silaturahmi, Kapolda Banten, Irjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso, S.H.,M.H Kunjungi Tokoh Ulama Banten

Posted by: On Januari 11, 2020



Pandeglang, Banten, Cakra Bhayangkara News - Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso, S.H.,M.H di dampingi oleh Dir Intelkam Kombes Pol Asep Nalaludin, S.IK., M.Si, Dir Binnmas Kombes Pol Oki Waskito, S.H., SIK, M.Si dan Kapolres Pandeglang Sofwan Hermanto, S.I.K., M.H., M.I.K mengunjungi tokoh Agama Abuya Muhtadi di kediamannya Cidahu Cadasari Pandeglang. Jumat (10/1/2020)


Kunjungannya disambut dan diterima dengan sangat baik, Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso, S.H.,M.H mohon dukungan dan doa restu dari Abuya Muhtadi agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta amanahnya dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat khususnya warga Provinsi Banten sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat.


Pada kesempatan tersebut Abuya Muhtadi  memberikan wejangan dan masukan kepada Kapolda Banten bahwa Provinsi Banten merupakan daerah yang religius yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga Banten dikenal dengan sebutan Seribu Kiyai dan Sejuta Santri artinya hampir disetiap Desa atau Kelurahan Serta Kecamatan pasti ada Pondok Pesantren baik yang salafi maupun yang modern, tetapi senantiasa selalu menjaga ukhuwah islamiyah.

Abuya Muhtadi lanjut menyampaikan kepada Kapolda Banten bahwa para Kiyai dan Santri Banten akan selalu mendukung dan bersinergi dengan Polda Banten untuk membendung paham radikalisme ataupun paham yang bertentangan dengan norma-norma dan kaidah Agama Islam untuk menjaga umatnya agar selalu hidup rukun dan damai di bumi Banten dan secara luas untuk menjaga keutuhan NKRI. 


Kapolda Banten Irjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso, S.H.,M.H, menyampaikan ucapan terima kasih karena kedatangannya sudah di sambut dan diterima dengan baik sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan serta doa restunya kepada tokoh Agama Abuya Muhtadi.

"InsyaAllah saya selaku Kapolda Banten akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat besar untuk warga Prov. Banten" tutup Kapolda Banten.(red/ Bidhumas)