4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Dana Proyek TA 2013 dan 2015 Rp79,574 Miliar, Diduga Terjadi TPPU, PPK Mendadak Kaya Raya

Posted by: On April 09, 2020



PEKANBARU, Riau, Cakra Bhayangkara News - Menemui Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri sangat mudah dan tidak menghindari Wartawan saat ada hal yang hendak dikonfirmasi. Berbeda dengan Pejabat Kementerian Cipta Karya seperti Pimpinan Satker Pembangunan Kawasan Permukiman dan Perbatasan (PKPP) Riau, ASY dan PPK, EP serta PPK AR yang begitu sulit ditemui karena selalu menghindari para Wartawan yang akan melakukan konfirmasi berita.
Tidak sedikit Wartawan yang merasa kesulitan menemui Kasatker PKPP Riau yang pernah merangkap sebagai PPK, ASY dan PPK-nya, EP karena sangat jarang terlihat di kantor. Para Wartawan mencari Kasatker PKPP Riau ASY dan 2 (dua) orang PPK-nya,  EP dan AR adalah untuk melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan proyek PKPP & PPIP Riau dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 dengan total anggaran Rp14,182 miliar.
Selanjutnya, dana proyek yang bersumber dari APBN T.A.2015 ini sebesar Rp65,391 miliar. Diduga kuat ada salah satu Paket proyek fiktif seperti yang terjadi di wilayah Dumai-Riau, hal itu menjadi temuan salah satu LSM dan sudah dilaporkan ke Tipikor Polda Riau pada Tahun 2016 lalu yang ditangani melalui Kasubdit III Tipikor Polda Riau, AKBP.Deni Okvianto, S.Ik.MH.
Sayangnya, kasus itu hingga saat ini mengendap dan senyap begitu saja tanpa ada ekspose kasus itu dari Tipikor Polda Riau, dengan otomatis kasus ini tidak disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Deni Okvianto yang menangani kasus ini, pada awal Tahun 2018 lalu dimutasi ke Polres Kampar sebagai Kapolres yang kemudian dimutasi lagi ke Mabes Polri hingga saat ini.
Kasus dugaan proyek fiktif di Dumai ini pernah dikonfirmasi Wartawan kepada PPK EP, diakui EP hal itu benar, namun sudah diberitahukan kepada Dirjen Cipta Karya. “ Saya akui proyek yang di Dumai itu memang tidak terlaksana. Namun kami sudah menginformasikannya ke Kementerian. Kalau saya ada masalah, saya cepat-cepat menyelesaikannya, karena saya tidak mau repot dan tidak mau berurusan dengan hukum,” kata E kepada Wartawan Tahun 2018 lalu.
Namun EP tidak mau menceritakan secara detail tentang proyek fiktif di kawasan Guntung, Pelintung dan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai itu dengan anggaran Tahun 2015 Rp3 miliar. Kapan menyampaikan info ke Kementerian PUPR, apakah sudah mengembalikan anggarannya, kapan dilakukan transaksi dan mana buktinya semua?
Tidak berhenti begitu saja, awak media juga melakukan konfirmasi via WhatsApp kepada mantan Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Deni Okvianto pada bulan Februari 2018 lalu. Namun sangat disayangkan karena Deni mengalihkan informasi yang dinilai mengelabui Wartawan dengan mengarahkan Wartawan untuk menghubungi Kasat Reskrim. “Silakan hubungi Kasat Reskrim, maaf saya minta waktu, masih rapat di Istana tentang Karhutla,” kata Deni. Tepat Pkl 10.47.WIB pagi saat itu.
Merasa kurang tepat arahan yang disampaikan Deni, lagi-lagi Wartawan kembali menanyakan kepada Deni, Kasat Reskrim Polres mana yang Bapak maksud? Kita tunggu jawabannya Komandan. Kemudian Deni membalas dengan kembali mengarahkan ke Reskrimsus Polda Riau. “Atau lebih tepat Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda,” jelas Deni yang tidak mau menjelaskan secara detail kronoligis penanganan kasus dugaan korupsi proyek fiktif tersebut dan sampai ditingkat mana penyidikkannya.
Sedangkan dana Proyek PKPP Riau dan PPIP Riau dalam 2 (dua) Tahun anggaran ini mencapai Rp79,574miliar. Diduga tidak terlaksana semuanya karena dinilai terjadi kejanggalan di lapangan. Mulai dari pemindahan lokasi proyek yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Pos Anggaran oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan hasil survey, perencanaan dan atau musrembang dari masig-masing daerah tentunya.
Misalnya, salah satu Paket di wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, tepatnya pada ruas Jalan/Gang Kayu Aro. Namun karena diduga suatu kepentingan justeru pelaksanaannya dipindahkan ke wilayah lain atau dengan RW berbeda, tepatnya dikawasan Perumahan Panorama atau di Gang Jalan tepat di rumah PPK EP. Tentu hal ini dinilai telah melanggar ketentuan hukum karena Kasatker dan PPK PKPP Riau memindahkan Pos Anggaran tanpa dasar hukum yang ada. Tentu hal ini harus dipertanggung jawabkan dalam proses hukum ke depan.
Selain PPK EP, juga ada PPK AR yang menangani proyek Konsultan Mamajemen Kabupaten (KMK-33) dan KMK-76) PPIP dalam APBN-P dengan Kasatker yang sama yaitu ASY. Sedangkan ASY sendiri, selain menjabat sebagai Pimpinan KAsatker juga juga merangkap langsung sebagai PPK, tentu ini sangat tidak relevan dan cenderung ada kerakusan jabatan demi suatu kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, sekelompok orang dan atau korporasi.

Salah satu di antarea para PPK pada pelaksanaan proyek yang didanai dari APBN sejak TA.2013 sebanyak 15 Paket dan 2015 sebanyak 43 Paket tersebut, terlihat kaya raya karena memiliki beberapa Rumah, Ruko, Tanah dan sejumlah unit Mobil. Bayangkan saja, hanya dalam beberapa Tahun belakangan ini, seorang PPK ini memiliki sejumlah Mobil dan gonta ganti Mobil.
Bahkan sampai saat ini ada 3 (tiga) unit terparkir Mobil pribadinya di rumahnya dengan Nopol 1613, 1238 dan 1003. Kemudian dalam minggu kemarin diduga kembali membeli Mobil baru jenis Sedan dan Innova dengan Nopol 1919 dan 1904 hingga tidak muat di Garasi rumahnya. Informasi ini didapat dari warga dan RT yang meminta namanya tidak dipublikasi di media. Kekayaan PPK ini tidak sesuai dengan hasil kerjanya atau dari gajinya karena tergolong Eselon rendah.
“ Sepertinya kalau kami perhatikan, kekayaannya sangat fantastis. Sejak Tahun 2013 dia membeli beberapa Mobil, beberapa Rumah, bangun Ruko dan membeli Tanah. Dia suka ganti-ganti mobil, belakangan ini aja datang lagi mobil baru, Sedan dan Innova entah dari mana saja kekayaannya itu. Tapi sayang, dia selalu menutup pintu rumahnya karena sosialnya kepada warga kurang, paling setiap Lebaran saja dia buka pintu untuk syukuran, tapi Tahun ini tidak lagi. Jangan ditulis nama di media ya pak,” ungkap sumber kepada media ini pada pertengahan Tahun 2019 lalu. 
Kapolda Riau, Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, SH, S.Ik, M.Si melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes. Pol. Sunarto saat dikonfirmasi pada Selasa, (07/04/2020), Pkl 11.54.WIB via WA, meski WA telah diterima dan terbaca olehnya namun hingga saat ini belum memberikan keterangan Pers terkait bahan konfirmasi yang diajukan Wartawan tentang dugaan korupsi pada proyek diduga fiktif di Dumai 2015 lalu.

Diperkirakan atau tidak tertutup kemungkinan indikasi kecurangan dan penyimpangan di lokasi lain diduga terjadi karena proyek ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Riau. Saat ini masih dalam pengumpulan Informasi dan Data oleh Team Investigasi di daerah sebagai bahan yang akan disampaikan kepada pihak penegak hukum berikutnya.
Menanggapi hal ini, salah satu warga Riau yang merupakan Ketua Lsm Gerak Indonesia, Emos Gea, yang sudah beberapa kali berupaya menemui Pimpinan Satker PKPP Riau, ASY untuk melakukan konfirmasi sejak Tahun 2013 namun tidak pernah ketemu karena ASY selalu tidak berada di kantor. Namun belakangan mendapat keterangan dari dalam Dinas PUPR dan juga dari LSM dan juga dari warga sekitar bahwa, setelah 2016 pihak PKPP Riau tidak lagi berkantor di Kantor PUPR jalan SM.Amin No.92 Pekanbaru.
“Kalau tidak salah, setelah Tahun 2016 mereka tidak lagi berkantor di sini, kadang mereka terlihat gabung di Kantor Dinas yang ada di Jalan Arifin Achmad, namun jarang mereka berada di kantor itu karena mereka ada juga kantor sembunyi-sembunyi di luar seperti Kawasan Perumahan Elite. Mereka tidak terlihat seperti ASN atau PNS karena kantor itu tidak ber Merk dan mereka tidak mengenakan Baju Dinas resmi. Mereka pandai, apa bila mereka ketahuan di kantor itu, mereka langsung berpindah kantor, dan hal itu sudah beberapa kali mereka lakukan,” terang Aktivis ini mengutip keterangan sumber sebelumnyanya.
Emos meminta dengan tegas dan berharap, supaya Kapolda Riau melalui Tipikor agar membuka dan menindaklanjuti kembali penanganan kasus ini sesuai Laporan Pengaduan yang pernah disampaikan oleh salah satu LSM Tahun 2016, Laporan Informasi Tahun 2017 dan Sprint Tahun 2017. Kepastian hukum harus jelas dan tidak membiarkan kasus ini berlama-lama elemen masyarakat tidak bertanya-tanya.
“Mestinya Polda Riau sudah melimpahkan kasus ini kepada Kejati Riau untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pekanbaru. Mengingat dana proyek ini cukup besar hampir Rp80 miliar dan mustahil jika tidak ada korupsinya, apa lagi sudah dilaporkan salah satu LSM terkait dugaan proyek fiktif di Dumai sebesar Rp3 miliar, maka melalui inilah pintu masuk Polda Riau melakukan Lidik dan sidik. Semoga Polda Riau bekerja professional dan transparan dalam melanjutkan proses hukumnya,” harapnya saat dimintai tanggapannya, Senin, (06/04/2020) lalu.
Ditambahkannya bahwa, ada beberapa cara untuk mengungkap kasus ini, yaitu dengan meminta keterangan LHP atau hasil Audit maupun Uji Petik dari BPK RI Perwakilan Riau, juga meminta keterangan atau dukungan dari PPATK tentang transaksi keuangan antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kasatker PKPP Riau, Rekanan Kontraktor pelaksana dan PPK selama proyek tersebut berjalan.

Termasuk permintaan LHKPN kepada Kasatker dan para PPK oleh KPK RI untuk mengetahui dari mana saja hasil kekayaan mereka, siapa tau terjadi indikasi TPPU dengan memperkaya diri sendiri. Jadi semua bisa jelas dan terang benderang. “Mari kita percayakan proses hukum kasus ini kepada Polda Riau, kita yakin dan kita percaya kepada Polda Riau bahwa mampu mengungkap kasus ini secara professional dan transparan. Tidak mungkin Presiden RI Jokowi dan Kapolri turun tangan dalam kasus ini,” tutupnya. (Red/Tim)

Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara Memperkenalkan Teknologi Ozon (03) dengan alat Ozonizer

Posted by: On April 08, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -Suku dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara memperkenalkan Teknologi Ozon (03), karena melalui proses oksidasinya ozon mampu membunuh berbagai macam micro organisme seperti Virus, Jamur, bakteri Escherichia coli, Salmonella enteriditis, serta berbagai bakteri pathogen lainnya (Violle, 1929).

Dengan teknologi ozon ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara merespon inovasi tersebut dengan melakukan upaya berupa pembuatan bilik sterilisasi ozon bagi setiap tamu yang berkunjung ke kantor Sudin LH Jakarta Utara, upaya ini merupakan efektif sebagai pengganti dari cara penyemprotan disinfektan ke tubuh, yang diketahui penyemprotan disinfektan langsung ke tubuh dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mulut dan mata.

Fungsi alat ozonizer adalah memasukkan udara bebas dalam Tegangan AC sebesar minimal 9kV, pada konfigurasi silinder berpenghalang elektrik, sehingga muncul GAS TERIONISASI dari O2 menjadi O3 (Ozon) yang bersifat radikal, dan akan berubah menjadi O2 kembali setelah 20-30 menit. Insha Alloh alat ozonizer ini efektif untuk mensterilkan ruangan di rumah, tempat ibadah maupun Kantor sehingga membuat nyaman dalam beraktifitas.

"Allhamdulilah Sudin LH Jakarta Utara berikhtiar untuk mendorong teknologi Ozon (03) sebagai salah satu solusi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona" ujar Achmad Hariadi, Kasudin LH Kota Jakarta Utara, kepada awak media melalui whatsapp pribadinya hari Rabu (8/4/2020).

Hariadi juga menyebutkan bahwa "Teknologi Ozon dengan menggunakan alat ozonizer merupakan rahmat dan karunia dari Ilahi Robbi, semoga dapat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya dalam memberikan kenyamanan baik di rumah maupun di tempat bekerja"(Redaksi)

Ada Apa??? Ketua FPII, HPI, PWRI Babel Serta Seluruh Wartawan Cetak & Online Grudug Kejati Provinsi Bangka Belitung

Posted by: On April 08, 2020



PANGKALPINANG, Cakra Bhayangkara News - Pagi tadi Rabu (8/4/2020) sekira pukul 11.00 wib puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Pers Bersatu Bangka Belitung (FPBBB) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) dijalan kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang.


Kehadiran puluhan wartawan yang tergabung dalam FPBBB  tersebut mewakili pengurus Setwil Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Babel, DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Babel, DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Babel dan DPW Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Babel.



Sejumlah pengurus organisasi pers tersebut tak lain meminta klarifikasi  terkait dari pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel Roy Arlan di beberapa media online yang tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel seolah-olah beberapa media online yang memberitakan tentang oknum wartawan Forwaka atas  investigasi yang dilakukan oleh anggota wartawan binaannya sebagai media yang belum terdaftar di Dewan Pers (DP) seolah-olah 'tersirat' sebagai media yang diragukan keberadaannya, bahkan akan melaporkan media yang memberitakan tentang Forwaka ke Dewan Pers.


Seperti dikutip pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel yang tergabung dalam media Forwaka Babel, Roy mengatakan,bahwa media yang buat berita gaduh soal forwaka itu setelah ditelusuri media tersebut belum terverifikasi di dewan pers. “Ternyata setelah ditelusuri media-media itu, tidak terverifikasi di dewan pers. Anehnya lagi di dalam box redaksi, tidak ada wartawannya yang ditugaskan di Babel. 

Kepada Pers, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel), Ranu Miharza SH MH melalui Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Babel, Johny W Pardede SH MH menegaskan di institusi Kejati Babel sesungguhnya tidak ada wartawan institusi kejaksaan.


"Tidak ada wartawan institusi kejaksaan (Kejati Babel -- red) ya saya tegaskan. Namun yang ada itu hanya semacam Pokja wartawan saja," ungkap Pardede saat menerima kunjungan sejumlah perwakilan media massa (online & cetak) dan pimpinan media di gedung Kejati Babel, Rabu (8/4/2020) siang.

Pernyataan tersebut diungkapkan ia terkait soal kabar miring yang beredar di kalangan masyarakat yang menyebutkan ada oknum wartawan saat melakukan kegiatan peliputan jurnalistik selalu membawa nama institusi kejaksaan.

Sebaliknya ditegaskan ia lagi jika memang ada masyarakat yang merasa dirugikan atas ulah oknum wartawan tersebut agar jangan sungkan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian.

"Laporkan saja kalau memang masyarakat merasa dirugikan dengan perbuatan oknum wartawan tersebut," tegasnya lagi.

Tak cuma itu, Pardede pun mencoba meluruskan pernyataan statemen pimpinan Kejati Babel yang sempat dimuat di sejumlah media online jika Kajati Babel (Ranu Miharza SH MH) tak mengakui keberadaan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel.

"Jadi maksud pak Kajati Babel itu jika ada oknum wartawan yang menyimpang dalam kegiatan peliputan di lapangan maka itu tidak diakui dan bukan Forwaka-nya," jelas Asintel.Kejati Babel ini.

Bahkan dirinya pun mengakui jika saat ini diduganya ada salah faham antara sejumlah media online dengan Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Babel, Roy Arland SH MH terkait pernyataan di media online menyebutkan jika sejumlah media online yang memuat berita soal kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Kabupaten Bangka Barat itu tidak terdaftar di Dewan Pers (DP).

"kami minta maaf atas pernyataan dari pak Kasi Penkum itu (Roy Arland -- red)," ungkap Pardede.


Meski begitu, Romy selaku pimpinan media Cakrabhayangkara.id ini tetap tak terima atas pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel (Roy Arland) yang menyinggung soal media massa yang dipimpinnya itu (cakrabhayangkara.id) tidak terdaftar di DP.

"Saya tidak terima atas pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel itu (Roy Arland -- red). Sebab hal itu bukan hak dan kewenangan dia untuk men-justice jika media kami tidak terdaftar," ungkap Romy di hadapan Asintel Kejati Babel di sela-sela dialog saat itu.

Sebaliknya, pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel justru dinilai Romy malah membuat polemik dan membenturkan antara wartawan dengan wartawan.

Wartawan senior ini (Romy) ini pun sempat mengulas kembali perihal berita soal kegiatan pertambangan pasir timah di Kabupaten Bangka Barat sempat dimuat di medianya tersebut dalam kegiatan peliputan di lapangan sesuai prosedur kode etik jurnalistik.

"Kami sempat melakukan investigasi pula di lapangan terkait kegiatan penambangan pasir timah di lokasi itu. Bahkan kegiatan jurnalistik sesuai prosedur," terang Romy.

Lagi-lagi Romy menegaskan jika keinginannya sendiri selaku pimpinan media termasuk pimpinan media lainnya agar Kasi Penkum Kejati Babel segera membuat pernyataan permohonan maaf dan bukan pernyataan dari Asintel Kejati Babel.

"Kami minta Kasi Penkum itu segera buat pernyataan permohonan maafnya ke media-media yang disinggungnya itu," tegas Romy.

Setelah mendengar keluhan dari para pimpinan media Asintel Kejati Babel pun dalam kesempatan itu berjanji akan menindaklanjutinya sekaligus berencana akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan Kejati Babel. (Redaksi)

Redaksi Media Berita Cakrawala, Berikan Cindramata Ke Kasat Lantas Polrestabes Surabaya

Posted by: On April 07, 2020



SURABAYA, Cakra Bhayangkara News - Redaksi media Berita Cakrawala berikan Cindramata kepada Kasad Lantas Polrestabes Surabaya yang selama ini telah mensuport dan kami, hingga terlaksananya HUT yang ke III bulan lalu tepatnya Minggu 15 Maret 2020, Selasa (7/4/2020)

AKBP Teddy Chandra SIK,MSi mengatakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Redaksi Media Berita Cakrawala yang telah memberikan Cindramata ini kepada kami.

"Saya berterima kasih kepada jajaran pimpinan, Redaksi dan seluruh wartawan Media Berita Cakrawala yang telah memberikan kenang-kenangan atau Cindramata ini kepada saya selaku Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, semoga hubungan kemitraan kami (Kepolisian...red) dengan media khususnya dengan Berita Cakrawala bisa terus bekerjasama dengan baik," terangnya.

"Saya berharap media beritacakrawala semakin sukses dan berkembang terus supaya bisa memberikan berita yang berimbang atau terbaik,"tambahnya.

Bayu Pangarso selaku Pimpinan Redaksi Media Berita Cakrawala dan juga Ketua Setwil FPII (Forum Pers Independent Indonesia) mengatakan, saya sangat berterima kasih dan mengacungkan jempol dua kepada Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, yang selama ini sangat membantu awak Media didalam pemberitaan dan Ia juga sangat berinovasi dalam menciptakan kondisi tertib berlalu lintas, khususnya di Surabaya.

"Saya mengacungkan dua jempol kepada Kasat Lantas Polrestabes yang selama ini sangat membantu kami awak media didalam pemberitaan," terangnya.

Tak hanya itu, kami dari kasad lantas polrestabes Surabaya kepada seluruh media selama ini kami bermitra, selalu update atau memberikan informasi kepada masyarakat untuk kegiatan kegiatan kepolisian. Kami dan media selalu hubungan sangat baik serta harmonis.

"Kami harap seluruh media Jawa Timur khususnya media di Surabaya bisa lebih obkektif untuk memasukan berita serta aktual dan yang paling penting jangan Hoax,"Pungkasnya.(Red)

Tegas ! Ketua FPII Setwil Babel : Kasipenkum Harus Baca UU Pers Nomor 40

Posted by: On April 07, 2020



Pangkalpinang, Cakrq Bhayangkara News --- Dalam struktur organisasi manapun, peran pimpinan seharusnya lebih dominan dan didengar ketika menyampaikan informasi ke publik lewat media. Apalagi jika institusi tersebut berbentuk institusi hukum, seperti Kejaksaan misalnya. 

Baru saja terjadi, statement Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Ranu Mihardja mendapatkan bantahan. Sayangnya bantahan tadi datang dari jabatan Kasipenkum di lingkungan Kejati sendiri, seperti yang dimuat di situs berita FKB dibawah ini: 

Roy menegaskan bahwa Forwaka Babel diakui oleh pihak Kejati Babel. “Saya tegaskan Forwaka Babel diakui Kejati Babel,” tegas Roy.

Roy menduga dibalik massifnya pemberitaan terkait Forwaka dari sisi negatifnya ada seseorang yang punya kepentingan di situ.

“Ada apa dibalik berita itu semua, ada seseorang yang senang apabila Forwaka bubar karena dia ingin jadi ketua Forwaka apabila ada kepengurusan baru. Makanya dia akan selalu buat pemberitaan gaduh soal Forwaka,” tandasnya.

Sementara itu, situasi terkini yang terjadi di Babel juga mendapatkan komentar Ketua FPII Setwil Babel, Ary Wijaya. Ditemui di kawasan Kolong Hijau Pangkalpinang, Siang ini Selasa (07/04/2020).

Menurutnya, seharusnya Kasipenkum bisa membaca dalam UU PERS bahwa media tidak harus terverifikasi di dewan pers. "Wartawan berhak memilih Organisasi Pers manapun. Dewan Pers bukan suatu lembaga negara. Itu yg harus dipahami," tegasnya.

Ia juga menduga, Kasipenkum memanfaatkan media untuk melobi atau me-86 kan tambang-tambang ilegal.

Ketua FPII Setwil Babel menambahkan pernyataan Roy Arland yang menyebut "Apakah statement Kasipenkum di media tersebut sudah terverifikasi," 

"Dia seolah-olah menjustifikasi media yang mengangkat statement Kejati tidak terverifikasi dan malah dia berstatement memanaskan situasi yang ada," katanya.(Tim/Redaksi)


Sumber : Setwil FPII Babel / Deputi Jaringan Presidium FPII

Kasipenkum Kejati Babel Roy Arlan, SH, MH Terkesan Buat Gaduh Antar Media

Posted by: On April 06, 2020



Pangkalpinang, Cakra Bhayangkara News  --- Jagat pemberitaan di Provinsi Bangka Belitung sedang naik tensinya. Pasalnya, setelah viral tayangan berita sebelumnya soal beberapa oknum wartawan -yang mengaku-aku kelompok Forwaka- investigasi lapangan di kawasan Desa Ketap Parittiga Bangka Barat dan sempat meresahkan warga.

Kembali direspon oleh beberapa media yang tergabung dalam forum tadi. Diantaranya adalah media online forum keadilan babel, seperti dikutip dibawah ini.

Roy menegaskan bahwa Forwaka Babel diakui oleh pihak Kejati Babel. “Saya tegaskan Forwaka Babel diakui Kejati Babel,” tegas Roy.

Roy menduga dibalik massifnya pemberitaan terkait Forwaka dari sisi negatifnya ada seseorang yang punya kepentingan di situ.

“Ada apa dibalik berita itu semua, ada seseorang yang senang apabila Forwaka bubar karena dia ingin jadi ketua Forwaka apabila ada kepengurusan baru. Makanya dia akan selalu buat pemberitaan gaduh soal Forwaka,” tandasnya.

Jika diteliti lebih jauh lagi, sebenarnya pemberitaan oleh teman media FKB ini sudah offset dan justru berpotensi mengadu dua jabatan di tubuh institusi Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

Karena sebelumnya, pernyataan resmi lewat wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Ranu Mihardja secara gamblang mengatakan pihak Kejati Babel tidak mengakui adanya Forum Wartawan ini.

"Saya tidak mengakui (adanya) Forwaka. Semua saya akomodir. Kalau ada yang mengaku dari Forwaka, (silahkan) laporkan saja pada polisi. Kenapa masyarakat dibuat resah oleh wartawan? Masyarakat lapor saja ke polisi," tegas Ranu Mihardja.

Kajati bilang, contoh yang paling gampang adalah ketika ada Jaksa dari Persatuan Jaksa Indonesia. "Apakah mereka ketika bertugas mengatakan mereka dari PJI atau dari Jaksa? Kan mereka bilangnya Jaksa saja. Begitu juga wartawan, kan harusnya wartawan perkenalkan diri dari media mana kan?" tanya Kajati beranalogi.

Sampai berita ini tayang, wartawan juga sudah mengirimkan konfirmasi ulang pada nomor Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Ranu Mihardja namun belum direspon dan akan diupayakan agar tersambung.


Sementara itu, Hadi Susilo selaku Ketua LSM Amak pun ikut perhatin terkait statemen saling bantahan antara pimpinan dan bawahan.

Kepada Pers, Hadi Susilo mengatakan bahwa Kasipenkum Kejati Babel Roy Arlan terkesan  melindungi oknum anggota wartawan Forwaka  dibawah binaan dan ikut terjebak didalam polemik tersebut.

" Seharusnya didalam posisi ini Roy Arlan selaku Kasi Penkum Kejati Babel berada di tengah-tengah bukan justru sebaliknya seolah-olah melindungi atau membenarkan apa yang telah dilakukan oleh oknum wartawan Forwaka tidak salah bahkan menyudutkan wartawan yang memberitakan anggota Forwaka yang tidak terdaftar di Dewan Pers tidak boleh mengkritisi atau memberikan tingkah laku oknum wartawan tersebut," Kata Hadi Susilo saat ditemui di salah  satu Warkop Kota Pangkalpinang, Selasa, (7/4/2020).

Dilanjutkannya, seharusnya sebagai Kasipenkum hendaknya tidak perlu berstatement yang sifatnya memancing awak media atau menyinggung profesi wartawan.

" Seharusnya dia (Roy--red) tidak perlu menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pimpinannya (kajati--red) dan  itu sepertinya menunjukkan sikap melawan atasan." Pungkas Hadi.

Hadi juga menambahkan Kasipenkum bukanlah humas Forwaka, sebenarnya dia (Roi- red) seharusnya memangil wartawan forwaka untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut bukannya menyudutkan salah satu media.(Tim/ Redaksi)

Dana Desa Tahap I Thn.2020 Di Desa Sumur Kumbang Sudah Terialisasi

Posted by: On April 06, 2020



Lampung Selatan, Cakra Bhayangkara News - Pembangunan melalui Dana Desa (DD) tahap I tahun 2020 di Desa Sumur Kumbang sudah terealisasi, hal tersebut membuktikan Desa Sumur Kumbang berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan melalui anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.


Saat tim media tirasnusantara.com meninjau tempat lokasi dilaksanakan pembangunan di Desa Sumur Kumbang, pada Senin (06/04/2020), terlihat sudah tercapainya 85 % pembangunan yang dilakukan melalui DD tahap I.

Pembangunan yang dilaksanakan pada DD tahap I Desa Sumur Kumbang berjumlah tiga kegiatan, masing-masing kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan rabat beton dengan panjang 259 M × 3M × 0.15 M dengan total anggaran 209.060.500;, kegiatan pembangunan drainase dengan panjang 106.50 M × 0.30 × 0.50 M dengan anggaran 67.875.500;, kegiatan pembangunan dan rehab lantai drainase dengan panjang 42.50 M × 0.30 M × 0.65 M dengan anggaran 46.935.500;.

Belum tercapainya 100% pembangunan yang dilaksanakan terlihat pada lantai drainase yang belum di laksanakan, hal tersebut belum dilaksanakan karena faktor cuaca hujan sehingga aliran air yang sangat deras, mengingat Desa Sumur Kumbang berada di kaki gunung raja basa serta berada dilokasi dataran tinggi.

Kepala Desa Sumur Kumbang Mastur MS mengatakan, apabila saat ini kondisi cuaca mendukung maka pengerjaan pembangunan melalui DD tahap I di Desa Sumur Kumbang dapat mencapai 100% pelaksanaannya.

"Cuaca saat ini musim hujan, sehingga ini menjadi kendala alam bagi kami untuk mengerjakan lantai drainase yang kami bangun, untuk lantai akan kami kerjakan saat nanti cuaca mendukung". ujar Mastur MS.(Red)