4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Rapid Test, 300 Siswa Setukpa Polri Positif, Sudah Isolasi Mandiri

Posted by: On April 01, 2020



Sukabumi, Jabar, Cakra Bhayangkara News -  Seluruh siswa Setukpa Polri yang yg berjumlah 1.550 menjalani Rapid Test (tes massal) . Hasilnya, sebanyak 300 siswa dinyatakan positif.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, saat ini ke 300 siswa tersebut telah menjalani isolasi mandiri di Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol), Sukabumi, Jawa Barat. 

“300 siswa melakukan isolasi mandiri dan diberikan suntik vitamin C serta melakukan olah raga ringan, dan dilakukan rontgen,” kata Argo di Setukpa Polri, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (1/4). 

Argo menambahkan, ke-300 kondisi siswa yang dinyatakan posotif dari  rapid tes saat ini dalam keadaan baik dimana hasil rontgen menunjukan normal.


Sementara, sambung Argo, siswa lainya yang dinyatakan negatif telah dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk melaksanakan cuti dan tetap diwajibkan menjalani isolasi mandiri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda masing-masing siswa didik dengan pengawasan. 

“(Yang negatif) melaksanakan cuti dan mereka tetap menjalankan Isolasi mandiri yang dilaksanakan di SPN Jajaran selama 14 hari kedepan,” jelas Argo. 

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, awalnya sebanyak tujuh siswa yang lebih dulu dinyatakan positif dari hasil Rapid Test. Mereka, kata Argo mengeluh demam kemudian dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan. 

“Sampai saat ini perkembangannya sangat bagus,” pungkas Argo. (Romi/PenmasPolri)

TNI, Polri, Forkompinda Lakukan Penyemprotan Serentak di Wilayah Hukum Polres Serang

Posted by: On Maret 31, 2020




Kabupaten Serang, Banten, Cakrq Bhayangkara News - Jajaran Kepolisian Resor Serang bersama TNI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, melakukan penyemprotan massal serentak di wilayah hukum Polres Serang, Selasa (31/03/2020).

Adapun kendaraan yang digunakan dalam rangka penyemprotan disinfektan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19, sebagai berikut:

- 3 unit mobil BPBD Kabupaten Serang
- 1 unit mobil Armour Water Canon (AWC) Polres Serang
- 1 unit mobil Pemadam Kebakaran Modern Cikande
- 1 unit mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang
- 1 unit mobil Pemadam Kebakaran PT. Nikomas Gemilang


Pada kesempatan tersebut, arahan dari Kapolres Serang AKBP Mariyono, mengatakan, hari ini kita akan melaksanakan penyemprotan secara massal di wilayah hukum Polres Serang, yang mana kita akan melaksanakan penyemprotan serentak se Indonesia sesuai perintah Wakapolri.  

"Ada 17 Kecamatan di wilayah hukum Polres Serang yang akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan," kata AKBP Mariyono.

Lanjut, KapolresSerang, adanya penyemptoran disinfektan ini sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayah hukum Polres Serang. Adanya di wilayah hukum Polres Serang yang terdapat Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang mana dalam hal ini meminta untuk tetap waspada dan tidak panik.

"Laksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas yang mana kegiatan ini merupakan untuk operasi kemanusian dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayah hukum Polres Serang," ucap AKBP Mariyono.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyemprotan disinfektan secara massal dengan sasaran lokasi/ tempat di wilkum Polres Serang sebagai berikut:

- Pasar ciruas
- Jembatan Kragilan
- Pasar Tambak
- Pasar Cikande
- Stasiun Cikeusal
- Stasiun Catang
- Pasar Dukuh
- Depan Kawasan Modern
- Pasar Cikande permai
- Simpang Asem
- Stasiun Jambu Baru
- Pasar Petir
- Pasar Pontang
- Jalan Protokol ( Ciruas s/d Asem Cikande)


*Divisi Humas Polri*

Menindaklanjuti Maklumat Kapolri dan Surat Tergram yang ditandatangani Wakapolri Nomor ST/1008/III/KES.7/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang penyemprotan disinfektan secara massal.

Dalam rangka mendukung keselamatan masyakarat diperlukan gerakan preventif secara masif dan serentak untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus Covid-19.

Maka Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Wilayah, para Kapolres dan Kapolda se-Indonesia beserta seluruh jajaran fungsional Brimob, Sabhara dan Lantas akan melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan secara serentak pada hari Selasa, 31 Maret 2020 mulai pukul 09.00 WIB/10.00 WITA/11.00 WIT.


Polri Akan Lakukan Penyemprotan Disinfektan Serentak di Seluruh Indonesia Cegah Pandemi Covid-19

Wakapolri Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si., menugaskan seluruh jajaran Polri untuk melakukan penyemprotan disinfektan cegah pandemi covid-19 (virus corona), secara massal dan serentak pada tanggal 31 Maret 2020, mulai pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA atau 11.00 WIT, Jakarta, Senin (30/3). penyemprotan disinfektan melibatkan seluruh satuan kerja serta instansi terkait lainnya, Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1008/III/KES.7./2020 tertanggal 27 Maret 2020  ditandatangani Wakapolri.

"Dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat diperlukan gerakan preventif secara masif dan serentak untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona.  Bersama dan bersinergi kita minimalisir penyebaran virus Corona dan dengan menggunakan seluruh kendaraan dinas Polri seperti kendaraan water cannon dan KBR atau memanfaatkan kendaraan dinas lain seperti mobil pemadam kebakaran dan sarana pendukung lainya," ucap Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono.(Red/Agus)

Polri Keluarkan Telegram Penyemprotan Disinfektan Serentak Seluruh Indonesia 31 Maret

Posted by: On Maret 28, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Menindaklanjuti maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona alias Covid-19. Dan Telegram Kapolri bernomor ST/868/III/KEP./2020 tentang antisipasi perkembangan pandemik virus corona.


Telegram bernomor ST/1008/III/KES.7/2020 tertanggal 27 Maret 2020 yang memerintahkan  penyemprotan disinfektan secara massal yg ditanda tangani oleh Wakapolri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono Msi.

“Dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat diperlukan gerakan preventif secara masif dan serentak untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona (Covid-19),” kata Wakapolri dalam surat Telegram yang diterima redaksi, Sabtu (28/3). 

Untuk itu, sambung Wakapolri, diperintahkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil)..para Kapolres dan kapolda se Indonesia  beserta seluruh jajaran fungsionalnya seperti Brimob, Sabhara dan Lantas  melaksanakan  penyemprotan cairan disinfektan secara serempak


Kegiatan ini tentunya  dilakukan Bersama-sama dengan Rekan-rekan TNI dan Pemda setempat serta instansi lainnya.

' Bersama dan bersinergi kita minimalisir penyebaran virus Corona, dan dengan menggunakan seluruh kendaraan dinas Polri seperti kendaraan watercanon dan KBR, atau memanfaatkan kendaraan dinas lain seperi mobil pemadam kebakaran dan sarana pendukung lainya,” papar Gatot. 

Gatot menyampaikan, penyemprotan secara massal dan serentak ini, dilakukan pada Selasa 31 Maret 2020 mulai pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA atau 11.00 WIT. (Romi)

Kapolri : Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi

Posted by: On Maret 26, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Kapolri Jenderal Idham Azis melalui maklumat yang dikeluarkannya secara tegas melarang agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. 

Maklumat bernomor Mak/2/lll/2020 itu juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19). 

Kapolri Jendera Idham Azis mengatakan, bahwa Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat senantiasa mengacu kepada keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. 

“Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keteranganya, Kamis (26/3). 

Usai maklumat tersebut dikeluarkan, dalam rangka menekan laju penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinya itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pembubaran 1.371 kerumunan massa yang ada di seluruh Indonesia. 

Bahkan lebih dari itu, jika masyarakat bersikeras dan tidak mengindahkan himbauan aparat untuk tidak berkerumun  diancam sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216 dan 218 KUHP hingga pasal 14 UU No 4/1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan pasal 93 UU No 6/2018 Tentang Karantina Kesehatan. (Romi)

41 Kasus Hoax Corona Ditangani, Polri : Saring Sebelum Sharing

Posted by: On Maret 23, 2020



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News - Polri tengah menangani 41 Kasus pemberitaan bohong atau hoax yang beredar di tengah masyarakat berkaitan dengan merebaknya Virus Corona atau Covid-19. Patroli Siber akan terus digencarkan selama 24 jam non stop

"Kita 24 jam melakukan patroli siber, bergerak semua, dan sudah 41 kasus hoax tentang virus Corona ini kita proses," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, Senin (23/3/2020).

Irjen Iqbal menghimbau agar masyarakat tidak begitu cepat percaya dengan informasi yang diterima, apalagi menyebarkannya. Polri meminta masyarakat untuk teliti terlebih dahulu sebelum disebar.

"Kami melakukan imbauan, kontra narasi, hingga terwujud edukasi pada masyarakat, khususnya netizen," ucapnya.

Polri sebelumnya mengungkapkan ada 22 kasus hoax ysng tengah ditangani pada 17 Maret 2020. Dari 22 Kasus itu 1 tersangka ditahan karena tak kooperatif saat diperiksa.

22 kasus itu terdiri dari Polda Kalimantan Timur mengamankan 2 tersangka, Polres Bandara Soekarno Hatta mengamankan 1 tersangka dan Polda Kalimantan Barat mengamankan 4 tersangka. Kemudian, Polda Sulawesi Selatan mengamankan 2 tersangka, Polda Jawa Barat 3 tersangka dan Polda Jawa Tengah 1 tersangka.

"Polda Jawa Timur 1 tersangka, Polda Lampung 2 tersangka dan Polda Sultra 1 tersangka. Polda Sumatera Selatan 1 tersangka, Polda Sumatera Utara 1 tersangka dan bareskrim 3 tersangka," paparnya.(Romi/PemasPolri)

Polri: Ada Sanksi Pidana Jika Masyarakat Membandel Tetap Berkumpul Di Luar Rumah

Posted by: On Maret 23, 2020



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis secara resmi mengeluarkan maklumat 
tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona baru alias Covid-19. 

Dalam maklumat yang dikeluarkan pada Kamis (19/3) itu, secara tegas melarang agar tidak membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah banyak di tempat-tempat umum maupun di lingkungan sendiri. 

“Ini sebagai langkah konkrit secara baik cepat dan tepat agar penyebaran virus ini tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Kaidv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Senin (24/3). 

Iqbal menekankan, kebijakan dalam maklumat Kapolri tersebut untuk memberikan pengayoman dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat. 

“Saya ulangi asas keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi nya,” tekan Iqbal. 

Untuk itu Polri, kata Iqbal, akan melalukan pembubaran terhadap masyarakat yang masih berkerumun terlebih hanya kongkow-kongkow di jalan yang dikhawatirkan dapat menyumbang penyebaran virus corona baru alias Covid-19. 

Iqbal menekankan, ada sanksi pidana jika pembubaran oleh petugas yang mengedepankan persuasif dan humanis tak diindahkan oleh masyarakat. 

“Kami akan proses hukum. Pasal 212 KUHP barang siapa yang tidak mengindahkan petuga yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas dapat dipidana, kemudian pasal 214, dan 216 intinya bisa dipidana,” pungkas Iqbal. 

Adapun pasal 216 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Dan pasal  212 KUHP berisi tentang "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Lalu dalam pasal 214 KUHP (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lehih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dikenakan: 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka; 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat; 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati. 

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.(Romi/PenmasPolri)

Polri : Pembubaran kerumunan Massa Kedepankan Upaya Persuasif dan Humanis

Posted by: On Maret 23, 2020



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News  - Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat pelarangan berupa larangan menggelar acara yang sifatnya mengumpulkan orang atau keramaian. Maklumat ini dikeluarkan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan sosial distancing (menjaga jarak sosial).

Maklumat itu dikeluarkan Kapolri dengan nomor Mak/2/lll/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) pada tanggal 19 Maret 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan maklumat ini sifatnya adalah himbau. Polri tidak segan untuk membubarkan bila masyarakat menggelar acara yang sifatnya mengumpulkan massa. Namun, pembubaran ini tetap mengedepankan asas persuasif dan Humanis.

"Kami melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan mengedepankan upaya persuasif dan humanis untuk menyampaikan kalimat-kalimat menyampaikan himbauan-himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih terlihat berkumpul," kata Irjen Pol Mohammad Iqbal, Senin (23/3/2020).

Irjen Iqbal mengatakan kerumunan Massa seperti yang sudah dijelaskan dalam maklumat Kapolri, mulai dari kegiatan festival, bazar, resepsi pernikahan atau bahkan nongkrong di cafe dengan jumlah banyak.

"Kerumunan massa walau hanya sekedar ngopi di cafe, duduk-duduk nongkrong-nongkrong di persimoangan dan sebagainya ini bahaya penyebaran virus Covid-19 sudah sangat berkembang," ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal memastikan bahwa seluruh personel Polri mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjalankan instruksi Kapolri. Tidak hanya Polri, demi mencegah penyebaran Virus Corona makin masif, TNI dan stakeholder lain juga dilibatkan.

"Pada prinsipnya, Bapak Kapolri ingin keselamatan publik itu terwujud. Kami seluruh personel Polri 465.000 seluruh Indonesia dan ditambah dengan rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi bergerak tanpa henti untuk menghimbau, membubarkan bila diperlukan dengan tegas demi keselamatan publik," pungkasnya.

Berikut 6 poin maklumat Kapolri dalam upaya mengawal kebijakan Pemerintah untuk pencegahan penularan Covid-19:

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) dengan ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan maklumat :

1. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu : 
a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis ;

b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga 

c. Kegiatan olah raga, kesenian dan jasa hiburan

d. Unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta 

e. Kegiatan lainnya yang sifatnya berkumpulnya massa

2. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

3. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 

4. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan.

5. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan

6. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. (Romi / PenmasPolri)