4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Polri Resmikan Assesment Center

Posted by: On Januari 18, 2020



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) meresmikan ruang Assesment Center Polri, untuk menghadapi kemajuan teknologi pada kemajuan revolusi industri 4.0. 
As SDM Polri, Irjen Eko Indra Heri mengungkapkan, tantangan kompetensi kedepan diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat berkembang. Menurutnya, pembinaan karir berbasis meritokrasi dan kompetensi yang unggul dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. 

"Guna mendukung hal tersebut maka pengembangan sarana prasarana assesment center Polri mutlak harus dilakukan," kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020). 


Eko menambahkan, assesment center Polri telah membentuk basis digital sebagai pelaksanaan seluruh mekanisme proses uji kompetensi. Selain itu, hal itu juga telah diterapkan bagi pelaksanaan seleksi pendidikan pengembangan manajerial serta seleksi pendidikan pembentukan perwira. 

"Dengan menggunakan metode quick response analysis. Dengan adanya pengembangan ruang dan fasilitas assesment center, maka penyelenggaran ini dapat dilakukan secara online dengan oleh seluruh Polda," sambungnya. 




Dengan diadakannya hal ini, Eko berharap internal Polri kedepannya lebih mampu mencetak SDM yang unggul demi menghadapi perkembangan zaman dalam hal ini revolusi industri 4.0. 
"Mari kita semua memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya agar bisa mewujudkan lingkungan Polri yang semakin berkualitas," tutup Eko.(Red/Bidhumas) 

Sosok Kapolri Jenderal Idham Azis, Tegas ke Internal Untuk Sempurnakan Reformasi Kultural Polri

Posted by: On Januari 11, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Sejak dilantik Presiden Jokowi pada awal November 2019 lalu, Kapolri Jendral Idham Azis langsung menunjukkan karakternya yang tegas kepada personilnya. Gebrakan demi gebrakan internal terus dilakukan Jenderal Idham Azis untuk melanjutkan reformasi struktural terutama kultural di tubuh Polri.

Akhir tahun, 31 Desember 2019, Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah strategis ke seluruh personil Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram No.3388. Perintah tertulis ini disampaikan Kapolri selaras dengan kebijakan Presiden Jokowi yang disampaikan saat Rakornas Forkopimda Desember 2019 lalu untuk percepatan pembangunan dan kemajuan di desa dan kabupaten/kota di Indonesia.

Ada 15 instruksi penting Kapolri terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, yang dibagi dalam tiga hal.

*Pertama*, terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. *Kedua*, terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

*Ketiga*, instruksi dalam melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih profesional dan berintegritas. Instruksi Kapolri ini terlihat dengan jelas dan tegas kepada personilnya untuk mengedepankan upaya koordinatif dengan semua stakeholders.

Di saat yang sama, tampak pula ketegasan Kapolri yang mengingatkan jajarannya untuk tidak meminta atau menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan  apapun sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Nampak juga sikap polisi dalam hal ketegasan untuk para penghambat investasi.

Surat Kapolri ini pun diapresiasi oleh pakar hukum tata negara, Ibnu Sina Chandranegara, terutama terkait dengan pengawasan dana desa, yang di era Presiden Joko Widodo ini sangat besar untuk membangun Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Idham Azis menjadi salah satu pilar dalam menyukseskan program Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan gagasan Indonesiasentris-nya.
Ia menjelaskan bahwa potensi korupsi dana desa ditenggarai dimungkinkan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pendistribusian hingga tahap pertanggungjawaban.

*Pada tahap pendistrisbusian*, potensi permasalahan yang muncul dari pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan atau hanya dibagikan kepada para pendukung bupati atau partai politik tertentu. *Di tahap pengelolaan*, antara lain dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa.
Dana desa itu, sambungnya, dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses kepala desa.

*Di tahap pemanfaatan*, antara lain terjadi mark-up di sana-sini yaitu, mark-up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Begitu pula, sambungnya, *pada tahapan pertanggungjawaban keuangan*. Antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi.
Berbagai faktor ini, lanjutnya, menjadi pemicu tingginya probabilitas korupsi di sektor dana desa.

Di antaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

"Oleh karena itu, Surat Telegran Kapolri yang ditujukan untuk seluruh Kapolda merupakan tindakan konsolidasi yang perlu diapresiasi. Utamanya dalam hal pencegahan korupsi dana desa, sekaligus hal tersebut membantu proses pengawasan pembangunan daerah dalam hal pemanfaatan dana desa secara optimal," ungkap Ibnu Sina saat dihubungi wartawan pada Sabtu (11/01).

Menurut Ibnu Sina, Surat Telegram Kapolri tersebut harus dipahami sebagai bentuk konsolidasi kelembagaan dan turut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa itu sendiri. Tindakan konsolidasi kelembagaan perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan dalam rangka penegakkan hukum yang tetap dalam koridor menyesuaikan dan menyeimbangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

"Di saat yang bersamaan, surat telegram tersebut juga bermanfaat sebagai suatu sosialisasi tentang kegiatan pengawasan agar terhindar dari niat jahat pelaku yang ingin korupsi dana desa itu sendiri," ungkapnya.

Lebih jauh disampaikan Dahroni Agung Prasetyo, Direktur Ekseskutif Aufklarung Institute. Dahroni menilai bahwa prestasi Kapolri dalam 2 bulan ini sangat bagus. Tidak heran bila Komisi III DPR pun secara aklamasi menyetujui bila Idham menjadi Kapolri. Idham bukan semata memiliki rekam jejak dalam memberantas terorisme seperti Operasi Camar Maleo hingga Operasi Tinombala di Poso untuk menangkap kelompok teroris Santoso. "Idham, terbukti bukan hanya mampu melumpuhkan gembong teroris Azhari dan kelompoknya, namun juga mampu menata jajaran Polri dengan revolusi mental. Misalnya dengan instruksinya agar Polri tak memamerkan gaya hidup secara berlebihan, termasuk di medsos. Ini terlihat sederhana, namun sebenarnya sedang melakukan perubahan besar soal mental," ungkap Dahroni. (Monti)

Publik Apresiasi Jenderal Idham Azis yang Memulai Awal Tahun dengan Kinerja Prestisius

Posted by: On Januari 11, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Kapolri Jenderal Idham Azis, memulai awal tahun di 2020 ini, Kapolri terus melakukan reformasi struktural dan kultural di internal Polri, di saat yang sama terus melakukan terobosan ke luar. 

Kapolri pun membuka awal tahun dengan instruksi yang mendapat apresiasi publik.Di penghujung tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, misalnya, Idham Azis menerbitkan surat telegram bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019.

Surat ini terbit pada 31 Desember 2019 dengan dasar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam telegram itu, ada 15 poin intruksi Kapolri terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah. ke-15 point ini dubagi ke dalam tiga hal.

Pertama, terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedua, terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Ketiga, instruksi dalam melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih profesional dan berintegritas.
Instruksi Kapolri ini terlihat dengan jelas dan tegas dalam mengedepankan upaya koordinatif.

Di saat yang sama, nampak pula ketegasan Kapolri yang mengingatkan jajaranya untuk tidak meminta atau menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan apapun sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Nampak juga sikap polisi dalam hal ketegasan untuk para penghambat investasi.

Surat Kapolri ini pun sangat diapresiasi oleh pakar hukum tata negara, Ibnu Sina Chandranegara, terutama terkait dengan pengawasan dana desa, yang di era Presiden Joko Widodo ini sangat besar untuk membangun Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa Idham Azis menjadi salah satu pilar dalam menyukseskan program Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan gagasan Indonesiasentris-nya.

Ia menjelaskan bahwa potensi korupsi dana desa ditenggarai dimungkinkan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pendistribusian hingga tahap pertanggungjawaban.

Pada tahap pendistrisbusian, potensi permasalahan yang muncul dari pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan atau hanya dibagikan kepada para pendukung bupati atau partai politik tertentu.

Di tahap pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa.

Dana desa itu, sambungnya, dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses kepala desa.

Di tahap pemanfaatan, antara lain terjadi mark-up di sana-sini yaitu, mark-up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Begitu pula, sambungnya, pada tahapan pertanggungjawaban keuangan. Antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi.

Berbagai faktor ini, lanjutnya, menjadi tingginya probabilitas korupsi di sektor desa.

Di antaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

"Oleh karena itu, Surat kapolri yangbernomor yang ditujukan untuk seluruh kapolda merupakan tindakan konsolidasi yang perlu diapresiasi. Utamanya dalam hal pencegahan korupsi dana desa, sekaligus hal tersebut membantu proses pengawasan pembangunan daerah dalam hal pemanfaatan dana desa secara optimal," ungkap Ibnu Sina saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/1/2020).

Menurut Ibnu Sina, surat Kapolri tersebut harus dipahami sebagai bentuk konsolidasi kelembagaan dan turut serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa itu sendiri.

Tindakan konsolidasi kelembagaan perlu dilakukan untuk penyamaan persepsi dan dalam rangka penegakkan hukum yang tetap dalam koridor menyesuaikan dan menyeimbangkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

"Di saat yang bersamaan surat tersebut juga bermanfaat bagi sebagai sosialisasi kegiatan pengawasan agar terhindar dari niat jahat terkait korupsi dana desa itu sendiri," ungkapnya.

Lebih jauh disampaikan Dahroni Agung Prasetyo, Direktur Ekseskutif Aufklarung Institute. Dahroni menilai bahwa prestasi kapolri dalam dua bulan ini sangat bagus. Tidak heran bila Komisi III DPR pun secara aklamasi menyetujui bila Idham menjadi Kapolri. Idham bukan semata memiliki rekam jejak dalam memberantas terorisme seperti dalam operasi Operasi Camar Maleo untuk menangkap kelompok Santoso, hingga Operasi Tinombala di Poso.

"Idham, terbukti, bukan hanya mampu melumpuhkan gembong Jamaah Islamiya, Azhari dan kelompoknya, namun juga mampu menata jajaran Polri dengan revolusi mental. Misalnya dengan instruksinya agar Polri tak memamerkan gaya hidup secara berlebihan, termasuk di medsos. Ini terlihat sederhana, namun sebenarnya sedang melakukan perubahan besar soal mental," ungkap Dahroni.

Hal paling fenonemal, sambung Dahroni, adalah kemampuan Idham Azis dalam mengungkap dan menangkap pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan, yang kasusnya sudah hampir tiga tahun, atau dua tahun delapan bulan. Ini merupakan salah satu prestasi besar Idham dalam mengungkap kasus mangkrak yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Idham harus diapresiasi, sebab kasus ini menemukan titik terang di masa Idham. Idham memberikan jawaban dengan kinerja terhadap orang yang sebelumnya meragukannya," puji Dahroni, kepada mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Dahroni juga memuji Idham yang terus melakukan reformasi internal, khusunya reformasi kultural sehingga mengubah wajah polisi di depan publik.

Dahroni juga percaya bahwa Idham sebagai Kapolri mampu menangani kejahatan-kejahatan terkait kelompok-kelompok radikal dan jaringan teroris, kejahatan siber, kejahatan transnasional termasuk narkoba, dan kejahatan-kejahatan konvensional.

"Rekam jejak Idham menunjukkan kemampuan itu. Dan jejak Idham memulai awal tahun dengan kinerja prestisus. Ini harus kita apresiasi," ungkapnya."Sabtu, (11/01/2020)

Dihubungi terpisah, tokoh nasional yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan kapolri juga memberikan penilaian yang sama. Maruarar mengenal Idham, selain sebagai orang baik, juga merupakan sosok yang tegas dan berani.

"Ia juga sangat profesional. Waktu saya menghadiri undangan pelantikan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Pak Idham bilang sama saya, bahwa sebenarnya ia tak mau menjadi Kapolri. Namun ia juga mengatakan akan menggunakan jabatan Kapolri ini dengan selon, artinya berani dan siap mengambil resiko untuk menjaga Indonesia," ungkap Ara, demikian ia disapa.

Dihubungi terpisah, tokoh nasional yang juga Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan kapolri juga memberikan penilaian yang sama. Maruarar mengenal Idham, selain sebagai orang baik, juga merupakan sosok yang tegas dan berani.

"Ia juga sangat profesional. Waktu saya menghadiri undangan pelantikan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Pak Idham bilang sama saya, bahwa sebenarnya ia tak mau menjadi Kapolri. Namun ia juga mengatakan akan menggunakan jabatan Kapolri ini dengan selon, artinya berani dan siap mengambil resiko untuk menjaga Indonesia," ungkap Ara, demikian ia disapa.

Menurut Ara, pengungkapan kasus Novel Baswedan juga merupakan salah satu bukti keberanian dan sikap adil Idham, yang akan menindak siapa saja pelakunya dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Maruarar juga mengapresiasi sikap tegas Idham yang yang mau memecat Polda dan Polres bila terbukti minta jatah proyek sehingga Polri memberikan kepastian hukum dan investasi.
"Kapolri ini osok yang antara perkataan dan perbuatannya sejalan dan seiring. Artinya Idham merupakan sosok yang komitmen dan konsisten sehingga bisa diikuti oleh seluruh jajaran," demikian Ara.(red/Bidhumas) 

Polwan Republik Indonesia Peduli Korban Banjir Dengan Melakukan Bakti Sosial dan Trauma Healing Serta Bersih-Bersih

Posted by: On Januari 11, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - - Perwira polisi wanita (Polwan) Kombes Pol. Dra Ciceu kembali memimpin Polwan gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk membantu para korban banjir di komplek Pondok Bahar Permai RT .004/07 kel. Pondok Bahar kec.Karang Tengah Tangerang KotaJakarta, Sabtu (11/1/20).


Para Polwan memberikan trauma Healing kepada anak anak dengan cara bermain dan bernyanyi sedangkan orang tua khususnya ibu diberikan tehnik pencerahan psikologis, di halaman mesjid Nurul Amal.


"Tujuan diadakannya trauma healing ini agar anak-anak dapat kembali ceria pasca-banjir yang menenggelamkan rumah mereka,” ungkap KBP Ciceu selaku KaTim 3.(red/Bidhumas) 

Kapolri Bentuk Satgas Kuda Laut Awasi Distribusi BBM

Posted by: On Januari 08, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Kapolri Jenderal Idham Azis pagi ini, Kamis (09/01) menghadiri penandatanganan  Pernyataan Bersama Awasi Penyediaan dan Pendistribusian Bahab Bakar Minyak (BBM) di Kantor Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, beberapa Gubernur, Anggota DPR-RI dan DPRD Propinsi DKI Jakarta


"Saya membawa banyak pejabat utama Polri dalam acara ini, juga membentuk Satgas Kuda Laut yang langsung dipimpin Kabareskrim, beranggotakan Wakabaharkam dan Kakorbrimob sebagai bentuk keseriusan Polri mengawal pendistribusian BBM agar tepat sasaran," tegas Jenderal Idham Azis dalam sambutannya.

Pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam memberikan kepastian atas layanan penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. 


"Sebagai komoditas vital dan mengusai hajat hidup orang banyak, Pemerintah wajib menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat memberikan sambutan pada acara Pernyataaan Bersama Menteri ESDM, Mendagri dan Kapolri Indonesia. 


Pernyataan Bersama ini akan lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium di seluruh wilayah Indonesia sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume. 

"Pengawasan ini juga mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional," tegas Menteri Arifin.


Salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kouta sehingga Kementerian ESDM perlu mengambil langkah taktis dan strategis dengan penguatan dan efektivitas pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, setidaknya Indonesia mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki.


Guna mengoptimalkan peningkatan pengawasan, Menteri ESDM mengharapkan BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis kepada Kemendagri, Polri, Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait demi menindaklanjuti Pernyataan Bersama ini. Nantinya, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


"Polri berkomitmen memberikan pengawalan dan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM. Satgas Kuda Laut yang dibentuk di tingkat pusat juga harus optimal mengawal seluruh BBM dapat terdistribusi dengan baik," tutup Jenderal Idham Azis. (Monti)

Sinergitas TNI-Polri Bersama Pemerintah Hijaukan Distrik Citak Mitak Papua

Posted by: On Januari 08, 2020

 


Timika, Cakra Bhayangkara News --  Dalam rangka menyambut hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2020 mendatang, Satgas Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad bersama aparat Kepolisian dan pemerintahan Distrik Citak Mitak melakukan kegiatan tanam Pohon di area Gereja GPKAI, Kampung Tamanin, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, Rabu (8/1/2020).

 

Dansatgas Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad Letkol Inf Dodi Nur Hidayat dalam rilis tertulisnya menyampaikan bahwa pohon memiliki peran penting dalam kehidupan, dengan melakukan penanaman pohon merupakan suatu tindakan untuk menghindari kelangkaan pohon di masa depan.

 

“Ketika pohon yang saat ini kita tanam nantinya menjadi besar, maka pohon tersebut yang akan melindungi kita dari bencana serta membersihkan udara yng ada di sekitar kita,” kata Letkol Inf Dodi Nur Hidayat.

 

Andreas Bagasu selaku Kepala Distrik Citak Mitak menyampaikan terima kasih kepada Satgas Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad yang sudah mau bersama dengan Pemda dan juga pihak Kepolisian untuk bersama-sama melakukan kegiatan penanaman pohon di lingkungan Distrik Citak Mitak.

 

“Kami berterimakasih kepada anggota TNI dan juga Kepolisian yang sudah mau membantu kami untuk melakukan kegiatan tersebut, semoga kedepannya kerja sama ini dapat selalu terjalin dan selalu terjaga,” ucapnya.

 

Autentikasi :

Papen Satgas Yonif 755/Yalet/20/3 Kostrad, Letda Inf Rochmadian Perwira Putra

Personel Gabungan Polwan kembali Berikan Trauma Healing dan Bantu Korban Banjir Jakarta

Posted by: On Januari 07, 2020



JAKARTA, Cakra Bhayangkara -Para perwira polisi wanita (Polwan) yakni; Kombes Pol. Anna Sulistiana, Kombes Pol Dessy dan Kombes Pol Ciecu kembali memimpin Polwan gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk membantu para korban banjir di Kel Cipinang Melayu Jakarta, Selasa (7/1/20).


Polwan gabungan itu juga bersama-sama dengan team Satpol PP Kel. Cipinang Melayu melakukan gerakan bersih-bersih di rumah masyarakat yg terkena banjir, Satpol PP dengan satu unit Truknya ikut mengangkut sampah banjir yang masih berserakan disekitar rumah warga.


“Selain bersih-bersih Polwan juga melakukan trauma healing dengan mengajak anak- anak bernyanyi dan bermain dengan tujuan untuk menguatkan mentalnya, begitu pula orangtuanya khususnya ibu-ibu kami ajarkan teknik pencegahan psikologis,” ungkap Kombes Pol. Anna Sulistiana.


Kombes Pol. Anna mengatakan bahwa saat ini kondisi anak-anak telah berangsur membaik. Anak-anak pun tidak canggung bercanda dan tampak bergembira bersama dengan kehadiran personel gabungan Polwan Mabes Polri dan Polda Metri Jaya.

“Hadirnya personel gabungan Polwan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bersama anak-anak korban banjir, ini membuktikan bahwa polisi adalah sahabat anak-anak. Semoga anak-anak tidak lagi mengalami trauma dengan kegiatan positif yang kita berikan,” jelas Kombes Pol. Anna.


Selain menghibur anak-anak, Kombes Pol. Anna menyebut bahwa Para Polwan juga mendatangi warga yang sakit dengan memberikan obat, sembako juga selimut dan alat alat kebersihan.(red/Bidhumas) 

Cek Langsung Dampak Banjir, Panglima TNI Dan Kapolri Kunjungi Gardu Induk PLN Di Kembangan Jakbar

Posted by: On Januari 03, 2020



Jakarta Barat, Cakra Bhayangkara News - Bencana banjir yang terjadi sejak 1Januari 2020 di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi telah mengakibatkan suplai listrik khususnya di beberapa tempat di Jakarta menjadi terputus. 



Gardu induk PLN yang terletak di  Krembangan Selatan, Jakarta Barat ikut terendam air. "Gardu PLN baru kali ini terendam air seperti sekarang, akibat curah hujan yang tinggi juga karena letaknya yang berdekatan dengan Sungai Angke," jelas Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo.

Guna memastikn normalisasi Gardu Induk PLN dapat berjalan cepat, pagi tadi, Jumat (03/01) sekitar 09.10 Wib, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melihat secara langsung kondisi gardu penyuplai listrik tersebut. 


"Dengan kesigapan anggota TNI dan Polri untuk membatu menormalisasi gardu induk dan pembersihan di sekitar lokasi, kita berharapan siang ini Gardu Induk Kembangan dapat beroperasi kembali, karena kebutuhan listrik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat," kata Marsekal Hadi Tjahjanto.

Diharapkan dengan kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Gardu Induk Kembangan akan memberikan bantuan dan solusi sehingga Gardu Induk Kembangan dapat beroperasi tanpa adanya gangguan dari bencana alam.

"Kemarin sudah dilakukan pengecekan melalui udara termasuk gardu induk yang ada di Gandul dinilai aman, hanya memang beberapa tempat di Kembangan harus ada yang diperbaiki," kata Marsekal Hadi Tjahyanto dalam doorstop dengan media di lokasi.


Pada bagian akhir Marsekal Hadi Tjahyanto berjanji bahwa Panglima TNI dan Kapolri akan terus berkoordinasi untuk bisa membantu menormalisasi Gardu Induk Kembangan. 'TNI-Polri terus berkoordinasi untuk mempercepat normalisasi gardu PLN," tegasnya.(red/Bidhumas) 

Cek Langsung Dampak Banjir Panglima Tni dan Kapolri Kunjungi Gardu Induk Pln Di Krembangan

Posted by: On Januari 03, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - - Bencana banjir yang terjadi sejak 1 Januari 2020 di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi telah mengakibatkan suplai listrik khususnya di beberapa tempat di Jakarta menjadi terputus. Gardu induk PLN yang terletak di Krembangan Selatan, Jakarta Barat ikut terendam air. "Gardu PLN baru kali ini terendam air seperti sekarang, akibat curah hujan yang tinggi juga karena letaknya yang berdekatan dengan Sungai Angke," jelas Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo.


Guna memastikn normalisasi Gardu Induk PLN dapat berjalan cepat, pagi tadi, Jumat (03/01) sekitar 09.10 Wib, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melihat secara langsung kondisi gardu penyuplai listrik tersebut. 
Dengan kesigapan anggota TNI dan Polri untuk membatu menormalisasi gardu induk dan pembersihan di sekitar lokasi, kita berharapan siang ini Gardu Induk Kembangan dapat beroperasi kembali, karena kebutuhan listrik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat," kata Marsekal Hadi Tjahjanto.*


Diharapkan dengan kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Gardu Induk Kembangan akan memberikan bantuan dan solusi sehingga Gardu Induk Kembangan dapat beroperasi tanpa adanya gangguan dari bencana alam.

"Kemarin sudah dilakukan pengecekan melalui udara termasuk gardu induk yang ada di Gandul dinilai aman, hanya memang beberapa tempat di Kembangan harus ada yang diperbaiki," kata Marsekal Hadi Tjahyanto dalam doorstop dengan media di lokasi.

Pada bagian akhir Marsekal Hadi Tjahyanto berjanji bahwa Panglima TNI dan Kapolri akan terus berkoordinasi untuk bisa membantu menormalisasi Gardu Induk Kembangan. 'TNI-Polri terus berkoordinasi untuk mempercepat normalisasi gardu PLN," tegasnya.(Monti/Penmas)

Tinjau Lokasi Banjir di Jakarta, Panglima TNI dan Kapolri Berikan Bantuan Korban Banjir

Posted by: On Januari 02, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News- Berikan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Jakarta, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Idham Azis mengunjungi Gardu Induk PLN di Kembangan, Jakarta Barat, yang sempat terdampak banjir, Jumat (03/01).


Panglima TNI dan Kapolri tiba di Jalan PLN, Kembangan sekitar pukul 09.28 WIB. Mereka langsung disambut oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.


Kondisi Gardu Induk PLN Kembangan kini masih tergenang sisa bekas luapan banjir. Bahkan, di area perkantoran masih terdapat lumpur.

Wakil Dirut PLN lalu memberikan penjelasan terkait dampak banjir pada gardu induk PLN di Kembangan. Mendengar penjelasan tersebut, Panglima TNI menuturkan segala antisipasi mesti disiapkan untuk mencegah potensi ancaman ke depannya.

Kunjungan tersebut dilanjutkan Panglima TNI dan Kapolri menuju bendungan hilir. Di Benhil Panglima TNI menyapa langsung para warga korban banjir dan memberikan bantuan sembako kepada para pengungsi.

Dalam kunjungan kali ini, di hadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono, Kapolda Metro Jaya Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi, Asops Kapolri Irjen Pol Rudolf Nahak dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.(Red)

Pengurus Pesantren La tanza :  Alhamdulillah Bantuan Sudah Ada, Kami Dibantu TNI-POLRI

Posted by: On Januari 02, 2020



Lebak, Banten, Cakra Bhayangkara News -- Kepolisian daerah (Polda) Banten, TNI, dan instansi terkait terus menyalurkan bantuan kepada korban bencana Banjir Bandang yang melanda kabupaten Lebak Rabu (1/1/2020).


Kapolda Banten Irjend Pol Drs. Tomsi Tohir, Melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K, M.H,      menjelaskan Tim bantuan telah mendirikan Sebanyak 7 posko pengungsian dari masing-masing Kecamatan dan Desa yang mana saat ini di beberapa posko pengungsian sudah dipadati oleh warga yang mengungsi dampak bencana banjir bandang.


"bencana banjir bandang telah menerjang beberapa Desa di 6 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lebak Banten, dari data yang di peroleh sekitar 427 Kepala Keluarga harus menempati di beberapa lokasi Posko pengungsian," Katanya kepada awak media, selasa (2/1/2020).

Lebih lanjut edy menyampaikan bahwa distribusi bantuan keperluan sudah diposko-posko pengungsian salah satunya di posko pondok pesantren la tanza kecamatan lebak gendong Lebak Banten.


"pondok la tanza kena dampak akibat banjir bandang, untuk bantuan sudah sampai ke lokasi dan personel kepolisian sudah berada dilokasi untuk membantu proses pembersihan," Ujarnya

Sementara itu Susinta pengurus ponpes la tanza menyampaikan bahwa Untuk Kondisi terakhir sekarang alhamdulillah Banyak bantuan ke pondok pesantren la tanza dari pondok pesantren yang ada di wilayah Lebak, dari polsek, polres, polda, dan instansi terkait sudah banyak.


"Kondisi sekarang ini sudah mulai kondusif, dan hanya dilakukan pembersihan-pembersihan, kami dibantu oleh Polri-TNI serta instansi terkait Perkiraan 1 mingguan  untuk pembersihan," Katanya.

Lebih lanjut susinta mengatakan bahwa di lingkungan la tanza ada Rumah 2 hanyut, 1 kendaraan mobil hanyut, dan dapur 2 hanyut.

"Untuk santri sementara ini lagi libur semester hanya guru-guru aja yang ada disini." Ujarnya.(red) 

Peduli Korban Banjir, Komunitas Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Beri Bantuan

Posted by: On Januari 02, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Banjir yang terjadi pada 1 Januari 2020 di Jakarta menimbulkan dampak yang signifikan. Tidak hanya korban jiwa, korban harta benda dan gelombang pengungsian warga terjadi dalam skala besar. Kantong-kantong pengungsian baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang dikelola secara mandiri oleh warga dipadati para pengungsi. Situasi kontijensi di tempat pengungsian perlu mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama dari ketersediaan makanan, pakaian, tempat yang layak untuk beristirahat juga kebutuhan lainnya.


Prihatin dengan kondisi dampak banjir Jakarta tersebut, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dan Ketua Umum Bhayangkari Ny. Fitri Idham Azis mewakili para istri Menteri Kabinet Indonesia Maju yang tergabung dalam Komunitas Oase hari ini, Kamis (02/01) sekitar pukul 15.00 Wib mengunjungi Posko Bencana Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.


Setibanya rombongan di Posko Bencana tersebut, istri Panglima TNI dan istri Kapolri memberikan secara simbolik bantuan kepada 439 pengungsi yang berasal dari RW 06 dan RW 07 Tanjung Lengkong. Adapun bantuan diberikan berupa makanan, selimut, susu, alat kebersihan termasuk air bersih.

"Kami ikut merasakan kesulitan yang pengungsi alami saat ini, semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dari bapak ibu sekalian," kata Ny.Fitri Idham Azis saat pemberian bantuan tersebut.


Curah hujan yang sampai saat ini masih tinggi di Bogor masih menimbulkan kekhawatiran bagi warga di Jakarta, Bekasi bahkan Depok yang menjadi korban bencana. Situasi tanggap darurat diperlukan untuk mencegah munculnya korban jiwa dan untuk menangani para korban terdampak bencana.(red/Bidhumas)