4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Kabinet Jokowi Melibatkan Para Melenial Yang Dianggap Mampu Dalam Bidangnya

Posted by: On November 29, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan dinamika pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo melibatkan adanya generasi milenial yang dianggap mampu dibidangnya. 


Hal tersebut dinilai sebagai gebrakan besar yang mampu diambil oleh kepala negara.

"Stafsus dan menteri milenial tersebut dipilih karena dianggap mumpuni dan mempunyai pengaruh di masyarakat milenial. Legitimasi kepemimpinan presiden Jokowi juga sudah terlihat dari hasil pemilihan Pemilu 2019. Hal ini berdampak positif untuk kepemerintahan Jokowi selanjutnya terkait penerbitan kebijakan dan sinergitas di lingkup pemerintah." Ujar Luky Sandra Amalia, S. IP, MDS (Peneliti Politik LIPI) dalam diskusi "Legitimasi Kepemimpinan Jokowi Periode Ke-2 Untuk Mewujudkan Indonesia Damai Sejahtera, dan Penyederhanaan Regulasi" di di Auditoriun Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Jakarta Utara, Kamis (28/11/2019).

Luky juga menyangkal tuduhan dari masyarakat luas bahwa dengan bergabungnya oposisi di pemerintahan maka tidak adanya lagi balance control dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Isu kurang kontrol dari oposisi bukan tanpa alasan. Hal tersebut dinilai kurang tepat, karena kontrol tetap dilakukan oleh masyarakat umum dan kalangan akademisi. Selain itu oposisi juga akan dilibatkan dalam pembahasan UU di pemerintah."


Pada kesempatan yang sama, Staff Ahli Menkopolhukam RI, juga mengatakan tingkat partisipasi politik di Indonesia juga sudah mulai tinggi sehingga dapat memperbaiki efektifitas di pemerintahan.

"Pemilu 2019 telah sukses dengan partisipasi politik sebesar 81%, hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu adanya pengakuan dan ucapan selamat dari negara lain menjadi indikator bahwa pemilu telah sukses terlaksana dan pemilu tersebut juga dapat digunakan untuk melihat efektifitas pemerintah." Ujar Prof Sri Yuniarto.


Selain itu, terdapat beberapa agenda besar presiden Joko Widodo yaitu, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mempercepat pertumbuhan ekonomi, melakukan reformasi hukum termasuk penyederhanaan regulasi yang dikemas dalam Omnibus Law, serta penanganan radikalisme.

"Radikalisme merupakan paham yang menebarkan sikap intoleransi, terorisme dan mengusung nilai kekerasan. Oleh karena itu perlu dilakukan penanggulangan dengan cara diskusi, toleransi, pendalaman nasionalisme dan menginterpretasi agama secara kritis"

Oleh karena itu diperlukan waktu dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan percepatan serta sinergitas dalam program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.(JD) 

Kemendagri Hargai Survei IPO, Namun Isi Survei Tak Mewakili Keseluruhan Masyarakat

Posted by: On November 24, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Bahtiar menghargai survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) terhadap respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.

"Kita hargai survei, survei ini isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan," kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah melakukan survei untuk melihat respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.

Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan kedepan," ujarnya.

Sosok Tito Karnavian bukan saja sekedar mantan anggota Polri profesional dan mantan Kapolri yang sudah terbiasa mengelola Kamtibmas dalam negeri, pernah menjadi Kapolda dan berinteraksi, bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Ia juga merupakan seorang Ilmuwan bergelar Profesor dan Ph.D yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa, dan bagaimana mengelola negara. Bahkan, ia memiliki pemahaman Internasional apa dan bagaimana interaksi antar negara dan masyarakat dunia.

"Aspek Pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," tukasnya.

Terpilihnya Mendagri Tito Karnavian dijadikan peluang bagi Kemendagri untuk melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menggerakkan Pemda secara cepat, memperbaiki sistem pelayanan Investasi, peningkatan kualitas SDM, dan mempercepat lapangan kerja.

"Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Forkopimda, yaitu acara Rakornas di SICC (13/11/2019). Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan Pusat dan Daerah," kata Bahtiar.

Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 menunjukkan Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi Mendagri. Padahal survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya. Dengan jumlah responden dan menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel, terlihat hasil survei tak representatif dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, sampel yang digunakan juga tidak dicantumkan memiliki latar belakang tertentu yang dianggap memahami betul manajemen pemerintahan.(red) 

Puspen Kemendagri

Syarifudin Sudding : Hanya Ada Dua Kata Buat Aparat Yang Kedapatan Bermain Dalam Masalah Ini, Copot dan Pecat

Posted by: On November 15, 2019



Babel, Cakra Bhayangkara News - Menindaklanjuti pemberitaan yang marak terkait penambangan ilegal diBangka Belitung, yang diduga adanya dugaan Oknum- Oknum Keamanan yang di sinyalir membackup pengusaha, sehingga Komisi III DPR RI bereaksi cepat dengan melakukan Kunjungan kerja ke Polda Bangka Belitung, Jumat, 15/11-2019. 

Dalam kunjungan kerja tersebut komisi III DPR RI yang diketuai Desmon Junaidi Mahesa dan tim langsung bertatap muka dengan Kapolda Babel Brigjen Pol Istiono, Kajati Aditya Warman, serta PT Timah Tbk dihadiri oleh Dirut M Riza Pahlevi Tabrani.

Kepada wartawan Anggota komisi III DPR RI Syarifudin Sudding dalam keterangannya menjelaskan hasil pertemuan antara Komisi III DPR RI, Jajaran Polda serta Pengusaha PT. Timah, Tbk.bahwa kekayaan alam yang ada diBangka Belitung merupakan kekayaan alam yang dimiliki Bangka Belitung dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai pendapatan Asli daerah (PAD).

Sudding menegaskan bahwa PT Timah jangan hanya mengklaim seakan-akan PT. Timah, Tbk mempunyai otoritas dalam mengekspor hasil namun sebenarnya kekayaan alam Bangka Belitung harus di Pergunakan untuk kesejahteraan rakyat, jangan PT. Timah, Tbk meminta regulasi dalam penertiban namun kontribusi terhadap Masyarakat dan Negara sangat minim.
Menyangkut pertambangan di Sijuk yang disinyalir adanya Backupan dari aparat keamanan, Sudding menyatakan kalau terbukti ada aparat keamanan dari Kepolisian maupun Kejaksaan yang bermain dalam konteks penegakan hukum dan menghambat pendapatan Negara, akan dilakukan pencopotan atau pemecatan seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Kepada Kejati Sudding juga sudah mengingatkan agar arahan dari Presiden agar segera di Implementasi kan ke daerah

Menyangkut pejabat yang mengatasnamakan dari Istana yang terindikasi melakukan permainan dan ikut membacking masalah penambangan ini, Sudding menyatakan bahwa Nama- Nama yang sudah di sodorkan agar segera dilakukan penindakan karena tidak ada kekebalan hukum bagi siapa saja, sekalipun mengaku orang istana, agar segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Sudding melanjutkan lagi bahwa hasil konfirmasi dengan pihak Kepolisian untuk segera melakukan sidik dan lidik terhadap laporan tersebut, yang mana saat dikonfirmasi bahwa ada lima perusahaan yang mengantongi RKAB namun kenyataan dari data yang dimiliki ada 44 perusahaan yang melakukan penambangan Ilegal. 

Dijelaskan juga bahwa Komisi III DPR RI akan mengawasi kinerja Kepolisian dan Kejaksaan terkait para penambang kelas kakap, yang bebas berkeliaran melakukan penambangan secara Ilegal. 

Menyangkut temuan masyarakat yang sampai saat ini polisi belum menetapkan tersangka, Sudding mengatakan pihaknya akan membahas dalam rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia, hal ini akan langsung dipertanyakan kepada Kapolda yang bersangkutan sejauh mana penanganan masalah ini. 

Menurut Sudding Indonesia termasuk negara penghasil timah no.1 dan terbesar 2 Produsen timah setelah Cina, namun secara kontribusi kepada Negara tidak sesuai dengan kenyataan, karena Negara cuma mendapatkan 800.Milyar/pertahun. Dimana kebocoran-kebocorannya.

Untuk hal ini semua lembaga wewenang sudah mencium adanya kebocoran ini sehingga komisi III mendesak kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan untuk segera menelusuri dugaan kebocoran-kebocoran dibidang pertambangan ini. 

" Jangan bermain-main dengan melakukan penghambatan terhadap pendapatan Negara, kalau ada kedapatan aparat berwewenang yang kadapatan akan di Copot, kami akan mengawasi terus, kata Sudding.(Romi Marantika) 

Tangani Radikalisme ASN, Pemerintah Bentuk Taskforce dan Portal Aduan ASN

Posted by: On November 12, 2019



JAKARTA | Cakra Bhayangkara News | Maraknya isu radikalisme utamanya di kalangan aparatur sipil negara (ASN) membuat pemerintah tak bisa tinggal diam. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan membentuk _taskforce_ dan juga meluncurkan portal Aduan ASN untuk menangani pelanggaran dan pelaporan ASN yang melakukan tindakan menentang atau membuat ujaran kebencian.

“Kami hadir disini untuk memastikan garda terdepan pendukung kebijakan politik bangsa negara kita yakni ASN punya kompetensi tinggi serta jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard dalam acara Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sebanyak 11 kementerian /lembaga berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan SKB yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto. 

Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan _joint taskforce_ dan pembangunan portal Aduan ASN.




Menkominfo mengatakan pihaknya bertugas sebagai fasilitator untuk menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, yakni portal Aduan ASN dengan domain aduanASN.id. Dengan adanya portal ini, diharapkan masyarakat memiliki tempat pengaduan yang tepat terkait radikalisme yang dilakukan oleh ASN. Karena itu, pengaduan yang dilakukan harus didukung oleh data dan bukti-bukti yang memadai sehingga dapat ditindaklanjuti.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa keberadaan _taskforce_ nantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat. “Dengan adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa terarah dalam melakukan pengaduan-pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” jelasnya.


Lebih lanjut, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan terdapat tiga mekanisme dalam menangani aduan ASN. Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo. Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut. 

“Terakhir, kita berikan rekomendasi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) yang bersangkutan,” pungkas Setiawan. Rekomendasi ini ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce.

Adapun lima kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui portal tersebut adalah intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Kriteria pelanggaran yang dapat diadukan melalui portal Aduan ASN:
1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan.
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).
4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
7. Mengikuti ata menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaiimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial.
9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.(Teguh) 

Mendagri : Peningkatan Kualitas SDM Sangat Dibutuhkan Dalam Menghadapi Peluang Dan Tantangan Bonus Demografi

Posted by: On November 11, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Bonus Demografi merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada Tahun  2030 - 2040. Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Oleh karenanya, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Hal ini pula yang ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D pada saat menerima dan menyerahkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Tahun 2019 - 2024 di Kantor Kemendagri, Senin (11/11/2019).

“Bonus demografi, angkatan kerja kita besar sekali, ditambah lagi dengan angka harapan hidup, yang kalau mereka tidak difasilitasi mereka akan menganggur, muncul lah demo, tidak percaya pemerintah. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi,” kata Mendagri.

Oleh karena itu, kata Mendagri, Pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah membuat Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada 5 (lima) aspek, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Bapak Presiden memahami betul masalah-masalah bonus demografi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Sehingga program Bapak Presiden ini terkait dengan SDM, investasi, semua yang terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi,” ujarnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Mendagri meyakini diperlukan adanya sinergi program yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan uang negara dan implementasi kebijakan investasi. Dengan demikian, kebijakan sinergi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal.

“Pertumbuhan ekonominya harus di atas 5 persen, kemudian stabilitas politiknya. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan APBN dan investasi yang harus sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.(red) 

Puspen Kemendagri

Kapolri dampingi Wakil Presiden RI Memberikan Keynote Speaker Pada Seminar Sespimti Tahun 2019

Posted by: On November 08, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., mendampingi Wakil Presiden RI menghadiri kuliah umum sespimti Dikreg Ke 28 Tahun 2019 di Gedung The Tribrata Jakarta Selatan.Jumat, 8 November 2019, Pukul 08.00 WIB


Acara tersebut bertema 'Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas.' Acara diawali dengan Kata Pengantar Oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. Dalam pengantarnya Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden atas berkenan hadir dalam memberikan kuliah umum. 


Kehadiran Bapak Wakil Presiden di tengah - tengah Para Peserta Sespimti baik dari TNI Polri merupakan yang pertama semenjak dilantik. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menerima arahan dan masukan dari Bapak Wakil Presiden RI. 


Di hadapan 62 peserta Sespimti, Wapres RI K.H. Ma'ruf meminta Polri mencegah radikalisme di Indonesia. Selain radikalisme, ia juga meminta Polri mengatasi persoalan yang menyangkut hal-hal intoleran. "Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar dari komitmen kebangsaan, radikalisme, dan intoleran," kata Ma'ruf dalam sambutannya.


"Radikalisme itu bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku, dan cara bertindak. Upaya yang harus kita lakukan, (ialah) meluruskan cara berpikir, sikap bertindak, dan gerakan-gerakannya. Perlu ada upaya intensif tentang kontraradikalisme dan deradikalisasi," lanjut Ma'ruf.

Selain radikalisme, Ma'ruf Amin juga mengingatkan para peserta soal ancaman khilafah. Meski begitu, Ma'ruf memastikan bahwa khilafah tak akan masuk ke Indonesia, Sebab paham tersebut tak diterima.

"Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di RI? Bukan ditolak tapi tertolak, kalau tertolak memang tak bisa masuk. Bukan karena Islami, (atau) tak Islami," kata Ma'ruf.

Alasannya, lanjut Ma'ruf, paham khilafah tak sesuai dengan kehidupan di Indonesia. Wapres RI mengatakan, perlu ada cara untuk menyamakan pemahaman Islam untuk masyarakat Indonesia.

"Secara proporsional khilafah tertolak karena menyalahi kesepakatan (bahwa) Indonesia adalah NKRI. Kalau itu jadi khilafah maka tidak NKRI lagi, negara kesatuan khilafah Indonesia," kata Ma'ruf Amin.

"Ini perlu diluruskan pemahamannya. Islam kita itu Islam kaffah, utuh tapi ada kesepakatannya, kesepakatan nasional. Jadi penting untuk kita, komitmen kebangsaan harus diperkuat," lanjutnya.


Hadir dalam acara tersebut antara lain Mendagri Prof.H. M. Tito Karnavian Ph.,D, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Turut Hadir Pejabat Utama Mabes Polri dan Peserta Sespimti sebanyak 62 orang terdiri 50 orang dari Polri, 4 orang dari TNI AD, 4 orang dari TNI AL, 4 orang dari TNI AU. (Monti/Penmas)

Pimpinan Umum Cakra Bayangkara News Memberikan Plakat Cendramata ke Kasidik Pidsus Kejati Dki Jakarta

Posted by: On November 03, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Dalam Usianya yang memasuki 4 tahun media Cakra Bhayangkara News merayakan hari jadinya yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 minggu lalu di Ballroom Hotel Puri Mega, Jakara Pusat.

Cakra Bhayangkara News menggelar HUT ke 4 sekaligus silaturahmi dengan para Mitra Dari TNI Polri dan Masyarakat serta Jajaran Management, Redaksi, Wartawan dan berbagi kebahagiaan dengan Anak Yatim dengan tema : “Sukseskan Transformasi Kemitraan Bersama TNI/POLRI, Masyarakat dan Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim Piatu”, Acara yang digagas oleh Ketua Panitia, Monty Montana.


Banyak Karangan Bunga yang dikirimkan baik dari Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetiyo Karo Penmas Mabes Polri, Kabid Humas Polda Jabar, Kapolres Pekalongan, Kementerian Desa Teringgal, Kasidik Pidsus Kejati DKI, PT. Permata Sawit Mandiri Jakarta, PT. Nusa Inti Energi Prima Jakarta, PT. Fajar Sahadiq Subhi Pontianak, PT. Puspa Linga Bela Abadi Bandung dan Lembaga Investasi Negara oleh karenanya saya sebagai pimpinan umum memberikan apresiasi dan Berterima kasih kepada mitra kami yang telah mengirimkan papan karangan bunga kepada kami, ” 


Pemberian santunan kepada 25 orang anak Yatim Piatu berupa; tas sekolah, bingkisan dan uang. Tak lupa untuk tamu undangan, Panitia juga memberikan Plakat sebagai bentuk apresiasi terhadap TNI – Polri dan Mitra Swasta.

Dalam kesempatan ini Cecep Hidayat SH selaku Pimpinan Umum Cakra Bhayangkara News memberikan Cendramata ke Yanuar Rheza Muhammad SH Selaku Kasidik Pidana khusus Kejksaan Tinggi DKI Jakarta diruang kerjanya, Senin (04/11).

Kami menyambangi Kasidik Pidana Khusus dikarenakan kasidik sudah memberikan berkontribusi sehingga terselenggaranya acara hut ke 4 Media Cakra Bhayangkara News dengan sukses tegas cecep.


Pada acara tersebut, dihadiri Kadiv Humas Mabes Polri Yang diwakil Oleh AKBP Tri Hadi, Kabid Humas Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Kompol Deny, Kapendam TNI yang di wakili Oleh Kapten Inf. Z. Siregar, Humas Polres Jakarta Pusat Akp Purwadi, Danramil Kemayoran Mewakili Dandim Jakarta Pusat, Koramil Matraman, Ketua Presidium FPII, Kasihhati Simbolon dan Jajaran Pengurus Presisium FPII, LIN, LSM Pelopor, Jajaran Direksi PT. NIEP, Pimpinan Media serta Wartawan Cakra Bhayangkara News dan tamu undangan lainnya. Tutup cecep. (Monti)

Buya Syafi’i Maarif: Organisasi Sahabat Polisi Harus Berkembang dan Menjadi Kekuatan Pemersatu Bangsa

Posted by: On Oktober 31, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Sebagai guru bangsa, tokoh nasional yang mendunia, Buya Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Maarif adalah figur yang memiliki integritas dan memiliki peran konstruktif terhadap persatuan bangsa Indoensia. 

Dalam rapat dan silaturahmi,  Sekjen Sahabat Polisi Ade Mulyana bersama Buya Syafi'i Maarif di ruang kerja beliau di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Buya berpesan agar Organisasi Forum Sahabat Polri atau Sahabat Polisi harus berkembang.

Buya Syafi'i menyampaikan “Ini organisasi baru,untuk kemajuan bangsa, untuk menegakan keadilan. Saya kira ini harus berkembang ya, berkembang dengan betul,  jangan hanya menjadi riak-riak tapi untuk jadi gelombang besar untuk menjaga persatuan bangsa, kebhinekaan dan pluralisme.”

Dalam rapat dan silaturahmi bersama Buya Syafi'i, kemudian Ade Mulyana juga menyampaikan bahwa Organisasi Sahabat Polisi telah berdiri di lebih dari 10 Provinsi. Sahabat Polisi akan terus membangun infrastruktur di seluruh Provinsi Kabupaten dan Kota hingga Kecamatan, di seluruh Indonesia. Sahabat Polisi secara konsisten membangun pemikiran, gagasan dan semangat para generasi muda bangsa baik pemuda, mahasiswa dan masyarakat luas untuk menjaga persatuan NKRI, menjaga Pancasila dan turut berpartisipasi meredam radikalisme yang merusak persatuan NKRI.

Dalam hal eksistensinya, Ade Mulyana juga menyampaikan bahwa Sahabat Polisi akan membangun sinergi strategis dan konstruktif dengan Kapolri, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kementerian Agama serta instansi-instasi terkait lainnya.

"Agar Organisasi Sahabat Polisi harus berkembang dengan baik," kata Buya Syafi'i.

Dalam rapat dan silaturahmi tersebut, hadir juga para pengurus Gerakan Daulat Desa (GDD) yang aktif membangun infrastruktur organisasi GDD hingga ke seluruh desa di seluruh Indonesia. 

Sekjen GDD, Sabar Mangadu Tambunan juga memaparkan beberapa upaya solutif untuk mewujudkan sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(red/Agus) 

Mendagri Lantik 1.608 Muda Praja IPDN Angkatan XXX Tahun 2019

Posted by: On Oktober 30, 2019



Jatinangor, Cakra Bhayangkara News - Menteri Dalam Negeri Prof. H.M.Tito Karnavian, Ph.D melantik 1.608 Muda Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXX tahun 2019. Pelantikan dilakukan di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2019).

Acara pelantikan ditandai dengan pemasangan tanda pangkat, lencana Kemendagri dan Lencana Praja Pelopor Revolusi Mental oleh Mendagri secara langsung.

Dalam amanatnya, ia meminta Para Muda Praja IPDN memahami tantangan bangsa kedepan, dengan tegak lurus dan mempedomani Program Prioritas Pemerintahan yang dicanangkan  Bapak Presiden Joko Widodo.

"Saat ini kita menghadapi tantangan diantaranya bonus demografi, besarnya usia produktif, yang jika tidak dikelola dengan baik akan memunculkan gangguan keamanan, kriminalitas dan keutuhan bangsa. Untuk itulah Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna 20 Oktober lalu di masa kedua Pemerintahan beliau, telah meletakan 5 prioritas visi-misinya, yakni yang pertama fokus pada SDM yang sehat, pendidikan baik dan mampu survive membangun bangsa, melanjutkan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, sampai transformasi ekonomi," kata Mendagri.

Untuk itulah ia meminta Praja Muda IPDN untuk mampu memahami fenomena  globalisasi, demokratisasi, serta informasi yang menyebabkan masyarakat semakin kritis, kehidupan dan birokrasi semakin transparan.

"Di era Demokrasi, demos dan cratos, maka rakyat adalah pemilik negara. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, Pemerintah, swasta harus berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk itu ia berpesan, IPDN sebagai kampus pelopor revolusi mental, mampu melahirkan kader-kader yang memiliki mental melayani.

"Untuk itulah mindset kita harus berubah dari mindset aparatur negara yang seolah penguasa menjadi abdi negara yang selalu siap melayani rakyat. Oleh karenanya, IPDN sebagai kampus pelopor revolusi mental, berdiri di garis terdepan untuk melahirkan kader-kader yang memiliki mental yang baik, mental pengabdi, bukan penguasa," tegasnya.

Para Praja IPDN juga diminta untuk mampu memanfaatkan kesempatan belajar untuk menggali karakter dan memahami Indonesia secara luas. Ia juga mengucapkan selamat atas dilantiknya para Calon Praja Muda IPDN menjadi Praja Muda tersebut.

"Harapannya semoga menjadi pemimpin yang baik, jangan sia-siakan kesempatan ini, gunakan untuk mengenal seluruh Indonesia karena anda kan bersahabat dengan seluruh penjuru, yang kita butuhkan bukan hanya pemimpin atau ASN yang hanya memiliki teori-teori, tetapi juga memiliki fisik dan mental yang baik karena akan menjadi teladan revolusi mental di masyarakat. Saya ucapkan selamat, untuk orangtua dan keluarga berikan dorongan dan doa, Insya Allah para Praja yang dilantik, empat tahun yang akan datang dilantik dengan jumlah yang sama," pesan Mendagri.


Sebanyak 1.608 Praja Muda yang dilantik merupakan Praja Muda IPDN hasil seleksi penerimaan tahun 2019. Mereka terdiri dari 1.031 putra dan 577 putri. Mereka telah berhasil melewati persaingan yang ketat dan meraih kuota untuk melakukan masa pendidikan di IPDN selama empat tahun.(red) 

Puspen Kemendagri

Kerjasama Kemendagri dan KPK Sisir APBD

Posted by: On Oktober 30, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -- Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini, Kemendagri menggandeng KPK untuk menyisir penggunaan APBD di Pemerintah Daerah khusunya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan dana pusat yang ditransfer ke daerah.


“Ini kita lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah.  Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang 800an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10/2019).


Ia pun menjabarkan masukan-masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda dengan harapan ke depan pengelolaan anggaran di Pemda menjadi terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


“Banyak masukan-masukan dari KPK dalam pembinaan dan pengawasan, ada 8 elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lainnya. Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi tahun 2020,” ujarnya.

Mendagri pun kembali menegaskan, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah untuk menyinkronkan dan mengawasi agar tak ada penyimpangan anggaran. Tak hanya itu, sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan Program Prioritas Presiden Joko Widodo.

“Saya ulangi di bulan Desember, kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Saya kira dengan kerjasama ini, tolong beberapa daerah yang masih menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan kemudian tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengungkapkan hal yang sama, terutama terkait fokus program prioritas Presiden dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area itu. Nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Kemendagri,” jelas Alex.


Kerjasama Kemendagri dan KPK telah terjalin cukup lama. Fokus kerjasama Kemendagri di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian adalah terkait dengan sinkronisasi program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan program Pemerintah Daerah, realisasi penyerapan anggaran, hingga program tepat sasaran untuk masyarakat.(red/Bidhumas) 

Politikus PDIP  :  Pencalonan Komjen  Pol Idham Azis sebagai Kapolri Sudah Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002

Posted by: On Oktober 27, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan pencalonan Komjen Pol Idham Azis sebagai Kapolri sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota DPR ini menegaskan, tak ada aturan membatasi Kapolri yang dipilih harus punya masa tugas minimal dua tahun sebelum pensiun.

Diungkapkan Pasaribu, pasal 11 (6) tentang pencalonan Kapolri, tidak menyebut sisa minimal masa dinas aktif seorang calon Kapolri.

Pasal 11 UU Nomor 2 /2002 hanya menyebut, pencalonan Kapolri berasal dari Perwira Tinggi Polri yang “masih aktif” dengan memperhatikan jenjang pangkat dan jenjang karier.

"Acuan DPR itu adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Khusus tentang Kapolri itu diatur di pasal 11. Kami melihat calon yang disampaikan Presiden Jokowi sudah sesuai dengan perundang-undangan, yakni tentang jenjang kepangkatan, jenjang karir. Pak Idham ini pangkatnya sudah Komjen, di bawah jenderal," ujar mantan anggota Komisi III DPR RI, Minggu (27/10/2019).

Dalam pengalaman kerjanya, Idham Azis pernah menjadi Kapolda Metro Jaya dan mengepalai sejumlah Satgas dan bertugas bersama dalam Dentasemen Khusus anti-teror (Densus 88).
"Tantangan terbesar kita hari ini adalah tindakan-tindakan ekstrem berupa teror. Pengalaman pak Idham Azis memimpin Densus dan penugasan-penugasan Satgas anti-teror dan lain-lain, sudah cukup mumpuni untuk memimpin satu intitusi Kepolisian," tegas Masinton.

Karena itu DPR melihat tidak ada persoalan mengenai pencalonan Idham Azis.
DPR akan melakukan proses fit and propers test setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk.

Berdasakan aturan DPR melalui Komisi III akan memproses pencalonan Idham Azis dalam waktu 20 hari sejak surat dari Presiden diterima, atau sekitar tanggal 19 November mendatang.

"Biasanya kita akan memulai dengan mengunjungi rumah calon kapolri, bertemu dengan keluarga di kediaman pak Idham," jelasnya. (Monti)

Mendagri Tito Karnavian : APIP Jangan Takut Ingatkan KDH

Posted by: On Oktober 26, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, hasil pemeriksaan Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) dapat diteruskan pada aparat penegak hukum. Apabila ditemukan indikasi, Menteri meminta aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan dalam waktu 30 hari kerja. Umumnya, hasil pemeriksaan APIP berupa tiga hal. Oleh karena APIP tak boleh takut, tak boleh ragu, tetapi wajib sampaikan secara lugas kepada KDH segala  hasil pemeriksanaan yang dilakukan oleh APIP. Jika APIP berfungsi baik maka progam percepatan pembangunan daerah bisa dipercepat dan mengurangi resiko pidana kepada aparat pemda dan KDH. 

Pertama, kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara. Terhadap kesalahan itu, dalam waktu paling lama 10 hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi. 
 
Kedua,  kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap kesalahan itu, paling lambat 10 hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.
 
Terhadap hasil tersebut, wajib disampaikan kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian dalam waktu lima hari kerja.

Ketiga, tindak pidana yang bukan bersifat administratif. Terhadap kesalahan ini, wajib disampaikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam waktu paling lama lima hari kerja.

"Hasil-hasil pemeriksaan Irjen dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui Irjen. Dengan konsekuensi diberikan pembinaan, sanksi administrasi, atau langsung ditindaklanjuti penegakan hukum melalui Kejaksaan atau Kepolisian," kata Tito.

Oleh karenanya, tak hanya soal sinkroninasi program Pemerintah Pusat dan Pemda, ia juga menekankan jajarannya di Kemendagri untuk mengevaluasi pembangunan daerah agar berorientasi hasil kemanfaatan untuk masyarakat.

"Periksa pelaksanaan pembangunan daerah apakah masih berorientasi proses atau orientasi hasil yang memberi manfaat kepada masyarakat. Periksa seluruh Perda dan peraturan kepala daerah yang hambat investasi di daerah," tegasnya.

Dengan latar belakang Tito sebagai mantan Kapolri yang memiliki jejaring langsung dengan aparat penegak hukum  di seluruh daerah. Sanksi tegas dan penegakan hukum dipastikan akan diberikan kepada aparatur Kemendagri dan aparatur Pemda yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangannya, mempersulit perijinan, menghambat investasi, dll.

"Oleh karena itu, kami himbau agar rekan-rekan aparatur Pemda sebagai bagian dari sistem pemerintahaan  dalam negeri ini untuk segera menyesuaiakan dan mengubah kultur budaya feodal penguasa menjadi budaya melayani masyarakat, ini penting agar tak terjadi penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Puspen Kemendagri