4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

BEM RI : Presiden Tidak Perlu Terbitkan Perppu KPK

Posted by: On Oktober 20, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan Perppu KPK. Pasalnya, desakan menerbitkan perppu belum memenuhi syarat-syarat konstitusional.

“Kami menolak dipermainkannya marwah hukum Indonesia oleh sekelompok gerakan yang mendesak Presiden menerbitkan Perppu KPK,” kata Koordinator BEM RI Abdul Hamim dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/10).

Pihaknya mengimbau kepada pihak-pihak yang keberatan dengan UU KPK hasil revisi, suapa melakukan langkah-langkan konstitusional. Yaitu, judicial review dan legislative review. Gerakan mendesak Presiden untuk menerbitkan perppu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Syarat-syarat dari diterbitkannya perppu belum terpenuhi. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perppu. 

Adapun dijelaskan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perppu yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Jelas Abdul Hamim, yang harus dipahami disini adalah frasa yang menyebutkan “kegentingan yang memaksa”.

“Maka menurut kami, Presiden tidak perlu menerbitkan Perppu KPK karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang dan fakta negara dalam proses pembangunan yang baik baik saja tidak ada fakta yang genting atau atau negara di ujung tanduk,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Abdul Hamim menyimpulkan, dalam hal polemik UU KPK tidak perlu diperbesar-besarkan apalagi sampai mendesak Presiden untuk menerbitkan perppu.

BEM RI terdiri dari Universitas Borobudur, Universitas Islam Jakarta, YAI, Himapol Universitas Bung Karno, PTIQ Jakarta, UTIRA Jakarta Barat, Unsuda, Universitas MPU Tantular, IPRIJA, Asshodiqiyah Jakarta, Al-Aqidah, Unisia Jakarta, STAI Al Hikmah Jakarta, dan Universitas Az’Zahra. (red) 

Waktu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin Molor 1 Jam

Posted by: On Oktober 20, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News- Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat ini dijadwalkan pada Minggu (20/10) pukul 14.00 WIB.

Proses jadwal pelantikan seharusnya dimulai pukul 14.30 WIB, Minggu (20/10). Namun, molor dari jadwal yang ditentukan baru dimulai pukul 15.30 WIB.

Jokowi hadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 14.40 WIB, bersama Ibu Iriana dan langsung menuju ruang tunggu VVIP. Sebelum Jokowi, sudah hadir Wapres Jusuf Kalla, maupun Wapres terpilih KH Ma’ruf Amin.

Terlihat sejumlah tokoh nasional dan tamu negara telah hadir di Gedung DPR/MPR untuk melihat langsung pelantikan presiden Jokowi periode kedua.

Adapun tamu yang telah hadir adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra dan pasangannya ketika Pemilihan Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Tampak juga di Kompleks Parlemen Senayan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Deretan menteri Kabinet Kerja jilid I juga telah berada dalam ruang pelantikan, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi.

Di lokasi juga terlihat putri presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahmah Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.(teguh) 

Ketua TTKKDH Indonesia, H. Maman Rizal Mendukung Pelantikan Presiden

Posted by: On Oktober 15, 2019



Serang, Banten, Cakra Bhayangkara News - Ketua TTKKDH Indonesia, H. Maman Rizal sangat mendukung pelantikan JOKOWI - MA'RUF AMIN sebagai  Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 karena mereka terpilih secara resmi dan konstitusional.

"Mari kita wujudkan situasi aman dan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden serta 
Mari mendukung Polri khususnya Polda Banten dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," Kata H.maman saat ditemui awak media di kediamannya, selasa (15/10/2019)

Kemudian H. Maman menyerukan agar masyarakat menolak aksi radikalisme dan terorisme menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

"kami menolak aksi unjuk rasa anarkis, aksi-aksi radikalisme dan terorisme, serta mendukung pelantikan Presiden dan Wapres RI yang kondusif," Katanya.

Dalam proses pengamanan H. Maman menyampaikan jika dibutuhkan anggota TTKKDH akan ikut turun tangan dalam menjaga keamanan dan situasi kondusif di wilayah banten ataupun di Indonesia.

"Kami mendukung Polri khususnya Polda Banten dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, jika kami dibutuhkan kami akan turun tangan membantu menjaga keamanan," Ujarnya.(Red) 

Survei Alvara: Kepuasan Publik Atas Kinerja TNI, Disusul KPK dan Polri

Posted by: On Oktober 15, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Survei yang digelar Alvara Research Center menunjukkan, TNI adalah lembaga dengan tingkat kepuasan publik tertinggi selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjelaskan, institusi TNI mendapatkan 91 persen dalam hal kepuasan publik.

Disusul Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dengan 80 persen dan Polri dengan nilai 78,1 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga ini mencerminkan harapan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut," ujar Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Senin (14/10/2019).

Adapun survei yang sama menunjukkan tiga lembaga dengan tingkat kepuasan publik terendah, yaitu MPR dengan 69,9 persen, partai politik dengan 67,6 persen, dan DPR 66,7 persen.

"Semakin rendah tingkat kepuasan, semakin besar kesenjangan harapan dengan kenyataan," ujar Hasanuddin.

Ke depan, ketiga lembaga dengan tingkat kepuasan terendah tersebut disarankan untuk meningkatkan kinerjanya.

"Maka di masa mendatang, menjadi kerja besar bagi DPR, parpol, dan MPR untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tidak jauh meninggalkan harapan masyarakat“, ujar Hasanuddin.

Survei ini melibatkan 1.800 responden yang berusia 14-55 tahun. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling.

Sampel yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia tersebut diwawancarai secara langsung atau tatap muka.

Survei tersebut memiliki margin of error sebesar 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.(red)
 
Sumber : Kompas.com

Kementrian ATR/ BPN RI Memberikan Penghargaan Kepada Tim Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Posted by: On Oktober 11, 2019



Kota Jakarta Selatan, Cakra Bhayangkara News - Kepolisian Daerah Banten mendapat penghargaan dari Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia yang langsung diberikan oleh Menteri ATR/ BPN RI Sofyan Abdul Djalil terhadap kinerja Tim Satgas Mafia Tanah Polda Banten dan Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus mafia tanah. Acara pemberian penghargaan berlangsung di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/ BPN RI di Jalan Sisingamangaraja,  Jakarta Selatan, Jumat,  (11/10/2019).


Penghargaan dan apresiasi dari Menteri ATR/ BPN RI  kepada Tim Satgas Mafia Tanah Provinsi  Banten, yang  diterima Irwasda Polda Banten Kombes Pol I Nyoman Labha mewakili Kapolda Banten yang didampingi oleh Kasatgas Pemberantasan Mafia Tanah AKBP Sofwan Hermanto, bersama 16 anggotanya.


Sedangkan penghargaan Polda Metro Jaya diterimakan oleh Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarulzaman yang didampingi Direktur Reskrimum Kombes Pol Suyudi Aryo Seto yang mewakili Kapolda Metro Jaya.


"Pembentukan Satgas Mafia Tanah merupakan program Presiden RI untuk membatasi ruang gerak para mafia tanah dalam program sertifikasi, karena ditemukan banyaknya masalah," ungkap Sofyan Abdul Djalil, kepada wartawan didampingi Irwasda Polda Banten Kombes Pol I Nyoman Labha dan Kasatgas Mafia Tanah AKBP Sofwan Hermanto, usai acara pemberian penghargaan.

"Jika di negara lain seperti Vietnam, tanah itu tidak perlu membeli bagi investor bahkan disediakan. Oleh karena itu, kalau tidak diberantas para mafia tanah di Indonesia ini, maka akan banyak perusahaan menarik investasinya dan berpindah ke negara lain yang tidak ada mafia tanah," kata Sofyan Abdul Djalil.

Ditempat yang sama, Irwasda Polda Banten Kombes Pol I Nyoman Labha, mengatakan,  keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah merupakan hasil Tim Satgas Mafia Tanah Provinsi Banten.

"Target pengungkapan sejak Oktober 2018 s/d Oktober 2019 sebanyak 5 perkara, namun atas kerjasama yang baik berhasil mengungkap 10 perkara tentang mafia tanah," ungkap I Nyoman Labha,  yang didampingi Kasatgas AKBP Sofwan Hermanto.

Sementara itu, AKBP Sofwan menambahkan, dari 10 perkara yang menjadi skala prioritas adalah perkara memalsukan isi warkah atau lampiran persyaratan untuk memohon SHM, dalam hal ini terbitnya 5 SHM dan 9 SPPT atas nama MH di Area wilayah Kota Cilegon Provinsi Banten, yang berdampak terganggunya pembangunan dan ancaman menarik investasi senilai 50 triliun, yaitu menghambat kegiatan pembangunan pabrik petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi Rp 50 triliun di Provinsi Banten.

"Terungkapnya klaim kepemilikan tanah seluas 9,4 HA ditemukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, SH ( yang telah meninggal th 2012) diduga menambahkan catatan dalam Buku I C Desa dengan mengisi seolah olah bidang tanah milik kamsah sadim, belum beralih hak dan objeknya masih ada, selain itu ditemukan juga membuat peta ricik palsu," jelas AKBP Sofwan.

Selain mencantumkan keterangan palsu di Form Warkah dari Buku I C Desa, pelaku juga mencantumkan catatan palsu dalam Surat Waris dan Surat Keterangan Waris. Jika MH sebagai ahli waris kamsah sadim, padahal kamsah sadim tidak mempunyai anak MH melainkan cucunya.


"Dalam Surat Waris dan Surat Keterangan Waris kamsah sadim, tercantum 8 orang anaknya dengan catatan huruf dan ketikan yang sama, namun ditemukan ada tambahan ketikan pada urutan ke 9 atas nama MH dengan ketikan yang berbeda," tambah AKBP Sofwan.

Kasatgas Mafia Tanah Banten AKBP Sofwan Hermanto, melanjutkan keterangannya, muncul masalah klaim kepemilikan bidang bidang tanah diawali pada tahun 2014 dengan cara MH melakukan pemblokiran sertifikasi pihak lain, dengan dasar SPPT.

"Bukan itu saja, MH mengirimkan surat klaim kepemilikan tanah sejak tahun 2017 hingga akhir 2018 sebanyak 6 kali yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan disekitarnya dan pada tanggal 19 November 2018 mengirimkan surat kepada salah satu pimpinan perusahaan  dengan tembusan Presiden RI, Kapolri, Kementerian ATR BPN RI, Kapolda Banten, Gubernur Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten, Walikota Cilegon dan BPN Kota Cilegon agar tidak melakukan transaksi jual beli dan melakukan aktifitas," tegas AKBP Sofwan.

"Dari peristiwa tersebut secara jelas telah ditemukan ada peristiwa pidana pemalsuan dan hasil penyidikan sampai saat ini, MH terpenuhi unsur unsurnya melakukan perbuatan pidana menggunakan dokumen atau surat palsu sebagaimana pasal 263 KUHP dan telah ditetapkan sebagai tersangka dilanjutkan dilakukan penahanan di Rutan Polda  Banten sejak 24 September 2019," terang AKBP Sofwan Hermanto.(Agus/Red) 

Kejadian Penganiayaan Menkopolhukam di Menes, Ketua MUI Angkat Bicara

Posted by: On Oktober 10, 2019



Serang, Banten, Cakra Bhayangkara News - Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten (MUI Banten) sekaligus ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB Banten) A.M Romly menyayangkan kejadian penganiayaan terhadap Pejabat Negara Menkopolhukam Jendral (Purn) Wiranto yang terjadi di Menes Kabupaten Pandeglang, Kamis, (10/10/2019) 

Ketua MUI Banten sangat menyesalkan dan mengutuk upaya tindakan penganiayaan karena tidak sesuai dengan semua ajaran agamanya serta kejadian tersebut mencoreng kehormatan masyarakat Banten. 

"Dengan terjadinya tindakan penganiayaan terhadap pejabat negara, Menko Polhukam Jenderal Wiranto di Menes Kabupaten Pandeglang, Ketua Umun MUI Provinsi Banten/Ketua FKUB Provinsi Banten menyampaikan pernyataan bahwa Sangat menyesalkan kejadian tersebut dan mengutuk pelaku tindakan penusukan karena sudah melawan nilai-nilai luhur yang diajarkan semua agama dan telah mencoreng kehormatan masyarakat Banten."Ujarnya

Ketua MUI Banten berharap agar pemerintah segera mengusut kejadian tersebut dan dapat ditindak dengan tegas

"Kami mendesak kepada Pemerintah agar mengusut kejadian tersebut secara tuntas dan jika terkait dengan jaringan teroris agar dibongkar dan ditindak dengan tegas tanpa keraguan."Ucapnya

Ketua MUI Banten juga menyerukan kepada Masyarakat Banten agar tetap tenang, dan menyerahkan penanganan tersebut kepada pihak berwajib

"Menyerukan kepada masyarakat Banten agar tetap tenang, tidak saling curiga, terus memelihara jalinan silaturahmi dan menyerahkan penanganan peristiwa tersebut kepada yang berwajib."Katanya

Ketua MUI Banten juga menyampaikan rasa prihatin kepada Menkopolhukam dan Kapolsek Menes yang telah menjadi korban, dan mendoakan agar korban penusukan segera pulih kembali. 

"Kami juga Menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada Bapak Jenderal Wiranto dan Bapak Kapolsek Menes yang mengalami luka, semoga Allah segera memulihkan kesehatan Bapak berdua seperti sediakala." Pukasnya (Romi/Bidhumas)

Sejumlah Tokoh Himbau Tidak Ada Aksi Unjuk Rasa Saat Pelantikan Presiden

Posted by: On Oktober 09, 2019



BALI, Cakra Bhayangkara News - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019, Gubernur Bali Wayan Koster menghimbau agar masyarakat Indonesia, khususnya di Bali ikut menjaga keamanan.

Himbauan Koster itu disampaikan disela penanaman ribuan bibit mangrove di area Damping II Pesisir Utara  Pelabuhan Benoa, Senin (7/10).

Bahkan tak hanya meminta agar masyarakat khususnya di Bali menjaga keamanan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden mendatang,

namun pihaknya juga mengajak seluruh komponen masyarakat agar Bali menjadi pilar percontohan  dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Raden Pardede menilai sejauh ini tidak ada laporan dari para pengusaha maupun investor yang mencemaskan situasi saat pelantikan Jokowi.

"Artinya sudah selesai lah. Jadi saya pikir kita harus berharap dan optimis ke depan masalah politik sudah selesai. Pertarungan politiknya kan sudah selesai pada saat waktu itu di MK kan. Jadi sesudah itu semestinya selesai," kata dia kepada detikcom, Senin (7/10/2019).

eluruh lapisan masyarakat khususnya Sulut diimbau untuk mengamankan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin, 20 Oktober 2019.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw di Kantor Gubernur, Selasa (8/10/2019).

"Antisipasi tanggal 20 oktober 2019 pelantikan presiden dan wapres terpilih, Pak Gubernur menyampaikan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal terlaksananya pelantikan, " kata Mantan Ketua DPRD Sulut.


enjelang pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, DPD KNPI Sidoarjo mengajak semua organisasi kepemudaan dan berbagai lapisan masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas Kota Delta.

Demikian dikatakan Ketua KNPI Sidoarjo, Ridho Prasetyo melalui rilisnya, Senin (7/10/2019).

"Jangan mau dipecah belah. Mari kita jaga Sidoarjo agar tetap kondusif, dan mari kita sukseskan bersama pelaksanaan pelantikan presiden nanti," kata Ridho.(JD) 

Penolakan Kunjungan Diplomat Asing ke Papua karena faktor keamanan

Posted by: On Oktober 09, 2019



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News – Indonesia telah melarang diplomat asing untuk mengunjungi wilayah Papua yang masih belum kondusif. Langkah yang dianggap tidak biasa itu diambil karena adanya kekhawatiran terkait keamanan setelah kerusuhan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Media Australia, Sydney Morning Herald and The Age telah mengonfirmasi bahwa para diplomat dari kedutaan Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, bulan lalu telah meminta kementerian luar negeri Indonesia (Kemlu RI) untuk meminta izin mengunjungi Papua. Namun, semua permintaan mereka ditolak.

Pejabat Pelaksana Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa Kemlu RI “mengikuti keputusan pemerintah untuk membatasi kunjungan warga asing ke Papua, termasuk diplomat.”

Situasi di Papua, terutama di Wamena telah berangsur pulih menyusul kerusuhan yang menewaskan puluhan korban jiwa terjadi dua pekan lalu. Masyarakat telah kembali beraktivitas, dan diharapkan akan diikuti dengan kembali normalnya perekonomian, kegiatan pendidikan dan pemerintahan.(JD) 

Pelantikan Jokowi Mundur Jadi Pukul 16.00 WIB, Utamakan Toleransi Antar Umat Beragama

Posted by: On Oktober 09, 2019



Jakarta (9 Oktober 2019), Cakra Bhayangkara News -- Ada yang berbeda dari pelantikan presiden-wakil presiden 2019-2024. Jika biasanya pelantikan berlangsung pagi hari, kali ini acaranya digeser ke sore hari.

Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 tetap akan digelar pada 20 Oktober 2019 yang jatuh pada hari Minggu. Pada tahun 2014 lalu, pelantikan presiden dimulai pada pukul 10.00 WIB sementara tahun ini, acara baru dimulai pada pukul 16.00 WIB.

Alasan pergeseran waktu ini tak lepas dari semangat toleransi. Pelantikan tak dilakukan Minggu pagi agar umat Kristen dan Katolik dapat beribadah terlebih dahulu.

"Saya pastikan tanggal 20 Oktober. Kenapa diundur dari jam 10.00 WIB menjadi jam 16.00 WIB, karena kita ingin agar saudara-saudara kita memberi kesempatan bisa beribadah paginya," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) di rumah dinasnya, Jl Widya Chandra, Jakarta Selatan.(JD) 

Mahasiswa Dihimbau Tidak Lakukan Demo Saat Pelantikan Presiden

Posted by: On Oktober 09, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyakini menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019 Indonesia akan tetap aman, damai dan penuh keselamatan.


Bambang mengimbau, agar seluruh lapisan masyarakat tidak mengganggu ke kekhimatan pelantikan presiden dengan aksi demo. Sebab, acara tersebut akan dihadiri sejumlah kepala negara sahabat.

"Ini bukan hanya persoalan pelantikan Presiden Jokowi-K.H. Maruf Amin saja. Tetapi, lebih besar lagi menyangkut harga diri Bangsa Indonesia. Jika pelantikan presiden tidak aman maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir Bangsa Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).

Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan menerima dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Pasalnya, Puan mengatakan, DPR merupakan rumah rakyat yang sudah seharusnya mendengarkan dan senantiasa bersedia untuk menjalin komunikasi dengan rakyat.

"DPR itu rumah rakyat. Kita akan membuka pintu seluas-luasnya, selama aspirasi rakyat itu dilakukan secara tertib dan santun. Jadi selama itu dilakukan secara tertib dan santun kita tentu akan membuka ruang. DPR ini sebagai rumah rakyat dengan aturan-aturan dan tata tertib yang ada," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/10).

Menurutnya, massa tidak seharusnya melakukan aksi yang merugikan banyak pihak. Ia juga mengatakan, wakil rakyat di DPR senantiasa membuka ruang diskusi jika memang aksi massa tidak datang dalam jumlah banyak yang kemudian dikhawatirkan menjadi tidak tertibnya proses diskusi.(JD) 

Pemerintah Bersama Aparat Jamin Keamanan Masyarakat Di Wamena-Papua

Posted by: On Oktober 08, 2019



Wamena, Papua, Cakra Bhayangkara News - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah akan terus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di Wamena, Papua. 

“Tentu kami, aparat keamanan, aparat kepolisian, dan aparat TNI akan terus berusaha sekuat tenaga memberikan jaminan keamanan agar trauma ini bisa segera hilang dan mereka bisa kembali bekerja seperti biasa,’’ kata Menko Polhukam Wiranto dalam rilisnya, Minggu (6/10/2019).

Dirinya menyampaikan bahwa jaminan keamanan juga diberikan para tokoh serta ketua adat di sana agar masyarakat tidak eksodus dan melanjutkan kehidupan di sana. Dikatakan, rata-rata masyarakat dari Minang dan Sulawesi Selatan telah memberikan suatu kehidupan ekonomi di daerah-daerah terdampak dengan berdagang.

Wakapolda Papua, Brigjen Jacobus Marjuki menjamin situasi keamanan di hampir seluruh Ibu Kota Kabupaten di Papua kondusif.

"Kota-kota semua di Papua tidak ada masalah, semua terjamin keamanannya," kata Jacobus seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/10/2019).

Namun Jacobus mengingatkan, adanya ancaman dari kelompok separatis bersenjata di beberapa daerah pedalaman. Misalnya Lanny Jaya, Nduga, dan Ugimba (Kabupaten Intan Jaya).

Jacobus menegaskan, jajarannya akan terus memburu siapapun pelaku kerusuhan Wamena, Papua. Mereka, kata dia, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Siapapun pelaku kerusuhan akan dikejar. Semua masyarakat mendukung kita. Berilah kesempatan kepada kepolisian untuk memproses perusuh-perusuh itu, jangan sampai nila setitik lalu merusak susu sebelanga. Bagi yang merasa tidak bersalah, silakan menempuh jalur hukum," katanya.(JD) 

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Jaga Ketertiban Jelang Pelantikan Presiden

Posted by: On Oktober 08, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak untuk menjaga pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2019 agar bisa terselenggara sesuai konstitusi yang ada. Sebab, kata dia, pelantikan presiden merupakan amanat konstitusi. 

"Terkait dengan pelantikan presiden itu sudah seuai dengan UU dan konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu yang resmi dan sesuai pengumuman KPU tanggal 20 itu harus dilantik. 

Jadi sudah sepatutnya sebagai elemen bangsa kita bisa menghargai hal tersebut untuk menjaga pelantikan presiden sesuai konstitusi dan UU yang ada," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). 

Sementara, terkait persiapan pelantikan presiden itu sendiri, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Sekjen DPR dan MPR. Pimpinan DPR, kata dia, juga akan berkoordinasi terkait pelaksanaan pelantikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. 

"Nanti secara jelas nanti kita akan detail lagi rapat dengan pemerintah dalam hal ini ke Setneg ya untuk melakukan pembahasan," kata Aziz. 

Aziz mengungkapkan, Ketua DPR sendiri juga telah memberikan arahan terkait gelaran pelantikan. Puan meminta rapat teknis bersama pemerintah untuk segera dilakukan. 

"Arahan Bu Puan dalam waktu dekat kita ada rapat teknis dengan beliau-beliau Setneg. Kalau kemarin ada bahasan-bahasan di tingkat pimpinan dihadiri Rahmat Gobel, Pak Dasco, saya sendiri, dan Ibu Puan yang memimpin untuk melakukan pembahasan secara awal. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasannya itu," pungkasnya.(JD)