4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

LSM PRL Mendesak Walikota Bandar Lampung Membonkar Gedung BGR Yang Belum Mempunyai IMB

Posted by: On Maret 30, 2020



Bandar Lampung, Cakra Bhayangkara News -  Lembaga Sosial Masyarakat Pembinaan Rakyat Lampung ( LSM PRL ) mendesak Walikota Bandar Lampung Herman HN melalui Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung untuk membongkar Gudang PT Bhanda Graha Reksa ( BGR ) Persero cabang Lampung yang berada di jalan Sukarno Hatta Srensem yang sedang dibangun karna belum kantongi izin / IMB.

Hal ini disampaikan sekretaris LSM PRL  Sukardi SH di kantornya jln Dr Warsito no 23 Teluk Betung Bandar Lampung jum'at (27-03-2020 ) kepada beberapa awak media.

Menurutnya LSM PRL merupakan salah satu LSM yang mendukung Program pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penegakan hukum.

"Jadi perlu kawan- kawan ketahui bahwa LSM PRL salah satu LSM yang berkomitmen mendukung program pemetintah pusat  dan daerah dan skan mengawal produk hukum  pemerintah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mendorong tegaknya peraturan.  Oleh sebab hari ini, Jum'at 20-03-2020 kami akan menyurati  Walikota Bandar Lampung Herman HN untuk mendesak pemerintah kota membongkar bangunan Gudang BGR yang baru di bangun yang sampai dengan hari ini diduga tidak mengantongi izin" ungkap Sukardi SH.


Sebelumnya diberitakan BGR cabang Lampung diduga bangun gudang belum kantongi izin.  Izin menggunakan bangunan atau IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai persyaratan asministratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB adalah suatu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan,sekaligus kepastian hukum.

Kewaiban seseorang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk mrmiliki izin mendirikan bangunan.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapay dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Terkait hal tersebut diatas beberapa media cetak dan online pada hari semin ( 23-03-2020) meminta  tangapan dari  pihak PT Bhanda Graha Reksa  ( BGR ) Perseto/ Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) cabang Lampung  terkait penambahan bangunan gudang yang diduga belum mengantongi izin IMB dari  Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung. 

Darmanto salah satu pejabat di Kantor BGR Lampung ketika dimintai keterangan pada hari itu mengakui benar bahwa bangunan gudang yang sedang dikerjakan belum mengantongi izin.

"Benar mas, bangunan gudang yang sedang dibangun bekum ada izin, kita terima salah lah. Kita lagi lakukan proses pengurusan ijin nya" jelas Darmanto.

Menyikapi hal tersebut Sukardi SH selaku sekretaris  LSM Pembinaan Rakyat Lampung  yang juga berprofesi sebagai advokat di Lampung, ketika dimintai tanggapan oleh media ini  kamis ( 26-03-2020) di kantornya, menyesalkan  pembanungan gudang BGR yang belum mengantongi izin tetapi pembangunan nya sudah mencapai 50 %.

"Sesuai aturan semestinya sebelum pelaksanaan pembangunan semua persyaratan dan tahapan  yang harus dilakukan harus sudah selesai semua, termasuk IMB nya" jelas Sukardi SH. (Tim)

Kuasa Hukum CH Ajukan Penangguhan Penahanan Pandemi Covid-19

Posted by: On Maret 29, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Berkas perkara tersangka YRM, FYP dan CH, dalam perkara pemerasan menyangkut kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017, memasuki proses tahap 2 di kejari jakarta selatan.


Menurut kuasa hukum CH, Ade Anggraini SH MH dan Teuku Mutaqin SH , melalui sambungan telephone celluler Minggu (29/03/2020) mengatakan kami akan mengajukan permohonan penangguhan pada hari senin tanggal 30 maret 2020 kepada instansi kejaksaan terkait instruksi jaksa agung yang menyatakan kepada jajarannya untuk pertimbangkan penangguhan penahanan atas mewabahnya pandemi covid 19.

Dan Kami Berharap atas surat pernyataan yang diberikan klien kami Sdr . CH untuk menjadi dasar diterimanya permohonan Justice Colloborator (JC) dalam membuka tabir gelap, atas tindak pidana yang dilakukan oleh kedua oknum jaksa tersebut dan Sdr. CH Juga Meminta agar diberikan perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar pada saat Sdr. CH sebagai saksi pelaku memberikan keterangan yang sebenar benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Tegas Ade.


Ade menambahkan bahwa klien kali Sdr. CH akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya di depan Persidangan, dan mudah-mudahan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

"Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU no 13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dimana hal tersebut Sdr. CH akan mendapatkan haknya dalam keringanan hukuman, pemisahan berkas dan pemberian penghargaan jika keterangan yg dibeberkan dalam persidangan nanti dapat dibuktikan", Kata Ade.

Tersangka YRM, FYP dan CH merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana perkara pemerasan tersebut menyangkut kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017. Ketiganya diringkus oleh TIM Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) ditempat yang berbeda pada tanggal 2 Desember 2019. 

Kedua oknum jaksa yang telah ditetapkan menjadi tersangka adalah Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati DKI berinsial YRM dan Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidsus Kejati DKI berinsial FYP. 

Keduanya terbukti menerima uang dari mantan Manager PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari, Muhammad Yusuf, dan Kami berharap Sdr. M Yusuf dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi pelapor dan dapat menjadi tersangka kerena memberi suap kepada ke oknum jaksa yang memeriksa perkaranya terdahulu, dan Muhammad Yusuf Selaku Inisiator dalam penyuapan perkara tersebut. Tutur ade. (Romi)

Agung, Security Pelindo Pangkalbalam halangi wartawan saat liputan Pencegahan Covid-19

Posted by: On Maret 26, 2020



Pangkalpinang (Bangka), Cakra Bhayangkara News - Wartawan dilarang meliput diPelabuhan penumpang oleh oknum security Pelabuhan Indonesia II cabang Pangkalbalam. Salah1(satu) Security inisial Agung menghalangi wartawan mengambil dokumentasi saat berlangsungnya penumpang yang hendak naik keatas kapal dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kantor kesehatan pelabuhan terlebih dahulu oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pangkalbalam.


Security Pelindo II cabang Pangkalbalam sebut saja inisial  Agung menghampiri wartawan langsung menghalangi fukus kamera dan mengatakan wartawan jangan photo photo kegiatan diPelabuhan apalagi photo kegiatan yang jelek nanti malah berita yang jelek jelek dinaikan kata Agung sembari juga mengatakan ini perintah dari pak topik seperti itu bahwa wartawan dilarang mengambil photo kegiatan apapun diPelabuhan sebelum mendapatkan izin ujar Agung kepada wartawan sambil  penutup pintu agar wartawan tidak mempublikasikan.

Kehadiran wartawan yang hendak meliput kegiatan Petugas kesehatan Pelabuhan mengenai antisifasi pengecegahan Corona Virus Disiase (covit-19) dengan melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang yang akan naik kekapal Express bahari 3e dengan tujuan Pelabuhan Tanjungpandan Belitung hingga dihalangi oleh Agung oknum security PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam belum tau Secara  jelas maksud dan tujuannya agung melarang wartawan untuk liputan diPelabuhan.


Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Dihubungi melalui handphone kepala operasional Pelindo II cabang Pangkalbalam, Taufik  mengatakan tidak pernah melarang wartawan untuk melakukan liputan di pelabuhan penumpang Pangkalbalam, siapa security yang menyebutkan nama saya melarang wartawan untuk meliput, nanti akan kita konfirmasikan kembali ucap Taufik. 25/03/2020

Kepala Kantor Sahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam, Izuar dikonfirmasi melalui whats App pmengenai security Pelindo Pangkalbalam menghalang halangi wartawan saat liputan di terminal penumpang Pangkalbalam berlangsungnya petugas Kantor kesehatan Pelabuhan Pangkalpinang yang saat itu melakukan pemeriksaan antisifasi pencegahan Covit-19. Dan dibalas "ok besok akan saya cek dulu kenapa Pelindo melarang, terimakasih  infonya".(Red)

Sekretaris FPII  Riau Apresiasi Kinerja Ditreskrimsus Polda Riau, Pemilik Akun Facebook Senopati Kandis sudah di Panggil

Posted by: On Maret 21, 2020



PEKANBARU/RIAU, Cakra Bhayangkara News - Tidak ada yang kebal hukum , siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman sesuai UU yang berlaku,walaupun  pengaduan akun Facebook Senopati Kandis pada tanggal 9 Pebruari 2019, prosesnya  agak lambat namun tetap berjalan, maka pada Minggu 15/3/2020, surat panggilan sudah di kirim kepada pemilik akun Facebook Senopati Kandis, berinisial FES, yang bertempat tinggal di kelurahan Kandis kota, Kecamatan Kandis Kabupaten  Siak. 

Ujar brigadir Yudha Pratama, yang menangani kasus tersebut saat di konfirmasi lewat Wassap pribadinya.

" Sudah di kirim surat panggilan lewat pos."katanya

Menurut Sekwil FPII Riau, Suriani Siboro mengapresiasi kinerja penyidik Ditreskrimsus Polda Riau,di mana sudah bekerja sesuai dengan harapan kita, walaupun surat pengaduan sudah tiga bulan lebih lamanya baru' Minggu kemarin ada surat  panggilan pada pemilik fecbook Senopati Kandis ( FES) , kita tahu ada surat panggilan pada FES   , pengakuan oleh brigadir Yudha Pratama sebagai penyidik melalui WA,dan surat panggilan di kirim melalui kantor pos ujar Yudha.

Sebagai Sekwil FPII Riau, sekaligus Pemred borgolnews.com, Suriani sangat mengutuk keras tindakan pemilik akun Facebook Senopati Kandis,"Diminta pihak kepolisian secepatnya menindak lanjuti laporan sampai tuntas,karena perbuatan ini di duga sudah masuk dalam, mengancam, menghasut, memprokasi, perbuatan tidak menyenangkan, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum biarlah penegak hukum yang bekerja sesuai dengan UU yang berlaku di negara kita ini." ucapnya dengan tegas.

Dengan jelas Suriani menjelaskan, bahwa,"Akun Facebook Senopati Kandis jelas mengatakan,"congkel mata nya dan letakkan bola matanya disitu", langsung sebut nama pulak Dewa Napitupulu, dan setelah tahu  FES akan di adukan ke Ditreskrimsus Polda Riau, langsung menghapus Dewa Napitupulu dengan wartawan senior Kandis, ternyata akun Facebook Senopati Kandis yang mengatakan Dewa Napitupulu  sudah duluan di screenshot oleh saksi pelapor pak Sinambela, jadi tidak ada alasan untuk mengelak."tuturnya kembali.

Disaat di hubungi pihak PT.POS Indonesia, yang ada di kecamatan Kandis, menanyakan adakah surat untuk FES,pihak pos yang kita hubungi pada 21/3/2020 mengatakan sampai saat ini  belum ada jawabnya  dengan tegas, surat panggilan untuk FES Dikirim melalui kantor pos  Pada 15/3/2020 pengakuan oleh penyidik brigadir Yudha Pratama melalui WA .

Perbuatan oleh pemilik akun Facebook Senopati Kandis, jelas sudah melanggar UU ITE No 11 tahun 2008, dan UU ITE dan  No 19 tahun 2016, tentang Informasi transaksi Elektronik.(Red)


Sumber,Setwil FPII Riau/Deputi Jaringan Presidium FPII

Publik Minta Kejati Babel Segera Tetapkan Tersangka

Posted by: On Maret 21, 2020



PANGKALPINANG, Cakra Bhayangkara News - Tiga Kasus 'Besar' korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang sedang dilidik oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel menjadi perhatian serius oleh masyarakat Babel khususnya para pegiat anti korupsi. Akankah kasus perkara korupsi tersebut sampai ke tingkat disidik sehingga sampai kepada penetapan tersangka (TsK).

Salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Babel yang digawangi oleh Hadi Susilo juga memantau perkembangan tiga kasus korupsi yang sedang didalami oleh pidsus Kejati Babel.


Kepada Pewarta HPI Babel, Ketua LSM Amak Babel Hadi Susilo menyampaikan selain mengapresiasi kinerja Kejati Babel dalam upaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi di Bumi Serumpun Sebalai dengan kegiatan sosialisasi diinstansi  ada Provinsi Kep Babel, ia juga meminta agar Kepala Kejaksaan (Kajati) Babel serius untuk mendorong tiga kasus perkara korupsi yang sedang dilidik oleh bawahan bukan hanya sekedar retorika atau gertak 'sambal'.

" Aku melihat pak Kajati belum serius menuntaskannya, kami akan tetap pantau terus 3 kasus besar ini, Pak Kajati kita jangan terkontaminasi dengan jejak Kajati yg terdahulu yg hobby SP3," Tukas Hadi saat  ditemui Pewarta HPI Babel di salah satu kedai  kopi Kota Pangkalpinang, Sabtu (21/03/2020).

Lanjutnya, Kajati Babel harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai penegak supremasi hukum yang benar-benar professional, tidak tebang pilih, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya.

" Apalagi beliau mantan deputi penuntutan di KPK RI dengan segudang pengalaman pasti tiga perkara korupsi BP3L, Kredit BRI dan SHP Timah kadar atau Terak sangat mudah untuk ia tetapkan sebagai tersangka," Tegas Hadi.

Perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sampai saat ini terkesan 'tak habis-habisnya' menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat tertentu.

Pasalnya masyarakat sendiri merasa ingin mengetahui jelas bagaimana 'duduk perkara' tipikor tersebut sehingga diketahui nanti siapa saja oknum atau pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan tindak kejahatan tersebut.

Diketahui tiga kasus perkara korupsi yang dianggap besar oleh publik Babel, beberapa waktu yang lalu pihak Kejati Babel melalui tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) sempat memanggil sekaligus meminta keterangan sejumlah pihak tertentu terkait perkara dugaan korupsi pembelian mineral jenis Terak atau Sisa Hasil Produksi (SHP) dalam jumlah hingga mencapai ratusan ton.

Namun kebijakan  pembelian SHP sejumlah mineral tersebut (Terak) atau timah kadar rendah oleh PT Timah Tbk justru diduga telah terjadi penyimpangan alias adanya dugaan korupsi dan mengakibatkan kerugian negara. 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Pewarta HPI Babel, sudah belasan orang staf karyawan dan pejabat dibawah jajaran direksi/pegawai PT Timah Tbk belum lama ini  menjalani pemeriksaan oleh tim Pidsus Kejati Babel.

Selain itu, diketahui pihak internal PT Timah Tbk juga melalui bagian Sistem Pengawasan Internal (SPI) sudah melakukan pemeriksaan beberapa karyawannya antara lain ; divisi penerimaan barang, hasil laboratorium bahkan divisi pengamanan juga diperiksa oleh SPI PT Timah Tbk.

Kasus ini pun sempat pula menyita perhatian sekelompok para aktifis pegiat anti korupsi 'Jarsi 98' akhirnya menggelar aksi demontrasi di gedung lembaga anti rasua (KPK-RI) termasuk aksi serupa di gedung Kejaksaan Agung RI di Jalarta beberapa pekan lalu.

Dalam aksi massa Jarsi 98 tersebut saat itu mereka menuntut agar direktur utama perusahan plat merah itu (PT Timah Tbk) segera dicopot dari jabatannya termasuk para kroninya yang ikut terlibat dalam perkara timah kadar rendah (Terak).

Begitu pula sebelumnya selain kasus Terak, tim Pidsus Kejati Babel pun sempat pula memanggil sedikitnya 5 orang pegawai BRI cabang Pangkalpinang terkait dugaan perkara kasus korupsi kucuran dana penyaluran kredit kepada 41 debitur total senilai Rp 39 miliar sejak tahun 2017-2019 lantaran diduga telah terjadi penyimpangan atau merugikan keuangan negara.

Pihak manajemen BRI Cabang Pangkalpinang sejak berita tersebut marak diekpos di sejumlah media online hingga saat ini terkesan 'menutup diri'. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai media sempat mencoba menemui pimpinan BRI tersebut namun pimpinan sulit untuk ditemui.

Tak cuma itu, pihak Pidsus Kejati Babel pun sebelumnya pula sempat memanggil dan memeriksa sejumlah pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan & Pemasaran Lada Provinsi Bangka Belitung (BP3L) Babel termasuk Zainal Arifin (ZA) selaku ketua BP3L Babel terkait dugaan penyimpangan IG (index geografis) White Papper (lada putih) dalam kegiatan ekspor lada dari Babel ke luar daerah.

Namun seiring proses pemeriksaan para pengurus BP3L Babel ini oleh pihak Kejati Babel justru kini telah terjadi pergantian pengurus baru dalam tubuh BP3L Babel.

Bahkan sebelumnya sedikitnya ada 9 perusahaan eksportir lada putih di Bangka sempat dipanggil dan diperiksa oleh tim Pengawas, Pembinaan & Pemasaran Lada (TP3L) Babel yang diketuai oleh Dr Zaidan SH M Hum.

Lantas bagaimana kelanjutan penanganan tiga perkara dugaan tipikor bernilai besar ini oleh aparat penegak hukum Kejati Babel?

Sementara itu kepala Kejati Babel, Ranu Miharza SH MH mengatakan terkait tiga perkara dugaan tipikor tersebut pihaknya aaat ini masih melakukan pendalaman. Namun saat proses penyelidikan pihaknya tidak dapat mempublikasikan kepada masyarakat.

"Msh pendalaman penyelidikan. Belum bisa dipublikasikan dulu. Khawatir mengganggu proses," Kata Ranu dalam pesan singkatnya/Whats App (WA) yang diterima Pewarta HPI Babel, Sabtu ( 21/3/2020) siang. (Rikky Fermana)

Rekayasa Rekomendasi Kepala Sekolah, Sarjio Terancam Masuk Penjara

Posted by: On Maret 20, 2020



Lampung Selatan, Cakra Bhayangkara News - Entah apa yang merasuki Sarjio salah seorang warga ber KTP Rangai Tri Tunggal yang juga berstatus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) Kontrak Dinas Sosial memalsukan rekomendasi Kepala SDN 2 Rangai Tritunggal sebagai persyaratan dirinya dan ketiga temannya untuk dapat dipilih menjadi Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) dalam pemilihan Bupati yang sedang akan diselenggarakan.

Hal ini terungkap setelah mendapat pengakuan langsung dari Sarjio. Kepada media ini ( 17-03-2020 ) menurutnya Sarjio dirinya  berani memalsukan rekomendasi Kepala SD 2 Rangai TritungÄ£al karna sebelumnya dia pernah menjadi tenaga honor, dan menurutnya rekomendasi ini tidak bakal menimbulkan masalah sebab hanya formalitas persyaratan yang diperlukan.

Oleh perbuatan Sarjio tersebut sempat membuar repot Piginia S.Pd sekalu kepala sekolah karna bertepatan selasa (17-03-2020 ) dirinya sempat dipanggil  Bawaslu Kecamatan Ketibung untuk di periksa dan dimintai keterangan.

Oleh sebab Merasa dirugikan dan akan berdampak tidak baik terhadap profesi nya sebagai guru maka Pirginia melalui pengacaranya Edi Samsuri SH dan Rekan secepat nya  akan  mengambil langkah hukum.

Sementara Edi Samsuri SH akan segera mengambil langkah hukum dengan melapotkan pihak- pihak yang dirasa telah merugikan klain nya. 

"Kita akan mengambil langkah hukum secepatnya, karna ini sudah melecehkan Institusi dan merugikan klain kami.  Yang dimaksud kerugian yang dapat tinbul bukan hanya kerugian materi saja, tetapi kerugian secara moril" Jelas Edi Samsuri.

Sementara menurut Muhamad Ilyas SH, Direktur LBH PAI dirinya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pelaku dalam hal pemalsuan rekomendasi. 

"Yang jelas bila peristiwa tersebut benar  hal tersebut berdampak pidana terhadap yang bersangkutan, maka kami mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mengingat yang bersangkutan telah mengakui pemalsuan tersebut, dan mendorong Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan langkah- langkah kongkrit terhadap temuan tersebut, mengingat apa yang dilakukan pelaku dapat berdampak pada jalannya demokrasi di Indonesia. Lampung Selatan khususnya PPS merupakan ujung tombak jalannya proses demokrasi dalam hal pemilu, maka apa yang dilakukan pelaku sangat mencederai Demokrasi. Bagai mana dapat bekerja benar ketika menjadi PPS, belum jadi pun sudah berani memalsukan Tanda tangan orang lain/ pejabat"  Jelas Muhamad Ilyas.

Sementara menutut Muhamad Ilyas pelaku pemalsuan domumen dan tanda tangan merupakan pelanggaran KUHP pasal 263 ayat 1, yang berbunyi  barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian maka diamcam hukuman kurangan penjara paling lama enam tahun. ( Red )

Anggota dan Wartawannya di Lecehkan, Ketua DPP MPPK2N dan Redaksi RepublikNews Angkat Bicara

Posted by: On Maret 19, 2020




Malang, Jatim, Cakra Bhayangkara News - Terkait dengan kejadian yang menimpa anggota LSM dan Wartawan yang di duga telah di Lecehkan oleh oknum dokter kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dampit Ketua DPP MPPK2N dan Pimpinan Media RepublikNews angkat Bicara.

Ketua DPP MPPK2N di kantornya yang beralamat di Perum Indraprasta Mojokerto mengatakan," apa yang di ucapkan oleh Kepala Puskesmas lewat WA saat di mintai keterangan anggota saya sudah kelewat batas, bukannya memberikan jawaban yang baik malah melontarkan makian dan tuduhan pemerasan,"kata Ali.

Lembaga MPPK2N Pusat akan berkordinasi dengan para legal dan para pembina untuk menindak lanjuti masalah ini, dan akan memanggil saudara Cahyo yang kebetulan juga Ketua DPW Jatim MPPK2N untuk dimintai keterangan lebih detail atas pelecehan yang menimpa dirinya yang di lakukan oleh oknum Kepala Puskesmas dan menentukan langkah selanjutnya," papar Ali


Sementara itu Pimpinan Media RepublikNews Simon Bunadi mengatakan," Kalimat yang di lontarkan oknum sangat tidak pantas untuk di lakukan, harusnya sebagai pelayan publik dan sekaligus sebagai pelayan Masyarakat dia memahami tugasnya. Apalagi yang melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan adalah seorang wartawan yang lagi melakukan tugas jurnalisnya sebagai pengemban UU Pers dan UU keterbukaan Publik.

"Bukti bukti chat antara wartawan saya dan oknum kepala Puskesmas Dampit sudah kita pelajari, di sana tidak ada unsur pemerasan atau intimidasi bersifat ancaman pemberitaan, wartawan kami melakukan konfirmasi biasa meminta keterangan terkait pelayanan puskesmas tapi justru mendapat balasan kalimat kalimat yang kurang pantas dan di tuduh mau melakukan pemerasan, ini sudah keterlaluan,"kata Simon.

Pada dasarnya Pers ataupun wartawan merupakan Pilar ke empat Demokrasi setelah ekskutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal namun keberadaan Pers/Wartawan memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial, Kepala Puskesmas seharusnya memahami tugas wartawan.

Secara langsung memang oknum tersebut sudah meminta maaf kepada wartawan kami dan awak media serta rekan-rekan LSM, dan itu di sampaikannya dalam forum pertemuan yang juga di hadiri anggota polisi setempat, dan secara manusiawi sudah di maafkan dari apa yang sudah dia lakukan.

Namun karena ini sudah menyangkut pelecehan profesi untuk fakta hukumnya apakah ini sudah masuk ketindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau masuk ke rana ITE sebagai mana yang di maksud pasal 45 ayat 3 UU No.19 th 2016 tentang perubahan atas UU No.11tahun 2008  tentang ITE.

Semua masih akan kita diskusikan dan kordinasikan baik dengan rekan rekan media, rekan rekan LSM lainnya dan juga dengan ketua DPP MPPK2N, apakah di lanjut ke rana hukum atau tidak,"pungkas Simon. (Red)