Cakra Bhayangkara News

LSM Dorong KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi Dana Proyek MY Bengkalis

Posted by: On Juli 02, 2020



PEKANBARU/RIAU, Cakra Bhayangkara News - Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, Usut  mendesak dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana proyek multi yeras di Kabupaten Bengkalis termasuk dana proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning tahun 2017-2019 yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif, Amril Mukminin senilai Rp498.645.596,000 atau sebesar Rp498,6 miliar

Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi melalui Kabid Investigasi, Zosa Wijaya SH yang turut serta mengikuti agenda sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin, Kamis (02/07/2020 mengungkapkan kalau kasus dugaan korupsi luar biasa yang kerap disuarakan lembaganya dan masyarakat Kabupaten Bengkalis selama ini, telah berproses pada tingkat pengadilan tipikor. 

“Kini semua peristiwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek jalan yang dibangun secara tahun jamak di Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2015 dan 2017-2019, sudah sukses dibawa oleh lembaga hukum korupsi atau KPK ke Pengadilan”, kata Zosa dalam keterangan Pers, Kamis (02/07/2020) di PN Pekanbaru.


Namun kata dia,  organisasi/lembaga yang dinaunginya yaitu LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tetap mengawal proses persidangan perkara korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pihak termasuk Bupati non aktif, Amril Mukminin sampai tuntas.

"Kami mendukung dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan tersangka baru dalam in casus, yang didasari dengan hasil keterangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam sidang sejak sidang pertama kali dimulai (Kamis 27/06/2020) dan hari ini (02/07/2020). Agenda sidang perkara Tipikor luar biasa ini berikutnya terus kami kawal, demi terjaganya ketransapranan di publik dan masyarakat umum" ujarnya. 

Diketahui, Kamis (02/07/2020) Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. 

Setidaknya, ada tiga orang saksi yang dihadirkan dalam sidang dan dua orang saksi yang digelar di ruang sidang Subekti, Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketiga saksi adalah eks anggota DPRD Bengkalis masing-masing Firza Firdhauli, Abdurrahman Atan dan Jamal Abdillah. Sementara, khusus nama saksi terakhir, Jamal Abdillah memberikan kesaksiannya via virtual dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru. 

Firza yang menjadi sosok pertama yang memberikan keterangan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Lilin Herlina. Firza merupakan anggota DPRD Bengkalis dua periode 2004 hingga 2014. 

Firza kepada Hakim mengaku jika proyek jalan Sungai Pakning menuju Duri tidak pernah dibahas pada Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis. Pengajuan proyek yang belakangan bermasalah itu dilakukan pada 2012. Proyek jalan yang dibangun secara tahun jamak itu langsung dibawa ke Badan Anggaran tanpa melewati Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi ekonomi pembangunan. 

"Tidak pernah dibahas di Komisi II yang Mulia. Seingat saya, multi years itu langsung dibahas ke Banggar,"kata Firza Firdhauli

Dia (Firza-red) mengungkapkan praktek bagi-bagi uang ketok palu. Istilah ketok palu digunakan Firza untuk penetapkan anggaran belanja daerah. Dalam keterangannya mengatakan, ketua DPRD Bengkalis saat itu, Jamal Abdillah kerap membagi uang kepada anggota legislator sebesar Rp50 juta. 

Sosok yang beberapa kali disebut turut menerima uang ketok palu tersebut adalah Indra Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Riau. Indra Gunawan bersama Firza berasal dari partai yang sama yakni partai Golongan Karya. Bahkan Firza Firdhauli membenarkan jika Indra Gunawan merupakan anggota badan anggaran atau Banggar di DPRD Kabupaten Bengkalis saat pembahasan sejumlah proyek Multi Years itu berlangsung.

Hingga berita ini terpublish, via seluler pribadi sosok Indra Gunawan selaku ketua DPRD Provinsi Riau saat via dihubungi sejumlah awak media dari PN Pekanbaru, tak aktif.(red)

Polres Lampung Barat Tetapkan Satu Tersangka Terkait Kasus Penyidikan Pungli KWH Listrik Bersubsidi

Posted by: On Juli 01, 2020



Cakrabhayangkara News, Lampung Barat,- Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Barat telah menetapkan Maryadi warga Pekon Bumiratu, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tersangka dalam perkara dugaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dan pungutan liar (Pungli) pada program listrik bersubsidi.

Kasatreskrim Polres Lambar AKP Made Silpa Yudiawan, SIK., mendampingi Kapolres AKBP Rachmat Tri Haryadi, SIK, MH., melalui Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ipda Juherdi mengungkapkan, setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang, akhirnya tersangka dalam perkara tersebut ditetapkan.

”Hasil gelar perkara yang kami lakukan, untuk tersangka dalam perkara tersebut sudah ditetapkan. Untuk tersangkanya atas nama Maryadi selaku Ketua Pokmas,” ungkapnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, namun tidak serta merta tersangka langsung dilakukan penahanan. Selama proses penyelidikan hingga penyidikan tersangka cukup kooperatif.

” Untuk sementara tersangka tidak dilakukan penahanan oleh penyidik, dan tentunya kami akan segera mungkin melimpahkan kasus ini ke pihak jaksa penuntut umum untuk segera dimejahijaukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, menindaklanjuti diamankannya 332 kWh meter dan tiga gulung kabel yang diangkut ambulans Pekon Bumiratu, Kecamatan Ngambur serta mobil Daihatsu Grand Max, Senin (20/4) tersebut penyidik sudah menaikkan status menjadi penyidikan.

Kasus tersebut berawal saat Satreskrim Polres Lampung Barat mengamankan ambulans BE 9245 XZ milik Pekon Bumiratu yang membawa 332 kWh meter. Kemudian mobil Grand Max BE 8721 CR yang membawa tiga gulung kabel serta tujuh orang.

Sebelum diamankan di Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit, tidak jauh dari kantor PLN Rayon Liwa, polisi mendapat informasi ada dugaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin.

Sementara itu, atas dasar surat resmi yang dikirimkan Pesisir Barat dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebanyak 332 KWh meter dan satu unit ambulans yang menjadi barang bukti (BB) dugaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin dan pungutan liar (Pungli) pada program listrik bersubsidi dikembalikan oleh penyidik dalam status pinjam pakai.

Mengingat status KWh meter dan ambulans tersebut adalah pinjam pakai, maka ketika sewaktu-waktu itu dibutuhkan atau perlu dihadirkan maka itu akan kembali diambil oleh penyidik. ( CECEP RUSDIONO )

Polres Kabupaten Bogor Diminta Tindak Tegas Pelaku Penganiayan Di Cibinong Bogor

Posted by: On Juni 30, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -- Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur NTT Jakarta, Menyatakan sikap Atas Pengeroyokan Yang dilakukan oleh oknum-oknum Ojol (Ojek Online) Di Cibinong Kabupaten Bogor, meminta aparat penegak hukum tindak tegas oknum-oknum pelaku penganiayan, jumpa pers dilakukan dihalaman sekertariat Forum pemuda NTT Jakarta, Senin/29/2020.

Sepekan yang lalu sebuah video pengoroyokan dan penganiayan oleh sekelompok Oknum-oknum ojol atau Ojek Online Viral Di Medsos, Video tersebut menunjukan seorang karyawan Perusahaan Pembiayaan kedua Tangannya di ikat ke belakang lalu di aniaya, Membuat Netizen Geram.

Diketahui video viral tersebut bernama sepi, warga cibinong Bogor, Sepi Korban Pengeroyokan dan Penganiayan yang dilakukan oleh sekelompok oknum-oknum Ojol atau ojek online,kedua tangan sepi di ikat dan di aniaya berami-ramai, hingga korban mengalami beberapa tusukan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang terjadi di agganda Jagorawi bogor Kamis 25 Juni 2020

Video yang viral satu pekan kemaren di media sosial sontak membuat publik kanget dengan kajadian itu, dalam video yang viral sepi di Sandra dan di ikat lalu di tendang di pukul sampi korban tak sadarkan diri di tempat kejadian ini menjadi trending topik di media sosial.


Hal itu membuat Yohanes hiba ndale, ketua forum pemuda Nusa tenggara timur NTT di Jakarta Dan Tim kuasa hukum angkat bicara

" Saya meminta aparat penegak hukum harus tindak tegas pelaku penganiayan, dan juga saya meminta kepada perusaahan ojek online yang mengerut para calon-calon Ojol agar memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi ojek online di jalanan, jelas Johanes hiba Ndale Ketua Forum Pemuda NTT

"Hal senada juga di sampaikan oleh Eben ezer Napitupulu kami selaku tim kuasa hukum dari korban penganiayaan kami akan kawal terus kasus ini hingga ke tingkat pengadilan, ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, saya minta aparat penegak hukum dalam hal ini polres Cibinong kabupaten Bogor agar menindak tegas para pelaku penganiayan, agar kita bisa mengatahui apa motif dari kejadian ni ke permukaan publik. Jelas tim kuasa hukum dari patroli hukum Indonesia dan advokat, Ucap Eben ezer tim kuasa Hukum patroli Hukum Indonesia dan Advokat.

Jemmy Gunawan .SH. MH. Salah satu tim kuasa hukum dari patroli hukum Indonesia dan Advokat

" Jimmy meminta pihak penyedia jasa transportasi online, agar mengrekrut para calon ojek online, diberikan pemahaman jabarkan terkait dengan tugas dan fungsi jasa transportasi di online dijalanan, agar tidak melibatkan mengambil bagian pertikaian yang terjadi di jalanan,. Sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum baru yang merugikan pihak lain di jalanan, terang Jimmy Gunawan kuasa hukum 

Lanjut Jimmy meminta pihak apara penegak hukum dalam hal ini polres kabupaten Bogor, kami sebagai kuasa hukum mendukung semua proses hukum yang sudah di tangani oleh polres bogor, kami minta agar menangkap semua para oknum-oknum pelaku penganiayan terhadap Kline kami, agar bisa di buka ke publik motif dari penganiayan ini apa sebenarnya,.tegas Jimmy kuasa hukum.

Ditempat terpisah kami coba mengkonfirmasi sekertariat DPP FKPP NTT ,Logo Vallenbrg selaku Ketua umum FKPP NTT Banten ( Forum komunikasi putra putri Nusa Tenggara timur) logo memeinta semua mari kita sama-sama berpikir yang tenang dan damai

" saya ketua FKPP NTT Banten, meminta semua pihak mari kita sama-sama saling menjaga satu sama lain, sama-sama berpikir posetif tenang dan damai, kita tidak usah bicara suku ras dan agama, tapi kita bergandengan tangan bersama-sama memperat hubungan yang sudah baik ini, tidak usah kita saling menganggu pekerjaan masing-masing di lapanagan, kalau proses hukum yang sekarang sudah berjalan mari kita sama mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini ,,kita sama-sama saling menghargai satu sama lain",.pintah Logo Ketua FKPP-NTT Banten.(Romi)

Terkait Sengketa Tanah Surya Dumai VS Masyarakat, Makin Nampak Lika Likunya

Posted by: On Juni 28, 2020



PEKANBARU, Riau, Cakra Bhayangkara News -- Memasuki sidang ke delapan (8) terpidadan Busrial Dan Sutahar melawan perusahaan raksasa " Surya Dumai Group " yang digelar di Pengadilan Negeri PN Pekanbaru berlangsung seperti alot.

Dari jadwal persidangan yang sudah ditentukan memasuki tahap pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan hanya satu saksi dari pihak BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) yaitu Bara Haji SH sedangkan satu saksi tidak dapat hadir saat persidangan kamis kamis 25/06/2020 


Saat persidangan dimulai sesuai dengan lanjutan persidangan, Dari materi persidangan kali ini penguatan dari pembuktian tuntutan JPU terdahulu terhadap Busrial dan Sutahar.

Dalam sidang JPU mengajukan beberapa poin 
" Apakah saudara saksi benar memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian  dan dimintai keterangan sekaligus memberikan pernyataan kasus Busrial ?
" Apakah saudara saksi benar memberikan keterangan kepada Kepolisian bahwa 6 sertifikat surat tanah l PT Surya Dumai Land Perkasa " asli atau terdaftar sebagai pemilik yang sah ?
" Apakah saudara saksi benar saat dipersidangan Busrial saudara sebagai saksi ?


Usai menerima pertanyaan dari JPU, Bara Haji SH dengan tenangnya memberikan jawaban satu persatu 
" Membenarkan bahwa ia memberikan keterangan di Kepolisian dan sekaligus memberikan pernyataan resmi kepada Kepolisian 
" Membenarkan kepada Kepolisian bahwa 6 surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa " resmi dan terdaftar di BPN Pekanbaru 
" Membenarkan bahwa diperisidangan Busrial bahwa surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa "

Sementara dalam waktu yang berbeda Mantan Camat Kota Pekannaru Bapak Norpendik mengatakan bahwa Surya Dumai tidak memiliki alas hak dalam pengurusan Surat Tanah tersebut," Surya Dumai tidak memiliki alas hak tanah." Kata Norpndik pada tim FPII minggu lalu

Dalam Persidangan Hakim ketua  yang dipimpin Afrizal Hady SH MH memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Busrial untuk menyampaikan pertanyaan Rinton Simarmata ( kuasa hukum Busrial ) memberikan pertanyaan kepada Bara Haji SH 
" Saudara saksi pernah dimintai keterangan oleh Kepolisian ?
" Saudara saksi pernah memberikan beberapa poin keterangan di Kepolisian ?
" Saudara saksi pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian bahwa 6 surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa " resmi dan tercatatan di BPN Pekanbaru ?
" Saudara saksi adalah saksi dipengadilan saat sidang Busrial ?

Bara Haji SH dengan santunnya menjawab satu persatu 
" Membenarkan bahwa ia  memberikan keterangan kepada Kepolisian 
" membenarkan ia memberikan beberapa poin keterangan kepada Kepolisian
"Membenarkan bahwa 6 surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa " resmi dan terdaftar di BPN Pekanbaru 
"Membenarkan bahwa ia saksi di persidangan Busrial. Usai Bara Haji SH memberikan jawaban, kembali Rinton bertanya 
" dalam keterangan saksi kepada Kepolisian terkait kebenaran 6 surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa " Hanya melihat foto copy surat tanah yang diperlihatkan Kepolisian, apa dasar saudara menyatakan sertifikat tanah tersebut asli ? 
Bara Haji SH menjawab dengan tegas, saya telah memeriksa semua berkas surat sertifikat tersebut 
Poin 2 pertanyaan Rinton Simarmata 
" Hanya melihat foto copy surat sertifikat tanah yang diperlihatkan kepolisian,apakah saksi sudah berkordinasi kepada pimpinan saudara ? Tentang keabsahan surat tanah tersebut ?
 
Pada persidangan Hakim memberikan kesempatan bertanya untuk Alocius Samosir SH ( kuasa hukum kedua Busrial ) kepada Bara Haji 
" Saudara saksi dalam keterangan saudara saksi kepada Kepolisian bahwa hanya melihat foto copy sertifikat surat tanah yang diperlihatkan kepolisian kepada saudara, saudara dan pernah melihat surat alas tanah ( status surat sertifikat awal ) 
Merasa terpojok dengan pertanyaan Alocius Samosir SH , Bara Haji SH menjawab 
" Yang mulia pertanyaan saudara kuasa hukum tidak sejalan dengan materi persidangan dan saya tidak mau memberikan jawaban 
Alocius Samosir kembali bertanya 
" Apakah dasar saudara menyatakan ke 6 surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa " itu resmi ?
Apakah saudara pernah melihat alas tanah ke 6 sertifikat tersebut ?
Lagi-lagi Bara Haji SH meminta kepada Hakim untuk keberatan tidak mau menjawab 
" Maaf pak kuasa hukum pertanyaan itu tidak kapasitas saya untuk menjawabnya .

Rinton Simarmata dan Alocius Samosir, dihadapan awak media sangat menyesalkan jawaban dari saksi Bara Haji SH, mestinya saudara saksi yang diutus BPN Pekanbaru untuk menjadi pemangilan saksi oleh PN Pekanbaru sudah mempersiapkna seluruh bahan materi terkait legalitas 6 surat sertifikat tanah " PT Surya Dumai Land Perkasa " 

Merasa tidak puas dengan jawaban saksi, kedua kuasa hukum Busrial kedepannya akan mengambil langkah -langkah hukum kepada BPN Pekanbaru, agar pihak BPN Pekanbaru dapat terbuka dan transfaran dalam memberikan informasi , tegas kuasa hukum Busrial. (red)

Direktur Utama PT.INNOMATE Rhee Tae Joong WNA Asal Korea Wanprestasi Dalam Memenuhi Kewajibannya Kepada PT.Manggala Jati

Posted by: On Juni 24, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News (24 Juni 2020) - Direktur Utama PT. INNOMATE Rhee Tae Joong, Warga Negara Asing asal korea Wanprestasi terhadap PT. Manggala Jati karena tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan selama setahun senilai Rp.247 jt.

Berdasarkan Informasi bahwa saat ini Warga Negara Asing Asal Korea Rhee Tae Joong, yang adalah Direktur Utama PT.INNOMATE tidak diketahui keberadaannya bahkan pihak dari Krakatau Posco telah membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Poliisi LP Nomor : / 7886 / XII / 2019 / PMJ / Dit.Reskrimum, tertanggal 04 desember 2019 yang lalu, perihal tipidum penipuan, namun sampai sekarang WNA tersebut tak kunjung ditemukan.


Adapun kelalaian (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.INNOMATE adalah perjanjian pekerjaan pemasangan sekat ruangan kaca yang berlokasi di Gedung Pacific Century Place Lt. 15 kawasan SCBD tepatnya di kantor PT. Krakatau Posco.

Selanjutnya upaya penagihan dilakukan terhadap Direktur Utama PT.INNOMATE dengan cara melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tak ditanggapi, sehingga pihak Krakatau Posco pun tak memberikan solusi padahal Asset kaca milik PT. Manggala Jati tersebut telah digunakan lebih dari setahun untuk kepentingan bisnis perusahaan Joint Venture BUMN- asal Korea tersebut dan sekiranya asset tersebut terus digunakan maka PT. Manggala Jati akan terus mengalami kerugian.

Kepada Wartawan media ini Kuasa hukum PT. Manggala Jati Nawawi, SH, saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa pada Prinsipnya kami akan segera melakukan pembongkaran terhadap asset klien kami senilai Rp. 247 jt, yang ada di Lt. 15 Gd. Pacific Century Place kawasan SCBD berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 22 Januari 2019.


Lanjut Nawawi , kami telah memberitahukan pihak terkait Manajemen Building Pacific Century
Place pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 di Lt. 40 Gedung tersebut serta
ditandai dengan tulisan bahwa kaca ini belum dibayar”. Tuturnya.

Nawawi, SH merupakan sosok pengacara (Lawyer) yang sudah berpengalaman dan diketahui pernah menangani banyak kasus di Kalimantan selatan menjelaskan “bahwa asas sunt servanda adalah unsur penting dalam sebuah perjanjian bagi para pihak, karena unsur ini merupakan asas dasar dalam hukum perdata dan hukum Internasional.

Pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan merupakan undang-undang bagi keduanya oleh karena itu kami hanya berpegang teguh pada surat perjanjian kontrak tersebut, tegas Nawawi.
Nawawi dalam hal ini juga menyampaika bahwa kedatangannya sebagai kuasa hukum dan Tim ke Gedung Pacific Century Place pada hari rabu 24 juni 2020 semata ingin menegaskan kalau asset berupa kaca di Lt. 15 tersebut adalah sah milik PT. Manggala Jati yang dalam waktu dekat ini akan segera dibongkar.

" Saya tegaskan bahwa asset berupa kaca di Lt.15 adalah SAH milik PT.Manggala Jati, dan dalam waktu dekat akan kami bongkar," paparnya.(Romi)

LPSK : Polemik Status M Nazaruddin Seharusnya Tidak Terjadi

Posted by: On Juni 19, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News (19/06-2020) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan munculnya silang pendapat yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) soal status Justice Collaborator (JC) terpidana kasus korupsi Wisma Atlet M Nazaruddin. 

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, sengkarut ini bisa saja tidak terjadi apabila penegak hukum sedari awal menjadikan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai rujukan utama ketika menetapkan seseorang sebagai Saksi Pelaku atau yang lebih masyarakat kenal dengan istilah Justice Collaborator. 


Menurut Edwin, UU 31 Tahun 2014 telah mengatur pemenuhan hak JC yang berstatus sebagai narapidana. Dalam memenuhi hak narapidana seperti remisi, pembebasan bersyarat dan hak lainnya, LPSK diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) agar narapidana mendapatkan penghargaan sesuai yang dijanjikan oleh UU.  Dalam ketentuan ini, UU 31 Tahun 2014 memerintahkan Menkumham untuk menjalankan rekomendasi LPSK dengan sungguh-sungguh.

“Aturan tentang Saksi Pelaku atau JC ada di pasal 10A UU No 31 Tahun 2014 yang terdiri dari 5 ayat, semuanya jelas” kata Edwin

UU tersebut juga mengatur bahwa LPSK merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi status JC kepada pelaku pidana. Kewenangan LPSK dalam memberikan rekomendasi JC kepada penegak hukum bisa dimulai dari proses penyidikan. 

“Jadi bisa disimpulkan apabila penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa adalah JC tanpa didasari rekomendasi LPSK, maka hal tersebut tidak sejalan dengan hukum acara yang telah diatur dalam UU No 31 Tahun 2014, yang mensyarakatkan rekomendasi LPSK” pungkas Edwin

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan dirinya tidak menampik bila memang sudah ada aturan tentang JC sebelum UU No 31 Tahun 2014 lahir, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK tahun 2011 serta PP No 9 Tahun 2012. Namun, aturan tersebut dinilai sebagai peraturan yang sifatnya untuk mengisi kekosongan hukum pada saat itu.

Dengan demikian, kata dia, muatan pengaturan mengenai JC yang ada pada aturan lain seperti dalam aturan yang sudah disebutkan diatas, tidak relevan untuk diterapkan setelah UU No 31 Tahun 2014 terbit. Namun, dalam hal rumusan yang belum diatur dalam UU atau peraturan pelaksanaan maka masih bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan UU No 31 Tahun 2014.

Selain itu menurut Nasution, penggunaan istilah yang seragam juga penting untuk menyatukan pandangan aparat penegak hukum. UU No 31 Tahun 2014 hanya mengenal istilah Saksi Pelaku, sedangkan SEMA No 4 tahun 2011 dikenal istilah Saksi Pelaku yang Bekerja Sama atau juga dikenal dengan istilah Justice Collaborator. 

Penggunaan istilah yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum akan memunculkan potensi untuk mengaburkan makna dari JC itu sendiri, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan. Untuk itu, sebaiknya untuk penggunaan istilah merujuk pada UU No 31 Tahun 2014. 

Lebih lanjut Nasution mengatakan, agar kasus semacam ini tidak terulang,  dirinya menilai perlu adanya kesamaan pandangan dalam mekanisme penetapan, penghargaan, dan perlindungan terhadap JC dari seluruh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya peranan Saksi Pelaku khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

LPSK, kata dia, telah meminta kepada Presiden melalui Menkumham untuk menerbikan Peraturan Presiden terkait koordinasi aparat penegak hukum dengan LPSK terkait pengaturan soal Saksi Pelaku ini.(Redaksi)

HUMAS LPSK

Di Intimidasi Debt Colector, Jefri Tampubolon, SH, Kuasa Hukum Alpon Paber Minta Klarifikasi TAF

Posted by: On Juni 18, 2020



Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Kasus intimidasi debt collector terhadap debitur dari perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor masih terjadi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kejadian ini menimpa seorang warga Kota Bekasi, Alpon Paber.

Alpon yang berprofesi sebagai driver taksi online saat ini juga menjadi debitur di Toyota Astra Finance (TAF). Kondisi pandemi COVID-19 memberi dampak langsung ke Alpon sehingga membuat ia kesulitan untuk membayar cicilan kredit mobil ke TAF.

Alhasil Alpon mengajukan penangguhan kredit mobilnya pada Maret 2020. Pihak TAF merespon permintaan Alpon dengan menaikkan angsuran dari Rp3.899.000 menjadi Rp4.116.000 serta perubahan masa tenor dari 61 bulan jadi 64 bulan.
Memasuki bulan Juni, debt collector yang mengaku dari TAF mendatangi Alpon sebanyak 3 kali dan melakukan intimidasi. Debt collector tersebut meminta Alpon menyerahkan unit mobil dan Rp10.000.000 atau akan ditarik di jalan oleh Debt Collector lain. 

Kondisi ini membuat Alpon sebagai tulang punggung keluarga terhambat untuk menjalankan profesinya sebagai driver taksi online.

Jeffry Ruby Tampubolon selaku kuasa hukum dari Alpon meminta klarifikasi pihak Toyota Astra Finance atas penarikan unit mobil oleh Debt Collector pada Kamis, (18/6/2020) melalui Surat Nomor 120/Srt-JRT/VI/2020.

“Kami selaku kuasa hukum memandang Toyota Astra Finance tidak memperhatikan imbauan pemerintah untuk melakukan penanggguhan pembiayaan sebagaimana tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Contercyclical dampak penyebaran Corona Virus diesase 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)”, kata Jeffry kepada Lintasbekasi.

Tindakan intimidasi oleh Debt Collector juga dianggap Jeffry tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang berbunyi “Penerima Hak Fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri”.

Jeffry menegaskan pihaknya akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum bila Alpon selaku klien masih mendapat intimidasi atau unit mobilnya ditarik secara paksa.

“Klien kami akan tetap melakukan pekerjaannya sebagai Driver Taksi Online, bilamana dalam perjalanan klien kami kendaraannya diambil dan adanya intimidasi, kami akan melakukan upaya hukum sebagaimana yang berlaku di negara Republik Indonesia”, tegas Jeffry
Selain itu selaku kuasa hukum akan menginformasikan permasalahan ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ombudsman RI, dan Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Tim)