4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Dikonfirmasi Dugaan Temuan BPK 42 Milyar Lebih, Apa Tanggapan UIN Suska Riau ????

Posted by: On Februari 23, 2020



RIAU, Cakra Bhayangkara News -- Berdasarkan Informasi serta data yang diperoleh team awak media, terdapat pengelolaan dan penatausahaan pada kas UIN Suska RIAU TA 2019 dibawah kepemimpinan Rektor Ahmad Mujahidin, yang diduga tidak memadai.Dugaan belanja yang tidak diyakini kewajarannya, yang diduga nilainya 42.485.278.171.Minggu (23/02/2020)

Dan berdasarkan temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementrian Agama RI Tahun 2019, nomor 61/Subtim2/LK/02/2019 tertanggal 21 Februari 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), memerintahkan agar VA merapikan merapikan BKU TA 2019 khusus pada 3 akun (selain belanja pegawai akun 51).

Merujuk hal tersebut diatas, melalui surat tertanggal 22 Februari 2020 yang langsung ditanda tangani oleh Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin,S.Ag., M.Ag NIP 1971 0606 199703 1 00 yang beredar hingga ke redaksi riauinvestigasi.com.Rektor melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat UIN Suska, untuk dapat hadir pada hari ini, Minggu 23 Februari 2020 di LT 2 Gedung Rektorar UIN Suska Riau yang berlokasikan Jl H.R Soebrantas KM 15No155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293.

Didalam surat yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan oleh dirinya sendiri (Akhmad Mujahidin), meminta lakukan perbaikan BKU 2019 dan LPJ yang sangat sulit di analisis dengan batas waktu sampai tertanggal 24 Februari 2020 oleh BPK RI

Hingga berita ini di Publikasi, Prof.Ahhmad Mujahidin Rektor UIN Suska Riau yng dikonfirmasi via telp seluler dan WhatsApp Pribadinya 081365XXXXXX terkait hal tersebut diatas belum dapat memberikan jawaban apapun, alias diduga memilih Bungkam tidak memberi jawaban apapun kepada awak media......Bersambung (Team/Redaksi)

14.284.633 Diduga SPBU Nakal, Ini Kata Aditya

Posted by: On Februari 21, 2020



RIAU, Kepri, Cakra Bhayangkara News - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.284.633 diduga SPBU Nakal, dimana SPBU tersebut diduga melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dengan Jerigen. Sebagaimana yang telah di Publikasikan awak media sebelumnya, Selasa (18/02/2020) lalu.

" Kalau untuk di wilayah Pangkalan Kerinci, kemarin awal bulan pun kita sudah lakukan pengecekan di lapangan di temukan ada 3 SPBU di lintas timur pelanggaran pengisian diluar ketentuan." ungkap Aditya Supervisor Pertamina Wilayah Kerinci, Inhu dan Inhil, Via Telp Seluler (Hp) pribadinya.Sabtu (21/02/2020)

Kalau jiregen ini Khan ada ketentuannya, kebutuhannya untuk apa?. kalau untuk Nelayan dan Pertanian harus ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pertanian, sementara untuk kebutuhan pelayanan umum kayak rumah sakit tipe c harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, intinya harus ada rekomendasi dari Dinas masuk dalam Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyedian,Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, kalau diluar itu ya tidak bisa dilayani.papar Aditya.

" SPBU mana?, kalau memang ada ditemukan masyarakat dugaan SPBU Nakal maka dapat dilaporkan melalui Contact Call Center dengan nomor 135, dan atau nomor SPBU,kapan kejadiannya dan produknya apa ?, silahkan smskan kepada saya." pinta Aditya, saat awak media menyampaikan adanya dugaan SPBU Nakal

Kita sudah terapkan sanksi, dalam hal ini sanksi skorsing penghentian Suplay bagi dugaan SPBU Nakal untuk jenis produk yang dilakukan pelanggaran yakni selama 2 Minggu.Namun ketika ada pelanggaran serupa,dapat diberikan sanksi teguran dan akan diberikan sanksi pemutusan hubungan usaha kalau ada unsur kesengajaan dan berulang-ulang.

" Saya yakin dengan dihentikannya Suplay BBM pasti jera, dan ketika ada keadaan seperti itu (dugaan SPBU Nakal) akan ditindak lanjuti dan jika ditemukan bukti akan ditindak sesuai peraturan tertentu." pesan dan tutup Aditya....bersambung (Team)

Proyek Strategis Nasional RPK 1 Mutu Tanah Timbun dan Sub-Balas Diragukan

Posted by: On Februari 19, 2020



Labuhanbatu,Cakra Bayangkara News-Proyek Penimbunan, Pemadatan Tanah Untuk Rel Kereta Api di RPK 1 dipertanyakan,karna diduga tidak memenuhi spesifikasi dan kwalisifikasi.

Proyek yang menelan dana hingga trilyunan yakni pembangunan jalur rel Kereta Api dari Rantauprapat- Kota Pinang  yang dikerjakan saat ini sangat diragukan kepadatan pengerasan tanahnya untuk pondasi rel kereta api. 

Pasalnya, dilokasi proyek terlihat sampah dan akar akaran bercampur dengan tanah.Belum diketahui apakah sudah dilakukan uji laboratorium atas pemadatan serta tes kepadatan dan kedalaman disetiap timbunan tanah untuk pondasi jalur kereta api tersebut.


Sementara Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 60 Tahun 2012
Tentang
Persyaratan Teknis Jalur  Kereta Api jelas diterangkan dihuruf f bahwa lapis tanah dasar harus memenuhi persyaratan 
material lapis dasar tidak boleh mengandung material organik, gambut
dan tanah mengembang.

Sedangkan Sub-balas harus memenuhi persyarata
dapat berupa campuran kerikil (gravel) atau
kumpulan agregat pecah dan pasir.
Material sub-balas tidak boleh memiliki kandungan material organik lebih dari 5%.

Untuk material sub-balas yang merupakan kumpulan agregat pecah dan pasir, maka harus mengandung sekurang-kurangnya 30% agregat pecah.

Pantauan awak media dilapangan Senin (17/02/2020)  jelas terlihat tanah timbunan pembangunan rel kereta api tersebut tanahnya banyak bercampur sampah dan akar akaran.Selain itu Sub-Balas kelihatannya kebanyakan campuran tanah.

Selain itu terlihat di lokasi proyek  Exavator atau beko sedang bekerja untuk mengeruk dinding bahu jalur rel keretapi (didalam lokasi areal ) dan tanahnya dibuat untuk timbunan jalur kereta api.  Diduga tidak ada izin galian C dan uji laboratorium.

Perwakilan  RPK 1 Kris ketika dikonfirmasi melalu What's App mengatakan bahwa dia di Medan (Sumatera Utara) dianya tidak di Rantauprapat dan mengarahkan konfirmasi sama Dika dan pekerja mandor lapangan.

"Saya ngak di Rantauprapat  lagi bang si Dika yang disana,soalnya saya di Medan jarang ke Rantauprapat.Tanya abang aja mandor yang disana  soalnya di RPK 1 banyak perusahaan yang kerja.Bantalan rel kereta api underpas,stasiun,sinyal, lain PT semua,"sebut Kriss melalui Whats App.

Dika ketika dikonfirmasi melalui telepon tidak aktif. Demikian juga Balai Tehnik Perkeretapian Wilayah Sumbagut  Herry ditelepon dan melalui Whats App tidak ada balasan walaupun keadaan pesan konfirmasi sudah terkirim. 

Hal senada  Nardi orang penting di RPK  1 ketika dikonfirmasi melalui Whats App tetap tidak membalas walaupun keadaan konfirmasi terkirim. Namun setelah ditelepon dia mengatakan,"banyak lagi yang mau dikerjakan di RPK 1 ini".

Jauh sebelumnya orang Balai Tehknik Perkeretapian  Wilayah Sumbangut HERRY ketika di wawancarai tim wartawan  ketepatan  dianya berkunjung ke RPK 1 mengatakan dengan tegas bahwa tanah timbun yang  diterima di RPK 1 harus ada izin  dan uji laboratorium.

"Kalau tanah yang bercampur akar akaran tidak boleh itu.Cuman ada toleransi sama kita bahwa sampah akar akaran itu mesti dibersihkan mereka,"tegas Herry. (Porden Naibaho,SH)


Ketua FPII Korwil Pesisir Barat : Hendaknya Para Pengusaha Tambak Udang Memahami Isi Kepres No.51 Thn 2016

Posted by: On Februari 19, 2020




PESISIR BARAT, Lampung, Cakra Bhayangkara News – Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai, wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Menurut Edo Lesmana mendampingi Muhammad Suroso Plt. Ketua Korwil FPII Kabupaten Pesisir Barat kepada Wartawan di Krui mengatakan, hendaknya para pengusaha tambak udang yang ada di Pesisir Barat ini bisa memahami isi dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

“Para pengusaha tambak udang yang ada di Pesisir Barat ini belum memahami isi dari Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kemudian Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai”, Paparnya.

Dengan adanya penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, juga memberikan ruang untuk akses publik melewati pantai, serta alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

“Artinya jelas hal ini sudah ditegaskan tentang penetapan batas sempadan pantai berdasarkan perhitungan batas sempadan pantai, yang harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait”, Tambah Edo.

Sebagaimana diketahui bahwa ada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2017 – 2037 sebagai turunan dari peraturan diatasnya, yang wajib ditaati secara baik dan bersama-sama tanpa terkecuali.

Berdasarkan Perda RTRW tersebut, Zona wilayah di Pesisir barat yang diperbolehkan untuk dikembangkan usaha tambak adalah hanya di kecamatan Ngaras dan Bangkunat.

Selain itu, Limbah yang tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang mensyaratkan adanya unit pengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan tambak sangat mengganggu sektor pariwisata di pesisir. Dimana surfing dan snorkling yang merupakan wisata ungggulan memerlukan suasana alam dan air yang baik dan tidak mengganggu kesehatan.

Pariwisata laut dan pantai juga merupakan sektor unggulan di kabupaten pesibar yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 210 Km, Tercatat terpanjang di Sumatera bahkan mungkin di Indonesia.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Adapun penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana di wilayah pesisir, dapat dilakukan kurang dari hasil penghitungan, dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.

“Saat ini menurut pantauan kami sebagai pengurus FPII korwil Pesibar, masih ada pengusaha yang masih melanggar seperti Tambak udang di Tanjung Way Batang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat milik AGUSRIN dan Tambak Udang Tanjung Jati milik FERDINAN”, Jelas Putra Asli Pesisir Barat tersebut.

Para pengusaha ini masih terus melakukan aktivitasnya karena info yang kami dapat diduga ada oknum Aparat di jajaran Polda Lampung dan Marinir TNI AL yang membekingI sehingga meskipun melanggar hukum terus dilakukan.

“Kami sebagai kontrol sosial akan terus ikut memantau dan akan melaporkan persoalan ini ketingkat yang lebih tinggi lagi, agar persekongkolan jahat yang merugikan masyarakat ini bisa diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diminta jangan Tebang Pilih dengan Menyisakan dan Belum bertindak menutup 2 Tambak ini”, Tegasnya.

Sementara kedua pengusaha tambak udang yang masih terus beroperasi tersebut disambangi dilokasi tidak berhasil ditemui, dan hingga berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi. (Red).

Dugaan Kriminalisasi Wartawan Gunungkidul, Ricky Antariksa Soediro,SH : JPU Abaikan Fakta Di Persidangan

Posted by: On Februari 19, 2020



GUNUNGKIDUL, Yogjakarta, Cakra Bhayangkara News – Sidang atas perkara dugaan pemerasan yang digelar sejak tanggal 19 November 2019 yang lalu, dengan terdakwa seorang wartawan, Anton Nurcahyono, terus belanjut. 

Sidang beberapa waktu yang lalu, Selasa (18/2/2020) dengan anggenda pembacaan pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa, Ricky Antariksa Soediro,SH, disaksikan oleh kawan-kawan media dari Yogyakarta.

Dalam pembelaannya, Ricky menilai Surat Dakwaan JPU serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan banyak sekali terdapat kontradiksi.


“Kami menilai, tidak adanya relevansi antara dakwaan, keterangan saksi-saksi, serta perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa,” tuturnya sebagaimana termuat dalam surat pembelaan yang ia bacakan di Pengadilan Negeri Wonosari.

Dikatakan oleh Ricky, bahwa selama persidangan berjalan, dirinya mengaku, melihat banyak sekali hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun diabaikan oleh JPU.

“Keterangan-keterangan saksi yang terdapat dalam risalah tuntutan JPU, tampaknya seragam dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kejaksaan, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangannya yang disampaikan saat persidangan,” katanya.

Ditandaskan Ricky, bahwa setiap individuberhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 – 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat.


Didasarkan pasal tersebut, lanjut Ricky, telah ditegaskan, bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana, berhak dianggap Tidak Bersalah.

“Sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah, dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum,” urainya.

Selain itu, ditegaskan Ricky, bahwa dalam perkara yang melibatkan anggota Pers, berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers.

“Tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan, harus ada keputusan dari Dewan Pers untuk menegaskan bahwa Terdakwa bersalah, telah menyalahi Kode Etik Pers ataupun telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Pers.” ucapnya.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum, dinilai oleh Ricky, tidak jeli melihat status Terdakwa sebagai Wartawan, yang tunduk pada kode etik Jurnalistik.

Diungkapkan Ricky, bahwa terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

“Karena, saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, tidak ditemukan Barang Bukti pada diri Terdakwa,” ucapnya.

Ricky menilai bahwa secara tegas dan jelas, Penyidik hanya mengedepan bukti subyetif (asumsi) pribadinya sendiri, pasalnya, hingga di persidangan, terdakwa tidak pernah menerima dan bahka melihat uang yang disangkakan telah diberikan kepada dirinya.

“Sehingga analisis JPU, menurut kami sangatlah subyektif dan abai terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan sebagaimana dalam pledoi kami,” terangnya.

Dari sedemikan banyak fakta persidangan, Ricky kembali menegaskan bahwa Anton Nurcahyono telah melakukan tugas jurnalisme dengan benar, dan tidak berlawanan dengan kode etik jurnalistik.

“Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi Didik Rubiyanto, agar pemberitaan terhadap Saksi Didik Rubiyanto tidak naik cetak,” tegasnya.

“Terdakwa juga tidak menerima uang, seperti yang dimaksudkan oleh Saksi Didik Rubiyanto, dan uang tersebut tidak ada pada diri Terdakwa,” lanjut Ricky.

Bahwa uang sebesar Rp.1 juta, tambah Ricky, diketemukan di bawah nampan tempat gelas di depan Terdakwa.

“Tidak mungkin, uang sebanyak Rp.1 juta, dimasukkan ke dalam amplop kecil bisa masuk semua, dan diletakkan di bawah nampan gelas tidak terlihat oleh mata saat melihat, pastinya akan terasa janggal, karena jumlah tersebut sangat banyak, dan akan menjadikan amplop tersebut tebal,” terang Ricky.

Ricky kembali menguraikan, menurut keterangan Saksi Didik Rubiyanto yang mengaku telah berkoordinasi dengan Saksi adalah Anggota polisi yang bernama Anjar Susilo (tidak dihadirkan dalam persidangan), dan namun saksi Gatot Tri Mulyanto juga mengaku telah mendapat pesan whatsapp dari saksi Didik Rubiyanto.

Telah diuraikan oleh saksi Gatot Tri Mulyanto, lanjut Ricky, waktu penggeledahan membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit, dan perjalanan 10 menit untuk pulang pergi antara Warung milik saksi Dwi Astuti ke Polsek Semin.

“Namun menurut Terdakwa, bahwa saat penggeledahan di Kantor Polsek Semin, membutuhkan waktu sekitar 30 menit,” ujar Ricky.

Sementara terkait berita mengenai PTSL tersebut belum cetak, dijelaskan Ricky, secara tidak langsung, tidak terjadi pengancaman terhadap nama baik Saksi Didik Rubiyanto.

“Terdakwa merupakan wartawan, yang telah menemukan fakta tentang tindakan Saksi Didik Rubiyanto, yang memungut biaya PTSL melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp. 250.000,” jelasnya.

Ricky berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, untuk menyatakan Terdakwa Anton Nurcahyono, Tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pengancaman dan Pemerasan sebagaimana dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Kami berharap, Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, dan merehabilitasi nama baik dan martabat terdakwa,” harapnya.

Di sisi lain, Jaksa Penutut Umum (JPU) terlihat keberatan atas dokumen pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, sehingga JPU akan mengajukan tanggapan (replik) atas pembelaan penasehat hukum terdakwa.

Usai persidangan di PN Wonosari beberapa waktu lalu, Selasa (18/3), saat ditanya maksud dan tujuan atas sikapnya JPU yang dinilai oleh para kuli tinta, telah berupaya keras memenjarakan wartawan, JPU kembali enggan memberikan keterangan, dan nampak menutup diri dan menghindar dari kejaran media.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Siti Junaidah, SH dan Niken Retno Widarti, SH, beberapa waktu lalu, Kamis (13/2), di hadapan Pengadilan menuntut Anton Nurcahyono dengan pidana Penjara selama 1 Tahun 2 Bulan. Menurut JPU, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.
Hingga berita ini diturunkan, media belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, dalam dugaan upaya untuk memenjarakan wartawan, hanya demi oknum Kepala Desa yang diduga banyak masalah.

Untuk diketahui, sejak ditangkap tangan (OTT) pada Senin, (8/7/2019) yang lalu, hingga saat ini, terdakwa Anton Nurcahyono, tidak ditahan. Dan untuk sidang ke 14, akan kembali digelar besok pada Selasa (25/2/2020) di Pengadilan Negeri Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dengan agenda Pembacaan Tanggapan oleh Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa. (tim/red)

Mediasi Ke -3 Perihal Sengketa Tanah Garapan Di Desa Pantai Bakti Belum Menemukan Titik Temu

Posted by: On Februari 19, 2020



Kab.Bekasi, Selasa18/2/2020, Cakra Bhayangkara News - Mediasi Sengketa Garapan yang berada di blok Bungin Petak 9a RPH Singkil BKPH Ujungkrawang, Desa Pantai Bakti Kec.Muaragembong seluas 263 Hektar kembali di gelar.

Mediasi ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari penyelesaian sengketa tanah Garapan tersebut,yang bertempat di Kantor ASPER/KBKPH Ujungkrawang, Jl. Raya Sukatani, Cikarang, Kampung Bandu No 33


Pada acara Mediasi di hadiri Camat Muaragembong, Kapolsek Muaragembong, Danramil Cabang Bungin, Kepala Desa Pantai Bakti,  H.Sarkani, H.Suwinta dan para Muspida.

Pada Mediasi ke_3 (tiga) kali ini, kedua belah pihak  yang bersengketa di dampingi Pengacaranyanya dalam membahas terkait sengketa tanah garapan yang belum menemukan titik temu dalam penyelesaian nya.


Selaku Kepala Urusan tata Usaha di Perhutani Agus Abdulrahman mengatakan " Terkait dari hasil mediasi hari ini belum menemukan penyelesaian di karenakan Tamrin Tanjung yang di anggap oleh Sarkani sebagai pemilik hak tanah garapan itu tidak hadir, jadi menunggu satu Minggu dari hari ini untuk mediasi ulang dan menghadirkan Tamrin Tanjung agar dapat memberikan penjelasan dan permasalahan ini segera di selesaikan", ujarnya.

Tambahnya lagi " dalam hal ini ada salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai tidak mengakui ini adalah kawasan hutan, sehingga dalam hal ini Perhutani tidak dapat mengambil alih dalam keputusan, dan lahan garapan yang di permasalahkan sekarang adalah SK_ IPHPS yang mengeluarkan dari Kementrian melalui Program Jokowi, oleh karena itu sarana penyelesaiannya juga harus di Kementerian", jelasnya.

Agus Abdulrahman berharap " Agar segala dari permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik, tanpa ada orang yang di rugikan", harapnya.


Di tempat yang sama saat Awak media mewawancarai AGUS MURIANTO, SH. SE. MM. (MH) CLA. CLI. C.Med, selaku Kuasa hukum Kelompok Petani Pantai Bakti menjelaskan " Bahwa dari tahun 2012 tanah garap 15 Bendel ini sudah di kembalikan ke Utama Karya, dan pada Tahun 2014 di kembalikan menjadi kawasan Perhutani, serta di tahun 2017 melalui Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan pak Jokowi memberikan sertifikat untuk hak garap kepada masyarakat", ujarnya.

Lanjutnya, saat petani ingin menggarap lahan di tahun 2017 mendapat klaim dari Sakarni dengan cara-cara anarkis, sehingga para petani Pantai Bakti tidak dapat melakukan aktifitasnya karena merasa terancam sehingga mereka tidak bisa menggarap lahan itu sampai saat ini", terangnya. 


"Saya hanya ingin membantu para Petani Pantai Bakti, dan ingin menyatukan masyarakat Muaragembong untuk maju dan bukan untuk di adu, dan khususnya untuk pihak_pihak yang merasa keberatan, silahkan saja gugat secara jalur hukum jangan melakukan cara_cara yang anarkis, sehingga tidak ada konflik Horizontal di masyarakat, disini Hukum harus jadi Panglima dan negara harus hadir", harap Agus Murianto.. (Fer/Karin)

Kebutuhan Masker Tinggi Dampak Virus Corona, Wanita Ini Menjual Masker Fiktif, Tipu Korban 11,4 Juta

Posted by: On Februari 18, 2020




TRENGGALEK, Jawa Timur, Cakra Bhayangkara News -  Seorang pelaku penipuan dengan modus penjualan masker melalui media sosial, ditangkap polisi Trenggalek Jawa Timur, Senin (17/02/2020). 

Pelaku melakukan tindak kejahatan penipuan ini, karena banyaknya permintaan masker akibat mewabahnya virus corona di luar Negri.

“Satreskim polres Trenggalek bersama tim reaksi cepat Jalu Crime Squad (JCS), menangkap pelaku penipuan dengan modus jual beli secara online,” terang Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak dalam pers rilis yang digelar di Mapolres Trenggalek.

Satu orang tersangka wanita yang kini ditangkap polisi Trenggalek Jawa Timur, berinisial NL (25) sebagai warga kabupaten Tulungagung Jawa Timur.  Pelaku memanfaatkan meningkatnya kebutuhan masker dampak virus corona, untuk mencari keuntungan. 

Melalui media sosial facebook, pelaku berinisial NL mengaku menjual masker dengan jumlah yang cukup banyak. 

Belakangan diketahui, pelaku sama sekali tidak memiliki masker seperti yang ditawarkannya.

“Pelaku memanfaatkan situasi, banyaknya permintaan masker akibat dampak virus corona di yang terjadi diluar Negeri,” ujar Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn 


Pengungkapan kasus ini berawal, atas laporan korban yang dirugikan oleh pelaku mencapai sekitar Rp. 11 Juta lebih.  

Awalnya,  ketika korban mengetahui salah satu akun dimedia sosial facebook , menawarkan masker,dan tertarik membeli. 

Dalam akun pelaku, tertera foto aneka masker berbagai merek dan jenis, harga, serta nomor telepon pelaku yang bisa dihubungi. 

Dalam keterangan dimedia sosial juga tertera, mampu menyediakan masker dalam jumlah banyak.

“Korban merasa tertarik dengan masker yang ditawarkan pelaku, ditambah iming-iming gratis 1 box setiap pembelian per 20 box,” ujar AKBP Jean Calvijn Simanjuntak.

Kemudian komunikasi antara korban dan pelaku berlanjut ke aplikasi percakapan telepon genggam, hingga akhirnya korban memesan masker sebanyak 400 kotak.  

Disepakati, harga total yang dipesan oleh korban sebesar Rp. 24 Juta.  Dalam satu kotak berisi sekitar 50 lembar masker.

Untuk kesepakatan awal, korban diminta transfer uang muka sebagai tanda jadi ke nomor rekening pribadi atas nama pelaku, dan korban menyanggupi transfer sebesar Rp. 11 Juta  lebih.

“Sebelum barang dikirim, pelaku meminta korban agar transfer separuh dari harga total, sebagai pengikat tanda jadi sebesar Rp. 11,4 Juta,”ujar AKBP Jean Calvijn.

Setelah barang berupa masker yang dipesan oleh korban tidak kunjung tiba sesuai jadwal yang diperkirakan, korban berupaya menguhubungi pelaku melalui telepon genggam juga media sosial. Namun, pelaku tidak merespon, justru semua akses komunikasi korban diblokir oleh pelaku. Hingga akhirnya, korban melaporkan kejadian ini ke polisi.

“Barang tidak kunjung datang dalam kurun waktu lebih dari yang diperkirakan, korban mencoba menghubungi pelaku melalui pesan pribadi media sosial facebook, dan juga aplikasi percakapan telepon genggam.

 Namun pelaku memblokir semua akses percakapan dengan korban,”ujar AKBP Jean Calvijn.
Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku baru pertama kali ini melakukan tindak kejahatan penipuan jual beli secara on line tersebut.  Pelaku sengaja memanfaatkan situasi dampak virus corona di luar negri, karena kebutuhan masker meningkat tajam.  Rencananya, korban akan mengirim masker yang dipesan kepada pelaku, ke luar negeri yang banyak membutuhkan masker seperti Hongkong, Taiwan, serta Singapura.

“Rencananya masker yang dibeli korban akan dikirim keluar Negeri,karena kebutuhan masker meningkat,”terang AKBP Jean Calvijn.


Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sejumlah barang milik pelaku yang dibeli dari hasil kejahatan, serta sejumlah  uang tunai hasil transaksi sebanyak sekitar RP. 8 Juta lebih.  

Polisi juga menyita sejumlah tangkapan layar percakapan antara korban dan pelaku yang berisi transaksi jual beli, serta bukti transfer. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman paling lama 6 Tahun penjara.(Red/Monty)