4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Pdt.Andrew : Judi Togel di Bitung so "Nintau Tako"

Posted by: On Desember 10, 2019



Bitung, Sulut, Cakra Bhayangkara News -Salah satu pemuka agama Pdt. Andrew Fransisco Gontha di Gereja GMIM Efrata 1 Kota Bitung sangat menyayangkan peredaran Judi Togel di kota Bitung yang sudah semakin merajalela.

Pada hari Rabu 11 December 2019 Saat di wawancara oleh awak media CBN bertempat di warung kopi kota Bitung Menurut Andrew,
"Satu dari sekian penyakit masyarakat yang sampai sekarang seakan sulit untuk disembuhkan adalah judi tetapi bukan berarti tidak dapat disembuhkan, dan hal ini perlu perhatian yang komprehensif dari seluruh element baik dari tokoh masyarakat, Tokoh agama, Lsm, Instansi pemerintah dan lebih khususnya dari institusi POLRI" Ujarnya. 

Lanjut Andrew, Fenomena yang marak sampai saat ini di Kota Bitung adalah peredaran judi togel, yang terus bertumbuh seperti jamur di musim hujan bahkan terkesan "so nintau tako" karena hampir disetiap sudut kota ada yang namanya "agen togel" atau juga di sebut dengan pengecer yang sampai mengalahkan sebaran agen gas elpiji untuk masyarakat"ucapnya.

Dan Istilah "so nintau tako" ini apa karena peran dari tokoh-tokoh tersebut sudah tidak lagi maksimal atau apakah penegakan hukum yang terkesan pembiaran?

Untuk itu marilah "Para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk kita bersama sama mencegah dengan melakukan pendekatan persuasif agar supaya masyarakat bisa sadar akan dampak dari judi Togel",ujar andrew. 

Begitu juga dengan aparat penegak hukum yang harus memberikan efek jerah kepada Bandar maupun pengecer togel sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Kita."tuturnya.

Masalah ini Kita harus Refleksi bersama sebagai warga kota Bitung, sebelum hukum Tuhan yang di berlakukan.Tutup Andre. (Agusfriandy) 

Begini Tanggapan Kepala Desa Sumberjaya Terkait  Pembangunan Saluran Jalan Buwek - Tambun SKU Yang Di Duga Fiktif

Posted by: On Desember 10, 2019



Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Cakra Bhayangkara News - Berdasarkan pemberitaan yang sudah ada terkait proyek saluran irigasi yang di duga fiktif juga tidak sesuai gambar dan RAB yang berlokasi di Kampung Buwek, SKU, tambun selatan - Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya pihak dinas PUPR Kabupaten Bekasi melalui Hendra ketika dikonfirmasi membantah bahwa kegiatan tersebut fiktif dan ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dialihkan.

"Dialihkan ke arah selatan, karena kondisinya masih bagus,"kelit hendra

Namun ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsup titik lokasinya, hendra belum membalas.

Kembali Tim investigasi Asosiasi wartawan propesional Indonesia ( AWPI  ) DPC Bekasi Raya  ke Inspektorat pembantu wilayah III, Drs. H. Rosid Hidayatullah.M.M, didampingi staff Nurdin menyatakan, bahwa mengenai proyek yang sudah dilelang melalui anggaran APBD tidak bisa dikerjakan oleh anggaran APBN, jelasnya. kamis (05/12/2019) 


Tim Asosiasi wartawan propesional Indonesia ( AWPI ) kembali melakukan konfirmasi lanjutan kepada kepala Desa sumber jaya. Matam, mengatakan, dirinya mengakui terkait Pengerjaan proyek saluran irigasi yang berlokasi di kampung.Buwek, SKU-Tambun, kalau paket 1 dikerjakan dengan anggaran Desa, terangnya.

" Memang benar proyek saluran irigasi jalan kampung Buwek jaya Rt 001 Rw 002  dengan nama kegiatan  saluran depan Bp lurah, volume 150, sumber dana APBN 2019 dengan jumlah anggaran  Rp 85.818.000 memang benar dikerjakan kemarin dengan sumber dana anggaran Dana Desa (APBN) tahap ke-2 tahun 2019.
Dan kami sudah laporkan ke Inspektorat berikut LPJ nya, untuk hasil pemeriksaan kami masih menunggu dari inspektorat.

"terkait informasi proyek saluran Irigasi tersebut sebelumnya harus dikerjakan dinas PUPR Kabupaten Bekasi dengan anggaran APBD 2018  pihak Desa tidak mengetahui," ulasnya.(10/12/2019)

"Kalau memang sudah dianggarkan pakai APBD saya pasti tidak kerjakan pakai APBN bang," jelasnya .

Ditambahnya, Pengerjaan saluran irigasi tersebut yang dikerjakan kemarin yang  menggunakan anggaran dana desa juga sempat ada peneguran dari pihak inspektorat dikarenakan semestinya harus dikerjakan oleh dinas PUPR Kabupaten Bekasi. "Jika benar ada informasi terkait proyek saluran irigasi tersebut bisa di duga fiktif," jelas, kepala desa Sumber jaya, Matam.

Saat meminta tanggapan dari Salah satu anggota pengurus organisasi Ikatan Pemuda Indonesia (IPI),  Eko Menanggapi terkait Pengerjaan proyek di kampung.Buwek,  SKU diduga kuat fiktif  yang dikerjakan dengan paket 1, 2 dan 3 karena kalau dilihat dari spesifikasi di paket 1 yang harus nya dikerjakan dengan anggaran APBD 2018 tetapi dikerjakan oleh Desa menggunakan APBN 2019 jelas dapat dikatakan ada dugaan proyek tersebut  fiktif, ucapnya.


" terkait proyek saluran irigasi di kampung Buwek di duga kuat fiktif karena di paket 1 pengerjaan yang seharusnya dari dinas PUPR  Kabupaten Bekasi dikerjakan dengan APBD 2018 tetapi dikerjakan oleh Desa dengan APBN 2019, mengenai permasalahan proyek yang diduga tidak sesuai dengan gambar dan RAB dapat di duga juga ada unsur-unsur kesengajaan dari pihak terkait karena bukan satu proyek saja masih ada beberapa data yang tidak sesuai dengan proyek yang harus dikerjakan, jelas,"Eko.

Lanjutnya, kemungkinan di duga  tidak ada pengawasan dari konsultan maupun pengawasan PUPR, jadi intinya mengenai proyek saluran irigasi Kampung Buwek, SKU dalam paket 1 bisa di duga Kuat ada pelanggaran hukum  dan dugaan  tindak pidana korupsi  yang sudah direncanakan,   bagaimana mungkin proyek yang harus dikerjakan dengan APBD 2018 malah dikerjakan oleh Desa menggunakan APBN 2019.

Dimana - mana prosedur sebenernya proyek yang  menggunakan Dana APBD pastinya dinas PUPR akan memberikan tembusan ke pihak kecamatan dan desa agar mengetahui proyek yang akan dikerjakan oleh dinas PUPR, selanjutnya akan  di adakan musrembang atas tembusan tersebut, sangat miris sekali kalau ada  tanggapan dari pihak Desa tidak mengetahui kegiatan proyek saluran irigasi paket 1 Tersebut, untuk hal ini kami akan terus  mengawal sampai pemerintah pusat,ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai sosial kontrol dan akan menindaklanjuti dan melaporkan Dinas terkait dengan proyek saluran irigasi yang berlokasi di kampung Buwek SKU kepada kejaksaan," tutupnya.(tim)

Ungkap Alamat Fiktif Perusahan Pemenang Tender Proyek Pemerintah, Pimpinan Media Online Dipanggil Polisi Atas Laporan Oknum Pengusaha Yang Meradang

Posted by: On Desember 08, 2019



BOGOR, Jawa Barat, Cakra Bhayangkara News - Pemberitaan tajam yang ditayangkan oleh redaksi media Kupasmerdeka.com terkait tender proyek milik pemerintah kota bogor yang diduga dimenangkan oleh pengusaha beralamat kantor fiktif berbuntut panjang, pasalnya pihak pengusaha yang tidak terima dengan pemberitaan tersebut membuat Laporan Polisi yang ditujukan kepada Dodi Kurniawan dan Hero Akbar masing-masing sebagai Wakil Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Redaksi media Kupasmerdeka.com.

Atas laporan tersebut, dua orang pimpinan di redaksi kupasmerdeka.com mendapat panggilan dari Kepolisian Resort Kota Bogor pada Senin 9 Desember 2019 berdasarkan surat kepolisian bernomor: B/2807/XI/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 25 November 2019 dan B/3004/XII/RES.2.5/2019/Sat.Reskrim tertanggal 5 Desember 2019.


Meski dianggap aneh dan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, kedua terlapor telah menyatakan siap hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Menurut terlapor, seharusnya pihak pelapor melakukan klarifikasi dengan mengajukan hak jawab sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang pers dan pihak media sudah pasti akan memberikan hak jawab tersebut.

"Sejak awal media kami sudah komitmen untuk menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, semua didasarkan atas data dan fakta yang kami miliki didukung nara sumber yang kompeten dibidangnya. Jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan kami, silahkan gunakan hak jawab untuk mengklarifikasi, kami pasti dengan senang hati menayangkan klarifikasi tersebut dalam bentuk pemberitaan agar seimbang, ini demi mewujudkan amanat UUD 1945 dalam hal turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa," ungkap Hero Akbar/Moses Pimpinan Redaksi Media Kupas Merdeka (7/12).

"Ini harus dipahami semua pihak kalau dalam dunia pers ada lex spesialis, tidak bisa wartawan serta merta langsung dilaporkan ke kepolisian akibat berita yang ditulisnya, dan pihak kepolisian juga semestinya memberi arahan terlebih dahulu kepada pelapor soal ini jangan asal terima laporan saja karena bisa menurunkan citra kepolisian yang sedang dibangun selama ini," lanjut Moses.

Reaksi atas pemanggilan pihak kepolisian kepada pimpinan media tersebut juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kota Depok yang menyesalkan tindakan pelaporan oleh oknum pengusaha yang seolah diamini oleh pihak kepolisian tersebut.

"Saya kira yang buat laporan ini tidak paham mekanisme yang berlaku, dan semestinya pihak kepolisian juga memberi arahan yang edukatif terkait keberatan si pelapor, tim redaksi itu bukan orang bodoh yang asal menayangkan berita tanpa data dan bukti yang kuat, karena mereka pastinya sudah paham akan konsekuensi yang dihadapinya bila sembarang membuat berita," ujar Sudrajat, Ketua DPC PWRI Kota Depok (7/12).

"Si pelapor mestinya tidak perlu panik atas pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya, UU Pers sudah mengatur mekanismenya bila terjadi sengketa dalam pemberitaan. Silahkan minta hak jawab kepada penanggung jawab media tersebut dengan memberikan klarifikasi yang sedetil-detilnya agar juga ditayangkan dalam pemberitaan. Ini semua sudah diatur agar semua pihak tidak merasa dirugikan, jangan mentang-mentang pengusaha dan punya uang lalu cari dukungan ke pihak lain, dan saya harap pihak kepolisian bersikap netral dalam hal ini," tegas Sudrajat.

"Besok Kami akan hadir ke Polresta Bogor bergabung bersama teman-teman wartawan lainnya untuk memberikan dukungan moril kepada rekan-rekan Kami yang dipanggil pihak kepolisian, ini dalam rangka menegaskan bahwa tugas sebagai wartawan itu sangat mulia namun tidak mudah dan gampang karena dalam menjalani fungsinya tersebut selalu dibayangi resiko dari yang terkecil hingga terberat," pungkasnya.(Tim/red) 

Terdakwa Ir. Faaz Penghina Wartawan Dituntut 5 Bulan Penjara.

Posted by: On Desember 06, 2019



Yogyakarta, Cakra Bhayangkara News - Tuntutan atas pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilontarkan terdakwa Ir. Faaz, hanya 5 bulan penjara. Pembacaan tuntutan itu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Retna Wulaningsih SH MH pada sidang lanjutan dengan majelis hakim yang diketuai oleh Ida Ratnawati SH MH dengan anggota Bandung Suhermoyo SH MHum dan Suparman SH MH serta Panitera Pengganti Ratna Dewanti SH di Pengadilan Negeri Yogyakarta (05/12/2019).

Terdakwa Faaz dituduh melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga menjabat sebagai Wapemred Media Online Info Breaking News.

Dalam tuntutan jaksa, terdakwa Faaz dituding bersalah karena menulis kata “Kutu Kupret’ yang ditujukan kepada korban di kolom komentar pada akun facebook milik korban Soegiharto Santoso dan Group Apkomindo.


Sejumlah saksi yang dihadirkan antara lain, Felix Lukas Lukmana, Sugiyatmo, Ir. Muzakkir, Michael Sunggiardi, Rudi D Muliadi, dan saksi ahli bahasa Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina serta saksi ahli ITE Josua Marojahan Sinambela, maupun saksi ahli pidana DR. Mudzakkir, Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej dan Prof. DR. Marcus Priyo Gunarto. Para saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengerti tentang komentar yang dilampiaskan terdakwa Faaz pada kolom komentar akun facebook milik korban adalah ditujukan kepada saksi korban Hoky. Karena komentar tersebut merupakan respon balasan atas postingan tulisan dari saksi korban Hoky.

Sedangkan Saksi yang meringankan terdakwa, Henkyanto Tjokroadhiguno, dinilai banyak menerangkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perkara.

Kembali ke keterangan Saksi ahli, menyatakan kata-kata yang ditulis oleh terdakwa Faaz tersebut sangat jelas merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasalnya, saksi Hoky disamakan dengan kutu kupret yang dapat diartikan kutu adalah hewan dan kupret atau kampret juga berarti hewan.

Saksi korban Hoky mengaku diserang kehormatannya, dijelek-jelekkan, dan direndahkan martabatnya dengan berbagai tudingan antara lain, destruktif, actor intelektual pemecah belah tali silaturahmi, zolim, aktor JAHAT, mengaku-aku Ketum APKOMINDO.

Padahal menurut fakta yang sebenarnya, saksi korban Hoky adalah benar Ketum APKOMINDO untuk masa kepemimpinan 2015-2018, yang kemudian diperpanjang sampai tahun 2019. Dan pada tanggal 25 September 2019 dalam Munas APKOMINDO terpilih kembali menjadi Ketum APKOMINDO untuk masa jabatan 2019-2023.

Bahwa Saksi Hoky juga telah mempunyai SK Menkumham yaitu AHU 156.AH.01.07 tahun 2012, kemudian setelah menang gugatan di PTUN dan di PTTUN serta di MA, maka pada tanggal 7 September 2017 memperoleh SK Menkumham nomer AHU 00478.AH.01.08.tahun 2017 dan selanjutnya untuk Ketum Apkomindo periode 2019-2023 telah memperoleh SK Menkumham Nomor AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli ITE Josua Marojahan Sinambela, ketiga akun facebook Soegiharto Santoso, akun Faaz Ismail maupun akun grup APKOMINDO, adalah bersifat public/terbuka, sehingga siapapun bisa membuka, mengakses, bisa join didalamnya.

Bahwa dalam grup APKOMINDO terlihat anggotanya lebih dari 1.000 orang dan dapat mengakses selain anggota, juga bisa kalangan umum, termasuk hakim, jaksa dan siapapun sepanjang ada koneksi internet bisa mengaksesnya, membuka atau melihatnya.

Sementara berdasarkan pendapat ahli bahasa Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.H bahwa secara linguistik komentar terdakwa dalam facebook dengan sebutan kutu kupret adalah bermakna binatang yang menghisap darah hewan/ manusia. Kata Kutu Kupret merupakan kata dari bahasa jawa yang merupakan plesetan dari kata kampret.

Kata kutu kupret mempunyai makna negatif yang bersifat makian, pisuhan dan ketika dilontarkan ke nama orang maka menjadikan makna negatif. Saksi ahli juga menegaskan, dalam tulisan yang diposting oleh terdakwa itu, maka konteksnya adalah serius dan bukan guyonan.

Pendapat ahli a de charge Prof DR. Marcus Priyo Gunarto dalam keteranganya juga mengakui bahwa tulisan terdakwa yang mengatakan kutu kupret jelas adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahkan ahli sendiri mengatakan kalau itu ditujukan kepadanya maka pasti akan dilaporkannya, karena ahli juga tidak terbiasa menggunakan kata-kata kasar.

Berdasarkan keterangan para saksi di atas, JPU menyatakan terdakwa FAAZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan dan menjatuhkan tuntutan pidana kepada terdakwa Ir. FAAZ dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Sementara itu, Hoky selaku saksi korban mengaku memberi apresiasi kepada JPU yang mampu menjerat terdakwa.

“Saya sebelumnya sudah pernah mengalami kriminalisasi oleh kelompok Terdakwa. Saya waktu itu langsung ditahan dan dituntut penjara selama 6 tahun, meski tidak terbukti bersalah. Mirisnya lagi, saya juga dituntut denda Rp 4 Miliar,” ungkap Hoky via call, Sabtu, (7/12/2019).

Hoky menambahkan, hingga kini Faaz belum juga ditahan sebagaimana dirinya yang pernah ditahan selama 43 hari secara sewenang-wenang atas laporan kelompok Ir. Faaz.

“Saya berharap pada putusan sidang nanti dia (Faaz) bisa dinyatakan bersalah dan ditahan. Mohon dikawal ya,” harapnya.

Masih kata Hoky, dalam tuntutan JPU, mungkin lupa tentang hal-hal yang memberatkan terdakwa. “Terdakwa telah memberikan keterangan palsu. Yakni dikatakan ia (Faaz), kata kutu kupret hanya ditulis terdakwa pada akun facebook milik grup Apkomindo. Padahal faktanya komentar terdakwa tersebut masih bisa diakses di akun facebook saya,” bebernya.

Hoky yang juga sempat menjadi Ketua Panitia Kongres Pres Indonesia 2019 mengharapkan bantuan rekan-rekan sesama media, untuk dapat membantu mengawal serta mempublikasi proses sidang penghinaan dan pencemaran nama yang dialaminya ini. Dimana saat ini sedang dalam proses sidang setiap hari Kamis di Pengadilan Negeri Yogyakarta.(red) 

Inspektorat Pembantu Wilayah III Kabupaten Bekasi Angkat Bicara Terkait Pemberitaan Dugaan Proyek Fiktif Dan Tidak Sesuai RAB

Posted by: On Desember 05, 2019



Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Cakra Bhayangkara News --  Berkelanjutan dari pemberitaan terkait dugaan proyek fiktif juga tidak sesuai gambar dan RAB di kampung Buwek SKU, tambun selatan.


Tim Investigasi Asosiasi wartawan propesional Indonesia ( AWPI ) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya melakukan konfirmasi ke Inspektorat pembantu Wilayah III Kabupaten Bekasi, kamis (5/12/19) menurutnya, terkait dari hasil pemberitaan tersebut, menyarankan untuk segera membuat laporan secara administratif disertakan data-data hasil temuan dilapangan dan nantinya akan di sampaikan ke pimpinan, terangnya.


" Mengenai adanya dugaan kasus proyek tersebut bisa di laporkan dengan disertai data -data temuan, nanti kita akan sampaikan ke pimpinan Inspektorat, selanjutnya menunggu perintah pimpinan untuk tindak lanjutnya, kalau mengenai proyek yang sudah dilelang tidak bisa dikerjakan oleh anggaran APBN ", terang,

Setelah dari Inspektorat Tim Investigasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya menyambangi Dinas PUPR kabupaten Bekasi untuk menyurati . 
Untuk mengajukan surat permintaan data dan informasi, yang di atur di dalam Undang undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) No.14 tahun 2008.

Di tempat terpisah, menurut  Ketua Umum LSM-MASTER : Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu .
Arnold kegiatan tersebut wanprestasi karna kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati antara pihak ketiga dengan pihak Dinas PUPR, anehnya kegiatan tersebut berdasarkan LKPJ terealisasi hingga 82,91% jadi di duga kuat ada indikasi korupsi,"tutup nya (Red)

Kinerja Pemkot Depok Sangat Lemah Sebanyak 70% Reklame Di Depok Tanpa Izin

Posted by: On Desember 05, 2019



Depok, Cakra Bhayangkara News- Pemerintah Kota Depok gencar melakukan pendataan dan penertiban perizinan terhadap pemasangan reklame di Kota Depok. Hasilnya, sekitar 70% reklame di Kota Depok tidak berijin. Hal tersebut merupakan kebocoran pajak.


Meski sudah aturan ada agar reklame konvensional yang tidak memiliki Izin di wilayah Kota Depok dirobohkan, namun masih terlihat banyak tiang reklame berdiri di atas lahan asset Pemda yang tidak dirobohkan.

Sebagaimana sudah tertuang dalam berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame.


Seharusnya pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bekerjasama untuk mendata serta menertibkan reklame reklame yang melanggar peraturan.(Tile) 

Pekerjaan Pembangunan Leningan Irigasi Rusak Berat, Diduga Adanya Penyelewengan Anggaran

Posted by: On Desember 05, 2019



Batubara, Sumut, Cakra Bhayangkara News - Adanya temuan tentang pembangunan  leningan irigasi yang rusak berat yang menggunakan anggaran DD tahap 2  dan MCK THN 2019  yang belum di bangun oleh mantan PJ. FAINI Silalahi, S, Pd, mendapat tanggapan dan pertanyaan dari tokoh masyarakat setempat bahkan masyarakat pada umumnya. 

Sehubungan dengan adanya  periksaan yang di langsanakan oleh ketua tim inspektorat di desa pematang CENGKRING kecamatan Medang deras, Kabupaten Batubara, Senin, 05/12-2019, menemukan adanya beberapa fisik bangunan leningan irigasi yang berada di dusun antara dan blok x baru mengalami rusak berat. 

Ketua tim pemeriksa Inspektorat  JUMALI, S.HI dalam pemeriksaan tersebut setelah mendapatkan keadaan pekerjaan yang dianggap tidak sesuai langsung menelepon mantan PJ pematang CENGKRING FAINI Silalahi ,S pd yang saat itu tidak menghadiri kegiatan pemeriksaan tersebut.

Melalui telepon selulernya JUMALI menegaskan kepada FAINI agar segera vmemperbaiki bangunan leningan irigasi dan MCK yang belum di bangun dengan jangka waktu 10 Desember 2019. 

Jika hal ini tidak di langsanakan sesuai waktu yang di tentukan maka temuan ini akan kami serahkan Bpk, Ujar JUMALI.

Menanggapi hal ini, Satya Bakti PJS yang baru menegaskan bahwa hal yang tidak mungkin kalau dirinya yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan yang dirinya tidak tahu. 

" Ya tidak mungkinlah saya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut," Ucap Satya Bakti dengan raut wajah kecewa. 


Satya Bakti sangat kecewa dengan sikap mantan Pjs FAINI Silalahi yang seharusnya bertanggung jawab atas DD tahap 2 tahun 2019. 

Karena menurut Satya lagi bahwa pada saat akan dilakukan penanda tanganan dilakukan dan dihadiri oleh Ketua LPM KHARIL ANWAR RITONGA, dan menyerahkan ya kepada mantan Pjs. FAINI Silalahi, S, Pd. (Rudy NST)