4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Dugaan Pelecehan Sexual Oleh Oknum Humas BPODT JMS, Ormas LMP Desak Kapolres Tobasa Tegakkan Keadilan !

Posted by: On Oktober 19, 2019



Bogor, Cakra Bhayangkara News -- Korban Saudari DN. Boru Manik 34 tahun warga desa Lumban Nabolak Nagatimbul Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Tobasa, datang mengadu ke Sekretariat Laskar Merah Putih (LMP) Tobasa atas kejadian asusila yang menimpa terhadap dirinya, diduga dilakukan oknum Humas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) berinisial JMS.

Kejadian asusila itu diketahui terjadi pada bulan Juli 2019 lalu, korban yang didampingi suaminya datang membawa laporan pengaduan tentang perbuatan asusila atau Pelecehan sexual ke kantor Sekretariat bersama, dan meminta LMP dapat mendampingi perjalanan kasus tersebut.


Merujuk Surat B/855/IX/ 2019/Reskrim, yang dikeluarkan Ketua LMP Harry Manurung, hingga hari ini masih belum ada tindak lanjut perkara dari laporan korban ke pihak Polri maka demi kepastian hukum kami mendesak pihak Kepolisian Polres Tobasa agar tidak masuk angin dalam penegakan supremasi hukum, seyogianya penyidik lebih profesional dan lebih efektif menjalin komunikasi terkait perkembangan LP terhadap korban.

Harry menegaskan, Polisi merupakan benteng harapan bagi para pencari keadilan sebagaimana filsafat Dewi Keadilan “Quid Leges Sine Moribus” (apa artinya Hukum jika tak memiliki Moral) maka aparat tak boleh lunglai menghadapi oknum Humas BPODT JMS, penyidik diharap responsip menangani kasus ini jangan ada yang ditutup-tutupi karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditambahkan Harry, Polisi harus segera menggelar perkara ini secara terang, dan memeriksa tersangka ‘JMS, guna menjaga kredibilitas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), jika terbukti melanggar oknum yang bercokol dalam BPODT harus diberi sangsi tegas bila perlu dicopot, saat diruang PPA TOBASA bersama rekan Media, LSM beserta kasat Reskrim, tegas Harry Manurung.

Ditempat terpisah wartawan mewawancarai salah seorang warga desa Nagatimbul, F Aritonang membenarkan kejadian dan perlakuan oknum JSM tersebut

" bukan baru ini saja kelakuan bejad JMS itu mencoba Melakukan tindakan Asusila atau Pelecehan sek " tandasnya.

" Namun dirinya hanya diam dan tak mampu berbuat apa-apa karena tidak Mungkin yang Miskin Melawan Yang Kaya " sambungnya. red

Akibat Simpan Sabu Seorang Pria Ditangkap Anggota Polsek Samboja

Posted by: On Oktober 11, 2019



Samboja , Kukar, Kaltim, Cakra Bhayangkara News - Seorang pria berinisial IHK,  39 th, Alamat Kel Sanipah Kec.Samboja Kab Kukar yang juga  memiliki alamat sesuai KTP ( Rt 002/007 Kel Citangkil Jec Citangkil Kota Cilegin Prov Banten ) diamankan Polisi karena memiliki Narkotika jenis Sabu. Kamis ( 10/10/19 ) pukul 12.30 Wita.

Setelah dilakukan penggledahan  terhadap terduga terbukti IHK menyimpan nakotika jenis sabu di atas lemari sebanyak  2 ( dua) Poket  plastik kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu ,1(satu) buah Handpone Merk  oppo A5S warna Biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 ( satu ) set Bong, 1 (satu ) buah Korek Gas Merk Tokai warna Kuning dan11 (sebelas) plastik Klip, dengan Berat BB 0,71 Gram.

Kapolsek Samboja Iptu Reza, S.IK membenarkan bahwa
pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 wita di RT. 005 Kel. Sanipah Kec Samboja Kab Kukar berdasarkan informasi dari Masyarakat akan terjadi transaksi Narkoba. 

Petugas langsung melakukan Penyelidikan menuju Tkp,  kemudian Petugas mendapati 2 ( Orang ) sedang berada di dalam Kamar Rumah mengaku Bernama Sdr IKH dan Sdr C adalah orang uang mencurigakan dimaksud maka kemudian dilakukan Pengeledahan ditemukan 2 (dua) Poket diduga Sabu Sabu yang diakui milik Sdr IKH yang ditemukan oleh Petugas di atas lemari Plastik Tersangka berikut Bong dan plastik klif serta korek Api dan Pipet Kaca Selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti di bawa ke Polsek Samboja untuk mempertanggung jawapkan perbuatanya

Terduga  melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1)  UURI No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika. " Pungkas Kapolsek (monti)

Rumah Pelaku Penyerangan dan Penusukan Menko Polhukam Di Geledah Petugas Kepolisian Brebes

Posted by: On Oktober 10, 2019



Brebes, Jawa Tengah, Cakra Bhayangkara News - Pihak Polisi melakukan pemeriksaan rumah keluarga kedua pelaku penyerangan dan penusukan Menko Polhukam, Jenderal TNI Purn. DR. H. Wiranto, SH, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pandeglang, Banten, tepatnya di depan gerbang Alun-alun Menes, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, pukul 11.55 WIB (10/10).

Salah satu pelaku yaitu Fitria Diana (20) asal Kelurahan Sitanggal RT. 007 RW. 002, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperiksa oleh anggota Reskrim Polres Brebes. Tampak rumah orang tua Fitria Diana, Sunarto (49) petani, sedang diperiksa Polisi. Kamis siang (10/10/2019).

Dari keterangan Danramil 16 Larangan Kodim 0713 Brebes, Kapten Infanteri Dipo Suyatno, bahwa FD telah merantau ke Jakarta pada 2015 lalu untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mengontrak di Kampung Sawah, Desa/Kecamatan Menes.

Pada saat lebaran tahun 2016, dirinya pulang kampung masih seperti biasa bergaul dengan kawan-kawannya, namun setahun kemudian, saat lebaran pulang kampung sudah berpakaian cadar/bercadar.

“Sejak bercadar, saat pulang kampung yang bersangkutan sudah menutup diri atau tidak bergaul lagi dengan kawan-kawan seperti biasanya,” ucap melalui pesan whatsapp.

Dijelaskannya lanjut, Bulan September 2019, FD pulang kampung lagi namun membawa pacarnya, Syahril Alamsyah (51) alias Abu Rara, untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya sebagai calon suami.

“Semenjak saudari Fitria Diana dan saudara Syahril Alamsyah datang menemui Pak Sunarto di Sitanggal, Larangan, hingga sekarang belum ada kabar keberadaan mereka. Hingga akhirnya mendapatkan kabar terlibat penusukan terhadap Menkopolhukam,” jelasnya.

Tentunya efek dari kejadian ini, akan menjadi trauma bagi kedua saudara kandungnya dalam pergaulan di lingkungannya, yaitu Kusyanto (28) wiraswasta dan adiknya Jihan Fahira (17) pelajar.

Di tempat terpisah, penggeledahan juga dilakukan kepada keluarga Syahril Alamsyah di Jalan Alfakah VI No. 104, Desa Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.

Diketahui, Wiranto saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit terdekat pasca dilaporkan terkena tusukan pada bagian perut dengan gunting. Sementara Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto, SH, MH, mendapatkan luka di bagian punggung dan terakhir H. Fuad, luka tusuk di bagian dada sebelah kiri.

Kini kedua tersangka diamankan di Polres Pandeglang. Untuk pendalaman informasi masih terus dilakukan, termasuk dari keterangan para keluarga tersangka.(Red) 

Betonisasi CV.BKJ Asal Jadi di Kuta Jaya, Bagaimana Respon Inspektorat ???

Posted by: On Oktober 10, 2019



Kab.Tangerang, Cakra Bhayangkara News -- Proyek CV. Bintang Kurnia Jaya di duga asal jadi dalam pelaksanaan pekerjaan betonisasi di Jalan Akasia 2 Blok A03 Rt 02/012 Kelurahan Kuta Jaya Pasar Kemis-Kabupaten Tangerang, padahal anggaran APBD pemerintah Provinsi Banten sangatlah besar tapi di dalam pelaksanaa pekerjaan betonisasi di nilai kurang efektif.


Ketika team Media Purna Polri (MPP) investigasi ke lokasi terlihat adanya kecurangan di dalam melaksanakan betonisasi karena ditemukan beberapa kejanggalan dalam pekerjaan seperti kurangnya papan bagasting yang banyak tidak terpasang di beberapa sisi agregat tidak terpasang,  pengerasanpun tidak di laksanakan, kurangnya ukuran bagasting terlihat bervariasi dari 10-13cm, Rabu (9/10/2019) sekitar pukul 23.53 Wib.


Tidak ada satu orangpun dilokasi yang angkat bicara di saat memintai keterangan pada waktu yang bersamaan kami pun mendatangi lembaga KPPER ( komunitas Penggerak Pembangunan Ekonomi Rakyat) dilapangan,barulah kami mendapatkan informasi dari lembaga KPPER ( komunitas Penggerak Pembangunan Ekonomi Rakyat).

Burhan Bauk selaku Sekjen lembaga KPPER ( komunitas Penggerak Pembangunan Ekonomi Rakyat) angkat bicara,"Ini semua akibat kurangnya pengawasan dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kelurahan, karena tidak ada terlihat satu orangpun dari Dinas yang pengawasi pekerjaan CV.Bintang Kurnia di lokasi.Adanya dugaan oknum pemborong yang mengambil kesempatan dan kecurangan lebih leluasa untuk melaksanakan korupsi".

Lanjutnya, seharusnya Proyek ini dilakukan dengan berkualitas sehingga mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat dinikmati masyarakat. Malahan ini terlihat dari mata saya proyek ini dikerjakan asal jadi, karena ditemukan papan bagisting sudah banyak yang rapuh dan rusak yang seharusnya dua kali pakai dan agregat tidak ada untuk pengerasanpun tidak ada sama sekali.

Pinta saya dan juga masyarakat, sekiranya pemerintah kabupaten Tangerang bersama jajaran dapat segera tinjau kelokasi, terutama kepada Inspektorat untuk cek pekerjaan betonisasi yang di lakukan oleh CV. Bintang Kurnia.


Setelah itu tim investigasi MPP menyelusuri untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, terlihat papan proyek yang terbentang di pagar rumah warga di situ kita lihat anggaran yang di terapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten 
1.pegawaian dan pembangunan perumahan 
2.lokasi kelurahan kuta jaya kecamatan pasar kemis kabupaten tangerang 
3.sumber dana APBD P provinsi banten TA 2019 
4. Nomer kontrak 600/spk 180/PDPP/BRMN/D PERKIM/2019
5.nilai konterak .189.990.000(seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah ).(Aan Koswara)

FPII Setwil Babel Gelar Unjuk Rasa, Karena Kesamaan Prinsip Dan Solidaritas Sesama Insan Pers

Posted by: On Oktober 01, 2019



PANGKALPiNANG, Cakra Bhayangkara News - Untuk kesamaan prinsip dan Solidaritas  sesama insan Pers.

Forum Pers independent Indonesia ( FPII) Provinsi kepulauan Bangka Belitung(Babel), Menggellar, Aksi Damai bersama puluhan jurnalis Bangka Belitung.yang tergabung dalam berbagai macam organisasi wartawan. 


Aksi damai yang digelar di Titik O.KM Alun - Alun Lapangan Merdeka.kota Pangkalpinang Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel) Senin (30/9/2019) Jam 10:00 wib, hingga berahir 11.30 Wib.
Dalam aksi demo puluhan wartawan meminta,medesak  agar Kapolri menindak tegas oknum anggota kepolisian yang telah melakukan  tindakan kekerasan  terhadap kawan - kawan wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan dalam aksi demo mahasiswa  menolak RKUH ada tanggal 24-25- september 2019 kemarin.  

Sementra itu,Purwanto ketua Setwil FPII Babel Meminta kepada Pihak Kepolisian sesegera mungkin Mengusut tuntas  oknum kepolisan yang telah melakukan kekerasan terhadap Wartawan pada saat melakukan peliputan  aksi damai adik -adik  Mahasiswa pekan kemarin di Jakarta dan Sulawesi serta provinsi yang lain

,"kami  bersama rekan- rekan  Wartawan berkerja sesuai dengan kode etik Jurnalistik (KEJ)dan profesi wartawan itu dilindunggi oleh UU Pers No 40 tahun 1999."Jadi diharapkan kepada  pihak kepolisian khususnya Polda Babel serta pemerintah Daerah,jangan sampai di Babel ini ada oknum -oknum yang melakukan kekerasan terhadap wartawan ,Himbau Bang Pur dalam orasinya ,dengan dikawal pihak dari kepolsian dan satpol PP Kota Pangkalpinang 


Sementara itu Kapolda Babel 
Bridjen  (Pol) Istono, Menjamin dan akan menindak tegas kalau ada anggotanya yang melakukan kekerasan terhadapat kawan - kawan wartawan tegasnya.

Kapolda Babel juga, Berjanji akan tetap bersernergi dengan para  kuli tinta yang ada di Babel,dan Bila ada anggotanya yang melakukan kekerasan teradap wartawan atau yang lainya bisa  langsung lapor ke dirinya ujar jenderal Bintang satu ini.

Sementara diakhir ,orasi  Ketua PWI Babel, Partur Rahman,yang turut serta aksi Membacakan 5 peryataan sikap ."(Red) 

Sumber : Setwil FPII Babel,untuk segera di VIRALKAN,

Masa Aksi di Gedung DPR/MPR RI Lempari Petugas dengan Petasan, Batu hingga Kayu

Posted by: On September 30, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -  Masa aksi damai di depan gedung DPR/MPR RI berujung anarki. Pengunjuk Rasa menerobos pembatas Jalan serta melempari petugas keamanan dengan Petasan, Batu dan Kayu di Jalan Gatot Subroto, Senin (30/09/2019) pukul 17.50 WIB.

Polisi kemudian berupaya menghalangi massa dengan membuat barikade di Jalan tol. Arus lalu lintas di Jalan tol ditutup total, baik ke arah Semanggi maupun ke arah Tomang.

Pantauan dilapangan, bahwa kericuhan itu di mulai saat pihak kepolisian mengingatkan massa agar membubarkan diri sebelum matahari tenggelam.

"Sebelum matahari tenggelam kami minta adik-adik pulang. Massa harap bubar orang tua kalian menunggu di rumah," kata polisi melalui pengeras suara.


Saat polisi mengeluarkan peringatan itu, massa kemudian melempari petugas dengan petasan. Tak hanya petasan, mereka juga melempari aparat dengan batu, dan kayu. Polisi kemudian membalas petasan itu dengan tembakan gas air mata. Massa yang berada di jalan tol kocar-kacir ke arah Semanggi.

"Adik adik sekalian sudah cukup sudah melakukan pelemparan. Orang tua mu menunggu di rumah. Tidak ada gunanya," ujar Polisi.

Terkait dengan kericuhan itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menutup Stasiun Palmerah, buntut aksi demo di sekitar gedung DPR RI yang berujung rusuh, Senin (30/09/2019).

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan rekayasa pola operasi KRL untuk lintas Tanah Abang-Serpong/Parung Panjang/Maja/Rangkas Bitung PP telah diberlakukan. (red/CNNIndonesia.com)

AR. Effendy & Partners : " Warga Meminta Kepada Walikota Jakarta Timur Untuk Dapat Menindak Lanjuti Hasil Rapat Bersama Warga'"

Posted by: On September 30, 2019



JAKARTA, Cakrabhayangkara News - Kurang lebih 60 yang
Tinggal di Jalan SPG VII RT 013 RW 09 Kecamatan Cipayung diduga terancam Didiskriminasi karena sering merasa ketakutan oleh beberapa tindakan yang dilakukan oknum tertentu terhadap tanah tempat tinggal mereka. 

Salah satu tindakan para oknum tersebut seperti mengirimkan para preman ke lokasi pemukiman warga dengan maksud untuk menvintimidasi warga. 

Untuk itu bersama Kuasa Hukum AR. Efendi& Partners, Warga Lubang Buaya rt. 013/09 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur menuntut atas hak tanah yang telah di belinya, bahkan saat ini warga menolak untuk dilakukan pengukuran oleh aparat keamanan dari Reskrim Polres Jakarta Timur. 

Dalam aksinya warga menolak dengan keras akan tindakan pengukuran yang dilakukan tersebut, dengan mengunakan spanduk yang bertuliskan kata-kata penolakan, warga berbondong-bondong mendatangi kantor Lurah Lubang Buaya setelah diminta oleh pihak Polres untuk melakukan meditasi. 

Kuasa hukum dari Pihak yang yang mengakui atas tanah tersebut bersama dengan BPN dan pihak kepolisian akan melakukan pengukuran ulang di lokasi tanah tersebut di tolak oleh warga dengan 
melakukan aksi damai membentangkan poster di depan lokasi tanah tersebut dan dilanjutkan ke depan kantor kelurahan Lubang Buaya. Senin (30/09)


Terjadi bersitegang antara warga beserta kuasa hukumnya dengan aparat kepolisian dan BPN yang akan mengukur ulang tanah tersebut, pada akhirnya di lakukan mediasi di kantor kelurahan Lubang buaya.

Kurang lebih 1 jam mediasi antara warga beserta kuasa hukum dan kuasa hukum yang mengaku pemilik lahan beserta aparat kepolisian, dan BPN serta lurah Lubang Buaya yang pada akhirnya kedua para pihak yang bersengketa pada hari Jumat Tanggal 04 September 2019 hadir di Polres Jakarta Timur dengan membawa bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang sah tersebut.


Dalam Konferensi pers yang dilakukan oleh AR. Effendy SH, selaku Kuasa hukum warga Menjelaskan pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 warga akan memenuhi undangan Polres Jaktim, untuk memenuhi undangan klariflkasi atas Iaporan dari pelapor untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah oleh warga. 


Menurut AR Efendi Warga yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut mempunyai tuntutan sebagai berikut 

1. Stop dan Hentikan kriminalisasi terhadap warga.
2. Warga menolak dengan tegas adanya pengukuran tanah Yang akan Dilakukan pihak lawan dibantu oleh BPN Dan pihak kepolisian , jika tidak puas silahkan mengajukan gugatan ke pengadilan Karena warga taat Hukum Dan Siap mengikuti prosedur Hukum Yang sesuai dengan UU
3. kepada oknum aparat kepolisian terkait untuk tidak mengintimidasi warga Sehingga membuat warga sebenarnya jusrtru sebagai korban Dan harus Di lindungi menjadi ketakutan dan resah
4. Mohon pihak kepolisian untuk dapat menindak lanjuti Dan segala memproses laporan warga tentang tindak premanisme 3 truk yang datang kepada warga dan pencurian hp Dan dompet yang pernah di laporkan Yang sampai saat ini belum pernah di tindak lanjuti pihak kepolisian
5. Warga Sudah mempersiapkan dokumen finalisasi menuju PK
6. Adanya dugaan tindakan kriminal (memberi keterangan Palsu) Yang dilakukan oleh sekretaris Kelurahan
7. Mohon kepada wali kota jakarta timur menindak lanjuti permohonan warga untuk mendapatkan perlindungan Hukum setelah rapat bersama Di kantor wali kota 
8. Di harapkan Bapak gubernur DKI jakarta bisa ikut andil memperhatikan dan turut melakukan pengawasan terhadap perkara kriminalisasi terhadap warga di lubang buaya
9. Pada Jumat tanggal 04 September 2019 warga akan memenuhi undangan Polres jaktim untuk memenuhi undangan klarifikasi atas laporan dari pelapor untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah oleh warga 
10 . Akan melaporkan pihak2 kepada pihak berwajib , yang telah di duga melakukan tindak pidana terkait dalam kasus kepemilikan tanah warga Untuk warga mendapatkan kembali hak nya Dan mendapatkan keadilan. Tegas AR. Effendy (kuasa Hukum warga). (Romi)


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Diminta Selesaikan Sengketa Tanah Warga Rt. 013/09 Lobang Buaya

Posted by: On September 30, 2019



JAKARTA, Cakrabhayangkara News - Warga Lubang Buaya rt. 013/09 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur menuntut atas hak tanah yang telah di belinya, 
Kurang lebih 60 Kepala Keluarga yang
Tinggal di Jalan SPG VII RT 013 RW 09 Kecamatan Cipayung diduga terancam Didiskriminasi karena sering merasa ketakutan oleh beberapa tindakan yang dilakukan oknum tertentu terhadap tanah tempat tinggal mereka. 


Kuasa hukum dari Pihak yang yang mengakui atas tanah tersebut bersama dengan BPN dan pihak kepolisian akan melakukan pengukuran ulang di lokasi tanah tersebut di tolak oleh warga dengan 
melakukan aksi damai membentangkan poster di depan lokasi tanah tersebut dan dilanjutkan ke depan kantor kelurahan Lubang Buaya. Senin (30/09)

Terjadi bersitegang antara warga beserta kuasa hukumnya dengan aparat kepolisian dan BPN yang akan mengukur ulang tanah tersebut, pada akhirnya di lakukan mediasi di kantor kelurahan Lubang buaya.

Kurang lebih 1 jam mediasi antara warga beserta kuasa hukum dan kuasa hukum yang mengaku pemilik lahan beserta aparat kepolisian, dan BPN serta lurah Lubang Buaya yang pada akhirnya kedua para pihak yang bersengketa pada hari Jumat Tanggal 04 September 2019 hadir di Polres Jakarta Timur dengan membawa bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang sah tersebut.


AR. Effendy SH, selaku Kuasa hukum warga Menjelaskan pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 warga akan memenuhi undangan Polres Jaktim, untuk memenuhi undangan klariflkasi atas Iaporan dari pelapor untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah oleh warga. 


Tapi perlu di jadi perhatian kalau warga mempunyai tuntutan diantarnya
1. Stop dan Hentikan kriminalisasi terhadap warga.
2. Warga menolak dengan tegas adanya pengukuran tanah Yang akan Dilakukan pihak lawan dibantu oleh BPN Dan pihak kepolisian , jika tidak puas silahkan mengajukan gugatan ke pengadilan Karena warga taat Hukum Dan Siap mengikuti prosedur Hukum Yang sesuai dengan UU
3. kepada oknum aparat kepolisian terkait untuk tidak mengintimidasi warga Sehingga membuat warga sebenarnya jusrtru sebagai korban Dan harus Di lindungi menjadi ketakutan dan resah
4. Mohon pihak kepolisian untuk dapat menindak lanjuti Dan segala memproses laporan warga tentang tindak premanisme 3 truk yang datang kepada warga dan pencurian hp Dan dompet yang pernah di laporkan Yang sampai saat ini belum pernah di tindak lanjuti pihak kepolisian
5. Warga Sudah mempersiapkan dokumen finalisasi menuju PK
6. Adanya dugaan tindakan kriminal (memberi keterangan Palsu) Yang dilakukan oleh sekretaris Kelurahan
7. Mohon kepada wali kota jakarta timur menindak lanjuti permohonan warga untuk mendapatkan perlindungan Hukum setelah rapat bersama Di kantor wali kota 
8. Di harapkan Bapak gubernur DKI jakarta bisa ikut andil memperhatikan dan turut melakukan pengawasan terhadap perkara kriminalisasi terhadap warga di lubang buaya
9. Pada Jumat tanggal 04 September 2019 warga akan memenuhi undangan Polres jaktim untuk memenuhi undangan klarifikasi atas laporan dari pelapor untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah oleh warga 
10 . Akan melaporkan pihak2 kepada pihak berwajib , yang telah di duga melakukan tindak pidana terkait dalam kasus kepemilikan tanah warga
Untuk warga mendapatkan kembali hak nya Dan mendapatkan keadilan. Tegas AR. Effendy (kuasa Hukum warga). (Red)

Ketua FPII Sulteng, Irfan Denny Pontoh Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan TVRI

Posted by: On September 25, 2019



Palu, Cakra Bhayangkara News --Aksi Demonstrasi Mahasiswa Palu Sulawesi Tengah, rabu siang (25/9) diwarnai tindakan kekerasan terhadap   wartawan TVRI  Sulteng Rian Suparman oleh oknum aparat kepolisian setempat. 
Terkait itu, Ketua Setwil Forum Pers Independent Indonesia (FPII)  Sulawesi Tengah Irfan Denny Pontoh mengecam keras atas adanya prilaku kekerasan terhadap wsrtawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. 

Menurut Irfan, siapa saja yang melakukan kekerasan dan atau menghalang-halangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman selama 2 tahun penjara dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

"Dalam ketentuan pidana pasal 18 UU Pers, tersurat bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan  3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah, begitulah ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers," ucap irfan saat ditemui dikediamannya di Palu,Rabu malam (25/9).

Irfan menjelaskan,  dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
"oleh karena itu, dengan adanya kasus perampasan dan penghapusan rekamann video milik wartawan TVRi tersebut maka FPII akan mengambil sikap untuk.mengirimkan nota protes kepada pimpinan Polri di daerah itu. 
"Prinsipnya peristiwa perampasan peralatan liputan, dan penghapusan rekaman video milik wartawan  merupakan tindakan kekerasan terhadap pers yang sifatnya serius dan melanggar ketentuan UU Pers, karenanya ataa peristiwa tersebut,  kami akan mengirimkan nota protes dan meminta pelakunya untuk ditindak, " tegas Irfan. 
Dirinya berharap, agar kasus tersebut menjadi pelajaran buat pihak yang lain ketika berhadapan dengan media dan wartawan yang sedang melakukan peliputan,  untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif yang rentan terhadap pelanggaran ketentuan UU Pers.(Red) 

Running Text Milik Pemerintah Hilang, Diduga Oknum Pemkot Depok Gelapkan Aset BMD

Posted by: On September 24, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News- Pada tahun 2011 Pemkot Depok telah melaksanakan proyek pengadaan dan pemasangan running teks berdasarkan Dokumen Pengadaan nomor: 01/PAN-RT/DISKOMINFO/X/2011 tertanggal 14 November 2011, di tiga titik yakni Jl Margonda Raya, Jl Raya Bogor dan Jl Alternatif Cibubur, namun, kini hanya tersisa di Jl Margonda Raya saja.

Sejak awal proyek pengadaan yang disinyalir menggunakan dana APBD senilai kurang lebih Rp 3 Miliar tersebut terdapat beberapa kejanggalan, diduga terdapat persekongkolan tender.

Namun, meskipun banyak pihak yang merasa terdapat kejanggalan dan diduga melanggar hukum dalam proses tender, Proyek pengadaan tersebut tetap berjalan, sampai dengan terpasangnya Running text dibeberapa titik di kota Depok.

Pasca Running text terpasang, saat ini terdapat Pemandangan yang berbeda, setiap orang bisa melihat saat melintas di Kota Depok khususnya di jalan raya byogor dan jalan alternative Cibubur teks berjalan elektronik (running text) telah hilang, dan sampai dengan saat ini baik DISKOMINFO dan atau Pemkot Depok belum menyatakan sikap atas hilangnya teks berjalan elektronik tersebut.

Hilangnya dua Papan running text milik Pemerintah Kota Depok, hingga saat ini masih mesteri banyak masyarakat Depok menilai kasus hilangnya running text yang paling harus bertanggungjawab adalah Dinas Komunikasi dan informasi ( Diskominfo ) Kota Depok.

Ada dugaan unsur kesengajaan melakukan penggelapan Barang Milik Daerah (BMD) dengan cara menghilangkan papan running text yang terpasang di jalan Raya Bogor dan Jl. Alternatif Cibubur.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PP 27 tahun 2014, Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (3) juga dinyatakan, Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

Sementara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Barang Milik Daerah. Jadi terkait running text, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) kota Depok adalah selaku pengguna barang.(Red)

Satresnarkoba Polres Serang Kota Amankan MY Pelaku Penjual Obat-obatan Tanpa Izin

Posted by: On September 19, 2019



SERANG, BANTEN, Cakra Bhayangkara News - Diduga menjual Obat-obatan tanpa izin edar, jenis Tramadol dan sejenisnya, MY diamankan Jajaran Satresnarkoba Polres Serang kota, di sebuah toko kosmetik, tepatnya di Jln. Ki Ajurum Lingk. Sempu Gedang No. 40 RT 001/018 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Kota, Kamis (19/9/2019).

Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono, S.I.K., membenarkan perihal penangkapan terhadap terduga tersangka MY dari sebuah toko kosmetik, yang diduga menjual Obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan sejenisnya. Edhi menyatakan, selain MY, Polisi juga menyita beberapa barang bukti jenis obat-obatan.



"Petugas menyita 7 lempeng Obat merk Tramadol yang berisi 70 butir obat, 71 butir obat warna Putih Polos, 144 butir obat warna kuning serta uang hasil penjualan sebesar Rp.205.000;," jelas Kapolres, saat ditemui di kantornya.

Edhi menambahkan, tersangka (MY) merupakan warga Asal Provinsi Aceh yang tinggal di sekitar wilayah tempat dirinya berjualan obat-obatan yang berkedok menjual kosmetik. Berkat kejelian petugas, kedok toko kosmetik yang tersangka jalankan berhasil di bongkar oleh petugas.

Lanjut, Edhi, pelaku diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu serta tidak memiliki ijin edar. 

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka beserta barang bukti sudah di amankan oleh Satresnarkoba Polres Serang Kota. Namun untuk pemasok (AB) masih menjadi Daftar Pencairan Orang (DPO)," tandasnya.(Romi Marantika) 

Pre-trial Hearing of Banten Regional Police for the Director of PT. Steel Main Barter Innovations

Posted by: On September 16, 2019


Banten - City of Serang. The Banten Regional Police Legal Division attended the pretrial hearing number: 09 / PID.PRA / 2019 / PN. Sr. between the Banten Regional Police Chief against Lutfi Mulyana (Director of PT. Inovasi Barter Utama Baja) with the agenda of delivering conclusions and reading decisions, located in the Chandra room Serang District Court, Monday (09/16/19).

Separately, the Head of the Banten Regional Police Division, Police Commissioner M. Endro, explained that the hearing was attended by the applicant's attorney, Raden Elang Yayan Mulyana and colleagues, the attorney requested by the Police Commissioner M. Endro, S.IK. M.H and colleagues "The trial was led by a single judge Wisnu Rahadi, S.H. M.Hum. And the clerk Fitri Ichtiyanto, S.H. M.H.," explained Endro Police Commissioner. Add, Police Commissioner M. Endro, said, some of the decisions, namely: 1. Declare rejecting the applicant's application for the whole. 2. Declaring the attempt to force a search by the respondent to the applicant is lawful. 3. Stating the process of investigation and investigation carried out by the respondent is lawful. 4. Stating that the installation of the POLICE LINE line is in accordance with applicable laws and regulations and is legally valid. 5. Declare the examination process by the respondent to the applicant is lawful. 6. State the cost of the case is zero. (Agus / Red)