Headlines!

Penetapan Tersangka The Jhony dkk Sesuai Prosedure

Posted by: On Agustus 11, 2019



Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengelar sidang praperadilan dengan No. Perkara : 88/Pid.Pra/2019/PN. Jkt. Sel. Tertanggal 17 Juli 2019 antara The Jhonny Dkk (pemohon) yang di yang oleh kuasa hukumnya dengan Dittipidum Bareskrim Polri beragendakan pembacaan Putusan oleh Hakim Senin (12/08) sekitar pukul 09.30 WIB.

Hakim tunggal H. Kartim M, SH, MH membacakan putusannya dipersidangan terbuka yang disaksikan oleh pemohon dan termohon menolak semua yang di ajukan pemohon bahwa penetapan tersangka The Jhonny Selaku Komisaris, Sumarto Gosal selaku Direktur Utama dan Silvia Selaku Direktur PT Mega Jaya Prima Lestari (PT MJPL) adalah sesuai dengan Prosedur yang berlaku atau sesuai dengan SOP.



Dalam amar putusannya bahwa Ahli Hukum Pidana serta Ahli Acara Pidana Prof. Efendi Saragih SH, MH. yang diajukan oleh pemohon dan Ahli Hukum Pidana DR. Hairul Huda SH, MH. di ajukan oleh termohon dalam pemeriksaan saksi ahli masing masing ahli mengaktakan bahwa pengajuan fasilitas kredit yang diajukan oleh tersangka The Jhonny dkk yang kemudian terjadi kegagalan pembayaran atau kredit macet sudah memenuhi unsur pidana karena sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah serta penetepan tersangka yang dilakukan oleh termohon sesuai dengan SOP yang berlaku,

Kasus ini bermula atas Laporan Polisi Nomor: LP/115/I/2018/Bareskrim, tanggal 24 Januari 2018 atas laporan Bank Permata dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/967/V/2018/Bareskrim, tanggal 16 Mei 2018 dan yang telah menetapkan Pemohon The Jhonny, Sumarto Gosal, Silvia sebagai Tersangka.



Tersangka The Jhony Selaku Komisaris, Sumarto Gosal selaku Direktur Utama dan Silvia Selaku Direktur PT Mega Jaya Prima Lestari (PT MJPL) yang mengajukan fasilitas kredit modal kerja di Bank Permata cabang Makasar Sulawesi Selatan dengan membuat 7 kontrak diduga fiktif dengan Pertamina sejak tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 PT MJPL tidak ada pembayaran lagi sehingga terjadi kredit macet yang dimana Bank Permata mengalami kerugian sekitar sekitar 700 Millyar 

PT MPJL Dalam mengajukan Kredit dengan 7 kontrak di bank permata diduga ada indikasi Pengurus PT MJPL melibatkan pihak Bank Permata yang memprosesnya karena sejak dari awal yang tidak pernah mengecek kontrak ke Pertamina benar atau tidak, akan tetapi langsung di cairkan kemudian patut diduga adanya penyimpangan di pihak Bank Permata saat ini sedang diproses penyidikan oleh Unit 5 Subdit Perbankan Ditipideksus Bareskrim Polri. (Monti)

Menejemen Akbid Karya Bunda Husada Pastikan DS tidak Pernah Datang Minta Legalisir

Posted by: On Agustus 11, 2019



Tangerang, Cakra Bhayangkara News -  Setelah Tim Forum Pers Independent Indonesia ( FPII) mendatangi  kampus Akademi Kebidanan bisa dipastikan bahwa DS oknum bidan Desa yang bertugas di Pekon Negeri Jaya Kec Banjar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat tidak pernah datang ke Kampus untuk meminta Legalisir.

Hal ini disampaikan H salah satu staff Bagian Mutu Akbid Karya Bunda Husada yang beralamat di Daerah Karawaci Tangerang.



Menurut H, bila dilihat dari buku induk Maha Siswa DS memang benar  alumni Akbid KBH . Namun  sepengetahuan nya DS tidak pernah datang untuk minta legalisir. 

H menambahkan apabila   ada permasalahan terkait DS itu diluar tanggung jawan Kampus  KBH.



"Kalau kami lihat dibuku induk DS memang Alumni Kampus KBH, tapi sejauh yang kami ketahui yang bersangkutan tidak pernah datang untuk meminta legalisir ijasah selama kurun waktu tahun 2017" jelas H kepada Tim FPII di ruang kerjanya rabu 31 /07.

"Terkait bila terbukti DS melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan stempel/ Cap dan tanda tangan itu merupakan tanggung jawan DS kepada aparat penegak hukum  lah" ujar H menambahkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa DS diduga  telah melakukan pembohongan Publik dengan memalsukan Cap dan tanda tangan Kampus Akbid KBH dalam mengajukan berkas pencalonan CPNS kesehatan di tahun 2017.

Dugaan pemalsuan stempel/Cap dan tanda tangan Legalisir kampus oleh DS diperkuat oleh pernyataan dan keterangan ED.



Menurut ED pada saat akan ada  pencalonan CPNS tahun 2017 dirinya diminta oleh DS untuk membuatkan stempel/ Cap Legalisir Kampus Akbid KBH. Dengan alasan bila DS datang langsung ke Kampus Akbid KBH maka tidak akan keburu, sebab waktu yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini BKD sangat pendek. 

Oleh seban itu DS  meminta ED  membuatkan Stempel / cap  yang menyerupai cap Aslinya.

Maka ED saat itu membuat Stempel cap di Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Namun stempel/ cap yang dibuat ukuran nya masih berbeda dengan stempel/ cap yang Asli, maka DS meminta ED membuat lagi stempel/ cap di Pajar Bulan Kabupaten Lampung Barat. Stempel/cap yang dibuat ini lah menurut ED yang dipakai oleh DS untuk melengkapi persyaratan yang diajukan ke BKD Kabupaten Lampung Barat. ( Tim/red )

The Jhonny dkk Ajukan Pra Peradilan Di PN Jakarta Selatan

Posted by: On Agustus 09, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News-- Kuasa Hukum The Jhonny dkk (pemohon) mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kliennya yang telah di jadikan tersangka oleh Ditipidum Mabes Polri (termohon), dengan No. Perkara : 88/Pid.Pra/2019/PN. Jkt. Sel. Tertanggal 17 Juli 2019.
Sidang yang sudah di gelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari senin (29/07) lalu, pada hari ini Jumat (09/08) sekitar pukul 10.30 Wib PN Jakarta Selatan kembali mengelar sidang praperadilan yang beragendakan kesimpulan, sidang yang di pimpin oleh hakim tunggal H. Kartim M, SH, MH yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang dilanjutkan Hari Senin (12/08) yang beragendakan pembacaan putusan.
Kasus ini bermula atas Laporan Polisi Nomor: LP/115/I/2018/Bareskrim, tanggal 24 Januari 2018 atas laporan Bank Permata dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/967/V/2018/Bareskrim, tanggal 16 Mei 2018 dan yang telah menetapkan Pemohon The Jhonny, Sumarto Gosal, Silvia sebagai Tersangka.


Tersangka The Jhony Selaku Komisaris, Sumarto Gosal selaku Direktur Utama dan Silvia Selaku Direktur PT Mega Jaya Prima Lestari (PT MJPL) yang mengajukan fasilitas kredit modal kerja di Bank Permata cabang Makasar Sulawesi Selatan dengan membuat 7 kontrak diduga fiktif dengan Pertamina sejak tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 PT MJPL tidak ada pembayaran lagi sehingga terjadi kredit macet yang dimana Bank Permata mengalami kerugian sekitar sekitar 700 Millyar
PT MPJL Dalam mengajukan Kredit dengan 7 kontrak di bank permata diduga ada indikasi Pengurus PT MJPL melibatkan pihak Bank Permata yang memprosesnya karena sejak dari awal yang tidak pernah mengecek kontrak ke Pertamina benar atau tidak, akan tetapi langsung di cairkan kemudian patut diduga adanya penyimpangan di pihak Bank Permata saat ini sedang diproses penyidikan oleh Unit 5 Subdit Perbankan Ditipideksus Bareskrim Polri. (Monty 203/Red)

Polda Metro Jaya Berhasil Tangkap Jaringan Pemasok Narkoba Komedian Nunung

Posted by: On Agustus 07, 2019



Jakarta, Cakra Bhayangkara News- Polda Metro Jaya terus mengusut pemasok narkoba jenis sabu ke pasangan Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya July Jan Sambiran, berhasil menangkap tersangka berinisial K yang berperan sebagai perantara dan menaruh narkoba jenis sabu pesanan di tiang listrik daerah Cibinong, Jawa Barat.
Kasubdit I Ditnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, Kumis diamankan bersama empat temannya. Mereka adalah Fajar Ali Paturohman, Dera Anggi Wigena, Dino Anansa Vironiko alias Bagong, dan Manik Lanang Palgunadi.


"Iya kita mengamankan DPO K yang meletakkan narkoba di pinggir jalan Cibinong pesanan tersangka Hadi danNunung. Kita tangkap bersamaan tersanga lain di Trenggalek, Jawa Timur," kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Calvijn Simanjuntak di Makopolda Metro Jaya, Rabu (7/8/2019).
Empat tersangka lainnya yang turut ditangkap yakni, FAP, DAW, DAV alias Bagong, dan MLP. Namun AKBP Calvijn belum menjelaskan peran masing-masing tersangka atas kasus tersebut.
Sebelumnya, polisi memburu tiga DPO yang masih berkaitan dengan jaringan pemasok sabu kepada anggota grup lawak Srimulat itu. Tiga DPO tersebut yaitu ZUL, K, dan AT. Setelah sepekan berlalu sejak pengungkapan jaringan pemasok sabu kepada Nunung, akhirnya polisi berhasil menangkap DPO K. Sementara ZUL dan AT masih dalam pengejaran.


Diketahui, Nunung ditangkap saat berada di kediamannya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019). Tidak sendirian, sang suami turut diamankan akibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat dan ditangkapnya seorang berinisial HM alias TB di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Atas perbuatannya, ketiganya dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara.(Tile)

Ditipidsiber Bareskrim Mabes Polri Berhasil Ungkap Sindikat Internasional Pelaku Penipuan Online

Posted by: On Agustus 07, 2019



 Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Dittipisiber Bareskrim Mabes polri Berhasil mengungap Sindikat Internasional Pelaku Penipuan Online
Dalam keterangan persnya Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan
Subdit II Dittipid Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan melalui online yang beromzet miliaran rupiah. Dengan kerugian senilai 6,9 Juta Euro atau senilai kurang lebih Rp 113.000.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Rupiah). Menangkap lima orang tersangka sindikat kasus penipuan online atas nama tersangka berinisial KS, HB, IM, DN,dan BY yang ditangkap sepanjang bulan Juli di tempat yang berbeda di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No.01 Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (06/08)
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul mengatakan, awal mula kejadian saat perusahaan OPAP Investment Limited yang berada di Yunani atas nama Zisimos Papaioannou melakukan audit keuangan bendahara pada 31 Mei 2019.
"Mengetahui bahwa terdapat pembayaran sebesar 4,9 Juta Euro pada tanggal 16 Mei 2019 dan 2 Juta Euro pada tanggal 23 Mei 2019. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh ditemukan bahwa email milik Zisimos Papaioannou (WN. Yunani) selaku bendahara perusahaan OPAP Investment Limited diretas," kata Rickynaldo
Mengetahui hal itu, pihak perusahaan melaporkan kepada kepolisian Siber Yunani dan kepada Bareskrim Mabes Polri. Lalu, diketahuilah adanya dugaan tindak pidana ilegal akses yang pertama kali dilakukan pada 8 Mei 2019.
"Pelaku peretas diduga memerhatikan data-data yang disimpan di email Zisimos Papaioannou dan memalsukan form pembayaran ke PPF Banka yang berada di Ceko, sehingga berhasil melakukan instruksi kepada PPF Banka untuk mentransfer uang sejumlah 6,9 Juta Euro dan ditransfer ke rekening Bank di Indonesia atas nama CV. Opap Investment Limited," ucapnya.
Dengan adanya hal tersebut, Dittipisiber Bareskrim Polri kemudian melakukan koordinasi dengan Kepolisian Siber Negara lain seperti Ceko, Yunani, Inggris, Nigeria, US, dan Malaysia. Setelah melakukan koordinasi, terdeteksilah IP Address yang berlokasi dari Nigeria, UAE (DUBAI), Inggris, dan Norwegia.


"Untuk Tim penyidik melakukan profiling terhadap para terduga pelaku dengan mengikuti aliran dana sindikat ini, kemudian ditangkaplah para kelima tersangka," ujarnya.
Rickynaldo menjelaskan, peran daripada masing-masing tersangka yakni tersangka KS yang berperan sebagai penerima aliran dana hasil kejahatan untuk pembelian valuta asing. Sedangkan tersangka HB, IM, DN, dan BY merupakan kelompok sindikat Internasional yang berada di Indonesia yang berperan menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan penerimaan aliran dana hasil kejahatan.
"Sindikat ini memulai persiapannya dengan membuat akta notaris fiktif, akta pembuatan CV fiktif, SIUP SITU fiktif, kemudian membuka beberapa rekening Bank atas nama CV yang sama dengan nama perusahaan korban untuk menampung uang hasil dana transfer," jelasnya.
Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai 6,9 Juta Euroatau senilai kurang lebih Rp 113.000.000.000. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yakni 7 unit mobil berikut BPKB, 31 dokumen pendirian CV, 7 sertifikat tanah dan bangunan, 5 KTP, 11 kartu debit ATM Bank, 7 handphone, 13 stample perusahaan, 10 buah kartu NPWP, 4 BPKB mobil, uang sejumlah Rp 742.600.000. Dari keseluruhan barang bukti diatas yang telah disita senilai kurang lebih Rp 5,6 miliar.
"Para Tersangka dikenakan Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," sebutnya.
"Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP. Dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara," Tutupnya. (Monti)

PETINGGI TERSANGKA KASUS PRONA

Posted by: On Oktober 17, 2017



Jepara-CakraBhayangkara News. Polres Jepara tetapkan Sholikul Hadi, petinggi Desa Menganti Kecamatan Kedung kab Jepara sebagai tersangka kasus korupsi. Sholikul Hadi  diduga terlibat dalam kasus pungutan pengurusan sertifikat tanah dalam Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014 dan 2015. Prona yang seharusnya tidak dipungut biaya dalam pembuatannya, oleh Shholikul Hadi tiap orang dipungut biaya Rp.750 ribu dan Rp.800 ribu.

Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Suharta SH membenarkan jika petinggi Desa Menganti memang sudah jadi tersangka untuk kasus tipikor. “ memang petinggi menganti sudah jadi tersangka untuk kasus tipikor. Berkasnya juga sudah kita kirim ke kejaksaan,” kata Suharta, Kamis (12/10/2017).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi kasus yang menjerat Sholikul Hadi  ini bermula saat program Prona tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, sebanyak seratus warga Desa Menganti mengikuti program ini. Tiap pemohon sertifikat dimintai biaya sekitar Rp.750 ribu. Sementara untuk tahun 2015 ada sekitar 200 warga yang ikut dan dikenakan biaya sekitar RP.800 ribu.

Sementara itu, anggota BPD Menganti mengungkapkan jika pihaknya belum mengetahui status tersangka yang  disandang Sholikul Hadi .Jika hal itu benar, maka pihaknya akan mendorong BPD untuk mengambil sikap. “Nanti akan kita akan  berkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Di situs resmi BPN, biaya pelaksanaan pengelolaan kegiatan Prona bersumber dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan yang dibebankan kepada peserta yakni biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan.

Jika memang terbukti, maka aturan harus ditegakkan. Sesuai dengan UU Desa maupun Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, disebutkan jika petinggi berstatus tersangka kasus korupsi maka bisa diberhentikan sementara oleh bupati. PRAS