4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Curi Motor R2, Kini HS Berhasil Diamankan Satreskrim Polres Serang

Posted by: On April 03, 2020




Kabupaten Serang , Banten, Cakra Bhayangkara News - Buron beberapa hari, perjalanan HS berakhir sudah, petugas jajaran Satreskrim Polres Serang berhasil menangkap tersangka di halaman rumahnya. Tersangka HS berhasil diciduk jajaran Satreskrim Polres Serang, pada Selasa 31 Maret 2020.

Kepada awak media, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Serang AKP Arief Nazarudin, menuturkan, tersangka HS mencuri motor R2 milik Ahmad Patoni, lokasi kejadian pencurian motor R2 tersebut di Toko milik korban yang berada di Jl Raya Rangkasbitung Km. 2 Pasar Banjar Cikande.

"Waktu kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020. Satu unit motor R2 Honda Vario warna hitam Nopol A 5852 GT berhasil digondol tersangka HS. Korban mengalami kerugian sembilan juta rupiah," jelas AKP Arief Nazarudin, Jum'at (3/04/2020).


Berkat kesigapan anggota, lanjut AKP Arief Nazarudin, tersangka HS kini berhasil diringkus dan sudah diamankan di Polres Serang berikut barang bukti, guna penyelidikan lebih lanjut.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka HS dijerat pasal 362 KUHP," ucap AKP Arief Nazarudin.

"Adapun barang buktinya yang dapat diamankan, 1 unit motor, 1 buah mata kunci Letter T, 1 bilah pisau berserangka dan 1 buah kunci kontak asli," jelas AKP Arief.(Agus/Red)

Sat Reskrim Polres Bogor ungkap kasus penyebaran HOAX Virus Corona melalui media sosial

Posted by: On April 02, 2020



Cibinong, Polres Bogor, Cakra Bhayangkara News - Sat Reskrim Polres Bogor ungkap kasus penyeberan berita Hoax pada Instagram yang bernuansakan Covid-19 (04/02/2020).

Satuan Resere Kriminal Polres Bogor dibawah kepemimpinan AKP Benny Cahyadi, S.I.K.,M.H menuahkan kembali prestasi pengungkapan kasus di tengah pandemik Covid-19 ini. Jajaran personil Sat Reskrim Polres Bogor berhasil membekuk seorang tersangka berinisial (U) sebagai penyebar berita HOAX pada sebuah konten video yang di unggah melalui Instagram dengan durasi 48 detik yang berjudul “Pembunuhan Masal Berkedok Virus Corona”, yang telah disaksikan sebanyak 1.574 kali serta di komentari oleh 31 akun.

Tersangka inisial (U) dengan usia 58 tahun ini ditangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Bogor, di daerah Pamijahan Kabupaten Bogor pada (22/03) lalu, dengan barang bukti berupa 2 (dua unit) telepon selular dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan konten Hoax.

“Terhadap Tersangka ini kami kenakan pasal 14 dan/atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 01 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Yang berbunyi Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat (Pasal 14),dan atau dalam (Pasal 15) yang berbunyi Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Dengan ancaman pidana penjara diatas 3 tahun”, tutur Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi, S.I.K., M.H. (BAP).          (Dede / Kab. Bogor)

Ditengah Wabah Covid 19, Sidang Pencemaran Nama Baik Terdakwa Isan Wijaya Tetap Digelar

Posted by: On April 02, 2020



Medan, Sumut, Cakra Bhayangkara News - Sidang ketujuh dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi kasus pencemaran nama baik yang menjerat terdakwa Isan Wijaya dengan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) digelar, Selasa (31/03/2020). 

Walau ditengah merebaknya wabah Virus Corona (Covid 19) tetap tak menyulutkan digelarnya sidang. Sidang berjalan lancar.
Di dalam ruang sidang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan dari keterangan ketiga saksi Harianto, Junaidi dan Johan menjelaskan didepan yang mulia Majelis Hakim bahwa mereka mengetahui tentang postingan Isan Wijaya di group telegram United MIA member for justice, yaitu di dalam postingan tersebut Isan Wijaya menunjukkan surat somasi Pengacara Agus Arianto Samosir sambil menuliskan “Sy sendiri
sudah menjadi korban pengacara kaleng2 yg mau memeras..sy berikan bukti nya. Supaya jgn anda semua akan menjadi korban berikutnya memanfaat kan insiden mia”.

Ditempat terpisah awak media mengkonfirmasi Agus Arianto Samosir yang menjadi korban pencemaran nama baik, Agus mengatakan "Bahwa dirinya kecewa dengan terdakwa Isan Wijaya yang telah mencemarkan
nama baiknya. 

“Saya merasa dilecehkan karena nama baik saya sebagai pengacara dicemarkan, bukan secara pribadi namun juga secara profesi,” tegasnya.

Terlihat di ruang sidang, ketiga saksi menjelaskan tidak mengenal Agus Arianto Samosir.

Ketiga saksi juga menjelaskan "Saya tidak mengetahui prihal tentang adanya surat somasi yang dilayangkan Agus Arianto Samosir. Terkait adanya Agus Arianto Samosir mengirimkan surat Somasi
No.28/Som/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 kepada terdakwa Isan Wijaya ke alamat rumah terdakwa, saksi tidak mengetahui hal itu.

Dan berlanjut, terkait tentang pernyataan Majelis Hakim terkait investasi, ketiga saksi menjelaskan bahwa terdakwa Isan Wijaya adalah orang atas di Malaysia Investors Association (MIA) dan sering mengajak mereka ikut di investasi tersebut, Malaysia Investors Association (MIA).
Ditempat terpisah, Agus Arianto Samosir yang menjadi korban pencemaran nama baik dikonfirmasi awak media, Agus menjelaskan "Awalnya mengetahui hal ini dari temannya Salim Indra Gunawan. 

Salim Indra Gunawan mengatakan kepada awak media bahwa dia (Salim Indra Gunawan) mengetahui adanya ucapan tersebut dari abangnya Salim Soeharjo yang kebetulan ikut di group telegram United MIA member for justice, lalu memberitahu ke Agus Arianto Samosir.

“Karena Agus tidak ada di group, maka Salim Indra Gunawan menginformasikan ke Agus dengan tujuan hanya memberitahukan ke Agus. Buktinya juga ada berupa screenshoot pembicaraan tersebut,” bebernya.

Terkait hal ini Agus tidak terima dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Agus Arianto Samosir yang menjadi korban pencemaran nama baik menyebutkan bahwa dirinya kecewa dengan terdakwa Isan Wijaya yang telah mencemarkan nama baiknya. “Awal teruploadnya ucapan tersebut setelah ada somasi dari Agus Arianto Samosir kepada terdakwa, lalu terdakwa menuliskan kata-kata yang menyinggung gambar somasi tersebut, “ujar Agus Arianto Samosir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sidang berikutnya akan digelar, Selasa (21/04/2020).(Romi)

LSM PRL Mendesak Walikota Bandar Lampung Membonkar Gedung BGR Yang Belum Mempunyai IMB

Posted by: On Maret 30, 2020



Bandar Lampung, Cakra Bhayangkara News -  Lembaga Sosial Masyarakat Pembinaan Rakyat Lampung ( LSM PRL ) mendesak Walikota Bandar Lampung Herman HN melalui Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung untuk membongkar Gudang PT Bhanda Graha Reksa ( BGR ) Persero cabang Lampung yang berada di jalan Sukarno Hatta Srensem yang sedang dibangun karna belum kantongi izin / IMB.

Hal ini disampaikan sekretaris LSM PRL  Sukardi SH di kantornya jln Dr Warsito no 23 Teluk Betung Bandar Lampung jum'at (27-03-2020 ) kepada beberapa awak media.

Menurutnya LSM PRL merupakan salah satu LSM yang mendukung Program pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penegakan hukum.

"Jadi perlu kawan- kawan ketahui bahwa LSM PRL salah satu LSM yang berkomitmen mendukung program pemetintah pusat  dan daerah dan skan mengawal produk hukum  pemerintah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mendorong tegaknya peraturan.  Oleh sebab hari ini, Jum'at 20-03-2020 kami akan menyurati  Walikota Bandar Lampung Herman HN untuk mendesak pemerintah kota membongkar bangunan Gudang BGR yang baru di bangun yang sampai dengan hari ini diduga tidak mengantongi izin" ungkap Sukardi SH.


Sebelumnya diberitakan BGR cabang Lampung diduga bangun gudang belum kantongi izin.  Izin menggunakan bangunan atau IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai persyaratan asministratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB adalah suatu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan,sekaligus kepastian hukum.

Kewaiban seseorang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk mrmiliki izin mendirikan bangunan.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapay dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Terkait hal tersebut diatas beberapa media cetak dan online pada hari semin ( 23-03-2020) meminta  tangapan dari  pihak PT Bhanda Graha Reksa  ( BGR ) Perseto/ Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) cabang Lampung  terkait penambahan bangunan gudang yang diduga belum mengantongi izin IMB dari  Dinas Perizinan Kota Bandar Lampung. 

Darmanto salah satu pejabat di Kantor BGR Lampung ketika dimintai keterangan pada hari itu mengakui benar bahwa bangunan gudang yang sedang dikerjakan belum mengantongi izin.

"Benar mas, bangunan gudang yang sedang dibangun bekum ada izin, kita terima salah lah. Kita lagi lakukan proses pengurusan ijin nya" jelas Darmanto.

Menyikapi hal tersebut Sukardi SH selaku sekretaris  LSM Pembinaan Rakyat Lampung  yang juga berprofesi sebagai advokat di Lampung, ketika dimintai tanggapan oleh media ini  kamis ( 26-03-2020) di kantornya, menyesalkan  pembanungan gudang BGR yang belum mengantongi izin tetapi pembangunan nya sudah mencapai 50 %.

"Sesuai aturan semestinya sebelum pelaksanaan pembangunan semua persyaratan dan tahapan  yang harus dilakukan harus sudah selesai semua, termasuk IMB nya" jelas Sukardi SH. (Tim)

Kuasa Hukum CH Ajukan Penangguhan Penahanan Pandemi Covid-19

Posted by: On Maret 29, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Berkas perkara tersangka YRM, FYP dan CH, dalam perkara pemerasan menyangkut kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017, memasuki proses tahap 2 di kejari jakarta selatan.


Menurut kuasa hukum CH, Ade Anggraini SH MH dan Teuku Mutaqin SH , melalui sambungan telephone celluler Minggu (29/03/2020) mengatakan kami akan mengajukan permohonan penangguhan pada hari senin tanggal 30 maret 2020 kepada instansi kejaksaan terkait instruksi jaksa agung yang menyatakan kepada jajarannya untuk pertimbangkan penangguhan penahanan atas mewabahnya pandemi covid 19.

Dan Kami Berharap atas surat pernyataan yang diberikan klien kami Sdr . CH untuk menjadi dasar diterimanya permohonan Justice Colloborator (JC) dalam membuka tabir gelap, atas tindak pidana yang dilakukan oleh kedua oknum jaksa tersebut dan Sdr. CH Juga Meminta agar diberikan perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar pada saat Sdr. CH sebagai saksi pelaku memberikan keterangan yang sebenar benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Tegas Ade.


Ade menambahkan bahwa klien kali Sdr. CH akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya di depan Persidangan, dan mudah-mudahan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

"Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU no 13 th 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dimana hal tersebut Sdr. CH akan mendapatkan haknya dalam keringanan hukuman, pemisahan berkas dan pemberian penghargaan jika keterangan yg dibeberkan dalam persidangan nanti dapat dibuktikan", Kata Ade.

Tersangka YRM, FYP dan CH merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana perkara pemerasan tersebut menyangkut kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017. Ketiganya diringkus oleh TIM Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) ditempat yang berbeda pada tanggal 2 Desember 2019. 

Kedua oknum jaksa yang telah ditetapkan menjadi tersangka adalah Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati DKI berinsial YRM dan Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidsus Kejati DKI berinsial FYP. 

Keduanya terbukti menerima uang dari mantan Manager PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari, Muhammad Yusuf, dan Kami berharap Sdr. M Yusuf dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi pelapor dan dapat menjadi tersangka kerena memberi suap kepada ke oknum jaksa yang memeriksa perkaranya terdahulu, dan Muhammad Yusuf Selaku Inisiator dalam penyuapan perkara tersebut. Tutur ade. (Romi)

Agung, Security Pelindo Pangkalbalam halangi wartawan saat liputan Pencegahan Covid-19

Posted by: On Maret 26, 2020



Pangkalpinang (Bangka), Cakra Bhayangkara News - Wartawan dilarang meliput diPelabuhan penumpang oleh oknum security Pelabuhan Indonesia II cabang Pangkalbalam. Salah1(satu) Security inisial Agung menghalangi wartawan mengambil dokumentasi saat berlangsungnya penumpang yang hendak naik keatas kapal dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kantor kesehatan pelabuhan terlebih dahulu oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pangkalbalam.


Security Pelindo II cabang Pangkalbalam sebut saja inisial  Agung menghampiri wartawan langsung menghalangi fukus kamera dan mengatakan wartawan jangan photo photo kegiatan diPelabuhan apalagi photo kegiatan yang jelek nanti malah berita yang jelek jelek dinaikan kata Agung sembari juga mengatakan ini perintah dari pak topik seperti itu bahwa wartawan dilarang mengambil photo kegiatan apapun diPelabuhan sebelum mendapatkan izin ujar Agung kepada wartawan sambil  penutup pintu agar wartawan tidak mempublikasikan.

Kehadiran wartawan yang hendak meliput kegiatan Petugas kesehatan Pelabuhan mengenai antisifasi pengecegahan Corona Virus Disiase (covit-19) dengan melakukan pengecekan suhu tubuh penumpang yang akan naik kekapal Express bahari 3e dengan tujuan Pelabuhan Tanjungpandan Belitung hingga dihalangi oleh Agung oknum security PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam belum tau Secara  jelas maksud dan tujuannya agung melarang wartawan untuk liputan diPelabuhan.


Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Dihubungi melalui handphone kepala operasional Pelindo II cabang Pangkalbalam, Taufik  mengatakan tidak pernah melarang wartawan untuk melakukan liputan di pelabuhan penumpang Pangkalbalam, siapa security yang menyebutkan nama saya melarang wartawan untuk meliput, nanti akan kita konfirmasikan kembali ucap Taufik. 25/03/2020

Kepala Kantor Sahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam, Izuar dikonfirmasi melalui whats App pmengenai security Pelindo Pangkalbalam menghalang halangi wartawan saat liputan di terminal penumpang Pangkalbalam berlangsungnya petugas Kantor kesehatan Pelabuhan Pangkalpinang yang saat itu melakukan pemeriksaan antisifasi pencegahan Covit-19. Dan dibalas "ok besok akan saya cek dulu kenapa Pelindo melarang, terimakasih  infonya".(Red)

Sekretaris FPII  Riau Apresiasi Kinerja Ditreskrimsus Polda Riau, Pemilik Akun Facebook Senopati Kandis sudah di Panggil

Posted by: On Maret 21, 2020



PEKANBARU/RIAU, Cakra Bhayangkara News - Tidak ada yang kebal hukum , siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman sesuai UU yang berlaku,walaupun  pengaduan akun Facebook Senopati Kandis pada tanggal 9 Pebruari 2019, prosesnya  agak lambat namun tetap berjalan, maka pada Minggu 15/3/2020, surat panggilan sudah di kirim kepada pemilik akun Facebook Senopati Kandis, berinisial FES, yang bertempat tinggal di kelurahan Kandis kota, Kecamatan Kandis Kabupaten  Siak. 

Ujar brigadir Yudha Pratama, yang menangani kasus tersebut saat di konfirmasi lewat Wassap pribadinya.

" Sudah di kirim surat panggilan lewat pos."katanya

Menurut Sekwil FPII Riau, Suriani Siboro mengapresiasi kinerja penyidik Ditreskrimsus Polda Riau,di mana sudah bekerja sesuai dengan harapan kita, walaupun surat pengaduan sudah tiga bulan lebih lamanya baru' Minggu kemarin ada surat  panggilan pada pemilik fecbook Senopati Kandis ( FES) , kita tahu ada surat panggilan pada FES   , pengakuan oleh brigadir Yudha Pratama sebagai penyidik melalui WA,dan surat panggilan di kirim melalui kantor pos ujar Yudha.

Sebagai Sekwil FPII Riau, sekaligus Pemred borgolnews.com, Suriani sangat mengutuk keras tindakan pemilik akun Facebook Senopati Kandis,"Diminta pihak kepolisian secepatnya menindak lanjuti laporan sampai tuntas,karena perbuatan ini di duga sudah masuk dalam, mengancam, menghasut, memprokasi, perbuatan tidak menyenangkan, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum biarlah penegak hukum yang bekerja sesuai dengan UU yang berlaku di negara kita ini." ucapnya dengan tegas.

Dengan jelas Suriani menjelaskan, bahwa,"Akun Facebook Senopati Kandis jelas mengatakan,"congkel mata nya dan letakkan bola matanya disitu", langsung sebut nama pulak Dewa Napitupulu, dan setelah tahu  FES akan di adukan ke Ditreskrimsus Polda Riau, langsung menghapus Dewa Napitupulu dengan wartawan senior Kandis, ternyata akun Facebook Senopati Kandis yang mengatakan Dewa Napitupulu  sudah duluan di screenshot oleh saksi pelapor pak Sinambela, jadi tidak ada alasan untuk mengelak."tuturnya kembali.

Disaat di hubungi pihak PT.POS Indonesia, yang ada di kecamatan Kandis, menanyakan adakah surat untuk FES,pihak pos yang kita hubungi pada 21/3/2020 mengatakan sampai saat ini  belum ada jawabnya  dengan tegas, surat panggilan untuk FES Dikirim melalui kantor pos  Pada 15/3/2020 pengakuan oleh penyidik brigadir Yudha Pratama melalui WA .

Perbuatan oleh pemilik akun Facebook Senopati Kandis, jelas sudah melanggar UU ITE No 11 tahun 2008, dan UU ITE dan  No 19 tahun 2016, tentang Informasi transaksi Elektronik.(Red)


Sumber,Setwil FPII Riau/Deputi Jaringan Presidium FPII

Publik Minta Kejati Babel Segera Tetapkan Tersangka

Posted by: On Maret 21, 2020



PANGKALPINANG, Cakra Bhayangkara News - Tiga Kasus 'Besar' korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang sedang dilidik oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel menjadi perhatian serius oleh masyarakat Babel khususnya para pegiat anti korupsi. Akankah kasus perkara korupsi tersebut sampai ke tingkat disidik sehingga sampai kepada penetapan tersangka (TsK).

Salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Babel yang digawangi oleh Hadi Susilo juga memantau perkembangan tiga kasus korupsi yang sedang didalami oleh pidsus Kejati Babel.


Kepada Pewarta HPI Babel, Ketua LSM Amak Babel Hadi Susilo menyampaikan selain mengapresiasi kinerja Kejati Babel dalam upaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi di Bumi Serumpun Sebalai dengan kegiatan sosialisasi diinstansi  ada Provinsi Kep Babel, ia juga meminta agar Kepala Kejaksaan (Kajati) Babel serius untuk mendorong tiga kasus perkara korupsi yang sedang dilidik oleh bawahan bukan hanya sekedar retorika atau gertak 'sambal'.

" Aku melihat pak Kajati belum serius menuntaskannya, kami akan tetap pantau terus 3 kasus besar ini, Pak Kajati kita jangan terkontaminasi dengan jejak Kajati yg terdahulu yg hobby SP3," Tukas Hadi saat  ditemui Pewarta HPI Babel di salah satu kedai  kopi Kota Pangkalpinang, Sabtu (21/03/2020).

Lanjutnya, Kajati Babel harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai penegak supremasi hukum yang benar-benar professional, tidak tebang pilih, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan tugasnya.

" Apalagi beliau mantan deputi penuntutan di KPK RI dengan segudang pengalaman pasti tiga perkara korupsi BP3L, Kredit BRI dan SHP Timah kadar atau Terak sangat mudah untuk ia tetapkan sebagai tersangka," Tegas Hadi.

Perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sampai saat ini terkesan 'tak habis-habisnya' menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat tertentu.

Pasalnya masyarakat sendiri merasa ingin mengetahui jelas bagaimana 'duduk perkara' tipikor tersebut sehingga diketahui nanti siapa saja oknum atau pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan tindak kejahatan tersebut.

Diketahui tiga kasus perkara korupsi yang dianggap besar oleh publik Babel, beberapa waktu yang lalu pihak Kejati Babel melalui tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) sempat memanggil sekaligus meminta keterangan sejumlah pihak tertentu terkait perkara dugaan korupsi pembelian mineral jenis Terak atau Sisa Hasil Produksi (SHP) dalam jumlah hingga mencapai ratusan ton.

Namun kebijakan  pembelian SHP sejumlah mineral tersebut (Terak) atau timah kadar rendah oleh PT Timah Tbk justru diduga telah terjadi penyimpangan alias adanya dugaan korupsi dan mengakibatkan kerugian negara. 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Pewarta HPI Babel, sudah belasan orang staf karyawan dan pejabat dibawah jajaran direksi/pegawai PT Timah Tbk belum lama ini  menjalani pemeriksaan oleh tim Pidsus Kejati Babel.

Selain itu, diketahui pihak internal PT Timah Tbk juga melalui bagian Sistem Pengawasan Internal (SPI) sudah melakukan pemeriksaan beberapa karyawannya antara lain ; divisi penerimaan barang, hasil laboratorium bahkan divisi pengamanan juga diperiksa oleh SPI PT Timah Tbk.

Kasus ini pun sempat pula menyita perhatian sekelompok para aktifis pegiat anti korupsi 'Jarsi 98' akhirnya menggelar aksi demontrasi di gedung lembaga anti rasua (KPK-RI) termasuk aksi serupa di gedung Kejaksaan Agung RI di Jalarta beberapa pekan lalu.

Dalam aksi massa Jarsi 98 tersebut saat itu mereka menuntut agar direktur utama perusahan plat merah itu (PT Timah Tbk) segera dicopot dari jabatannya termasuk para kroninya yang ikut terlibat dalam perkara timah kadar rendah (Terak).

Begitu pula sebelumnya selain kasus Terak, tim Pidsus Kejati Babel pun sempat pula memanggil sedikitnya 5 orang pegawai BRI cabang Pangkalpinang terkait dugaan perkara kasus korupsi kucuran dana penyaluran kredit kepada 41 debitur total senilai Rp 39 miliar sejak tahun 2017-2019 lantaran diduga telah terjadi penyimpangan atau merugikan keuangan negara.

Pihak manajemen BRI Cabang Pangkalpinang sejak berita tersebut marak diekpos di sejumlah media online hingga saat ini terkesan 'menutup diri'. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai media sempat mencoba menemui pimpinan BRI tersebut namun pimpinan sulit untuk ditemui.

Tak cuma itu, pihak Pidsus Kejati Babel pun sebelumnya pula sempat memanggil dan memeriksa sejumlah pengurus Badan Pengelolaan, Pengembangan & Pemasaran Lada Provinsi Bangka Belitung (BP3L) Babel termasuk Zainal Arifin (ZA) selaku ketua BP3L Babel terkait dugaan penyimpangan IG (index geografis) White Papper (lada putih) dalam kegiatan ekspor lada dari Babel ke luar daerah.

Namun seiring proses pemeriksaan para pengurus BP3L Babel ini oleh pihak Kejati Babel justru kini telah terjadi pergantian pengurus baru dalam tubuh BP3L Babel.

Bahkan sebelumnya sedikitnya ada 9 perusahaan eksportir lada putih di Bangka sempat dipanggil dan diperiksa oleh tim Pengawas, Pembinaan & Pemasaran Lada (TP3L) Babel yang diketuai oleh Dr Zaidan SH M Hum.

Lantas bagaimana kelanjutan penanganan tiga perkara dugaan tipikor bernilai besar ini oleh aparat penegak hukum Kejati Babel?

Sementara itu kepala Kejati Babel, Ranu Miharza SH MH mengatakan terkait tiga perkara dugaan tipikor tersebut pihaknya aaat ini masih melakukan pendalaman. Namun saat proses penyelidikan pihaknya tidak dapat mempublikasikan kepada masyarakat.

"Msh pendalaman penyelidikan. Belum bisa dipublikasikan dulu. Khawatir mengganggu proses," Kata Ranu dalam pesan singkatnya/Whats App (WA) yang diterima Pewarta HPI Babel, Sabtu ( 21/3/2020) siang. (Rikky Fermana)

Rekayasa Rekomendasi Kepala Sekolah, Sarjio Terancam Masuk Penjara

Posted by: On Maret 20, 2020



Lampung Selatan, Cakra Bhayangkara News - Entah apa yang merasuki Sarjio salah seorang warga ber KTP Rangai Tri Tunggal yang juga berstatus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) Kontrak Dinas Sosial memalsukan rekomendasi Kepala SDN 2 Rangai Tritunggal sebagai persyaratan dirinya dan ketiga temannya untuk dapat dipilih menjadi Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) dalam pemilihan Bupati yang sedang akan diselenggarakan.

Hal ini terungkap setelah mendapat pengakuan langsung dari Sarjio. Kepada media ini ( 17-03-2020 ) menurutnya Sarjio dirinya  berani memalsukan rekomendasi Kepala SD 2 Rangai TritungÄ£al karna sebelumnya dia pernah menjadi tenaga honor, dan menurutnya rekomendasi ini tidak bakal menimbulkan masalah sebab hanya formalitas persyaratan yang diperlukan.

Oleh perbuatan Sarjio tersebut sempat membuar repot Piginia S.Pd sekalu kepala sekolah karna bertepatan selasa (17-03-2020 ) dirinya sempat dipanggil  Bawaslu Kecamatan Ketibung untuk di periksa dan dimintai keterangan.

Oleh sebab Merasa dirugikan dan akan berdampak tidak baik terhadap profesi nya sebagai guru maka Pirginia melalui pengacaranya Edi Samsuri SH dan Rekan secepat nya  akan  mengambil langkah hukum.

Sementara Edi Samsuri SH akan segera mengambil langkah hukum dengan melapotkan pihak- pihak yang dirasa telah merugikan klain nya. 

"Kita akan mengambil langkah hukum secepatnya, karna ini sudah melecehkan Institusi dan merugikan klain kami.  Yang dimaksud kerugian yang dapat tinbul bukan hanya kerugian materi saja, tetapi kerugian secara moril" Jelas Edi Samsuri.

Sementara menurut Muhamad Ilyas SH, Direktur LBH PAI dirinya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pelaku dalam hal pemalsuan rekomendasi. 

"Yang jelas bila peristiwa tersebut benar  hal tersebut berdampak pidana terhadap yang bersangkutan, maka kami mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mengingat yang bersangkutan telah mengakui pemalsuan tersebut, dan mendorong Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan langkah- langkah kongkrit terhadap temuan tersebut, mengingat apa yang dilakukan pelaku dapat berdampak pada jalannya demokrasi di Indonesia. Lampung Selatan khususnya PPS merupakan ujung tombak jalannya proses demokrasi dalam hal pemilu, maka apa yang dilakukan pelaku sangat mencederai Demokrasi. Bagai mana dapat bekerja benar ketika menjadi PPS, belum jadi pun sudah berani memalsukan Tanda tangan orang lain/ pejabat"  Jelas Muhamad Ilyas.

Sementara menutut Muhamad Ilyas pelaku pemalsuan domumen dan tanda tangan merupakan pelanggaran KUHP pasal 263 ayat 1, yang berbunyi  barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian maka diamcam hukuman kurangan penjara paling lama enam tahun. ( Red )

Anggota dan Wartawannya di Lecehkan, Ketua DPP MPPK2N dan Redaksi RepublikNews Angkat Bicara

Posted by: On Maret 19, 2020




Malang, Jatim, Cakra Bhayangkara News - Terkait dengan kejadian yang menimpa anggota LSM dan Wartawan yang di duga telah di Lecehkan oleh oknum dokter kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dampit Ketua DPP MPPK2N dan Pimpinan Media RepublikNews angkat Bicara.

Ketua DPP MPPK2N di kantornya yang beralamat di Perum Indraprasta Mojokerto mengatakan," apa yang di ucapkan oleh Kepala Puskesmas lewat WA saat di mintai keterangan anggota saya sudah kelewat batas, bukannya memberikan jawaban yang baik malah melontarkan makian dan tuduhan pemerasan,"kata Ali.

Lembaga MPPK2N Pusat akan berkordinasi dengan para legal dan para pembina untuk menindak lanjuti masalah ini, dan akan memanggil saudara Cahyo yang kebetulan juga Ketua DPW Jatim MPPK2N untuk dimintai keterangan lebih detail atas pelecehan yang menimpa dirinya yang di lakukan oleh oknum Kepala Puskesmas dan menentukan langkah selanjutnya," papar Ali


Sementara itu Pimpinan Media RepublikNews Simon Bunadi mengatakan," Kalimat yang di lontarkan oknum sangat tidak pantas untuk di lakukan, harusnya sebagai pelayan publik dan sekaligus sebagai pelayan Masyarakat dia memahami tugasnya. Apalagi yang melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan adalah seorang wartawan yang lagi melakukan tugas jurnalisnya sebagai pengemban UU Pers dan UU keterbukaan Publik.

"Bukti bukti chat antara wartawan saya dan oknum kepala Puskesmas Dampit sudah kita pelajari, di sana tidak ada unsur pemerasan atau intimidasi bersifat ancaman pemberitaan, wartawan kami melakukan konfirmasi biasa meminta keterangan terkait pelayanan puskesmas tapi justru mendapat balasan kalimat kalimat yang kurang pantas dan di tuduh mau melakukan pemerasan, ini sudah keterlaluan,"kata Simon.

Pada dasarnya Pers ataupun wartawan merupakan Pilar ke empat Demokrasi setelah ekskutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal namun keberadaan Pers/Wartawan memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial, Kepala Puskesmas seharusnya memahami tugas wartawan.

Secara langsung memang oknum tersebut sudah meminta maaf kepada wartawan kami dan awak media serta rekan-rekan LSM, dan itu di sampaikannya dalam forum pertemuan yang juga di hadiri anggota polisi setempat, dan secara manusiawi sudah di maafkan dari apa yang sudah dia lakukan.

Namun karena ini sudah menyangkut pelecehan profesi untuk fakta hukumnya apakah ini sudah masuk ketindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau masuk ke rana ITE sebagai mana yang di maksud pasal 45 ayat 3 UU No.19 th 2016 tentang perubahan atas UU No.11tahun 2008  tentang ITE.

Semua masih akan kita diskusikan dan kordinasikan baik dengan rekan rekan media, rekan rekan LSM lainnya dan juga dengan ketua DPP MPPK2N, apakah di lanjut ke rana hukum atau tidak,"pungkas Simon. (Red)

Ini Hasil Putusan Banding DKP-PERADI: Muslim Amir Dinyatakan Bersalah dan Denda Rp 20 juta

Posted by: On Maret 19, 2020



Pekanbaru, Riau, Cakra Bhayangkara News - Majelis Hakim Dewan Kehormatan Pusat- Perhimpunan Advokat Indonesia (DKP-PERADI) memonnis Muslim Amir, SH., seorang Advokat, bersalah melanggar kode etik.

Sebelumnya, Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Pekanbaru, menghukum Muslim Amir dengan pemberhentian selama setah un.

Muslim Amir diadili berdasarkan pengaduan teman sejawat ( sesama Advokat) yakni DR Yudi Krismen atas dugaan perampasan klien Yudi Krismen, yakni kelurga pasien meninggal dunia akibat korban malpraktek di Rumah Sakit Aulia Pekanbaru.akhir tahun silam.

Muslim Amir, kemudian merampas hak-hak Yudi Krismen selaku Pengacara keluarga korban, dengan kedok sebagai Pengacara Cirporate di rumah sakit tersebut.

Tidak senang dengan tindakan tidak beretika itu, Yudi Krismen kemudian melaporkan masalah ini ke DKD PERADI Pekanbaru.

Setelah proses persidangan yang alot di DKD, Muslim Amir divonnis bersalah dan diberhentikan dari profesinya selama setahun. Muslim Amir kemudian mengajukan banding.

Di tingkat DKP ternyata Muslim Amir tetap dinyatakan bersalah. Dia dinyatakan melamggar dua pasal Kode Etik Advokat Indonesia.

Lantas, sebagai Pembanding Muslim Amir harus menerima hukuman: teguran tertulis serta membayar denda di tingkat Dewan Kehormatan Daerah (DKD-PERADI) Pekanbaru dan denda di Tingkat DKP-PERADI, masing-masing Rp 10 juta.

Dalam amar putusannya tanggal 3 Maret 2020, yang salinannya diterima Terbanding, DR Yudi Krismen, SH.,MH kenaren (18/3) dijelaskan, Majelis DKP menerima sebagian upaya banding Muslim Amir.

"Tetapi, intinya DKP menyatakan Muslim Amir bersalah melanggar Pasal 3 Huruf d serta Pasal 5 Huruf a Kode Etiak Advokat Indonesia. Malah dia menerima hukuman denda Rp 20 juta," kata Yudi Krismen.

Sebagai Pengadu dan Terbanding, Yudi Krismen tampaknya masih melanjutkan perjuangannya.

"Dalam wakru dekat, saya akan menggugat secara Perdata: Muslim Amir, Dokter yang melakukan malpraktek dan pihak Rumah Sakit Aulia," kata Yudi Krismen saat memberi keterangan pers di Kantornya (18/3).(Romi)

Pelarian Herman Pelaku Penganiyaya Wartawan Berakhir  di Rumah Orang Tua Istri Mudanya

Posted by: On Maret 17, 2020



Lampung Utara, Cakra Bhayangkara News -  Pelarian Herman Oknum salah satu ketua Ormas Kabupaten  Waykanan sang eksekutor penganiyaan salah satu wartawan yg bernama Efrijal berakhir di rumah Orang tua istri mudanya di jalan Bukit Lintas Lampung Barat senin dinihari (16-03-2020 ) tepat pukul 02:00 Wib dilakukan oleh satuan Resmob Polres Lampung Utara back up oleh Polsek Bukit Kemuning.

Herman si pelaku penganiyayaan sebelumnya dinyatakan Buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Lampung Utara sejak dirinya dilaporkan ke Polres Lampung utara oleh Efrijal wartawan Media Buser selaku korban atas tindakannya melakukan pemukulan, penganiyayaan.


Pelaku yang merupakan warga Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sempat melarikan diri dan menimbulkan ketidaknyamanan wartawan di lampung Utara, Sehingga Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) dan  beberapa organisasi pers lainnya   melakukan melakukan orasi/ demo beberapa waktu lalu mendesak Polres Lampung Utara segera menangkapan.

Pelaku Herman yang diduga orang suruhan oknum kepala sekolah di Kabupaten Waykanan yang tidak terima karna diberitakan tersebut, dikenakan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP serta berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP / B / 132 / II / 2020 / Polda Lampung / SPKT Res LU, Tanggal 05 Februari 2020.

Saat ini pelaku diamankan ke Polres Lampung utara untuk dilakukan penyidikan.
Sebelumnya diketahui kronologis kejadian penganiyaan dan pengeroyokan oleh Herman dan kawan- kawannya terhadap Efrijal terjadi pada hari rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib . Pelaku dan korban bertemu di rumah makam Ayuni di pasar Bukit kemuning dan akhirnya terjadi cekcok dan pemukulan kepada korban.

Yuheri Selaku ketua Koordinator Wilayah Forum Pers Independent Indonesia ( Korwil FPII  ) Lampung Utara mengapresiasi kerja keras Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudho Maryono dan jajarannya dalam upaya melakukan penangkapan.

"Kami dari FPII sangat mengapreisiasi  kerja keras pak Kapolres beserta jajarannya dan mengucapkan banyak terima kasih, harapan kami yang bersangkutan dapat di proses sesuai hukum dan mudah- mudahan kejadian pengeroyokan, penganiyaan ataupun intimidasi terhadap wartawan oleh pihak- pihak tertentu tidak terjadi lagi (Red)

Sumber : FPII Setwil Lampung