4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Inspektorat Pembantu Wilayah III Kabupaten Bekasi Angkat Bicara Terkait Pemberitaan Dugaan Proyek Fiktif Dan Tidak Sesuai RAB

Posted by: On Desember 05, 2019



Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Cakra Bhayangkara News --  Berkelanjutan dari pemberitaan terkait dugaan proyek fiktif juga tidak sesuai gambar dan RAB di kampung Buwek SKU, tambun selatan.


Tim Investigasi Asosiasi wartawan propesional Indonesia ( AWPI ) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya melakukan konfirmasi ke Inspektorat pembantu Wilayah III Kabupaten Bekasi, kamis (5/12/19) menurutnya, terkait dari hasil pemberitaan tersebut, menyarankan untuk segera membuat laporan secara administratif disertakan data-data hasil temuan dilapangan dan nantinya akan di sampaikan ke pimpinan, terangnya.


" Mengenai adanya dugaan kasus proyek tersebut bisa di laporkan dengan disertai data -data temuan, nanti kita akan sampaikan ke pimpinan Inspektorat, selanjutnya menunggu perintah pimpinan untuk tindak lanjutnya, kalau mengenai proyek yang sudah dilelang tidak bisa dikerjakan oleh anggaran APBN ", terang,

Setelah dari Inspektorat Tim Investigasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya menyambangi Dinas PUPR kabupaten Bekasi untuk menyurati . 
Untuk mengajukan surat permintaan data dan informasi, yang di atur di dalam Undang undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) No.14 tahun 2008.

Di tempat terpisah, menurut  Ketua Umum LSM-MASTER : Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu .
Arnold kegiatan tersebut wanprestasi karna kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati antara pihak ketiga dengan pihak Dinas PUPR, anehnya kegiatan tersebut berdasarkan LKPJ terealisasi hingga 82,91% jadi di duga kuat ada indikasi korupsi,"tutup nya (Red)

Kinerja Pemkot Depok Sangat Lemah Sebanyak 70% Reklame Di Depok Tanpa Izin

Posted by: On Desember 05, 2019



Depok, Cakra Bhayangkara News- Pemerintah Kota Depok gencar melakukan pendataan dan penertiban perizinan terhadap pemasangan reklame di Kota Bekasi. Hasilnya, sekitar 70% reklame di Kota Depok tidak berijin. Hal tersebut merupakan kebocoran pajak.


Meski sudah aturan ada agar reklame konvensional yang tidak memiliki Izin di wilayah Kota Depok dirobohkan, namun masih terlihat banyak tiang reklame berdiri di atas lahan asset Pemda yang tidak dirobohkan.

Sebagaimana sudah tertuang dalam berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame.


Seharusnya pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bekerjasama untuk mendata serta menertibkan reklame reklame yang melanggar peraturan.(Tile) 

Pekerjaan Pembangunan Leningan Irigasi Rusak Berat, Diduga Adanya Penyelewengan Anggaran

Posted by: On Desember 05, 2019



Batubara, Sumut, Cakra Bhayangkara News - Adanya temuan tentang pembangunan  leningan irigasi yang rusak berat yang menggunakan anggaran DD tahap 2  dan MCK THN 2019  yang belum di bangun oleh mantan PJ. FAINI Silalahi, S, Pd, mendapat tanggapan dan pertanyaan dari tokoh masyarakat setempat bahkan masyarakat pada umumnya. 

Sehubungan dengan adanya  periksaan yang di langsanakan oleh ketua tim inspektorat di desa pematang CENGKRING kecamatan Medang deras, Kabupaten Batubara, Senin, 05/12-2019, menemukan adanya beberapa fisik bangunan leningan irigasi yang berada di dusun antara dan blok x baru mengalami rusak berat. 

Ketua tim pemeriksa Inspektorat  JUMALI, S.HI dalam pemeriksaan tersebut setelah mendapatkan keadaan pekerjaan yang dianggap tidak sesuai langsung menelepon mantan PJ pematang CENGKRING FAINI Silalahi ,S pd yang saat itu tidak menghadiri kegiatan pemeriksaan tersebut.

Melalui telepon selulernya JUMALI menegaskan kepada FAINI agar segera vmemperbaiki bangunan leningan irigasi dan MCK yang belum di bangun dengan jangka waktu 10 Desember 2019. 

Jika hal ini tidak di langsanakan sesuai waktu yang di tentukan maka temuan ini akan kami serahkan Bpk, Ujar JUMALI.

Menanggapi hal ini, Satya Bakti PJS yang baru menegaskan bahwa hal yang tidak mungkin kalau dirinya yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan yang dirinya tidak tahu. 

" Ya tidak mungkinlah saya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut," Ucap Satya Bakti dengan raut wajah kecewa. 


Satya Bakti sangat kecewa dengan sikap mantan Pjs FAINI Silalahi yang seharusnya bertanggung jawab atas DD tahap 2 tahun 2019. 

Karena menurut Satya lagi bahwa pada saat akan dilakukan penanda tanganan dilakukan dan dihadiri oleh Ketua LPM KHARIL ANWAR RITONGA, dan menyerahkan ya kepada mantan Pjs. FAINI Silalahi, S, Pd. (Rudy NST) 


Rumah Warga Pura Bojong gede Dibobol Maling , Uang dan Surat-Surat Kendaraan turut Lenyap

Posted by: On Desember 04, 2019



Depok, Cakra Bhayangkara News - Rumah seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Perumahan Pura Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, dibobol maling saat ditinggal pergi sekeluarga. Uang sejumlah Rp 2 juta beserta surat-surat kendaraan BPKB mobil dan motor ikut raib digondol maling. Minggu, (01/12/19)

Muhammad Farid Firdaus (38) bersama istri dan dua orang anaknya pergi berkunjung ke rumah orang tuanya di Depok Timur pada Sabtu (30/11). Kondisi rumah saat ditinggal dalam keadaan terkunci rapat.

"Hari Sabtu, saya istri dan anak-anak biasa pergi keluar rumah. Seringnya main ke rumah Eyang nya anak-anak, juga kadang makan di luar," ujar Farid kepada awak media, Senin (2/11). 


Menurut pria yang kesehariannya berdinas di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu, sejak hari Sabtu (30/11) memang menginap di luar, hingga kembali ke rumah pada Minggu (1/12) malam. 

"Begitu sampai di rumah sekitar jam 11.00 malam, anak dan istri saya masuk duluan lalu terdengar treakan sangat kencang karena melihat kondisi rumah sudah berantakan. Awalnya saya kira ada ular masuk rumah. Karena rumah saya sebelahan dengan danau dan semak, ternyata benar kita kemalingan" kata Farid. 

Keduanya sempat mengecek kondisi seluruh rumah hingga ke belakang, ditemui semua barang seperti lemari di kamar dalam kondisi acak-acakan. Kemudian ketika memeriksa pintu belakang rumah, didapati kuncinya dalam keadaan rusak, akibat dicongkel dari luar.

Farid dan istri spontan menduga ada orang masuk ke dalam rumah, mereka pun bergegas lari ke rumah tetangga dan pengurus lingkungan untuk memberitahukan kejadian tersebut. 

"Saya langsung lapor ke rumah Pak RT dan Pak RW. Setelah kumpul kami semua sama-sama melihat kondisi rumah saya di dalam," jelasnya. 

Setelah dicek sedemikian waktu, akhirnya dapat dipastikan uang yang disimpan dalam lemari sebesar Rp 2 juta beserta surat-surat BPKB mobil Toyota Kijang Inova, dan 2 BPKB motor Honda Supra dan Suzuki Skydrave hilang digondol pelaku. 


"Selanjutnya, saya didampingi Ketua RT dan RW segera meluncur ke Polsek Bojonggede untuk melaporkan peristiwa pembobolan rumah rumah saya," kata Farid, seraya menunjukan lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dengan nomor STPL/763/K/XII/2019/PMJ/RESTA DEPOK/SEK. BOJONGGEDE. 


Sementara itu Kapolsek Bojonggede ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, menyangkut situasi keamanan di lingkungan Kecamatan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Kapolsek Bojonggede Kompol Priyadi, SH. menuturkan 

"Hal yang akan dilakukan dalam upaya menjaga keamanan di lingkungan, terkait maraknya para pelaku tindak pidana yang berusia dibawah umur maka kami dari pihak kepolisian sektor bojonggede telah bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995 yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1". Tuturnya

terkait adanya pembobolan rumah warga dalam wilayah yuridisnya, pimpinan Polsek Bojonggede itu mengatakan sejumlah barang berharga korban digondol maling, antara lain uang tunai sebesar Rp. 2 juta beserta 1 BPKB mobil dan 2 BPKB motor. 




Tim Polsek Bojonggede sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pencurian itu. Sejauh ini polisi masih memburu pelaku. 

"Terlapor masih dalam penyelidikan Untuk kasus pembobolan rumah yang terjadi beberapa waktu lalu, semua masih dalam proses penyelidikan. Karena kami pada hari Selasa (03/12) baru saja menangkap 4 pelaku curas dari beberapa TKP di wilayah Bojong Gede dan kasus tersebut masih kami dalami apakah ada sangkut pautnya dengan pembobolan rumah yang terjadi di puri bojonggede pada hari minggu kmarin atau tidak! ,”pungkas Kapolsek.

Dengan adanya laporan tersebut, Farid dan keluarga beserta masyarakat setempat berharap agar Polisi segera memburu para pelaku kemudian diproses secara hukum yang berlaku. 

Agar kejadian serupa tidak terulang, mereka berharap aparat dan pengurus lingkungan untuk meningkatkan keamanan lingkungan, mengingat belakangan beberapa kali terjadi peristiwa pencurian.(Teguh)

Aksi Demonstrasi Warga Desa Dayeuh Terhadap PT. Tri Tunggal Wijaya Primula

Posted by: On Desember 04, 2019



Desa Dayeuh, Cakra Bhayangkara News- Aksi demonstrasi oleh warga rawa ilat Rt.02/08 Ds.Dayeuh kec. Cileungsi kab. Bogor pada Rabu, 04/12/2019 aksi ini di lakukan untuk menghentikan pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.


Tepatnya penolakan limbah yang di lakukan oleh Pt. Tritunggal Wijaya primula mengakibatkan sumber air warga menjadi kuning pekat dan tidak layak pakai/konsumsi. 


Warga setempat meminta agar perusahaan tersebut stop produksi. Dan memberikan kompensasi air bersih kepada 30 warga yg terdampak pencemaran lingkungan. 

Hasil kesepakatan pihak perusahaan siap memberikan air bersih untuk konsumsi 2 (dua) galon/hari sampai air normal kembali.



Perusahaan tersebut akan d proses oleh pihak yang berwenang dikarenakan tidak memiliki izin pengolahan limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
        Dede/tim Kab. Bogor

Ditanya Papan Plang Proyek, Kontraktor di Meruya Utara Tantang Wartawan

Posted by: On Desember 03, 2019



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News - Aksi arogansi kontraktor terhadap wartawan terjadi di Meruya Utara, Jakarta Barat. Hal itu dialami oleh Dedy Rahman wartawan media online.

Jurnalis media online Metro Media News.co di Jakarta Barat ini, diduga mendapat perlakuan kasar saat akan meliput terkait perkembangan proyek saluran yang dikerjakan oleh kontraktor di Jalan Haji Berit RT 05 RW 010, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa (3/12/2019) siang.

Saat itu, Pimpinan PT Dovlen Seventy yang diketahui bernama Oslem, kontraktor yang menangani proyek saluran di Meruya Utara, Jakbar langsung bersikap arogan dan menantang wartawan.

"Jadi kamu maunya apa??? Saya tidak suka kamu beritakan. Ga usah banyak tanya terkait proyek ini," ujar Oslem seperti disampaikan Dedy, Rabu (4/12/2019).

Menanggapi sikap tidak terpuji tersebut, Umar Abdul Aziz SH MH selaku Tokoh Pemuda Kembangan nan kritis mengecam sikap arogansi Pelaksana Proyek.

Menurutnya, jurnalis itu bekerja dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan UU Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Karena itu, semua narasumber termasuk Pimpinan Proyek, kita minta dia menghormati Undang-undang. Di negara kita ini ada aturan main. Kita (wartawan) kerja ini dilindungi Undang-undang," tegas Umar yang juga Pembina LBHT Jakarta Barat.

Dalam menjalankan profesi, jurnalis berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dimana, ada hak tolak berupa embargo bisa digunakan narasumber jika saat dikonfirmasi, belum bisa memberikan jawaban yang tepat.

"Saat dikonfirmasi, tapi tak punya jawaban, narasumber menyampaikan embargo itu. Tapi kalau marah dan menantang wartawan, itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku," jelasnya.

Masih menurut Umar, dalam aturan hukum yang mengatur pers, juga terdapat sanksi pidana bagi pihak tertentu yang menghalang-halangi tugas jurnalis dalam memperoleh informasi.

"Saya mengecam keras terhadap perilaku kontraktor yang arogan seperti itu. Itu masuk kategori tindak kekerasan terhadap jurnalis," terangnya.

Dia pun menjelaskan tentang UU Nomor 40 tentang Pers, Pasal 18 Ayat 1, yang menjelaskan tentang ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta, jika menghalangi kerja jurnalis.

Kerja jurnalistik seperti hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi, dijamin secara tegas dalam Pasal 4 ayat (3) UU RI No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terutama terkait peliputan yang menyangkut kepentingan umum sebagai bentuk kontrol publik.

Di tempat terpisah, Fajar Herwindo Koto SH selaku Penasehat Hukum MetroMediaNews.co menyatakan akan menempuh jalur hukum, terkait tindakan tidak menyenangkan dari kontraktor di Meruya Utara tersebut.

"Saya berencana akan menempuh jalur hukum atas sikap arogansi Kontraktor terhadap wartawan kami," tandasnya. (ril/hr)

Diduga Sebagai Bandar Narkoba, H. Samsul Bin Bacok (Alm) Diamankan Polsek Sebulu

Posted by: On Desember 03, 2019



Kukar, Kaltim, Cakra Bhayangkara News – Polsek Sebulu telah mengamankan seorang pelaku an. Sdr. H. SAMSUL Bin BACOK (Alm) Pada hari Senin  (2/12/2019) sekira  jam 15.00 WITA, di Samping rumahnya di RT.18 kampung ledok Sp 1 Desa Sumber Sari Kec.Sebulu Kab. Kutai kartanegara.


Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Andrias Susanto Nugroho,. S.Ik,. M.Si  melalui Kapolsek Sebulu  Iptu Ishaq, SH, membenarkan bahwa awal mula kejadian Pada saat anggota Polsek Sebulu mendapat laporan dari warga bahwa di sebuah rumah di RT.08 kampung ledok sering terjadi transaksi narkoba, anggota melihat seseorang  dengan gerak gerik mencurigakan  di samping rumah dan ditanya bernama H.SAMSUL kemudian dilakukan penggeledah badan  di temukan di dalam  kantong celana pendek yang di pakainya di sebelah kiri bagian samping depan di dapat 3 poket kecil yang diduga sabu dan di dalam kantong celana samping kanan di temukan uang sejumlah Rp.1.860.000,- 


Di akui tersangka uang hasil penjualan sabu kemudian atas kejadian tersebut anggota polsek Sebulu mengamankan Pelaku  bersama barang bukti berupa : 
- 3 (tiga)  poket shabu dalam bungkus plastik bening, bungkusan kecil poket pertama berat kotornya 0,49 gram dan paket ke 2 berat kotor 0,38 paket ke 3. Berat kotor 0,35.

-  Uang tunal hasil penjualan Rp. 1.860.000 ( Satu juta Delapan ratus enam puluh Ribu Rupiah)  
Selanjutnya Tersanhgka dijerat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Joo Pasal 127UURI No. 35 thn 2009 tentang Narkortika. (Monti)

MR (27) dan DS (28) Diamankan Polsek Kota Bangun, Karena Miliki Sabu

Posted by: On Desember 03, 2019



Kukar, Kaltim, Cakra Bhayangkara News – Polsek  Kota Bangun telah mengamankan laki laki yg diduga sebagai tersangka berinisial DS (28) dan MR (27) Pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan Narkotika Jenis Sabu.                                                                                                              
Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Andrias Susanto Nugroho,. S.Ik,. M.Si  melalui Kapolsek Kota Bangun AKP  Subari,. SH, membenarkan bahwa  Awal mula kejadian bahwa Anggota Reskrim Polsek Kota Bangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Liang Ulu Rt. 001 di Rumah tersangka dicurigai digunakan untuk transaksi Narkoba.

Kemudian anggota Reskrim membentuk Tim melakukan penyelidikan di TKP, Setelah itu dilakukan penggeledahan di Tkp dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 poket sabu ukuran sedang yang di simpan di atas Jendela Rumah tersangka.


Selanjutnya kedua orang tersangka dan barang bukti berupa :
- 1 ( Satu )  poket shabu ukuran sedang seberat 3,5 gram
- 2 ( dua ) poket shabu ukuran kecil
- Seperangkat alat hisap shabu/ bong.

Tersanga dijerat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Joo Pasal 127 UURI No. 35 thn 2009 tentang Narkortika. (Monti)

Umar Abdul Aziz : Tidak Memasang Papan Plang Proyek Merupakan Pelanggaran

Posted by: On Desember 03, 2019



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News - Tokoh Pemuda Kembangan, Umar Abdul Aziz, SH., MH menilai, bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek saluran yang tidak memasang papan nama/plang proyek oleh pihak pelaksana merupakan pelanggaran.


Hal itu diungkapnya, terkiat tengah berlangsungnya pekerjaan normalisasi saluran beton pra cetak di jalan Haji Berit RT.05 RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat yang tidak terpasangnya papan plang pekerjaan proyek.

"Bagi pihak rekanan yang tidak memasang papan plang proyek, itu merupakan proyek siluman dan melanggar Kepres serta UU KIP yang ada. Kalau tidak ada papan proyeknya ya pastinya ilegal dan dalam hal ini pengawas atay pihak terkait harus menghentikan proyek ini sampai ada kejelasan," ungkap Umar seperti dilansir metromedianews.co, Rabu (4/12/2019).

Dikatakan Umar, setiap pelaksanaan pekerjaan proyek negara, papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.


"Setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah, dan dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan," kata Umar yang juga Pembina LBHT Jakarta Barat.

Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dijelaskannya, pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib mengin­formasikan kepada publik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga­wasan, kemudian ukuran jalan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan dan itu perlu diketahui oleh masyarakat luas.

"Seharusnya pihak dinas terkait menegur pihak rekanan nakal yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek saluran itu, dan memberi sanksi sesuai aturan yanga ada, dan pihak pengawas terkait harus menghentikan pekerjaan tersebut, sebelum memasang plang nama proyek, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pekerjaan proyek saluran dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana dari PT. Dovlen Seventy hanya memasang spanduk pemberitahuan bahwa ada pekerjaan saluran dan spanduk TP4D Kejari Jakarta Barat. (ril/hr)

Sidang Lanjutan Sengketa Tanah Desa Budi Daya, Menghadirkan Saksi Pihak Tergugat

Posted by: On Desember 02, 2019



Kalianda, Lampung Selatan, Cakra Bhayangkara News FPII Korwil Lampung Selatan menghadiri Sidang lanjutan terkait sengketa tanah di Desa Bumi Daya yang sampai saat ini belum terselesaikan, sidang kali ini hadir tiga orang saksi dari pihak penggugat dapat menjadikan kasus sengketa lahan pasar dan lapangan di Desa Bumi Daya ada titik terang. Dari ketiga saksi ada satu saksi yang keteranganya sama, sehingga hakim hanya mengambil keterangan dari dua saksi. sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kalianda, senin (02/12/2019).

Kedua saksi  yang memberikan keterangan di persidangan yaitu : Sumiri domisili di Desa Bumi Daya dan Ece domisili di Desa Bumi Daya, dan saksi yang ke tiga sama keterangan nya dengan Ece sehingga hakim hanya menerima keterangan dari dua saksi.

Sementara dari pihak team kuasa hukum,  tergugat dua M.Ridwan S,H waktu di konfirmasi "Setelah melihat dan mendengar dari saksi penggugat keterangan saksi itu banyak mengamini data dari pihak tergugat dua dan pihak tergugat tiga, kami  tetap optimis dengan data data maupun saksi saksi dari pihak tergugat dua dan pihak tergugat tiga yang akan di hadirkan pada sidang selanjutnya".pungkas nya.

Sidang minggu ini agak sedikit berbeda di mana tokoh masyarakat dan tokoh pemuda turut hadir dan menyaksikan jalannya persidangan.(red) 

Sumber : FPII Korwil Lamsel

Banyak Pembangunan Pemerintahan Kota Depok diduga Kangkangi Aturan

Posted by: On November 30, 2019



Depok, Cakra Bhayangkara News- Pembangunan Proyek Fisik milik dinas PUPR, dan Dinas RUMKIM Kota Depok Tahun 2019 diduga Abaikan Peraturan dan Perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasalnya, Memasuki penghujung tahun 2019, diprediksi seluruh paket pembangunan infrastruktur dikota Depok 
tidak akan selesai 100 % progressnya,komentar ini dilontarkan Gobuan Harahap, SH. Ketum Nusantara 
Corupption Watch, lebih jauh dikatakannya bahwa dari ribuan paket pembangunan infrastruktur dikota 
depok, tentu tidak semuanya bisa disikapi NCW. 

Meski demikian Tim kami dilapangan punya bukti konkret beberapa paket pekerjaan yang ada pada Dinas PUPR, dan Dinas RUMKIM.


Salah satunya adalah dalam Paket kegiatan pembangunan dan penataan lingkungan gedung puskesmas 
Jatijajar Depok senilai lebih Rp. 4. 046.750.689,73 berdasarkan pemantauan secara langsung dilokasi, diketahui
bahwa pekerjaan pengecoran dilakukan secara manual, steger juga menggunakan bamboo, selain itu kuat dugaan bahwa pekerjaan diyakini tidak akan selesai sesuai kalender kerja. 


Hal lain dalam kegiatan pembangunan dan penataan SDN Kalibaru 1,sesuai yang tertera di papan 
nama kegiatan,dengan harga penawaran Rp 2.833.305.319, bahwa penyedia jasa yakni PT ADHIKARYA TEKNIK PERKASA harus menyelesaikan seluruh item kegiatan selama 114 hari.

Yang jadi pokok Inti persoalan beton tidak diorder dari batching plant melainjkan dikerjakan secara manual.dan steger dipasang menggunakan bambu bukan scafolding. Disisi lain,dalam pemantauan Tim Awak Media seluruh item kegiatannya juga tidak mungkin selesai 100%. (Tim)

Ketua RT10 RW03 Harjamukti : Ini Kepentingan Warga Bukan Persoalan Pribadi Saya.

Posted by: On November 29, 2019




Depok | Cakra Bhayangkara News | Terkait penolakan warga RT 10 RW 03 Kelurahan Harjamukti atas SK Nomor : 149/30/Kpts/IX/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Harjamukti dan mengenai beredarnya berita di beberapa media yang seakan-akan  gugatan tersebut adalah antara peribadi ketua RT 10 RW 03 (Sudrajat) Dengan Lurah Harjamukti (H. Iwan), maka ketua RT 10 RW 03  Sudrajat Suciono memberikan klarifikasi kepada awak media pada Jum'at (29/11/2019). 

Bahwasan nya permasalahan yang dalam gugatan tersebut adalah benar atas nama warga RT 10 RW 03 yang mana hal tersebut telah di sepakati bersama dan dikuasakan kepada team kuasa hukum (Advocat). Sudrajat menjelaskan ini bukan persoalan pribadi melaikan kepentingan warga Rt 10 Rw 03 kelurahan Harjamukti

"Kepada rekan-rekan  media, dalam kesempatan ini saya mau memberikan klarifikasi atas berita yang dimuat dari tergugat dalam hal ini turut tergugat adalah RT RW dan juga tergugat 1 adalah lurah yang memberikan statement di beberapa media online yang memojokkan saya sebagai ketua RT 10 dan menimbulkan keresahan warga RT10 RW03 Kelurahan Harjamukti,"Ujarnya.

Opini yang dibangun dari pihak tergugat adalah kasus warga RT 10 yang terjadi akibat dikeluarkannya SK Lurah yang mencabut kepengurusan RT 10 tahun 2018 adalah terjadi karena pribadi saya sebagai ketua RT yang tidak terima dengan SK Lurah!. Padahal saya hanya wakil dari warga yang menolak SK Lurah itu adalah warga RT 10 sendiri. Tapi di dalam berita-berita yang dimuat dari tergugat selalu menyudutkan saya pribadi sebagai ketua RT 10 yg menggugat  padahal ini adalah gugatan warga RT 10 kepada Lurah Harjamukti. 

Ada pernyataan dari turut terduga yaitu RT 03 mengatakan bahwa pembentukan RT 10 di tahun 2010 sudah menyalahi ketentuan dimana tidak mengikuti batas-batas history kampung Kalimanggis dan Kampung Pedurenan, yang saya pertanyakan apakah pembentukan 1 RT itu berdasarkan history terbentuknya suatu kampung atau terjadinya kesepakatan minimal 30 warga setempat untuk membentuk satu RT apalagi kami ini adalah Komplek IPTN mempunyai denah komplek yang disahkan oleh pemerintah( BEPPEMKA) sejak tahun 1977. 

"Jangan merasa dan seolah-olah saya ini pribumi asli dari kampung sini "(dalam statment yang bersangkutan sebut sendiri istilah pribumi asli) tidak suka terbentuknya RT baru, padahal sudah terbentuk sah secara hukum",Ungkapnya.

Ada pernyataan dari turut tergugat ( ketua RW04) bahwa saya sebagai ketua RT 10 tidak ada kontribusinya terhadap masyarakat sekitar juga tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, Hal ini menurut saya aneh, kenapa RW lain bisa menilai RT di wilayah RW lain kepentingannya apa. Beliau juga menyinggung masalah saya sebagai RT yang kurang berwawasan, saya Terangkan di sini bahwa justru warga RT 10 adalah warga warga yang kritis, warga yang rata-rata berpendidikan tinggi dan rata-rata adalah profesional oleh karenanya dengan terjadinya persoalan SK lurah ini mereka dalam artian Warga RT10 bereaksi karena dinilai telah terjadi ke tidak adilan dan pelanggaran didalamnya.

Dirinya menjelaskan, Saya melihat Pak Lurah ini menggalang dukungan RT RW yang lain di kelurahan Harjamukti atas kasus hukum ini. Bisa dilihat di berita-berita dan di media sosial, ini berbahaya karena bisa menimbulkan benturan antar warga nya sendiri di wilayah kerjanya yaitu di kelurahan Harjamukti. 

"Masak galang dukungan RT RW lain untuk menghadapi satu RT yang sedang cari keadilan dan kebenaran, karena peran lurah itu sebagai pelayan masyarakat atau penguasa masyarakat.
Menteri dalam negeri, bapak Tito Karnavian yang baru-baru ini mengingatkan lagi kepada para aparatur pemerintahan untuk kembali kepada fungsi dan perannya yang sebenarnya yaitu sebagai pelayan masyarakat. Kalau Lurah sudah yakin dengan SK yang dikeluarkannya itu adalah benar ya di buktikan saja di pengadilan. tidak perlu menggalang dukungan dari masyarakat yang bisa menyebabkan kegaduhan dan benturan-benturan didalam lingkungan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat harus bisa memberikan ketenangan  bukan kegaduhan yg bisa mengakibatkan benturan-benturan dalam masyarakat,"Jelasnya.

Sampai saat ini pun kami warga RT 10 masih bingung dengan SK Lurah tersebut. Yang dipersoalkan adalah pemilihan RT tahun 2018 yang sudah disahkan oleh lurah dan camat sebelumnya....kok bisa status RT 10 yg sdh terbentuk sejak tahun 2010 dihilangkan . Apakah kepala kelurahan tdk berpikir efek pembubaran RT 10 kepada domisili hukum pd warga.

"Ya nanti di persidangan lah baru ada jawabannya, karena selama ini kami tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah Depok.
Demikianlah rekan-rekan media hak jawab saya terhadap berita-berita miring yang beredar di medsos untuk bisa meluruskan keadaan yang sebenarnya terima kasih, "Tutupnya. 
(red)