4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

PTSL Lampung Barat Lambat Dan Diduga Ada Pungli

Posted by: On Januari 19, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kabupaten Lampung Barat   tahun 2019 menurut pantauan media yang tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan sarat dengan masalah, termasuk lambat proses jadinya sertifikat dan besarnya pungutan biaya yang diminta oleh pihak panitia di masing- masing pekon ( Desa ). 

Program yang  banyak pertanyaan besar bagi masyarakat Lampung Barat  terkait tingginya biaya yang dikenakan kepada pihak pemohon PTSL khususnya masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau yang di minta biaya lebih dari Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu rupiah ) per sertifikat dan sampai hari ini sertifikat belum mereka terima. Sementara menurut panitia pembuatan sertifikat kepada mereka sertifikat akan diserahkan pada akhir tahun 2019.

Bila mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 25/SKB/V/2017, Menurut Aminudin Ketua Sekretariat Wilayah  ( Setwil FPII ) Lampung didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) PTSL untuk kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu dan Kalimantan Selatan ) biayanya Rp 200 ribu.


BPN Lampung Barat dalam hal besar nya biaya   yang dikeluhkan masyarakat kelihatannya sudah lepas dari tanggung jawab. 

Seperti yang disampaikan oleh Suparno salah satu Kasubag di Dinas ini ketika diminta tanggapan oleh salah satu media patners FPII yang ada di Lampung Barat mengatakan kaitan besar  biaya yang dikeluhkan masyarakat tidak menjadi tanggung jawan BPN  dan BPN tidak pernah menganjurkan panitia melakukan pungutan. Menurutnya bila pungutan tersebut dianggap bermasalah, maka menjadi tanggung jawab setiap orang yang melakukan pungutan di tingkat Pekon.

Sementara terkait  warga yang membuat PTSL  di beberapa  kecamatan yang sampai saat ini belum dibagikan sertifikatnya menurut Suparno pihaknya menunggu petunjuk  instruksi dari Bupati Lampung Barat karna rencana nya  akan dibagikan secara simbolis oleh Bupati. 

Hasil penelusuran FPII diperkirakan lebih kurang ada sepuluh kecamatan di Lampung Barat yang belum menerima PTSL yg dibuat tahun 2019 diantaranya Kecamatan Belalau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok.


Masih menurut Aminudin Ketua Setwil FPII Lampung , program PTSL ini diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Didalam Inpres ini, Presiden RI, Joko Widodo, mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Dalam Negeri; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Keuangan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Kepala Lembaga Penerbangan dan Antaraiksa Nasional; Kepala Badan Informasi Geospasial; Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Sementara Keputusasn Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu : Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu; Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu; Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu; Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu; dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu ( Cecep R)

Sumber : FPII Setwil Lampung/Deputi Jaringan Presidium FPII

Di Duga Cacat Hukum, Camat Pondok Gede  Diminta Tunda Pelantikan Ketua RW012 Jati Cempaka

Posted by: On Januari 18, 2020



Bekasi, Jawa Barat, Cakra Bhayangkara News – Proses Pemilihan ketua Rw 012 kelurahan jati cempaka, pondok Gede,kota Bekasi,jawa barat di duga cacat hukum. 

Pesta demokrasi pemilihan ketua RW 012 di wilayah kelurahan Jati Cempaka, kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, jawa barat.
Yang di laksana kan pada tanggal 13 Oktober 2019, dengan 3 orang kandidat dari setiap Rt.
Dengan kesepakatan tiap Rt 50 Kepala keluarga total 150 DPT.
No urut
1 memperoleh 45 suara 
2 memperoleh 51 suara
3 memperoleh 23 suara dan 1 suara rusak 30 suara tidak hadir.

Wakil Ketua panitia  wagio, mengutarakan kepada awak media bahwa panita bekerja sudah sesuai dengan perda No.5 tahun 2015,terang nya.

Salah satu peserta Kandidat ketua Rw 012, no.urut 01 Ustadz Nahrowi  melayangkan surat (Mosi tidak Percaya) ke Kecamatan Pondok gede,Kota Bekasi,Kamis, (7/11/2019).


“Saya tidak terima begitu saja dengan di adakan nya pelantikan ketua Rw yang baru, saya  mengajukan surat mosi tidak percaya terhadap panitia pemilihan ketua RW 012, kepada kecamatan pondok gede,kota Bekasi.yang mana saat pemilihan ketua Rw 012  panitia tidak transparan, dan di duga ada monopoli.
Sedangkan surat keberatan mosi tidak percaya saya belum ada jawaban tiba tiba ada undangan pelantikan," kata Nahrowi,sabtu (18/1/2020).


Dia mengklaim, salah satu peserta yang kemudian terpilih menjadi ketua Rw 012 jati cempaka tersebut di duga cacat hukum. 

Di tempat yang sama Camat pondok gede mengatakan, pihaknya tak memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi menunda pelantikan. Sebab, sesuai aturan yang ada proses pelantikan tak bisa ditunda," pungkasnya.

" ia dikarenakan SK sudah turun kami tidak bisa menunda, jika ada perselisihan di kemudian hari sesuai poin ke 4 dapat di pertimbangkan, karena ada nya permasalahan yang belum terselesaikan maka hanya pengukuhan ,"ucapa nya. 

Acara ini di hadiri oleh camat pondok gede Nesan, lurah jati cempaka Asepudin, ka ops polsek pondok gede Slamet Aryadi, tokoh masyarakat dan pengurus Rt.

(Jerry)

Diduga Oknum Guru Lakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Didik Dibawah Umur

Posted by: On Januari 18, 2020



Lampung, Kasui, Kabupaten Way Kanan, Cakra Bhayangkara News - Setelah melakukan Konfirmasi atas pemberitaan dugaan penganiayaan murid yang dilakukan oleh Oknum Guru SMK Al Fajar Kasui, BM (39), Akhirnya mendapat respon dari Pihak Kepala Sekolah Pw (45) yang diketahui adalah istri dari pemilik yayasan sekolah tersebut, dimana  membenarkan adanya pemukulan oleh oknum gurunya. 

Dalam penjelasannya Pw selaku Istri Pemilik Yayasan SMK Al Fajar Kasui mengatakan bahwa setiap manusia pastinya punya kehilafan, sehingga kadang dalam mendidik Murid terkadang agak keras dan itu merupakan tindakan yang menurutnya adalah suatu kewajaran, apalagi didikan tentang agama Islam. 

Lanjutnya adapun bekas pemukulan yang dilakukan oleh oknum gurunya terlihat seperti memar habis kerokan atau bekam. 
Sebagai pemilik yayasan dan sekaligus Kepala Sekolah, akan bertanggung jawab akan masalah yang dialami oleh gurunya. 

Saat dirinya dikonfirmasi oleh wartawan, barulah diketahui kalau masalah ini telah daporkan ke pihak kepolisian setempat. 


Di tempat terpisah, saat awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolsek Kasui NM. GURKY terkait adanya laporan kekerasan oknum guru terhadap anak didik, bahwa benar masalah ini telah dilaporkan dikepolisian Polsek Kasui, dengan No. LP. STPL/B-19/1/2020 /SPKT SEK. KASUI. 

Namun menurut Kapolsek Kasui "NM. Gurky" bahwa sampai saat ini berkas laporan belum diterimanya. 

" Benar bahwa ada laporan tentang pemhkulan terhadap Murid Salah satu SMK, Namun sampai saat ini berkas belum sampai ketangan saya," Ujar Kapolsek. 

Menurut Kapolsek Kasui NM. Gurky lagi bahwa keterlambatan penanganan kemungkin karena sedang dilakukan tahapan proses- proses sesuai dengan SOP di kepolisian, dan masalah laporan tersebut masih di tangani oleh Kanit Reskrim IPDA BG.

Sebelumnya diketahui bahwa sekitar sore hari pihak sekolah datang kerumah orang tua murid HK (62) dengan maksud, untuk meminta maaf dan berdamai secara kekeluargaan, namun sangat disayangkan tindakan permintaan maaf pihak sekolah kepada orang tua murid terkesan lambat, karena diduga setelah mengetahui kalau masalah ini sudah dilaporkan kepihak  kepolisian dan telah di proses dalam penanganan penegak hukum, barulah ada Itikat baik untu berdamai, tapi apa mau dikata laporan yang sudah resmi dimelolisian tetap akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun permintaan maaf oknum guru itu di terima oleh orang tua murid. 

Ibarat nasi telah menjadi bubur, Hukum harus di tegakkan, apapun yang dilakukan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tidaklah menutup pintu bagi hukum dalam memberikan keadilan kepada murid yang masih dibawah umur. 

Untuk itu kepada penegak hukum diharapkan untuk menindak lanjuti masalah ini sampai tuntas, karena ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang tentunya harus ditangani oleh Unit PPA, sehingga tidak ada yang merasa dipermainkan oleh hukum, dan masa depan generasi bangsa terjamin dalam memperoleh pendidikan. 

" Berlakulah profesional dalam melayani masyarakat dengan motto Polri "" Melayani Masyarakat Secara Promoter" ( Profesional, Modern dan Terpercaya). (Tim)

Bidkum Polda Banten, Dalam Rangka Bahatkum  Sidang Gugatan di PN Rangkasbitung

Posted by: On Januari 17, 2020



Kabupaten Lebak, Banten, Cakra Bhayangkara News - Bidang Hukum Polda Banten dalam rangka Bahaktum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14:05 WIB di ruang sidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pelaksanakan sidang gugatan perdata antara penggugat Xu Wenshuai alias Suhe anak dari Fudzan sebagai Penggugat dengan pihak tergugat yaitu Kepolisian Daerah Banten sebagi tergugat 1 dan Kejari Lebak sebagai tergugat 2

Dalam sidang tersebut masing masing kuasa hukum baik dari pihak penggugat dan pihak tergugat ikut menghadiri. Diketahui kuasa hukum penggugat adalah Matius, S.H dan Rahmatullah,S.H, sementara kuasa hukum tergugat 1 yaitu Bidkum Polda Banten dan kuasa hukum tergugat 2 yaitu Ibu Risma dan Ibu Rizki. Sementara Panitera dalam sidang tersebut adalah Serly Berliana Sianipar, S.H.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Hukum Polda Banten Kombes Pol M. Endro, berdasarkan putusan hakim pada saat pembacaan putusan, pertimbangan hakim gugatan perkara perdata no: 15/pdt/pn.rks.

"Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yg diajukan oleh tergugat 1, adapun poin yg dipertimbangkan adalah pengajuan tuntutan ganti kerugian telah di atur dalam kuhap  melalui  proses  Pra peradilan  sehingga gugatan penggugat haruslah di tolak," tutur Kombes Pol M. Endro, menurut pertimbangan hakim gugatan perkara perdata no: 15/pdt/pn.rks.

Untuk diketahui, berdasarkan pertimbngan tersebut, majelis hakim memutuskan, menerima eksepsi tergugat 1, namun dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.(Red/Agus) 

Proyek Jalan Paping dan Seminisasi  Dana Anggaran Tahun 2018 Desa Teluk Masjid Diduga Tidak Sesuai RAB

Posted by: On Januari 16, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru Provinsi Kal.Sel. telah mem Programkan pembuatan jalanan di RT 02, RT.03 dan RT.04, Jalan Paping Blok dan Seminisasi, Jelas as As'at Riyadi Kasi Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa / Kelurahan di Raungan Kantor Camat Pulau Laut Timur,   Kemis 9/11/2020.

Proyek tersebut dilaksanaksanakan oleh masyarakat Desa Teluk Mesjid di RT 03 dn RT 04.

Berkaitan dengan dugaan pelaksanaan tidak sesuai dengan RAB menurut saya itu benar saja, " Ucap As'ad.

 As'ad Riyadi, Kasi Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan, juga pengawasan Proyek Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur, As'ad Riyadi, menjelaskan dengan rinci kepada wartawan Media ini, disaksikan Camat Pulau Laut Timur, Tri Basuki Rahmat, tetang dugaan ini, As'at sambil menunjukan Kertas Copy RAB proyek yang dilaksanakan, oleh sekelompok warga, dengan pekerjaan Swadaya.

Kasi Pembangunan melanjutkan, yang tidak sesuai dengan RAB itu adalah Proyek Seminisasi jalan Masyarakat tani Rt.02, jalan persawahan pertanian desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, dalam RAB ada tertulis dan  disebutkan Jalanan itu di URUK dengan material, pasir, biscrus dan semin, anggaran Rp.85.629.000. 

Dengan tidak adanya URUKAN itu berarti ada SILPA dana sejumlah dana Urukan, " Kalo nilai URUKAN itu misalkan Rp.15.000.000, maka dana SILPA itu ada tertulis Rp.15.000.000., dan dana Silpa itu harus tercatat dalam laporan, " As'at ber ujar. 

"Dalam laporan yang saya terima tidak ada Silpa dana Itu, itulah yang diduga tidak sesuai RAB., " terang As'ad Riyadi.

AS' ad melanjutkan, setelah di konfermasi kepada pihak Konsoltan dan petugas desa, As' mendapat jawaban dari pihak Konsoltan dan Desa Teluk mesjid Kec.Pl.Timur.

Konsoltan, jalan yg akan dibikin ini bisa saja tidak diuruk, karena dasar  tanahnya cukup keras, kalo di Uruk hasinya jalan yg baru lebih tinggi lagi dari jalanan yg sudah ada.

Pihak Desa mengatakan kepada As'at Riyadi, Kami kelupaan membuatnya, nanti akan dibuat catatan SILPA itu Entri SPJ akhir Januari 2020.

As'ad menlanjutkannlagi, " proyek  jalanan  Seminisasi di RT.03 Kampung warga Mandar Rt.03 dan RT.04.lokasi  simpang 3 sebelah kiri nuju pelabuhan seratak, Paping Blok angggaran Rp.356.000.000. Panjang 166 mtr.dan Seminisasi  anggaran Rp.50.000.000. Panjang 98 mtr. Ini sudah sesuai dengan RAB, RAB itu dibikin oleh Konsoltan, jadi pelaksanan Proyek Desa Teluk Mejid berpedoman dengan perhitungan  dari Konsoltan," paparan Kasi Pembangunan.

Meng akhiri, As'ad Riayadi, Proyek peningkatan jalan wisata Rt.03 nuju tambatan perahu nelayan Kampung mandar, masih ada kurang ukuran panjang 1,5 mtr. Itu akan segera dilengkapi ukuran yang kurang.

Catatan Silpa yang lupa dibuat, akhir Januari 2020 akan di Entri dan dimasukan dalam SPJ laporan Pelaksanaan Proyek, Jadi ada SILPA dana desa tahun 2020. kami akan memberika copy SPJ itu kepada bapa2  wartawan, " tutup As'ad Riyadi. ( Syafruddin ).

PT.SBB Tipu Mitra Kerja 3 M Di Polisikan,Korban Minta Polres Metro Tangerang Cepat Ambil Sikap

Posted by: On Januari 16, 2020



Tangerang, Banten, Cakra Bhayangkara News - Seorang Manager HRD & GA PT.Selalu Bahagia Bersama (SBB) yang memproduksi Handphone Merk OPPO bernama Murti Susanto (MS), telah dilaporkan Ke Polisi Resort Metro Tangerang Kota.
MS dilaporkan oleh Irvan Susanto (IS) selaku Direktur Utama PT.Alfamitra Karya Mandiri (AKM).

Awalnya PT.SBB bermitra kerja dengan PT.AKM dalam bidang Pengelolaan Alih Daya, penyediaan atau rekrutmen Tenaga Kerja (Karyawan) untuk bekerja di Pabrik HP di kawasan Benua Indah Kota Tangerang Propinsi Banten.

MS dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 2 Januari 2020 kemaren atas dasar pencobaan tindak Pidana Penipuan dan Atau Penggelapan (Pasal 378 KUHP dan Atau Pasal 372 KUHP) yang telah merugikan IS sejumlah uang sebesar Rp 3 Milyar lebih.

IS melaporkan MS dengan mencantumkan nama 2 (dua) orang saksi yaitu Sotoyo Aryo Rojiun (SAR) jabatan Direkrur dan Mohamad Imam Nafian (MIN) sebagai PIC (Personal In Charge) PT.AKM.

SAR yang menjabat sebagai Direktur PT.AKM menceritakan kronologis kejadian kepada Awak Media."Pada Tanggal 12 Juli 2019 hari Jum'at SAR ditelpon oleh MS untuk datang ke kediaman  IS didaerah Cimone Kota Tangerang. 

Setiba di Apartemen ternyata sudah ada MS dan MIN di Lobby Apartemen.Tak lama MS mengajak SAR dan MIN ke Bank BNI didaerah Pasar Baru Kota Tangerang,lalu saat di Bank BNI mereka bertemu dengan Kepala Cabang Bank BNI yang bernama Tuti. Pada Saat Bertemu Tuti mengatakan ada pencairan untuk Project baru dan SAR tanpa curiga dan berfikir MS sdh konfirmasi ke IS , kemudian menyerahkan Cek Perusahaan PT. AKM yang sudah ditandatangani namun belum di tulis nominalnya kepada MS disaksikan MIN dan Tuti.Kemudian MS langsung pergi ke Teller Bank untuk mencairkan Dana Cek tersebut. Sambil menunggu Cek dicairkan SAR diajak Makan siang di sebuah Restoran di daerah Margasari yang Agak jauh dari setelahnya SAR melaksanakan Sholat Jum'at di Mesjid yang terdekat dengan restaurant.Kemudian Mereka kembali lagi ke Bank BNI tempat Semula.Menurut SAR ,yang mengurusi semua transaksi di Bank adalah MS.SAR mengaku tidak tahu Nominal yang dicairkan oleh MS.Setelah dari Bank mereka berpisah karena ada Kesibukan sendiri - sendiri.Sekian bulan berselang IS selaku Direktur AKM hendak mengambil Uang di Bank BNI, Alangkah Kagetnya ternyata tanpa sepengetahuan dirinya rekening perusahaan PT.AKM telah berkurang sebanyak Rp 3 Milyar lebih, kemudian IS meminta laporan Transaksi Rekening Koran perusahan AKM kepada pihak BNI, namun dipersulit oleh Kepala BNI yang baru bernama Risa Nova.Setelah berupaya Keras akhirnya Laporan Rekening Koran diberikan ke IS ternyata ada penarikan dana sebesar Rp 3 Milyar lebih yang kemudian Dana tersebut di setorkan atau dimutasikan ke Rekening Bank MANDIRI atas nama Suprobowati yang beralamat di Bogor, yang tak lain adalah Istri dari MS.Akhirnya IS melaporkan MS ke pihak Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, Laporan diterima dengan Nomor laporan TBL/B/02/1/2020/PMJ/RESORT TANGERANG KOTA, pada tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib", Kamis (16/1/20).

IS berharap ada tindakan yang cepat dari pihak kepolisian atas laporan dirinya.

Setelah itu dihari bersamaan Awak Media mencoba mendatangi pabrik HP Oppo dimana MS bekerja untuk meminta Klarifikasi, namun nampaknya MS menghindar ketika hendak di Konfirmasi, melihat Awak Media MS segera keluar dari Pabrik dengan mengendarai Mobil F 1176 NZ Dhaihatsu Xenia.

Menurut Informasi Security Pabrik, bahwa MS masih bekerja di pabrik dengan jabatan Manager HRD & QA. (Team)

Polisi Gerebek Lokasi Penyekapan di Jakarta Timur

Posted by: On Januari 15, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News - Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah tempat di kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur. Penggerebekan itu diduga terkait adanya penyekapan.

Penggerebekan itu berlangsung di suatu tempat yang berada di Jalan Pulo Mas Barat IV Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dari penggerebekan itu, Polisi menangkap tiga orang tersangka diantaranya AP, JCS dan JK. Mereka bertugas membantu dalam proses penyekapan, sedangkan pelaku lain (Andre) melarikan diri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri menjelaskan, berdasarkan keterangan yang didapat, kejadian berawal tanggal 7 Januari 2020 ketika korban bertemu dengan tersangka AP karyawan PT OHP Jakarta.

Mereka hendak bertemu di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk menyelesaikan masalahnya di kantor.

Tiba-tiba Saudara Andre ( DPO ) datang ke Kebon Jeruk menemui korban dan melakukan tindak pidana kekerasan dengan cara menyundut rokoknya ke tangan korban dan memukul korban.

"Atas perintah Andre ( DPO ) korban dibawa ke kantor PT OHP dan disekap selama 1 minggu," jelas Yusri melalui keterangan tertulis, Rabu (15/01/2020).


Berdasarkan laporan dari keluarga korban, kata Yusri, anggota melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka dan pembebasan terhadap 1 orang korban.


"Korban sudah kita bebaskan. Tiga orang tersangka kita amankan, mereka (tersangka) ini bertugas membantu dalam proses penyekapan," katanya.

Dari penggerebekan tersebut, Polisi mengamankan barang bukti berupa 3 unit Ponsel dan baju korban. 

"Kita masih dalami, untuk tersangka yang masuk DPO masih dilakukan pengejaran oleh petugas," tandasnya.(Teguh) 

AMPHT Desak Kapolres Labuhanbatu Lidik Penyebab  Banjir Bandang di Hatapang

Posted by: On Januari 15, 2020



Labuhanbatu, Sumut, Cakra Bayangkara News - Sekitar 30 orang perwakilan Aliansi masyarakat Peduli Hutan Hatapang (AMPHT) diskusi dengan Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat Rabu (15/1/2020) di Ruang Rupatama Mapolres.

Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Hatapang (AMPHT) mengusulkan saksi dari masyarakat Hatapang yang melihat mendengar merasakan terjadinya tindak pidana dilokasi tersebut supaya diperiksa sebagai saksi di Polres Labuhanbatu.

Sementara Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat melalui Paur Humas Polres Labuhanbatu Iptu Murniati ketika dikonfirmasi menyebutkan bahwa Polres Labuhanbatu akan menindak lanjuti dan melakukan Lidik terhadap tindak pidana yang  terjadi atau pelanggaran hukum terkait izin PT LBI di Desa Hatapang.

"Karena itu banyak saksi yang harus diperiksa pak mulai dari saksi ahli kehutanan,ahli dari Lingkungan hidup,pertanahan dan masih banyak lagi itu,"ujar Murniati.

Sekerdar mengingat bahwa PT Labuhan Batu Indah (LBI) seluas 1.100 Hektar diduga merambah sebahagian kawasan hutan  dari 3 Desa yakni Hatapang,Desa Sei Raja,Desa Batu Tunggal yang semuanya terletak di Kabupaten  Labuhanbatu Utara (Labura).

Ditempat terpisah Hasan Hasibuan Dewan pembina Hutan Kemasyarakatan (HKM) Janiapuk Batu Jongjong Bersinar mengatakan mereka memiliki izin 5500 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang lokasinya diduga dirambah oleh PT LBI.

Menurut Hasan bahwa Kapolres menerima dengan baik  usulan usulan pihak Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Hatapang."Intinya Kapolres tidak akan mundur terhadap interpensi dari siapaun dan tetap dilaksanakan penyelidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,"tegas Hasan.

Sementara  Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Hatapang (AMPHT). Nasir Wadiansan Harahap, SH mengatakan terimakasih atas dukungan Kapolres Labuhanbatu atas tragedi banjir bandang.

"Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah sikap tegas pak Kapolres untuk mengusut dugaan pembalakan liar di desa Hatapang, kami berharap agar hasil seluruh proses penyelidikan kasus ini dapat diberitahukan kepada publik,"katanya.(Porden Naibaho,SH).

Keterangan Gambar : AMPHT diskusi dengan Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat Rabu (15/1/2020) di Ruang Rupatama Mapolres.(Naibaho) 

Saber Pungli Segera Tangkap Kades Situ Sari, Diduga Terlibat Pungli Program "PTSL"

Posted by: On Januari 15, 2020



Kab.bogor, Cakra Bhayangkara News - Di duga kepala desa (KADES) situ sari pungli program tanah sistematis lengkap (PTSL), warga yang ikut penyuluhan PTSL dan mendaftarkan tuk mambuat sertipikat tanah jauh di atas ketentuan pemerintah.

Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memerintahkan langsung Satuan Tugas Sapu Bersih Pemberantasan Pungutan Liar ( Saber Pungli) untuk menginvestigasi  masalah Pungli dalam penerbitan surat tanah, namun didesa situ sari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih banyak ditemukan pelanggaran seperti memaanfatkan program tersebut dijadikan ajang Pungli yang diduga dilakukan oknum aparatur desa Rt/Rw dan kepala desa(Kades).

Menurut data yang berhasil dihimpun, media cakra bhayangkara, di lapangan desa situ sari mendapat jatah program PTSL tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan biaya yang dipungut dari sejumlah warga yang ikut program PTSL, tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang menetapkan biaya kepengurusan sertifikat Tanah sebesar Rp 150 000.

Sejumlah warga yang ikut program tersebut dikenakan biaya sebesar Rp 700 ribu hingga Rp 1,5 juta rupiah perbidang dengan alasan untuk mempercepat pengurusan surat kepemilikan tanah hingga selesai. Pungutan liar tersebut dikutip oleh sejumlah oknum pelaksana teknis kegiatan dari perangkat desa. Ironisnya para panitia PTSL mematok harga sementara uangnya harus lunas dibayarkan sesuai permintaan.

" saya di mintai biaya sebesar 700 ribu.ada juga yang di mintai 1, 5 juta Rupiah untuk pengurusan sertipikat tanah" kata warga kepada Cakra Bhayangkara News.

Terkait dugaan pungli program PTSL di desa situsari, kepala desa situsari belum dapat ditemui untuk konfirmasi lebih lanjut.

"Pak kades tidak ada kantor, ada kegiatan diluar, kembali saja besok untuk konfirmasi," kata salah satu stapp desa.

Masyarakat meminta tuk permasalahan pungli program PTSL di desa situ sari, kepala BPN kabupaten bogor, siber pungli kabupaten bogor, kejaksaan negeri serta SUBDIT tipikor polda jabar segara  usut, lidik dan menindak tegas memanggil oknum aparat desa yang melakukan pungli kerena akan terindikasi sarat KKN ajang bacakan. (ROSY).

Sidang Lanjutan Sengketa Lahan Desa Bumi Daya, Pihak Tergugat Menyerahkan Alat Bukti Tambahan

Posted by: On Januari 13, 2020



Kalianda, Lampung Selatan, Cakra Bhayangkara News - Sidang lanjutan terkait sengketa objek tanah di Desa Bumi Daya dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat, sidang tersebut berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas II A Kalianda. Senin (13/1/2020).

Deka Diana, SH, MH selaku hakim ketua dalam membuka sidang menyampaikan bahwa sidang lanjutan tersebut diagendakan dalam penambahan alat bukti dari pihak penggugat maupun tergugat.

Selama sidang dilaksanakan, hanya pihak tergugat yang memberikan alat bukti tambahan ke majlis hakim.

Pihak tergugat memberikan alat bukti tambahan berupa sertifikat untuk 6 objek tanah berikut dengan bukti pajak bumi bangunan (PBB).


Kuasa hukum pihak tergugat M. Ridwan, SH menyampaikan bahwa telah memberikan alat bukti tambahan surat berupa sertifikat dan PBB

"Kami selaku kuasa hukum dari tergugat 2 dan 3 hari ini menyerahkan alat bukti surat yaitu sertifikat dan PBB, kita temukan sertifikat hak milik warga desa bumi daya dalam objek tanah dalam perkara A quo pada saat pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 3 Januari 2020. Dengan bukti surat-surat yang kami miliki serta saksi-saksi yang kami hadirkan dalam persidangan sebelumnya, tentunya kami memiliki rasa optimis menang akan tetapi semua kami serahkan kepada majelis hakim untuk menilai perkara ini dan kami percaya dengan hukum itu sendiri". Ungkap M. Ridwan, SH.

Sementara Matput Rauf, SH selaku tim kuasa hukum pihak penggugat ketika dimintai tanggapan, menyampaikan bahwa pihaknya yakin akan memenangkan persidangan terkait sengketa lahan di Desa Bumi Daya.

"Dalam sidang kali ini tidak ada alat bukti tambahan yang di ajukan, terkait keyakinan untuk memenangkan persidangan tentunya sejak awal kami yakin akan menang tetapi semua itu kembali ke majlis hakim yang akan memutuskan nanti". Ujar Matput Rauf, SH.

Deka Diana, SH, MH menyampaikan pada akhir persidangan bahwa sidang lanjutan berikutnya dengan agenda kesimpulan akan dilaksanakan pada senin tanggal 20 Januari 2020.(Red)

Sumber : FPII Lamsel

"Terkesan Abaikan Perda KTR", Iklan Produk Rokok Tetap Terpampang Di Beberapa Reklame Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Posted by: On Januari 11, 2020



Cibinong | Cakrabhayangkra.id | Iklan luar ruang atau out of home memenuhi hampir seluruh sudut Kota Batam. Isi iklan bermacam-macam, mulai produk properti hingga rokok. Iklan tersebut bertebaran didominasi dalam bentuk reklame. (07/01/20).

Kemunculan iklan-iklan ini semakin gencar di saat-saat pemerintah hendak menaikan harga rokok hingga 25 persen pada tahun 2020. Para perusahaan rokok pun tak mau kalah menggencarkan promosi.

Saat ini keberadaannya yang beberapa titik reklame Billboard di Kabupaten Bogor, seperti terlihat di Lampu Merah pertigaan depan gedung Pengadilan Agama Cibinong.

Keberadaan iklan-iklan rokok ini diduga melanggar penegakan  Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Nomor 8 Tahun 2016.

Kawasan yang harus steril dari asap rokok ini di antaranya, kawasan pendidikan (sekolah) dan wilayah pemerintahan. Namun pada praktiknya, iklan rokok untuk media luar ruang di Kabupaten Bogor seolah tanpa pengawasan alias bebas dipasang di mana pun. Diprediksi, iklan rokok ini memberikan pemasukan bagi daerah yang tak sedikit. (Teguh).

Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Hatapang Demo Polres Labuhanbatu

Posted by: On Januari 10, 2020



Labuhanbatu, Cakra Bayangkara News - Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Hatapang tergabung dengan mahasiswa Demo Polres Labuhanbatu tentang asal muasal banjir bandang  di Desa Hatapang agar diusut tuntas Jum,at (10/1/2020).

Aksi solidaritas ini  menuntut supaya izin PT Labuhan Batu Indah (LBI) di Hatapang Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara supaya pemberi izin dan dinas terkait diproses secara hukum.

 PT LBI seluas 1.100 Hektar diduga merambah sebahagian kawasan hutan  dari 3 Desa yakni Hatapang,Desa Sei Raja,Desa Batu Tunggal yang semuanya terletak di Kabupaten  Labuhanbatu Utara (Labura).

Statement yang ditulis aksi demo menyebutkan bahwa Hutana Sihombing Kades Hatapang ,Sarwono Kades Sei Raja ,dan Sahbella Rambe, Kades Batu Tunggal dan instansi terkait lainnya biang dari masalah jual beli lahan ke PT LBI yang telah melanggar UU NO.41Tahun 1999.

Tuntutan aksi yang dibeberkan Kordinator Lapangan aksi Korlap Edi syahputra Ritonga mendesak kepolisian untuk melakukan forensik legal audit terkait legalitas PT LBI,meminta PT LBI bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami masyarakat,menghentikan  segala kegiatan exsploitasi hutan di Hatapang karena dikhawatirkan adanya banjir susulan akibat penggundulan hutan,meminta Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan penanggulangan erosi dan banjir di Desa Hatapang dan Pematang secara serius.

Sementara pernyataan sikap aksi menyebutkan kalau aspirasi mereka tidak ditanggapi akan melakukan aksi susulan.Serta menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab dengan banjir bandang di Hatapang  dan Desa Pematang adalah ulah dan tanggung jawab PT LBI dan pemerintah Labura baik secara hukum maupun moral.

Disela sela aksi tersebut Kasat Intelkam Polres Labuhanbatu  AKP Hairun Edi Sidauruk menemui perwakilan aksi dan mengajak apa yang menjadi tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Hatapang supaya didiskusikan dengan baik.(Porden Naibaho,SH).