4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Kunker Komisi I DPRD Sulut ke Mapolda Sulut

Posted by: On Januari 19, 2020



MANADO,  SULUT, Cakra Bhayangkara News – Komisi I DPRD Sulawesi Utara melakukan kunjungan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat bersama Jajaran Polda Sulawesi Utara, di aula Tribrata Mapolda Sulut, Selasa (14/1/2020).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw selaku Koordinator Komisi, didampingi Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paath dan 9 anggota Komisi.
Rombongan yang tiba di Mako Polda Sulut sekitat pukul 15.30 Wita, disambut Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Tabana Bangun, para PJU Polda dan para Kapolres/ta jajaran.
Rombongan Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Politik, Pemerintahan Hukum dan Kamtibmas, kemudian melakukan tatap muka dan rapat dengar pendapat bersama Kapolda, Wakapolda, para PJU dan para Kapolres/ta jajaran di aula Tribrata.
Kapolda Sulut memberikan apresiasi atas tergelarnya Rapat Dengar Pendapat di Mako Polda. “Merupakan kebanggaan bagi Polda Sulut karena kita bisa melakukan rapat dengar pendapat yang sudah lama kita rencanakan, terutama berkaitan dengan kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi Pilkada,” ujar Kapolda.
Pada kesempatan itu juga Kapolda memastikan jaminan keamanan pelaksanaan pilkada 2020. “Polda Sulut memastikan jaminan keamanan bagi pelaksanaan pilkada,” ucap Kapolda.
Pada Pilkada nanti, ada 8 pemilihan di Sulawesi Utara, yaitu 1 pemilihan gubernur, 3 walikota dan 4 kabupaten.
“Dengan dukungan dari bapak dan ibu, Polda Sulut bisa melaksanakan tugas yang diembankan kepada Polda Sulut,” ujar Kapolda.
Sementara itu Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengucapkan terima kasih atas penyambutan jajaran Polda. “Saya mengucapkan terima kasih yang menyambut kami dengan sangat istimewa pada sore hari ini, melebihi harapan, jadi terima kasih banyak,” ucap Ketua.
Kedatangan rombongan katanya, terkait kesiapan pengamanan Polda Sulut menghadapi Pilkada 2020. Keamanan dan kenyamanan menurutnya adalah segala-galanya. “Kami ingin mendapat pemaparan mengenai kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi pilkada ini,” ujar Ketua.
Andrei Angouw juga menyampaikan terima kasih atas dibentuknya 6 Polres baru di wilayah hukum Polda Sulut. “Dengan adanya tambahan polres ini tentu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua.
Pada kesempatan itu juga Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Yohanes S memaparkan kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi Pilkada 2020.
Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, SIK menambahkan, kunjungan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polda Sulut dan stakeholders terkait khususnya DPRD Sulut.
“Tentunya dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari semua pihak, pelaksanaan Pilkada 2020 akan berjalan dengan aman dan lancar,” singkat Kabid.

Agusfiandi

Pangdam XIII Merdeka Silahturahmi dengan Kaploda Sulut

Posted by: On Januari 19, 2020



MANADO, SULUT, Cakra Bhayangkara News– Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Matondang menyambangi Markas Komando Polda Sulawesi Utara, Kamis (16/1/2020) siang.

Tiba di Mako Polda Sulut, mantan Kasdam XIII/Merdeka ini disambut oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto di ruang kerjanya.

Kedua perwira tinggi lulusan tahun 1987 di masing-masing Akademi tersebut, terlibat perbincangan hangat dan mesra.

Kapolda Sulut melalui Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, SIK mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi antara kedua petinggi di Polda Sulut dan Kodam XIII/Merdeka.

“Ini merupakan wujud sinergitas antara TNI dan Polri di Sulawesi Utara. Kedepan diharapkan antara TNI dan Polri di Sulawesi Utara semakin solid dan bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sulut,” ujar Kabid.

Agusfiandi

PTSL Lampung Barat Lambat Dan Diduga Ada Pungli

Posted by: On Januari 19, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kabupaten Lampung Barat   tahun 2019 menurut pantauan media yang tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan sarat dengan masalah, termasuk lambat proses jadinya sertifikat dan besarnya pungutan biaya yang diminta oleh pihak panitia di masing- masing pekon ( Desa ). 

Program yang  banyak pertanyaan besar bagi masyarakat Lampung Barat  terkait tingginya biaya yang dikenakan kepada pihak pemohon PTSL khususnya masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau yang di minta biaya lebih dari Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu rupiah ) per sertifikat dan sampai hari ini sertifikat belum mereka terima. Sementara menurut panitia pembuatan sertifikat kepada mereka sertifikat akan diserahkan pada akhir tahun 2019.

Bila mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 25/SKB/V/2017, Menurut Aminudin Ketua Sekretariat Wilayah  ( Setwil FPII ) Lampung didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) PTSL untuk kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu dan Kalimantan Selatan ) biayanya Rp 200 ribu.


BPN Lampung Barat dalam hal besar nya biaya   yang dikeluhkan masyarakat kelihatannya sudah lepas dari tanggung jawab. 

Seperti yang disampaikan oleh Suparno salah satu Kasubag di Dinas ini ketika diminta tanggapan oleh salah satu media patners FPII yang ada di Lampung Barat mengatakan kaitan besar  biaya yang dikeluhkan masyarakat tidak menjadi tanggung jawan BPN  dan BPN tidak pernah menganjurkan panitia melakukan pungutan. Menurutnya bila pungutan tersebut dianggap bermasalah, maka menjadi tanggung jawab setiap orang yang melakukan pungutan di tingkat Pekon.

Sementara terkait  warga yang membuat PTSL  di beberapa  kecamatan yang sampai saat ini belum dibagikan sertifikatnya menurut Suparno pihaknya menunggu petunjuk  instruksi dari Bupati Lampung Barat karna rencana nya  akan dibagikan secara simbolis oleh Bupati. 

Hasil penelusuran FPII diperkirakan lebih kurang ada sepuluh kecamatan di Lampung Barat yang belum menerima PTSL yg dibuat tahun 2019 diantaranya Kecamatan Belalau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok.


Masih menurut Aminudin Ketua Setwil FPII Lampung , program PTSL ini diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Didalam Inpres ini, Presiden RI, Joko Widodo, mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Dalam Negeri; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Keuangan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Kepala Lembaga Penerbangan dan Antaraiksa Nasional; Kepala Badan Informasi Geospasial; Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Sementara Keputusasn Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu : Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu; Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu; Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu; Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu; dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu ( Cecep R)

Sumber : FPII Setwil Lampung/Deputi Jaringan Presidium FPII

Kepala Desa Teluk Mesjid : " Proyek Paping dan Seminisasi Sudah Sesuai RAB"

Posted by: On Januari 18, 2020




Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Proyek Jalan sawah pertanian tahun Anggaran 2018 Rt.02 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, Sudah sesuai dengan RAB .

Hal ini disampaikan Kepala Desa dan petugas pelaksana Proyek jalan Paping Blok dan Seminisasi di wilayah RT.02, Rt.03 dan RT.04. DesaTeluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur,  kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu, 11/01/2020.


Hadir dalam pertemuan konfirmasi tersebut, Kepala Desa Teluk Mesid, Mardani, Sekdes, Abdurrahman, Alkaff, SH. serta Kasran ketua Rt.03 selaku Pebanggung Jawab pelaksana Proyek Desa Teluk Mesjid.

Kasran dalam penjelasannya menyatakan bahwa berkaitan dengan poroyek jalanan Paping Blok dan Seminisasi yang telah selesai tahun anggaran 2018 yang lalu meliputi jalan tani persawahan Rt.02 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur itu sudah sesuai dengan RAB. 

Lanjut kanan lagi, Justru kami bekerja mengunakan tenaga sebanyak 40 orang dan tergabung dengan masyarakat desa teluk mesjid di Rt.03 dan Rt.04 dan juga beberapa orang dari Rt.01. 

" Begitu juga proyek jalan paping Blok dan seminisasi di Rt.04 dan Rt.03 juga sudah sesuai RAB. bapak boleh liat kelapangan," pungkas Kasnan. 

"Kalo ada yang mengatakan pekerjaan proyek jalan tani jalan persawahan di Rt.02 itu tidak sesuai dengan RAB atau tidak di URUK, itu tidak benar, " Ujar Kasran lagi. 

Selanjutnya Kasran menegaskan bahwa dalam melaksanakan proyek tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang sudah tertulis di dalam RAB. 

Karena menurutnya, RAB itu kan yang membuat anggaran Proyek, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu diadakan rapat bersama anggota yang akan mengerjakan Proyek, dengan adanya kesepakatan dalam rapat baru pekerjaan dilaksanakan.

Kasran melanjutkan, sebenarnya anggaran jalan seminisasi Rp.85.000.000. Lebih itu tidak sesuai untuk dikerjakan karena jalan itu, anggaran Upah setelah di Kalkulasikan sangat minim sekali, karena sebelumnya harus diuruk dulu, namun atas kesepakatan dalam rapat kami tidak tidak mengambil keuntungan, tapi kami mengerjakan sampai selesai jalan itu, hanya demi kesejahtetraan dan ke nyamanan masyarkat untuk bekerja sebagai petani sawah, untuk  menanam padinya, " papar Kasran.


Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 80 meter, selebihnya hanya menyambung jalan yang sudah dibuat sebelumnya,  jalan terdahulu itu juga panjangnya 80 meter. 

Kasran selaku penannggung jawab peroyek jalanan baik seminisasi atau Paping Blok, menegaskan kembali bahwa proyek tersebut sudah sesuai dengan RAB dan itu proyek di URUK dengan pasir, biskus dan semen sesuai dengan RAB. 


ini bukti poto proses pengurukan kami lampirkan dan poto jalanannya yg sudah selesai di kerjakan, " Ucap kasran.

Ditempat yang sama, Sekretaris Desa menyampaikan proyek tersebut menurut As'at Riyadi mengatakan bahwa tidak ada Urukan dalam pelaksanaan jalan tani semenisasi. 

Namun apa yang dikatakan kasi Pembangunan  ( As'at Riyadi ) itu karena tidak melihat pekerja dilapangan, beliau hanya terima informasi saja, yang jelas Proyek jalan tani di Rt.02 itu sdh sesuai.dengan RAB dan pakai Urukan.

Abdurrahman Al Kaff, SH. meluruskan Juga atas kekeliruan ukuran panjang jalan Tani di Rt.02 apa yang disampaikkan oleh pa Kasran  selaku Pebanggung Jawab Proyek itu tadi, panjang jalan yang dikerjakan itu bukan 80 meter. 

Yang benar itu 282 meter coba kita liat di RAB total panjang jalan itu 362 meter, jalan yg terdahulu 80 meter dan yng pa Kasran kerjakan itu 282 mtr, "Jelas Sekdes. (Syafruddin).

Bidkum Polda Banten, Dalam Rangka Bahatkum  Sidang Gugatan di PN Rangkasbitung

Posted by: On Januari 17, 2020



Kabupaten Lebak, Banten, Cakra Bhayangkara News - Bidang Hukum Polda Banten dalam rangka Bahaktum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14:05 WIB di ruang sidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pelaksanakan sidang gugatan perdata antara penggugat Xu Wenshuai alias Suhe anak dari Fudzan sebagai Penggugat dengan pihak tergugat yaitu Kepolisian Daerah Banten sebagi tergugat 1 dan Kejari Lebak sebagai tergugat 2

Dalam sidang tersebut masing masing kuasa hukum baik dari pihak penggugat dan pihak tergugat ikut menghadiri. Diketahui kuasa hukum penggugat adalah Matius, S.H dan Rahmatullah,S.H, sementara kuasa hukum tergugat 1 yaitu Bidkum Polda Banten dan kuasa hukum tergugat 2 yaitu Ibu Risma dan Ibu Rizki. Sementara Panitera dalam sidang tersebut adalah Serly Berliana Sianipar, S.H.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Hukum Polda Banten Kombes Pol M. Endro, berdasarkan putusan hakim pada saat pembacaan putusan, pertimbangan hakim gugatan perkara perdata no: 15/pdt/pn.rks.

"Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yg diajukan oleh tergugat 1, adapun poin yg dipertimbangkan adalah pengajuan tuntutan ganti kerugian telah di atur dalam kuhap  melalui  proses  Pra peradilan  sehingga gugatan penggugat haruslah di tolak," tutur Kombes Pol M. Endro, menurut pertimbangan hakim gugatan perkara perdata no: 15/pdt/pn.rks.

Untuk diketahui, berdasarkan pertimbngan tersebut, majelis hakim memutuskan, menerima eksepsi tergugat 1, namun dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.(Red/Agus) 

Toko Kerajinan Limbah Kayu Ulin Mulai Dikenal Masyarakat

Posted by: On Januari 17, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Baru dua bulan berdiri pengusaha kerajinan di Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kotabaru sudah bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari pengolahan limbah kayu ulin dan kelapa menjadi perabotan makan rumah tangga.


Hal tersebut disampaikan Masnur dikediamannya Rabu (15/1/2020), memang untuk saat ini untuk limbah kayu ulin yang dibikin perabot makan dan rumah tangga baru berjalan dua bulan sedangkan limbah kelapa sudah satu tahun.

Ia, pun, menuturkan, sekarang ini hanya mempunyai satu orang tenaga ahli dan delapan orang pekerja yang mengoprasikan peralatan tersebut.

"Alhamdulilah, hasil kerajinan limbah kayu ulin ini yang menjadi perabot makan sudah bisa keluar Kalimantan dan mulai dikenal orang," ungkapnya.


Lebih luas dikatakan Masnur, sebenarnya kerajinan ini untuk meningkatkan perekonomian dan pengembangan masyarakat dengan membuat kayu dari limbah hingga jadi berharga dengan inovasi baru agar menarik dipasaran.


Selain itu, tambahnya, untuk kerajinan limbah kayu kelapa yang dibikin cobek sudah tersebar di 13 kab/kota se Kalsel per bulannya sekitar 3000 lebih sedangkan limbah kayu ulin yang dibikin perabot makan dan hiasan sudah masuk pasaran Surabaya, Jakarta, dan Bali.

"Kita akan patenkan kerajinan ini milik Kabupaten Kotabaru untuk mengangkat daerah dan provinsi agar lebih dikenal lagi," harap Masnur.

Terkait hal itu Pemkab Kotabaru dalam hal ini Bupati Kotabaru H Sayed Jafar bersama jajarannya langsung mengunjungi lokasi kerajinan tersebut dan sangat mendukung untuk mengembangkan usaha kerajinan itu menjadi khas Kabupaten Kotabaru.


"Ya, nanti kita akan kembangkan usaha kerajinan ini dan promosikan melalui instansi terkait agar bisa jadi khas kerajinan Kotabaru," ungkap bupati.

Usaha kerajinan limbah kayu dari Desa Tegalrejo ini kalau nantinya berkembang akan merekrut pekerja lokal dan pastinya akan meningkatkan perekonomian warga setempat, tutur bupati.(Syafruddin) 

BKD Kota Depok, Launching Implementasi Alat Perekam Data Transaksi Elektronik Online

Posted by: On Januari 17, 2020



KOTA DEPOK | Cakra Bhayangkara News | Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan pajak, Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memasang alat perekaman data transaksi online di hotel, restoran, hiburan, dan tempat parkir. Launching Implementasi Alat Perekam Data Transaksi Elektronik Online tersebut, dilakukan Wali Kota Depok Mohammad Idris di Rumah Makan simpang raya Jl. Margonda Raya Kota Depok. Kamis,(16/01/2020).


Launching yang dihadiri oleh KPK, Bank Jabar Banten, dan Kepala Perangkat Daerah di Kota Depok. Selain untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui pajak, pemasangan alat ini juga untuk menghilangkan kecurigaan antar penarik pajak dengan wajib pajak. 

“Implementasi alat ini untuk menciptakan efektivitas dan transparansi pemasukan kas daerah. Semangatnya bukan saling mencurigai, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat, baik pra dan pasca pembangunan dan pemberdayaan,” jelas Idris.

Idris pun menjelaskan bahwa pajak merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus ada pengembangan sistem dan inovasi. 

“Alat ini merupakan pengembangan sistem dan inovasi yang berbasis kolaborasi antara pihak akademisi, bisnis, dan masyarakat. Semoga dengan kolaborasi ini, kesadaran para wajib pajak bisa semakin meningkat sehingga mayarakat bisa semakin sejahtera,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKD, Nina Suzana menginformasikan bahwa Alat ini berasal dari csr Bank BJB Kota Depok dan sifatnya sewa pakai selama 3 tahun. 


“Saat ini sudah ada 50 alat yang terpasang di 31 restoran, 8 hotel, 4 parkir, dan 7 hiburan. Tahun ini kami akan ajukan lagi 200 alat, kami pun juga akan berkolaborasi dengan csr lain untuk memenuhi target dari KPK, yaitu 50% dari restoran saja, dan membutuhkan sekitar 500 alat,” katanya.

Nina juga menyampaikan kalau alat ini untuk memudahkan para wajib pajak, sehingga mereka tidak perlu menghitung lagi omsetnya berapa per bulan. 

“Semua sudah terekam dan terhitung dalam sistem, tinggal dilaporkan saja, laporannya pun online. Pembayaran pajaknya juga langsung ke kas daerah bukan kepada petugas pajak. Semoga program yang bekerjasama dengan BJB dan KPK ini dapat berjalan efektif dan sesuai harapan dan PAD kita bisa lebih ada peningkatan,” harap Nina.

Editor : Teguh
Sumber : Humas Setda Kota Depok