Cakra Bhayangkara News

LSM Dorong KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi Dana Proyek MY Bengkalis

Posted by: On Juli 02, 2020



PEKANBARU/RIAU, Cakra Bhayangkara News - Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, Usut  mendesak dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana proyek multi yeras di Kabupaten Bengkalis termasuk dana proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning tahun 2017-2019 yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif, Amril Mukminin senilai Rp498.645.596,000 atau sebesar Rp498,6 miliar

Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi melalui Kabid Investigasi, Zosa Wijaya SH yang turut serta mengikuti agenda sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin, Kamis (02/07/2020 mengungkapkan kalau kasus dugaan korupsi luar biasa yang kerap disuarakan lembaganya dan masyarakat Kabupaten Bengkalis selama ini, telah berproses pada tingkat pengadilan tipikor. 

“Kini semua peristiwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek jalan yang dibangun secara tahun jamak di Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2015 dan 2017-2019, sudah sukses dibawa oleh lembaga hukum korupsi atau KPK ke Pengadilan”, kata Zosa dalam keterangan Pers, Kamis (02/07/2020) di PN Pekanbaru.


Namun kata dia,  organisasi/lembaga yang dinaunginya yaitu LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tetap mengawal proses persidangan perkara korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pihak termasuk Bupati non aktif, Amril Mukminin sampai tuntas.

"Kami mendukung dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan tersangka baru dalam in casus, yang didasari dengan hasil keterangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam sidang sejak sidang pertama kali dimulai (Kamis 27/06/2020) dan hari ini (02/07/2020). Agenda sidang perkara Tipikor luar biasa ini berikutnya terus kami kawal, demi terjaganya ketransapranan di publik dan masyarakat umum" ujarnya. 

Diketahui, Kamis (02/07/2020) Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. 

Setidaknya, ada tiga orang saksi yang dihadirkan dalam sidang dan dua orang saksi yang digelar di ruang sidang Subekti, Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketiga saksi adalah eks anggota DPRD Bengkalis masing-masing Firza Firdhauli, Abdurrahman Atan dan Jamal Abdillah. Sementara, khusus nama saksi terakhir, Jamal Abdillah memberikan kesaksiannya via virtual dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru. 

Firza yang menjadi sosok pertama yang memberikan keterangan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Lilin Herlina. Firza merupakan anggota DPRD Bengkalis dua periode 2004 hingga 2014. 

Firza kepada Hakim mengaku jika proyek jalan Sungai Pakning menuju Duri tidak pernah dibahas pada Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis. Pengajuan proyek yang belakangan bermasalah itu dilakukan pada 2012. Proyek jalan yang dibangun secara tahun jamak itu langsung dibawa ke Badan Anggaran tanpa melewati Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi ekonomi pembangunan. 

"Tidak pernah dibahas di Komisi II yang Mulia. Seingat saya, multi years itu langsung dibahas ke Banggar,"kata Firza Firdhauli

Dia (Firza-red) mengungkapkan praktek bagi-bagi uang ketok palu. Istilah ketok palu digunakan Firza untuk penetapkan anggaran belanja daerah. Dalam keterangannya mengatakan, ketua DPRD Bengkalis saat itu, Jamal Abdillah kerap membagi uang kepada anggota legislator sebesar Rp50 juta. 

Sosok yang beberapa kali disebut turut menerima uang ketok palu tersebut adalah Indra Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Riau. Indra Gunawan bersama Firza berasal dari partai yang sama yakni partai Golongan Karya. Bahkan Firza Firdhauli membenarkan jika Indra Gunawan merupakan anggota badan anggaran atau Banggar di DPRD Kabupaten Bengkalis saat pembahasan sejumlah proyek Multi Years itu berlangsung.

Hingga berita ini terpublish, via seluler pribadi sosok Indra Gunawan selaku ketua DPRD Provinsi Riau saat via dihubungi sejumlah awak media dari PN Pekanbaru, tak aktif.(red)

Sebanyak 197 KK Warga Desa Candimas Natar Mendapat BLT DD

Posted by: On Juli 01, 2020



Lampung selatan, Cakra Bhayangkara News - Dihadiri Camat Natar Eko Irawan S.TP.MM, utusan Danramil Natar Jarwanto, utusan Polsek Natar Jumanto, Syafriadi perwakilan Bank BRI Natar, Pendamping desa dan Kecamatan,BPD, LPM Tokoh agama dan Pemuda Kepala desa Candimas Andre Suwaldi yang di dampingi seluruh perangkat desa Candimas membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) kepada 197 kepala keluarga yang berhak menerima bantuan bertempat di Balai desa Candimas Kec. Natar rabu  ( 01-07-2020).

Dalam sambutan singkat sebelum dimulainya pembagian BLT DD, Andre Suwaldi  berharap agar bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna menjaga ketahanan pangan warga masyarakat.


Selain BLT DD masyarakat desa Candimas menerima pula bantuan BST dari kementerian sosial untuk alokasi 462 kepala keluarga serta bantuan dari APBD untuk 10 kepala keluarga,  Bansos Sembako dari Kabupaten Lampung Selatan 100 paket serta bansos sembako dari kecamatan Natar 22 paket Bantuan Program Keluarga Harapan ( PKH ) 456 kepala Keluarga dan Bantuan Pangan  Non Tunai ( BPNT )/ sembako  45 kepala keluarga serta BPNT BRI 84 kepala keluarga. 

Dirinyapun berpesan agar warga masyarakat tetap menjaga kondusifitas, tetap menjaga keamanan serta kesehatan.

Waldi panggilan akrab kepala Desa Candimas berharap agar masyarakat dapat maklum apa bila kegiatan pemerintahan desa mungkin masih  banyak kekurangan. Dan terakhir kalimat dalam sambutan Andre Suwaldi, mengajak masyarakat untuk tetap mengawasi kinerja aparatur desa dibawah kepemimpinannya agar tidak sampai melakukan penyimpangan.

Dalam prosesi pembagian BLT DD di Candimas,  Camat Natar Eko Irawan berkesempatan memberikan sambutan.

Dalam sambutan yang sampaikan Eko Irawan 
juga mengatakan dalam mengatasi dampak covid 19 guna menjaga ketahanan pangan warga masyarakat, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan selain BLT DD, BST dari kemensos, dan dari anggaran APBD Kabupaten masih ada jenis bantuan untuk masyarakat seperti PKH dan BPNT ( bantuan sembako ). Dan untuk bantuan BLT DD akan di perpanjang selama tiga bulan dengan nominal masing-masing 300 ribu sesuai dengan peraturan menteri keuangan nonor 07 tahun 2020.

Selanjutnya Eko Irawan berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. ( Red )

AMPHIBI BERSAMA PT.JASA MARGA DAN PT.KCIC LAKUKAN JOINT SURVEY TITIK BANJIR

Posted by: On Juni 30, 2020



Kota Bekasi,Cakra Bhayangkara News - Menindaklanjuti hasil rapat pertemuan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (Amphibi) bersama PT.Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT.KCIC yang dilaksanakan pada 26 juni 2020 di kantor Jasa Marga sepanjang jaya berlanjut dengan melakukan joint survey bersama ke lokasi titik banjir setinggi 1,5 meter di inlet jl.raya utama pondok hijau permai kota bekasi pada,
Selasa (30/6/2020).


Turut hadir dalam joint survey tersebut perwakilan dari PT.Jasa Marga (Persero) Tbk Ade Supriyatna Manager area Tol Jakarta Cikampek dan Sumarsono Manager Projek PT.Jasa Marga.
Sementara dari PT.KCIC Kereta Cepat Indonesia China dihadiri HSE PT.KCIC Beni dan Willy sebagai Pelaksana Projek PT.Synohydro.


Perwakilan dari Lembaga AMPHIBI langsung dihadiri ketua umum Agus Salim Tanjung So,si didampingi bidang Litbang Wembri SE dan Pensehat Eva serta ketua Amphibi Bekasi Raya Moh.Hendri ST, Willy Nurwahyudi ST Sekretaris Amphibi Bekasi Raya dan Joko santoso serta Niki Gumay ST.

Dalam joint survey tersebut, Ade Supriyatna sebagai Manager Area Tol Jakarta Cikampek menyatakan, bahwa laporan lembaga Amphibi akan segera ditindak lanjuti dengan kesepakatan berita acara joint survey yang akan disampaikan secara tertulis ke direktur utama PT.Jasa Marga.
"Saya mendukung laporan lembaga Amphibi, apabila ada kaitannya dengan PT.KCIC kami siap menjembataninya, "terang Ade.


Sementara Beni selaku owner PT.KCIC yang membidangi HSE menyampaikan bahwa dirinya akan bertanggung jawab apabila ada keteledoran PT.Synohidro selaku pelaksana projek kereta cepat dalam melakukan pekerjaan yang mengakibatkan banjir dibeberapa titik terkait cross drain (saluran penyeberang) yang tersumbat.
Beni juga menyampaikan apabila ada pekerjaan  pemasangan tiang pancang kereta cepat yang menjadikan tersumbatnya jalan saluran air, silahkan lembaga Amphibi membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Utama PT.KCIC.
Kami akan segera memperbaikinya, "tegas Beni.

Ketua umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI) Agus Salim Tanjung So,si sangat mengapresiasi kinerja PT.Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT.KCIC yang cepat tanggap dalam pelaporan lembaga Amphibi.

AS Tanjung menyampaikan kepada team joint survey bahwa permasalahan lingkungan terkait dampak banjir harus direvisi kembali dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Projek kereta cepat maupun Jalan Tol Layang jati bening karawang, "papar Tanjung.

Sehubungan pihak PT.Jasa Marga tidak bisa melanjutkan dibeberapa titik, maka  lembaga Amphibi melakukan survey tambahan dengan maping menarik lurus jalur cross drains yang dilaporkan.


Dalam survey tambahan tersebut ternyata ditemukan beberapa saluran mampet, serta ditemukan saluran yang tidak terhubung dengan saluran selanjutnya yang menuju ke Outlett didalam area PT.Jasa Marga (Persero) Tbk, dan ditemukan pula oleh tim survey Amphbi berupa titik saluran yang tertimbun akibat material projek kereta cepat.

Dengan adanya temuan baru maka ketua DPD Amphibi Bekasi Raya Moh.Hendri ST meminta pihak PT.Jasa Marga dan PT.KCIC harus singkron membuat berita acara yang akan ditanda tangani bersama dalam waktu dekat ini.(Redaksi)
(bersambung)

WALI KOTA BEKASI HADIRI HUT PDAM TIRTA PATRIOT KE 14

Posted by: On Juni 30, 2020



Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Asisten Daerah III sekaligus menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot, Nadih Arifin datang ke Kantor PDAM Tirta Patriot yang mengadakan milad ke 14, SELASA, (30/6).


Disambut oleh Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Solihat yang mengapresiasi atas kehadiran dari Wali Kota Bekasi, dirinya berharap dengan usia yang mulai beranjak dewasa perusahaan air minum ini dapat berkembang lagi seperti sebelumnya. 



Dalam sambutannya, Direktur Utama pada hari ini sangat berbahagia dalam 3 hal, yakni dalam peraihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil kelima kalinya di gaet Pemerintah Kota Bekasi dan menjadi bukti nyata atas kinerja para pegawai Pemerintah Kota Bekasi, yang kedua, HUT PDAM Tirta Patriot yang ke 14, yang merupakan usia dini yang harus bangkit lebih lagi, dari sebelumnya agar bisa berkembang pesat jauh. Ketiga, tepat pada 30 Juni 2020 dan hari lahir nya, target pencapaian penjualan air minum yang dikelola berhasil mencapai 94 persen.

"Sangat gembira sekali atas hadirnya PDAM Tirta Patriot yang sudah usia 14 ini, karena target juga memberikan satu bukti nyata kepada Kota Bekasi, semoga semakin meningkat" ujar Dirut PDAM.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sempat menceritakan kepada hadirin, bahwa dulu saat menjadi Sekretaris Komisi C pada saat menjadi Anggota Dewan, untuk mencetuskan adanya PDAM yang berdiri sendiri di Kota Bekasi, bersama sdr iskandar, franset, dan gusnal. Kita tau, pada saat itu, kesepakatan pembagian pemilikan bhagasasi, Bupati Saleh Manaf dan Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih memiliki kesepakatan. Saat 2006 sampai sekarang masih belum bisa selesaikan dan ternyata tidak semudah membalikan tangan.



"Kita doakan saja, hanya dengan beberapa langkah lagi, kita bisa berdiri sendiri di usia ke 14 ini. Semoga kinerja PDAM Tirta Patriot semakin jaya dan berkembang dan tentunya sangat bermanfaat untuk para warga Kota Bekasi" ujar Wali Kota.

Saling berkomitmen, saling kerja sama dan saling sinegritas dalam pelayanan masyarakat Kota Bekasi dan selalu sinegritas dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

(Jerry)

Polres Kabupaten Bogor Diminta Tindak Tegas Pelaku Penganiayan Di Cibinong Bogor

Posted by: On Juni 30, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -- Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur NTT Jakarta, Menyatakan sikap Atas Pengeroyokan Yang dilakukan oleh oknum-oknum Ojol (Ojek Online) Di Cibinong Kabupaten Bogor, meminta aparat penegak hukum tindak tegas oknum-oknum pelaku penganiayan, jumpa pers dilakukan dihalaman sekertariat Forum pemuda NTT Jakarta, Senin/29/2020.

Sepekan yang lalu sebuah video pengoroyokan dan penganiayan oleh sekelompok Oknum-oknum ojol atau Ojek Online Viral Di Medsos, Video tersebut menunjukan seorang karyawan Perusahaan Pembiayaan kedua Tangannya di ikat ke belakang lalu di aniaya, Membuat Netizen Geram.

Diketahui video viral tersebut bernama sepi, warga cibinong Bogor, Sepi Korban Pengeroyokan dan Penganiayan yang dilakukan oleh sekelompok oknum-oknum Ojol atau ojek online,kedua tangan sepi di ikat dan di aniaya berami-ramai, hingga korban mengalami beberapa tusukan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang terjadi di agganda Jagorawi bogor Kamis 25 Juni 2020

Video yang viral satu pekan kemaren di media sosial sontak membuat publik kanget dengan kajadian itu, dalam video yang viral sepi di Sandra dan di ikat lalu di tendang di pukul sampi korban tak sadarkan diri di tempat kejadian ini menjadi trending topik di media sosial.


Hal itu membuat Yohanes hiba ndale, ketua forum pemuda Nusa tenggara timur NTT di Jakarta Dan Tim kuasa hukum angkat bicara

" Saya meminta aparat penegak hukum harus tindak tegas pelaku penganiayan, dan juga saya meminta kepada perusaahan ojek online yang mengerut para calon-calon Ojol agar memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi ojek online di jalanan, jelas Johanes hiba Ndale Ketua Forum Pemuda NTT

"Hal senada juga di sampaikan oleh Eben ezer Napitupulu kami selaku tim kuasa hukum dari korban penganiayaan kami akan kawal terus kasus ini hingga ke tingkat pengadilan, ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, saya minta aparat penegak hukum dalam hal ini polres Cibinong kabupaten Bogor agar menindak tegas para pelaku penganiayan, agar kita bisa mengatahui apa motif dari kejadian ni ke permukaan publik. Jelas tim kuasa hukum dari patroli hukum Indonesia dan advokat, Ucap Eben ezer tim kuasa Hukum patroli Hukum Indonesia dan Advokat.

Jemmy Gunawan .SH. MH. Salah satu tim kuasa hukum dari patroli hukum Indonesia dan Advokat

" Jimmy meminta pihak penyedia jasa transportasi online, agar mengrekrut para calon ojek online, diberikan pemahaman jabarkan terkait dengan tugas dan fungsi jasa transportasi di online dijalanan, agar tidak melibatkan mengambil bagian pertikaian yang terjadi di jalanan,. Sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum baru yang merugikan pihak lain di jalanan, terang Jimmy Gunawan kuasa hukum 

Lanjut Jimmy meminta pihak apara penegak hukum dalam hal ini polres kabupaten Bogor, kami sebagai kuasa hukum mendukung semua proses hukum yang sudah di tangani oleh polres bogor, kami minta agar menangkap semua para oknum-oknum pelaku penganiayan terhadap Kline kami, agar bisa di buka ke publik motif dari penganiayan ini apa sebenarnya,.tegas Jimmy kuasa hukum.

Ditempat terpisah kami coba mengkonfirmasi sekertariat DPP FKPP NTT ,Logo Vallenbrg selaku Ketua umum FKPP NTT Banten ( Forum komunikasi putra putri Nusa Tenggara timur) logo memeinta semua mari kita sama-sama berpikir yang tenang dan damai

" saya ketua FKPP NTT Banten, meminta semua pihak mari kita sama-sama saling menjaga satu sama lain, sama-sama berpikir posetif tenang dan damai, kita tidak usah bicara suku ras dan agama, tapi kita bergandengan tangan bersama-sama memperat hubungan yang sudah baik ini, tidak usah kita saling menganggu pekerjaan masing-masing di lapanagan, kalau proses hukum yang sekarang sudah berjalan mari kita sama mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini ,,kita sama-sama saling menghargai satu sama lain",.pintah Logo Ketua FKPP-NTT Banten.(Romi)

Diduga Tak Bayar Pajak, NCW Desak Pemkot Palembang Audit Aset PT Timur Jaya

Posted by: On Juni 29, 2020



Palembang, Sumsel, Cakra Bhayangkara News - Puluhan massa aksi menggeruduk Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Kota Palembang, Selasa (30/6/2020). 


Dalam aksinya puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Ruby Indiarta dan Ruben Alkahtiri yang tergabung dalam National Coruption Word (NCW) Sumsel mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui BPPD untuk memeriksa atau mengaudit PT Timur Jaya. 

Pasalnya, PT Timur Jaya sebagai salah satu perusahaan besar di Kota Palembang diduga tak membayar pajak. 

Pihak massa aksi menilai, jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadikan perusahaan-perusahaan besar lain nanti ikut membandel dalam memberikan pajak. 


"Kami menyesalkan adanya perusahaan besar seperti PT Timur Jaya terindikasi membayar pajak. Oleh karena itu, kami mendesak Pemkot Palembang melalui BPBD untuk mengaudit perusahaan tersebut," ujar Ruby Indiarta didampingi Ruben Alkahtiri. 

Dua pria yang juga Pimpinan Forum Persatuan Independent Indonesia (FPII) Sumsel agar Pemkot Palembang serius mengaudit perusahaan-perusahaan besar seperti PT Timur Jaya dan lainnya.


"Karena salah satu penyumbang PAD Kota palembang ini adalah pajak, untuk itu kami meminta untuk segera buat tim dan audit serta investigasi aksi itu.
Berapa pajak nya. Gak mungkin diam di Palembang tapi tidak bayar pajak," urainya. 

Apalagi menurut Ruby, aktivitas PT Timur Jaya ini banyak menimbulkan dampak dan juga banyak kejadian baik itu dampak masyarakat maupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. 


"Karena PT Timur Jaya ini sudah sangat meresahkan, banyak sekali kejadian yang ditimbulkan oleh PT Timur Jaya Palembang, misalnya tahun 2002 peristiwa berdarah dan memakan korban di Pulo Gadung," urainya. 

Selanjutnya di di tahun 2020, terjadi peristiwa di labi-labi. Dan berbagai dampak lain. Dan seharusnya ini menjadi perhatian serius Pemerintah. 

"Untuk itu kami mohon dengan tegas agar Pemkot segera bergerak. Karena kalau tidak maka kami akan datang ke Jakarta untuk mengadukan hal ini Kementrian dan Presiden," pungkasnya.(Redaksi)

Survey Kesiapan Kantor, Ketua DPC PBB Kota Depok Sambut Baik Kunjungan Kesbangpol

Posted by: On Juni 29, 2020



Kota Depok, Cakra Bhayangkara News - Kantor Ormas DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Depok yang bertempat di Jl. Tole Iskandar No. 41 Lt.3 hari ini mendapat kunjungan dari perwakilan Kesbangpol Kota Depok untuk melakukan survey kesiapan Kantor DPC yang diwakili Bapak Henry.

Saat ditemui di Kantor DPC PBB Depok, Henry perwakilan dari Kesbangpol memyampaikan, kedatangan saya berdasarkan pengajuan atau surat permohonan dari ormas PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ditujukan kepada Kesbangpol untuk terdaftar menjadi salah satu Ormas yang ada di kota Depok ini makanya kami perintah dari kepala Kesbangpol untuk mengadakan survei lembaga atau ormas Pemuda Batak bersatu ini lokasi sekretariat nya.

"Untuk syaratnya kelengkapanyang harus disiapkan yaitu, Satu surat permohonan untuk terdaftar di Kesbangpol, kedua juga SK Kemenkumham nya harus terlampir dan ketiga akte notaris pendirian ormas atau LSM tempat ada RT nya dan selanjutnya surat penunjukan kalau dia dari DPD itu harus ada pengukuhan dari DPP, kalau dia di DPC berarti dia harus ada surat penunjukan dari DPD untuk sebagai pengurus harian di wilayah," tutur Henry.


Terkait hadirnya Ormas PBB di Kota Depok dirinya menyambut baik, Kalau kami menyikapinya semua itu baik dengan adanya suatu perkumpulan atau lembaga Pemuda Batak Bersatu ini mungkin juga dapat mewakili rekan-rekan satu daerah mereka dan juga mengisi dan dapat bekerjasama dengan LSM atau Ormas yang sudah ada di kota Depok ini.

"Harapan kami semoga terjalin hubungan yang harmonis dengan ormas dan LSM kedua juga bermitra baik dengan pemerintah kota Depok dan segala aspirasi atau penyampaian itu secara sopan dan baik," tutupnya.

Ditempat yang sama Ketua DPC PBB Depok, Edi Hotman Saragih menyambut baik kedatangan perwakilan dari Kesbangpol

"Kita dari PBB mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim survei dari Kesbangpol, tentu apa yang kekurangan berkas yang diminta oleh kesbangpol secepatnya kita buat, kita lengkapi dan harapan kita juga untuk Kesbangpol SKT kita juga keluar tentu kedepan nya kami  dari Pemuda Batak Bersatu tetap menjalin silaturahmi dengan Kesbangpol, yang intinya sesuai dengan program kita visi misi kita PBB harus bersinergi dengan lembaga masyarakat yang lain untuk kemajuan pembangunan kota Depok," imbuh Edi. (Guh)