4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Waduh!! Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus Enggan Temui Perwakilan Warga Desa Tanjung Agung

Posted by: On April 09, 2020



Tanggamus, Cakra Bhayangkara News - Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Inspektorat  mendapat sorotan tajam.

Dimana Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus melalui para Kasi maupun Kabid dinilai dalam penempatan pejabat tidak sesuai kemampuan dan kapasitas.

Jangan karena kedekatan atau ada yang membisikan dirinya untuk menduduki satu jabatan hingga tidak mengukur kemampuan seseorang itu namun didudukan pada satu jabatan yang tidak berdasarkan di siplin ilmu kemanpuannya, ujar salah satu warga saat mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus kamis 09-04-2020.

Ia menumpahkan kekecewaanya pada saat mendatangi kantor Inspektorat utuk klarifikasi terkait penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2018-2019 yang di lakukan oleh oknum Kakon SUBHAN.

Dia menuturkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus melalui Staf nya mengatakan Kepala Inspektorat sedang ada rapat .

Nah disini warga bertanya tanya ada apa dengan Kakon SUBHAN dengan Kepala Inspektorat?

Warga lainya juga mengatakan menyayangkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang takut pada Kakon SUBHAN luar biasa ungkap warga lainya.

Padahal sudah jelas memenuhi unsur lapdu Namun yang saya lihat hari ini terjadi di kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus tidak berani menemui beberapa perwakilan warga masyarakat Tanjung Agung untuk klarifikasi sejauh mana perkembangan penyelidikan terhadap Kepala Desa Tanjung Agung yakni Kakon SUBHAN.

Kakon SUBHAN yang ketidak mampuannya menciptakan keharmonisasi di lingkungan pemerintah yang di pimpinnya dan banyaknya keluhan dari masyarakat, olehnya itu berharap Bupati Tanggamus melalui Inspektorat harus segera mengaudit Kepala Kakon SUBHAN geramnya. 

Menurutnya, dirinya bersama beberapa Tokoh masyarakat Desa Tanjung Agung sudah melaporkannya dan sudah di Terima tanda buktinya namun sayang beribu sayang Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus takut pada Kepala Desa Tanjung Agung ada apa dengan Inspektorat Kabupaten Tanggamus??

Kami terima atas ketakutan Inspektorat Kabupaten Tanggamus pada Kepala Desa Tanjung Agung hingga kami hanya bisa menelan walau pahit kondisi itulah yang ada sekarang, ujarnya

Lebih jauh dia mengatakan kewibawaan jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus hilang bagaimana tidak contoh masa sekelas Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus takut pada Kepala Desa Tanjung Agung ada apa?

Senada FIKRI YANTO.SH selaku juru bicara warga yang turut mendampingi mengatakan Pejabat tersebut membiarkan perwakilan warga Desa Tanjung Agung yang ingin konfirmasi soal pengaduan masyarakat sampai sejauh mana perkembangan penyelidikan dugaan Penyelwengan Dana Desa tahun anggaran 2018-2019 yang di lakukan Kakon SUBHAN,dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa ada penjelasan sedikitpun.

Sebagai warga masyarakat Desa Tanjung Agung yang datang hendak konfirmasi ke kepala Inspektorat daerah kabupaten Tanggamus, yakni perwakilan warga masyarakat mendapati ketidak pastian dan seakan berbelit juga susah sekali untuk ditemui.


Sekitar kurang lebih dua jam lamanya menunggu di kantor Inspektorat daerah kabupaten Tanggamus ,demi mendapatkan kepastian hukum dan hasil audit Kepala Desa Tanjung Agung.

FIKRI YANTO.SH bersama perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung hendak mengkonfirmasikan atas dugaan tindakan penyelewengan yang dilakukan Kakon SUBHAN sebagai Kepala Desa Tanjung Agung, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ucap FIKRI YANTO. SH

FIKRI YANTO.SH selaku juru bicara warga masyarakat Desa Tanjung Agung pagi tadi turut datangi kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus guna konfirmasi.

Hal terkait aduan masyarakat tentang adanya penyelewengan dana Desa tahun anggaran 2018-2019 yang di lakukan oleh Kakon SUBHAN.

Namun saat berada di kantor Inspektorat Tanggamus usai menyampaikan maksud dan tujuannya, datang ke salah satu staf Inspektorat tidak ada pemberitahuan yang jelas akan tindak lanjut maksud kedatangannya.

FIKRI YANTO.SH juga menambahkan,ada beberapa staf mengatakan bapak/Ibu Kepala Inspektorat sedang rapat dari awal kedatangannya,beberapa saat berikutnya staf lain mengatakan akan dipanggilkan, lama menunggu tidak ada kabar padahal Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus ada di kantor bahkan di parkiran terlihat mobil pribadi nya ada. 

FIKRI YANTO.SH juga menyampaikan sikapnya atas institusi Inspektorat terkait susahnya menemui kepala Inspektorat dan mekanisnya yang ribet,kepada perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung .

FIKRI YANTO.SH mengatakan harusnya sebagai institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan penindakan dan teguran maupun pembinaan terhadap salah satu Kepala Desa Tanjung Agung yakni Kakon SUBHAN yang di duga terindikasi penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2018-2019.

Seharusnya lebih mudah untuk ditemui perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung tegas FIKRI YANTO. SH. 

Inspektorat sebagai pengawas seolah tidak mau diawasi dan enggan menemui Beberapa perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung .

Untuk itu bilamana ada warga yang hendak menemui, guna konfirmasi seharusnya jangan terkesan ribet,padahal warga hanya minta kejelasan itu guna konfirmasi dan klarifikasi terkait perihal baik temuan dilapangan maupun menerima pengaduan dari masyarakat.

Inspektorat harus paham akan hal itu,ujar FIKRI YANTO. SH selaku juru bicara warga masyarakat Desa Tanjung Agung tersebut pungkasnya.

Penulis : Tim libas

Editor   : Red

Dana Proyek TA 2013 dan 2015 Rp79,574 Miliar, Diduga Terjadi TPPU, PPK Mendadak Kaya Raya

Posted by: On April 09, 2020



PEKANBARU, Riau, Cakra Bhayangkara News - Menemui Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri sangat mudah dan tidak menghindari Wartawan saat ada hal yang hendak dikonfirmasi. Berbeda dengan Pejabat Kementerian Cipta Karya seperti Pimpinan Satker Pembangunan Kawasan Permukiman dan Perbatasan (PKPP) Riau, ASY dan PPK, EP serta PPK AR yang begitu sulit ditemui karena selalu menghindari para Wartawan yang akan melakukan konfirmasi berita.
Tidak sedikit Wartawan yang merasa kesulitan menemui Kasatker PKPP Riau yang pernah merangkap sebagai PPK, ASY dan PPK-nya, EP karena sangat jarang terlihat di kantor. Para Wartawan mencari Kasatker PKPP Riau ASY dan 2 (dua) orang PPK-nya,  EP dan AR adalah untuk melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan proyek PKPP & PPIP Riau dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 dengan total anggaran Rp14,182 miliar.
Selanjutnya, dana proyek yang bersumber dari APBN T.A.2015 ini sebesar Rp65,391 miliar. Diduga kuat ada salah satu Paket proyek fiktif seperti yang terjadi di wilayah Dumai-Riau, hal itu menjadi temuan salah satu LSM dan sudah dilaporkan ke Tipikor Polda Riau pada Tahun 2016 lalu yang ditangani melalui Kasubdit III Tipikor Polda Riau, AKBP.Deni Okvianto, S.Ik.MH.
Sayangnya, kasus itu hingga saat ini mengendap dan senyap begitu saja tanpa ada ekspose kasus itu dari Tipikor Polda Riau, dengan otomatis kasus ini tidak disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Deni Okvianto yang menangani kasus ini, pada awal Tahun 2018 lalu dimutasi ke Polres Kampar sebagai Kapolres yang kemudian dimutasi lagi ke Mabes Polri hingga saat ini.
Kasus dugaan proyek fiktif di Dumai ini pernah dikonfirmasi Wartawan kepada PPK EP, diakui EP hal itu benar, namun sudah diberitahukan kepada Dirjen Cipta Karya. “ Saya akui proyek yang di Dumai itu memang tidak terlaksana. Namun kami sudah menginformasikannya ke Kementerian. Kalau saya ada masalah, saya cepat-cepat menyelesaikannya, karena saya tidak mau repot dan tidak mau berurusan dengan hukum,” kata E kepada Wartawan Tahun 2018 lalu.
Namun EP tidak mau menceritakan secara detail tentang proyek fiktif di kawasan Guntung, Pelintung dan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai itu dengan anggaran Tahun 2015 Rp3 miliar. Kapan menyampaikan info ke Kementerian PUPR, apakah sudah mengembalikan anggarannya, kapan dilakukan transaksi dan mana buktinya semua?
Tidak berhenti begitu saja, awak media juga melakukan konfirmasi via WhatsApp kepada mantan Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Deni Okvianto pada bulan Februari 2018 lalu. Namun sangat disayangkan karena Deni mengalihkan informasi yang dinilai mengelabui Wartawan dengan mengarahkan Wartawan untuk menghubungi Kasat Reskrim. “Silakan hubungi Kasat Reskrim, maaf saya minta waktu, masih rapat di Istana tentang Karhutla,” kata Deni. Tepat Pkl 10.47.WIB pagi saat itu.
Merasa kurang tepat arahan yang disampaikan Deni, lagi-lagi Wartawan kembali menanyakan kepada Deni, Kasat Reskrim Polres mana yang Bapak maksud? Kita tunggu jawabannya Komandan. Kemudian Deni membalas dengan kembali mengarahkan ke Reskrimsus Polda Riau. “Atau lebih tepat Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda,” jelas Deni yang tidak mau menjelaskan secara detail kronoligis penanganan kasus dugaan korupsi proyek fiktif tersebut dan sampai ditingkat mana penyidikkannya.
Sedangkan dana Proyek PKPP Riau dan PPIP Riau dalam 2 (dua) Tahun anggaran ini mencapai Rp79,574miliar. Diduga tidak terlaksana semuanya karena dinilai terjadi kejanggalan di lapangan. Mulai dari pemindahan lokasi proyek yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Pos Anggaran oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan hasil survey, perencanaan dan atau musrembang dari masig-masing daerah tentunya.
Misalnya, salah satu Paket di wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, tepatnya pada ruas Jalan/Gang Kayu Aro. Namun karena diduga suatu kepentingan justeru pelaksanaannya dipindahkan ke wilayah lain atau dengan RW berbeda, tepatnya dikawasan Perumahan Panorama atau di Gang Jalan tepat di rumah PPK EP. Tentu hal ini dinilai telah melanggar ketentuan hukum karena Kasatker dan PPK PKPP Riau memindahkan Pos Anggaran tanpa dasar hukum yang ada. Tentu hal ini harus dipertanggung jawabkan dalam proses hukum ke depan.
Selain PPK EP, juga ada PPK AR yang menangani proyek Konsultan Mamajemen Kabupaten (KMK-33) dan KMK-76) PPIP dalam APBN-P dengan Kasatker yang sama yaitu ASY. Sedangkan ASY sendiri, selain menjabat sebagai Pimpinan KAsatker juga juga merangkap langsung sebagai PPK, tentu ini sangat tidak relevan dan cenderung ada kerakusan jabatan demi suatu kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, sekelompok orang dan atau korporasi.

Salah satu di antarea para PPK pada pelaksanaan proyek yang didanai dari APBN sejak TA.2013 sebanyak 15 Paket dan 2015 sebanyak 43 Paket tersebut, terlihat kaya raya karena memiliki beberapa Rumah, Ruko, Tanah dan sejumlah unit Mobil. Bayangkan saja, hanya dalam beberapa Tahun belakangan ini, seorang PPK ini memiliki sejumlah Mobil dan gonta ganti Mobil.
Bahkan sampai saat ini ada 3 (tiga) unit terparkir Mobil pribadinya di rumahnya dengan Nopol 1613, 1238 dan 1003. Kemudian dalam minggu kemarin diduga kembali membeli Mobil baru jenis Sedan dan Innova dengan Nopol 1919 dan 1904 hingga tidak muat di Garasi rumahnya. Informasi ini didapat dari warga dan RT yang meminta namanya tidak dipublikasi di media. Kekayaan PPK ini tidak sesuai dengan hasil kerjanya atau dari gajinya karena tergolong Eselon rendah.
“ Sepertinya kalau kami perhatikan, kekayaannya sangat fantastis. Sejak Tahun 2013 dia membeli beberapa Mobil, beberapa Rumah, bangun Ruko dan membeli Tanah. Dia suka ganti-ganti mobil, belakangan ini aja datang lagi mobil baru, Sedan dan Innova entah dari mana saja kekayaannya itu. Tapi sayang, dia selalu menutup pintu rumahnya karena sosialnya kepada warga kurang, paling setiap Lebaran saja dia buka pintu untuk syukuran, tapi Tahun ini tidak lagi. Jangan ditulis nama di media ya pak,” ungkap sumber kepada media ini pada pertengahan Tahun 2019 lalu. 
Kapolda Riau, Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, SH, S.Ik, M.Si melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes. Pol. Sunarto saat dikonfirmasi pada Selasa, (07/04/2020), Pkl 11.54.WIB via WA, meski WA telah diterima dan terbaca olehnya namun hingga saat ini belum memberikan keterangan Pers terkait bahan konfirmasi yang diajukan Wartawan tentang dugaan korupsi pada proyek diduga fiktif di Dumai 2015 lalu.

Diperkirakan atau tidak tertutup kemungkinan indikasi kecurangan dan penyimpangan di lokasi lain diduga terjadi karena proyek ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Riau. Saat ini masih dalam pengumpulan Informasi dan Data oleh Team Investigasi di daerah sebagai bahan yang akan disampaikan kepada pihak penegak hukum berikutnya.
Menanggapi hal ini, salah satu warga Riau yang merupakan Ketua Lsm Gerak Indonesia, Emos Gea, yang sudah beberapa kali berupaya menemui Pimpinan Satker PKPP Riau, ASY untuk melakukan konfirmasi sejak Tahun 2013 namun tidak pernah ketemu karena ASY selalu tidak berada di kantor. Namun belakangan mendapat keterangan dari dalam Dinas PUPR dan juga dari LSM dan juga dari warga sekitar bahwa, setelah 2016 pihak PKPP Riau tidak lagi berkantor di Kantor PUPR jalan SM.Amin No.92 Pekanbaru.
“Kalau tidak salah, setelah Tahun 2016 mereka tidak lagi berkantor di sini, kadang mereka terlihat gabung di Kantor Dinas yang ada di Jalan Arifin Achmad, namun jarang mereka berada di kantor itu karena mereka ada juga kantor sembunyi-sembunyi di luar seperti Kawasan Perumahan Elite. Mereka tidak terlihat seperti ASN atau PNS karena kantor itu tidak ber Merk dan mereka tidak mengenakan Baju Dinas resmi. Mereka pandai, apa bila mereka ketahuan di kantor itu, mereka langsung berpindah kantor, dan hal itu sudah beberapa kali mereka lakukan,” terang Aktivis ini mengutip keterangan sumber sebelumnyanya.
Emos meminta dengan tegas dan berharap, supaya Kapolda Riau melalui Tipikor agar membuka dan menindaklanjuti kembali penanganan kasus ini sesuai Laporan Pengaduan yang pernah disampaikan oleh salah satu LSM Tahun 2016, Laporan Informasi Tahun 2017 dan Sprint Tahun 2017. Kepastian hukum harus jelas dan tidak membiarkan kasus ini berlama-lama elemen masyarakat tidak bertanya-tanya.
“Mestinya Polda Riau sudah melimpahkan kasus ini kepada Kejati Riau untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pekanbaru. Mengingat dana proyek ini cukup besar hampir Rp80 miliar dan mustahil jika tidak ada korupsinya, apa lagi sudah dilaporkan salah satu LSM terkait dugaan proyek fiktif di Dumai sebesar Rp3 miliar, maka melalui inilah pintu masuk Polda Riau melakukan Lidik dan sidik. Semoga Polda Riau bekerja professional dan transparan dalam melanjutkan proses hukumnya,” harapnya saat dimintai tanggapannya, Senin, (06/04/2020) lalu.
Ditambahkannya bahwa, ada beberapa cara untuk mengungkap kasus ini, yaitu dengan meminta keterangan LHP atau hasil Audit maupun Uji Petik dari BPK RI Perwakilan Riau, juga meminta keterangan atau dukungan dari PPATK tentang transaksi keuangan antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kasatker PKPP Riau, Rekanan Kontraktor pelaksana dan PPK selama proyek tersebut berjalan.

Termasuk permintaan LHKPN kepada Kasatker dan para PPK oleh KPK RI untuk mengetahui dari mana saja hasil kekayaan mereka, siapa tau terjadi indikasi TPPU dengan memperkaya diri sendiri. Jadi semua bisa jelas dan terang benderang. “Mari kita percayakan proses hukum kasus ini kepada Polda Riau, kita yakin dan kita percaya kepada Polda Riau bahwa mampu mengungkap kasus ini secara professional dan transparan. Tidak mungkin Presiden RI Jokowi dan Kapolri turun tangan dalam kasus ini,” tutupnya. (Red/Tim)

Satgas " Stop Corona Virus " Desa Betaua Siap 24 Jam.

Posted by: On April 08, 2020



TOUNA, Sulteng, Cakra Bhayangkara News -  Kepala Desa Betaua kecamatan Tojo, kabupaten Tojo Una una, Sulawesi Tengah Ridwan Tawalili mengatakan bahwa, dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020, tentang Desa Tanggap COVID 19, dan penegasan padat karya tunai Desa dari Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, itu sudah sangat jelas dan seksama tentang  dari latar belakang, maksud dan tujuan, serta Ruang lingkup," ujar Ridwan Tawalili.

Dia juga menjelaskan selain itu terkait langkah langkah dan upaya  tindakan Preventif oleh Pemdes dan  Satgas, tentu  mengacu dan berpijak pada Surat Edaran ( SE )  dari Kemendes tersebut, sebutnya.
Selain  dari latar belakang,maksud dan tujuan ,serta ruang lingkup, juga termasuk  Dasar Hukum ,padat karya Tunai Desa ( PKTD ), dan Desa Tanggap COVID 19,  yaitu membentuk Relawan Desa Lawan COVID  19, dengan struktur  dan tugas  yang berdasarkan dari Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tersebut, tentang Desa Tanggap COVID 19, ungkap Ridwan Tawalili.

Menurutnya bahwa dalam rangka menjalankan Tupoksi dari Satgas Stop Corona Virus Desa Betaua kecamatan Tojo, kabupaten Tojo Una una Sulawesi Tengah,  harus  dapat di laksanakan selama  kurung waktu 24 jam, dan satgas siap di Posko masing masing, yang terdiri dari dua ( 2) ,yakni Posko Bomba Lestari Dusun Transmigrasi dan Posko Satgas Desa Induk, " tandasnya ".

Terkait pembiayaan Satgas Desa Tanggap COVID 19 di Desa Betaua, Ridwan Tawalili mengatakan telah dilakukan Perubahan APBDes, Desa Betaua Tahun 2020, sesuai petunjuk yang ada, dan telah di sepakati bersama sama dengan Badan Permusyawaratan  Desa ( BPD) " ujar Ridwan.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai langkah dan upaya pencegahan menularnya ,COVID 19, saat ini pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya berupa penggadaan , Mesin Semprot Alkom,pompa tangki manual, baju septy COVID 19, Dinas Satgas, Anti Septy, handcull, dan Vitamin untuk orang Dewasa,  Vitamin khusus para Lanjut Usia ( lansia) merk super Exster, helem pengaman, dan sepatu septy,,,dan juga termasuk konsumsi makan dan minum bagi Satgas.

Selain itu juga, mengingat ketersediaan stok masker  yang sudah mulai langkah  di temukan dipasaran saat ini, maka pihak Pemerintah Desa Betaua ,kecamatan Tojo melakukan pemesanan khusus, hal ini mengingat  merupakan kebutuhan  yang harus dapat di siapkan demi kepentingan masyarakat pungkasnya.. ( Darma).

Walau PDP  Bertambah - Di Sulteng Ada Yang Sembuh

Posted by: On April 08, 2020



PALU,  CAKRA BHAYANGKARA NEWS (CBN) - Pasien  Dalam  Pengawasan atau  PDP baru di Provinsi Sulawesi  Tengah (Sulteng) bertambah tujuh orang. Terkonfirmasi dari hasil lab, satu orang yang dirawat di RS  Madani negatif,  satu pasien lainnya di  RSUD  Undata Saat ini positif. Maka berdasar data  tabulasi Selasa, (7/4) dimana PDP hanya 30 orang, telah bertambah menjadi 35 pada update data Tabulasi Pusdatina Covid  19,  Rabu petang, (84).

Demikian penjelasan Humas dan  juru bicara Pusdatina Covid 19 Pemprov Sulteng Drs.  Haris Kariming Rabu Petang, (8/4) di  Palu. 

Menurut Haris,  dari 30 PDP yang kemudian bertambah menjadi 35 itu,  kini tengah menunggu hasil tes  swab tahap pertama. 

Sementara, orang Dalam Pemantauan (ODP) baru  bertambah menjadi 15 orang dari yang terupdate Rabu, (8/4) petang. 

Menurut Haris,    jumlah ODP  per-7/4,  ada 356 orang. 31 ODP, telah selesai menjalani karantina secara mandiri sesuai hasil pemeriksaan medik, dan telah dinyatakan sembuh. "Sehingga jumlah ODP pada  hari Rabu,  (8/4) petang, menjadi 340 orang, seperti yang sudah dijelaskan diawal.

Satu orang terkonfirmasi positif dan dirawat di  RSUD Undata Palu tersebut  jelas Haris, merupakan pasien rujukan dari RSUD  Bungku,  Morowali  5 hari  yang lalu. Sedangkan yang terkonfirmasi negatif,  masih menunggu hasil lab swab tahap dua. "Apabila hasilnya tetap negatif,  berarti pasien tersebut dinyatakan sembuh," tutur Haris  Kariming.

Kendati begitu,  ada dua PDP yang sebelumnya telah menjalani perawatan di RSUD undata Palu, telah dibolehkan pulang ke rumah  masing-masing. Kedua PDP yang sembuh tersebut,  yakni pasien 01 berinisial  H serta pasien 02 berinisial E. 

Lebih jauh Haris menjelaskan, tentang delapan orang asal Sulteng (Kabupaten Morowali Utara -red) yang ramai dipublish melalui Medsos ataupun WA, barulah  info lisan dari dokter yang merawat pasien. Pihak Dinkes Sulteng sendiri belum menerima surat resmi dari Kemenkes Regional Makassar,  Sulsel.  Begitupun dari dokter yang merawat langsung kedelapan orang tersebut. "Kits masih menunggu surat pemberitahuan resminya," tukas  Haris. (Jaya marhum)

Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar,SH,Luncurkan Perdana Suplay Air 36.000 Ltr/Jam

Posted by: On April 08, 2020



Kotabaru, Kalsel, Cakra Bhayangkara News -Bupati Kotabaru. H.Sayed Jafar, SH.Rabu 8-04-2020 di Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ) Kotabaru, resmi meluncurkan Perdana Suplay air milik PDAM untuk Kapal Kapal Nelayan yg sandar di Pelabuhan PPI dan Kapal Luar yang Sandar di Pelabuhan Perusahaan.


Bupati Kotabaru, di dampingi Kepala SKPD. dan rombongan lain, di katakannya, dengan resmi peluncuran Suplay air ini, berarti PDAM satu langkah lebih maju untuk Pengembangan Usahanya, dibuktikan dengan adanya Start Stock air di Area di Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Penderatan Ikan ( PPI ) Kotabaru ini.

Di katakannya lagi, nanti usaha ini berjalan lancar dan baik, berarti PDAM sudah bisa mandiri untuk mengelola usahanya, tanpa keterkaitan dengan Pemerintah atau tidak pakai modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru lagi, " Ucap Sayed.


Menjawab beberapa wartawan, Suplay air PDAM ini adalah untuk pelayanan kapal nelayan yang sandar di Pelabuhan PPI ini, dan Kapal Kapal Besar yang sandar di Pelabuhan Perusahaan, seperti Perusahaan, Golden Houfe, PT. Pertamina dan Palindo Kotabaru.

Lanjut Sayed Jafar, SH.  menghadapi musim Kemarau, untuk memenuhi kebutuhan suplay air, Solusinya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah menetapkan anggaran tahun 2021 untuk pemasangan Pipanisasi lukasi SERATAK menuju pusat Kota Kabupaten Kotabaru.

"Panjang pipa itu kurang lebih 20 Km, pipa yang di gunakan berukuran 30 cm. ini persiapan pe nyaluran kantung kantung debet debet air ke pipa induk ini, " Kata bupati.


Ada puluhan kantung debet air disepanjang 20 Km itu, seperti yang ada didesa Sarang Tiung dan  tempat lain, semuanya kantung debet ini akan konek ke pipa induk ini, " Jelas Bupati.

Sayed Jafar melanjutkan lagi, kedepan didaerah kita ini tidak ada embung lagi, yang ada tangki tangki seperti Pertamina,  untuk penampungan air.

Saat ini kekuatan Pumpa milik PDAM 36.M3 .atau 36.000.ltr perjam, inilah salah satu solusi Usaha Suplay air untuk  menghadapi musim kemarau.

Berkaitan dengan pengusaha yang sudah berjalan pelayanan suplay ke kapal kapal, "Silahkan jalankan terus usahanya, lebih banyak pelayanan lebih baik, PDAM kapasitas pelayanan Suplay hanya kapal kapal yang sandar di Pelabuhan, seperti yang saya jelaskan tadi bukan kelaut, silahkan juga  ke Prusahaan PT.Smart dan PT.Inducement Tarjun, " Ucap Sayed.


Mengakhiri, PDAM Kotabaru kedepan mengembangkan lagi usahanya, dengan membangun Kemasan yang ukuran 20 ltr dijual kepada masyarakat umum, " Tutup.Bupati Kotabaru. ( Syafruddin ).

Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara Memperkenalkan Teknologi Ozon (03) dengan alat Ozonizer

Posted by: On April 08, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -Suku dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara memperkenalkan Teknologi Ozon (03), karena melalui proses oksidasinya ozon mampu membunuh berbagai macam micro organisme seperti Virus, Jamur, bakteri Escherichia coli, Salmonella enteriditis, serta berbagai bakteri pathogen lainnya (Violle, 1929).

Dengan teknologi ozon ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara merespon inovasi tersebut dengan melakukan upaya berupa pembuatan bilik sterilisasi ozon bagi setiap tamu yang berkunjung ke kantor Sudin LH Jakarta Utara, upaya ini merupakan efektif sebagai pengganti dari cara penyemprotan disinfektan ke tubuh, yang diketahui penyemprotan disinfektan langsung ke tubuh dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mulut dan mata.

Fungsi alat ozonizer adalah memasukkan udara bebas dalam Tegangan AC sebesar minimal 9kV, pada konfigurasi silinder berpenghalang elektrik, sehingga muncul GAS TERIONISASI dari O2 menjadi O3 (Ozon) yang bersifat radikal, dan akan berubah menjadi O2 kembali setelah 20-30 menit. Insha Alloh alat ozonizer ini efektif untuk mensterilkan ruangan di rumah, tempat ibadah maupun Kantor sehingga membuat nyaman dalam beraktifitas.

"Allhamdulilah Sudin LH Jakarta Utara berikhtiar untuk mendorong teknologi Ozon (03) sebagai salah satu solusi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona" ujar Achmad Hariadi, Kasudin LH Kota Jakarta Utara, kepada awak media melalui whatsapp pribadinya hari Rabu (8/4/2020).

Hariadi juga menyebutkan bahwa "Teknologi Ozon dengan menggunakan alat ozonizer merupakan rahmat dan karunia dari Ilahi Robbi, semoga dapat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya dalam memberikan kenyamanan baik di rumah maupun di tempat bekerja"(Redaksi)

Ada Apa??? Ketua FPII, HPI, PWRI Babel Serta Seluruh Wartawan Cetak & Online Grudug Kejati Provinsi Bangka Belitung

Posted by: On April 08, 2020



PANGKALPINANG, Cakra Bhayangkara News - Pagi tadi Rabu (8/4/2020) sekira pukul 11.00 wib puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Pers Bersatu Bangka Belitung (FPBBB) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) dijalan kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang.


Kehadiran puluhan wartawan yang tergabung dalam FPBBB  tersebut mewakili pengurus Setwil Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Babel, DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Babel, DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Babel dan DPW Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Babel.



Sejumlah pengurus organisasi pers tersebut tak lain meminta klarifikasi  terkait dari pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel Roy Arlan di beberapa media online yang tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel seolah-olah beberapa media online yang memberitakan tentang oknum wartawan Forwaka atas  investigasi yang dilakukan oleh anggota wartawan binaannya sebagai media yang belum terdaftar di Dewan Pers (DP) seolah-olah 'tersirat' sebagai media yang diragukan keberadaannya, bahkan akan melaporkan media yang memberitakan tentang Forwaka ke Dewan Pers.


Seperti dikutip pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel yang tergabung dalam media Forwaka Babel, Roy mengatakan,bahwa media yang buat berita gaduh soal forwaka itu setelah ditelusuri media tersebut belum terverifikasi di dewan pers. “Ternyata setelah ditelusuri media-media itu, tidak terverifikasi di dewan pers. Anehnya lagi di dalam box redaksi, tidak ada wartawannya yang ditugaskan di Babel. 

Kepada Pers, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel), Ranu Miharza SH MH melalui Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Babel, Johny W Pardede SH MH menegaskan di institusi Kejati Babel sesungguhnya tidak ada wartawan institusi kejaksaan.


"Tidak ada wartawan institusi kejaksaan (Kejati Babel -- red) ya saya tegaskan. Namun yang ada itu hanya semacam Pokja wartawan saja," ungkap Pardede saat menerima kunjungan sejumlah perwakilan media massa (online & cetak) dan pimpinan media di gedung Kejati Babel, Rabu (8/4/2020) siang.

Pernyataan tersebut diungkapkan ia terkait soal kabar miring yang beredar di kalangan masyarakat yang menyebutkan ada oknum wartawan saat melakukan kegiatan peliputan jurnalistik selalu membawa nama institusi kejaksaan.

Sebaliknya ditegaskan ia lagi jika memang ada masyarakat yang merasa dirugikan atas ulah oknum wartawan tersebut agar jangan sungkan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian.

"Laporkan saja kalau memang masyarakat merasa dirugikan dengan perbuatan oknum wartawan tersebut," tegasnya lagi.

Tak cuma itu, Pardede pun mencoba meluruskan pernyataan statemen pimpinan Kejati Babel yang sempat dimuat di sejumlah media online jika Kajati Babel (Ranu Miharza SH MH) tak mengakui keberadaan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel.

"Jadi maksud pak Kajati Babel itu jika ada oknum wartawan yang menyimpang dalam kegiatan peliputan di lapangan maka itu tidak diakui dan bukan Forwaka-nya," jelas Asintel.Kejati Babel ini.

Bahkan dirinya pun mengakui jika saat ini diduganya ada salah faham antara sejumlah media online dengan Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Babel, Roy Arland SH MH terkait pernyataan di media online menyebutkan jika sejumlah media online yang memuat berita soal kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Kabupaten Bangka Barat itu tidak terdaftar di Dewan Pers (DP).

"kami minta maaf atas pernyataan dari pak Kasi Penkum itu (Roy Arland -- red)," ungkap Pardede.


Meski begitu, Romy selaku pimpinan media Cakrabhayangkara.id ini tetap tak terima atas pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel (Roy Arland) yang menyinggung soal media massa yang dipimpinnya itu (cakrabhayangkara.id) tidak terdaftar di DP.

"Saya tidak terima atas pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel itu (Roy Arland -- red). Sebab hal itu bukan hak dan kewenangan dia untuk men-justice jika media kami tidak terdaftar," ungkap Romy di hadapan Asintel Kejati Babel di sela-sela dialog saat itu.

Sebaliknya, pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel justru dinilai Romy malah membuat polemik dan membenturkan antara wartawan dengan wartawan.

Wartawan senior ini (Romy) ini pun sempat mengulas kembali perihal berita soal kegiatan pertambangan pasir timah di Kabupaten Bangka Barat sempat dimuat di medianya tersebut dalam kegiatan peliputan di lapangan sesuai prosedur kode etik jurnalistik.

"Kami sempat melakukan investigasi pula di lapangan terkait kegiatan penambangan pasir timah di lokasi itu. Bahkan kegiatan jurnalistik sesuai prosedur," terang Romy.

Lagi-lagi Romy menegaskan jika keinginannya sendiri selaku pimpinan media termasuk pimpinan media lainnya agar Kasi Penkum Kejati Babel segera membuat pernyataan permohonan maaf dan bukan pernyataan dari Asintel Kejati Babel.

"Kami minta Kasi Penkum itu segera buat pernyataan permohonan maafnya ke media-media yang disinggungnya itu," tegas Romy.

Setelah mendengar keluhan dari para pimpinan media Asintel Kejati Babel pun dalam kesempatan itu berjanji akan menindaklanjutinya sekaligus berencana akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan Kejati Babel. (Redaksi)