Cakra Bhayangkara News

LSM Dorong KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi Dana Proyek MY Bengkalis

Posted by: On Juli 02, 2020



PEKANBARU/RIAU, Cakra Bhayangkara News - Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, Usut  mendesak dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana proyek multi yeras di Kabupaten Bengkalis termasuk dana proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning tahun 2017-2019 yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif, Amril Mukminin senilai Rp498.645.596,000 atau sebesar Rp498,6 miliar

Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi melalui Kabid Investigasi, Zosa Wijaya SH yang turut serta mengikuti agenda sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan Bupati Bengkalis non aktif Amril Mukminin, Kamis (02/07/2020 mengungkapkan kalau kasus dugaan korupsi luar biasa yang kerap disuarakan lembaganya dan masyarakat Kabupaten Bengkalis selama ini, telah berproses pada tingkat pengadilan tipikor. 

“Kini semua peristiwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek jalan yang dibangun secara tahun jamak di Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2015 dan 2017-2019, sudah sukses dibawa oleh lembaga hukum korupsi atau KPK ke Pengadilan”, kata Zosa dalam keterangan Pers, Kamis (02/07/2020) di PN Pekanbaru.


Namun kata dia,  organisasi/lembaga yang dinaunginya yaitu LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tetap mengawal proses persidangan perkara korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pihak termasuk Bupati non aktif, Amril Mukminin sampai tuntas.

"Kami mendukung dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan tersangka baru dalam in casus, yang didasari dengan hasil keterangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam sidang sejak sidang pertama kali dimulai (Kamis 27/06/2020) dan hari ini (02/07/2020). Agenda sidang perkara Tipikor luar biasa ini berikutnya terus kami kawal, demi terjaganya ketransapranan di publik dan masyarakat umum" ujarnya. 

Diketahui, Kamis (02/07/2020) Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. 

Setidaknya, ada tiga orang saksi yang dihadirkan dalam sidang dan dua orang saksi yang digelar di ruang sidang Subekti, Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketiga saksi adalah eks anggota DPRD Bengkalis masing-masing Firza Firdhauli, Abdurrahman Atan dan Jamal Abdillah. Sementara, khusus nama saksi terakhir, Jamal Abdillah memberikan kesaksiannya via virtual dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru. 

Firza yang menjadi sosok pertama yang memberikan keterangan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Lilin Herlina. Firza merupakan anggota DPRD Bengkalis dua periode 2004 hingga 2014. 

Firza kepada Hakim mengaku jika proyek jalan Sungai Pakning menuju Duri tidak pernah dibahas pada Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis. Pengajuan proyek yang belakangan bermasalah itu dilakukan pada 2012. Proyek jalan yang dibangun secara tahun jamak itu langsung dibawa ke Badan Anggaran tanpa melewati Komisi II DPRD Bengkalis yang membidangi ekonomi pembangunan. 

"Tidak pernah dibahas di Komisi II yang Mulia. Seingat saya, multi years itu langsung dibahas ke Banggar,"kata Firza Firdhauli

Dia (Firza-red) mengungkapkan praktek bagi-bagi uang ketok palu. Istilah ketok palu digunakan Firza untuk penetapkan anggaran belanja daerah. Dalam keterangannya mengatakan, ketua DPRD Bengkalis saat itu, Jamal Abdillah kerap membagi uang kepada anggota legislator sebesar Rp50 juta. 

Sosok yang beberapa kali disebut turut menerima uang ketok palu tersebut adalah Indra Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Riau. Indra Gunawan bersama Firza berasal dari partai yang sama yakni partai Golongan Karya. Bahkan Firza Firdhauli membenarkan jika Indra Gunawan merupakan anggota badan anggaran atau Banggar di DPRD Kabupaten Bengkalis saat pembahasan sejumlah proyek Multi Years itu berlangsung.

Hingga berita ini terpublish, via seluler pribadi sosok Indra Gunawan selaku ketua DPRD Provinsi Riau saat via dihubungi sejumlah awak media dari PN Pekanbaru, tak aktif.(red)

Sebanyak 197 KK Warga Desa Candimas Natar Mendapat BLT DD

Posted by: On Juli 01, 2020



Lampung selatan, Cakra Bhayangkara News - Dihadiri Camat Natar Eko Irawan S.TP.MM, utusan Danramil Natar Jarwanto, utusan Polsek Natar Jumanto, Syafriadi perwakilan Bank BRI Natar, Pendamping desa dan Kecamatan,BPD, LPM Tokoh agama dan Pemuda Kepala desa Candimas Andre Suwaldi yang di dampingi seluruh perangkat desa Candimas membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) kepada 197 kepala keluarga yang berhak menerima bantuan bertempat di Balai desa Candimas Kec. Natar rabu  ( 01-07-2020).

Dalam sambutan singkat sebelum dimulainya pembagian BLT DD, Andre Suwaldi  berharap agar bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna menjaga ketahanan pangan warga masyarakat.


Selain BLT DD masyarakat desa Candimas menerima pula bantuan BST dari kementerian sosial untuk alokasi 462 kepala keluarga serta bantuan dari APBD untuk 10 kepala keluarga,  Bansos Sembako dari Kabupaten Lampung Selatan 100 paket serta bansos sembako dari kecamatan Natar 22 paket Bantuan Program Keluarga Harapan ( PKH ) 456 kepala Keluarga dan Bantuan Pangan  Non Tunai ( BPNT )/ sembako  45 kepala keluarga serta BPNT BRI 84 kepala keluarga. 

Dirinyapun berpesan agar warga masyarakat tetap menjaga kondusifitas, tetap menjaga keamanan serta kesehatan.

Waldi panggilan akrab kepala Desa Candimas berharap agar masyarakat dapat maklum apa bila kegiatan pemerintahan desa mungkin masih  banyak kekurangan. Dan terakhir kalimat dalam sambutan Andre Suwaldi, mengajak masyarakat untuk tetap mengawasi kinerja aparatur desa dibawah kepemimpinannya agar tidak sampai melakukan penyimpangan.

Dalam prosesi pembagian BLT DD di Candimas,  Camat Natar Eko Irawan berkesempatan memberikan sambutan.

Dalam sambutan yang sampaikan Eko Irawan 
juga mengatakan dalam mengatasi dampak covid 19 guna menjaga ketahanan pangan warga masyarakat, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan selain BLT DD, BST dari kemensos, dan dari anggaran APBD Kabupaten masih ada jenis bantuan untuk masyarakat seperti PKH dan BPNT ( bantuan sembako ). Dan untuk bantuan BLT DD akan di perpanjang selama tiga bulan dengan nominal masing-masing 300 ribu sesuai dengan peraturan menteri keuangan nonor 07 tahun 2020.

Selanjutnya Eko Irawan berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. ( Red )

AMPHIBI BERSAMA PT.JASA MARGA DAN PT.KCIC LAKUKAN JOINT SURVEY TITIK BANJIR

Posted by: On Juni 30, 2020



Kota Bekasi,Cakra Bhayangkara News - Menindaklanjuti hasil rapat pertemuan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (Amphibi) bersama PT.Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT.KCIC yang dilaksanakan pada 26 juni 2020 di kantor Jasa Marga sepanjang jaya berlanjut dengan melakukan joint survey bersama ke lokasi titik banjir setinggi 1,5 meter di inlet jl.raya utama pondok hijau permai kota bekasi pada,
Selasa (30/6/2020).


Turut hadir dalam joint survey tersebut perwakilan dari PT.Jasa Marga (Persero) Tbk Ade Supriyatna Manager area Tol Jakarta Cikampek dan Sumarsono Manager Projek PT.Jasa Marga.
Sementara dari PT.KCIC Kereta Cepat Indonesia China dihadiri HSE PT.KCIC Beni dan Willy sebagai Pelaksana Projek PT.Synohydro.


Perwakilan dari Lembaga AMPHIBI langsung dihadiri ketua umum Agus Salim Tanjung So,si didampingi bidang Litbang Wembri SE dan Pensehat Eva serta ketua Amphibi Bekasi Raya Moh.Hendri ST, Willy Nurwahyudi ST Sekretaris Amphibi Bekasi Raya dan Joko santoso serta Niki Gumay ST.

Dalam joint survey tersebut, Ade Supriyatna sebagai Manager Area Tol Jakarta Cikampek menyatakan, bahwa laporan lembaga Amphibi akan segera ditindak lanjuti dengan kesepakatan berita acara joint survey yang akan disampaikan secara tertulis ke direktur utama PT.Jasa Marga.
"Saya mendukung laporan lembaga Amphibi, apabila ada kaitannya dengan PT.KCIC kami siap menjembataninya, "terang Ade.


Sementara Beni selaku owner PT.KCIC yang membidangi HSE menyampaikan bahwa dirinya akan bertanggung jawab apabila ada keteledoran PT.Synohidro selaku pelaksana projek kereta cepat dalam melakukan pekerjaan yang mengakibatkan banjir dibeberapa titik terkait cross drain (saluran penyeberang) yang tersumbat.
Beni juga menyampaikan apabila ada pekerjaan  pemasangan tiang pancang kereta cepat yang menjadikan tersumbatnya jalan saluran air, silahkan lembaga Amphibi membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Utama PT.KCIC.
Kami akan segera memperbaikinya, "tegas Beni.

Ketua umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI) Agus Salim Tanjung So,si sangat mengapresiasi kinerja PT.Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT.KCIC yang cepat tanggap dalam pelaporan lembaga Amphibi.

AS Tanjung menyampaikan kepada team joint survey bahwa permasalahan lingkungan terkait dampak banjir harus direvisi kembali dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Projek kereta cepat maupun Jalan Tol Layang jati bening karawang, "papar Tanjung.

Sehubungan pihak PT.Jasa Marga tidak bisa melanjutkan dibeberapa titik, maka  lembaga Amphibi melakukan survey tambahan dengan maping menarik lurus jalur cross drains yang dilaporkan.


Dalam survey tambahan tersebut ternyata ditemukan beberapa saluran mampet, serta ditemukan saluran yang tidak terhubung dengan saluran selanjutnya yang menuju ke Outlett didalam area PT.Jasa Marga (Persero) Tbk, dan ditemukan pula oleh tim survey Amphbi berupa titik saluran yang tertimbun akibat material projek kereta cepat.

Dengan adanya temuan baru maka ketua DPD Amphibi Bekasi Raya Moh.Hendri ST meminta pihak PT.Jasa Marga dan PT.KCIC harus singkron membuat berita acara yang akan ditanda tangani bersama dalam waktu dekat ini.(Redaksi)
(bersambung)

WALI KOTA BEKASI HADIRI HUT PDAM TIRTA PATRIOT KE 14

Posted by: On Juni 30, 2020



Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Asisten Daerah III sekaligus menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot, Nadih Arifin datang ke Kantor PDAM Tirta Patriot yang mengadakan milad ke 14, SELASA, (30/6).


Disambut oleh Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Solihat yang mengapresiasi atas kehadiran dari Wali Kota Bekasi, dirinya berharap dengan usia yang mulai beranjak dewasa perusahaan air minum ini dapat berkembang lagi seperti sebelumnya. 



Dalam sambutannya, Direktur Utama pada hari ini sangat berbahagia dalam 3 hal, yakni dalam peraihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil kelima kalinya di gaet Pemerintah Kota Bekasi dan menjadi bukti nyata atas kinerja para pegawai Pemerintah Kota Bekasi, yang kedua, HUT PDAM Tirta Patriot yang ke 14, yang merupakan usia dini yang harus bangkit lebih lagi, dari sebelumnya agar bisa berkembang pesat jauh. Ketiga, tepat pada 30 Juni 2020 dan hari lahir nya, target pencapaian penjualan air minum yang dikelola berhasil mencapai 94 persen.

"Sangat gembira sekali atas hadirnya PDAM Tirta Patriot yang sudah usia 14 ini, karena target juga memberikan satu bukti nyata kepada Kota Bekasi, semoga semakin meningkat" ujar Dirut PDAM.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sempat menceritakan kepada hadirin, bahwa dulu saat menjadi Sekretaris Komisi C pada saat menjadi Anggota Dewan, untuk mencetuskan adanya PDAM yang berdiri sendiri di Kota Bekasi, bersama sdr iskandar, franset, dan gusnal. Kita tau, pada saat itu, kesepakatan pembagian pemilikan bhagasasi, Bupati Saleh Manaf dan Wali Kota Bekasi Akhmad Zurfaih memiliki kesepakatan. Saat 2006 sampai sekarang masih belum bisa selesaikan dan ternyata tidak semudah membalikan tangan.



"Kita doakan saja, hanya dengan beberapa langkah lagi, kita bisa berdiri sendiri di usia ke 14 ini. Semoga kinerja PDAM Tirta Patriot semakin jaya dan berkembang dan tentunya sangat bermanfaat untuk para warga Kota Bekasi" ujar Wali Kota.

Saling berkomitmen, saling kerja sama dan saling sinegritas dalam pelayanan masyarakat Kota Bekasi dan selalu sinegritas dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

(Jerry)

Polres Kabupaten Bogor Diminta Tindak Tegas Pelaku Penganiayan Di Cibinong Bogor

Posted by: On Juni 30, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -- Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur NTT Jakarta, Menyatakan sikap Atas Pengeroyokan Yang dilakukan oleh oknum-oknum Ojol (Ojek Online) Di Cibinong Kabupaten Bogor, meminta aparat penegak hukum tindak tegas oknum-oknum pelaku penganiayan, jumpa pers dilakukan dihalaman sekertariat Forum pemuda NTT Jakarta, Senin/29/2020.

Sepekan yang lalu sebuah video pengoroyokan dan penganiayan oleh sekelompok Oknum-oknum ojol atau Ojek Online Viral Di Medsos, Video tersebut menunjukan seorang karyawan Perusahaan Pembiayaan kedua Tangannya di ikat ke belakang lalu di aniaya, Membuat Netizen Geram.

Diketahui video viral tersebut bernama sepi, warga cibinong Bogor, Sepi Korban Pengeroyokan dan Penganiayan yang dilakukan oleh sekelompok oknum-oknum Ojol atau ojek online,kedua tangan sepi di ikat dan di aniaya berami-ramai, hingga korban mengalami beberapa tusukan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang terjadi di agganda Jagorawi bogor Kamis 25 Juni 2020

Video yang viral satu pekan kemaren di media sosial sontak membuat publik kanget dengan kajadian itu, dalam video yang viral sepi di Sandra dan di ikat lalu di tendang di pukul sampi korban tak sadarkan diri di tempat kejadian ini menjadi trending topik di media sosial.


Hal itu membuat Yohanes hiba ndale, ketua forum pemuda Nusa tenggara timur NTT di Jakarta Dan Tim kuasa hukum angkat bicara

" Saya meminta aparat penegak hukum harus tindak tegas pelaku penganiayan, dan juga saya meminta kepada perusaahan ojek online yang mengerut para calon-calon Ojol agar memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi ojek online di jalanan, jelas Johanes hiba Ndale Ketua Forum Pemuda NTT

"Hal senada juga di sampaikan oleh Eben ezer Napitupulu kami selaku tim kuasa hukum dari korban penganiayaan kami akan kawal terus kasus ini hingga ke tingkat pengadilan, ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, saya minta aparat penegak hukum dalam hal ini polres Cibinong kabupaten Bogor agar menindak tegas para pelaku penganiayan, agar kita bisa mengatahui apa motif dari kejadian ni ke permukaan publik. Jelas tim kuasa hukum dari patroli hukum Indonesia dan advokat, Ucap Eben ezer tim kuasa Hukum patroli Hukum Indonesia dan Advokat.

Jemmy Gunawan .SH. MH. Salah satu tim kuasa hukum dari patroli hukum Indonesia dan Advokat

" Jimmy meminta pihak penyedia jasa transportasi online, agar mengrekrut para calon ojek online, diberikan pemahaman jabarkan terkait dengan tugas dan fungsi jasa transportasi di online dijalanan, agar tidak melibatkan mengambil bagian pertikaian yang terjadi di jalanan,. Sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum baru yang merugikan pihak lain di jalanan, terang Jimmy Gunawan kuasa hukum 

Lanjut Jimmy meminta pihak apara penegak hukum dalam hal ini polres kabupaten Bogor, kami sebagai kuasa hukum mendukung semua proses hukum yang sudah di tangani oleh polres bogor, kami minta agar menangkap semua para oknum-oknum pelaku penganiayan terhadap Kline kami, agar bisa di buka ke publik motif dari penganiayan ini apa sebenarnya,.tegas Jimmy kuasa hukum.

Ditempat terpisah kami coba mengkonfirmasi sekertariat DPP FKPP NTT ,Logo Vallenbrg selaku Ketua umum FKPP NTT Banten ( Forum komunikasi putra putri Nusa Tenggara timur) logo memeinta semua mari kita sama-sama berpikir yang tenang dan damai

" saya ketua FKPP NTT Banten, meminta semua pihak mari kita sama-sama saling menjaga satu sama lain, sama-sama berpikir posetif tenang dan damai, kita tidak usah bicara suku ras dan agama, tapi kita bergandengan tangan bersama-sama memperat hubungan yang sudah baik ini, tidak usah kita saling menganggu pekerjaan masing-masing di lapanagan, kalau proses hukum yang sekarang sudah berjalan mari kita sama mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini ,,kita sama-sama saling menghargai satu sama lain",.pintah Logo Ketua FKPP-NTT Banten.(Romi)

Diduga Tak Bayar Pajak, NCW Desak Pemkot Palembang Audit Aset PT Timur Jaya

Posted by: On Juni 29, 2020



Palembang, Sumsel, Cakra Bhayangkara News - Puluhan massa aksi menggeruduk Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Kota Palembang, Selasa (30/6/2020). 


Dalam aksinya puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Ruby Indiarta dan Ruben Alkahtiri yang tergabung dalam National Coruption Word (NCW) Sumsel mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui BPPD untuk memeriksa atau mengaudit PT Timur Jaya. 

Pasalnya, PT Timur Jaya sebagai salah satu perusahaan besar di Kota Palembang diduga tak membayar pajak. 

Pihak massa aksi menilai, jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadikan perusahaan-perusahaan besar lain nanti ikut membandel dalam memberikan pajak. 


"Kami menyesalkan adanya perusahaan besar seperti PT Timur Jaya terindikasi membayar pajak. Oleh karena itu, kami mendesak Pemkot Palembang melalui BPBD untuk mengaudit perusahaan tersebut," ujar Ruby Indiarta didampingi Ruben Alkahtiri. 

Dua pria yang juga Pimpinan Forum Persatuan Independent Indonesia (FPII) Sumsel agar Pemkot Palembang serius mengaudit perusahaan-perusahaan besar seperti PT Timur Jaya dan lainnya.


"Karena salah satu penyumbang PAD Kota palembang ini adalah pajak, untuk itu kami meminta untuk segera buat tim dan audit serta investigasi aksi itu.
Berapa pajak nya. Gak mungkin diam di Palembang tapi tidak bayar pajak," urainya. 

Apalagi menurut Ruby, aktivitas PT Timur Jaya ini banyak menimbulkan dampak dan juga banyak kejadian baik itu dampak masyarakat maupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. 


"Karena PT Timur Jaya ini sudah sangat meresahkan, banyak sekali kejadian yang ditimbulkan oleh PT Timur Jaya Palembang, misalnya tahun 2002 peristiwa berdarah dan memakan korban di Pulo Gadung," urainya. 

Selanjutnya di di tahun 2020, terjadi peristiwa di labi-labi. Dan berbagai dampak lain. Dan seharusnya ini menjadi perhatian serius Pemerintah. 

"Untuk itu kami mohon dengan tegas agar Pemkot segera bergerak. Karena kalau tidak maka kami akan datang ke Jakarta untuk mengadukan hal ini Kementrian dan Presiden," pungkasnya.(Redaksi)

Survey Kesiapan Kantor, Ketua DPC PBB Kota Depok Sambut Baik Kunjungan Kesbangpol

Posted by: On Juni 29, 2020



Kota Depok, Cakra Bhayangkara News - Kantor Ormas DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Depok yang bertempat di Jl. Tole Iskandar No. 41 Lt.3 hari ini mendapat kunjungan dari perwakilan Kesbangpol Kota Depok untuk melakukan survey kesiapan Kantor DPC yang diwakili Bapak Henry.

Saat ditemui di Kantor DPC PBB Depok, Henry perwakilan dari Kesbangpol memyampaikan, kedatangan saya berdasarkan pengajuan atau surat permohonan dari ormas PBB (Pemuda Batak Bersatu) yang ditujukan kepada Kesbangpol untuk terdaftar menjadi salah satu Ormas yang ada di kota Depok ini makanya kami perintah dari kepala Kesbangpol untuk mengadakan survei lembaga atau ormas Pemuda Batak bersatu ini lokasi sekretariat nya.

"Untuk syaratnya kelengkapanyang harus disiapkan yaitu, Satu surat permohonan untuk terdaftar di Kesbangpol, kedua juga SK Kemenkumham nya harus terlampir dan ketiga akte notaris pendirian ormas atau LSM tempat ada RT nya dan selanjutnya surat penunjukan kalau dia dari DPD itu harus ada pengukuhan dari DPP, kalau dia di DPC berarti dia harus ada surat penunjukan dari DPD untuk sebagai pengurus harian di wilayah," tutur Henry.


Terkait hadirnya Ormas PBB di Kota Depok dirinya menyambut baik, Kalau kami menyikapinya semua itu baik dengan adanya suatu perkumpulan atau lembaga Pemuda Batak Bersatu ini mungkin juga dapat mewakili rekan-rekan satu daerah mereka dan juga mengisi dan dapat bekerjasama dengan LSM atau Ormas yang sudah ada di kota Depok ini.

"Harapan kami semoga terjalin hubungan yang harmonis dengan ormas dan LSM kedua juga bermitra baik dengan pemerintah kota Depok dan segala aspirasi atau penyampaian itu secara sopan dan baik," tutupnya.

Ditempat yang sama Ketua DPC PBB Depok, Edi Hotman Saragih menyambut baik kedatangan perwakilan dari Kesbangpol

"Kita dari PBB mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim survei dari Kesbangpol, tentu apa yang kekurangan berkas yang diminta oleh kesbangpol secepatnya kita buat, kita lengkapi dan harapan kita juga untuk Kesbangpol SKT kita juga keluar tentu kedepan nya kami  dari Pemuda Batak Bersatu tetap menjalin silaturahmi dengan Kesbangpol, yang intinya sesuai dengan program kita visi misi kita PBB harus bersinergi dengan lembaga masyarakat yang lain untuk kemajuan pembangunan kota Depok," imbuh Edi. (Guh)

Diduga Adanya Praktek Pungutan Liar Kepada Masyarakat Desa Rampa Manunggal Terkait Bansos Sembako Dan Proposal Bantuan Kapal Serta Proyek Jembatan

Posted by: On Juni 29, 2020



Kotabaru, Kalsel, Cakra Bhayangkara News - Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, salah satu desa dari 202 desa dan Kelurahan yang ada dalam Kabupaten Kotabaru.

Desa Rampa manunggul sangat jauh sekali jaraknya dari ibu kota pemerintahan Kabupaten Kotabaru, teransortasi yang bisa ditempuh satu satunya yg mudah hanya armada kapal laut. Itu pun memakan waktu hampir 16 jam pulang pergi.

"Dengan kondesi seperti ini, Nara Sumber yang tidak mau disebutkan nama memaparkan kepada wartawan media ini, diduga telah terjadi penyimpangan terkait masalah keuangan dan proyek jembatan dengan anggaran desa tahun 2018 dipindah ketempat lain realisasi pembangunannya sehingga telah terjadi pro dan kontra masyarakat di desa rampa manunggul, " terang nara sumber.

Lanjut Nara Sumber, dikatakannya, ada 2 jenis pungutan berupa uang yang terjadi didesa rampa manunggul.

1. Pungutan uang terhadap warga masyarakat nelayan desa rampa manunggul, untuk pembuatan proposal minta bantuan kapal kecil jenis ketinting ke kementrian, uknum yang memungut uang itu mengatakan, peroposal sudah masuk ke kementrian Kelautan dan Prikanan jakarta.itu dikatakanya tahun 2018.

2.Pungutan uang biaya angkut paket sembako program pemerintah Kab.Kotabaru yang disalurkan melalui Bansos Kotabaru.

Nara sumber melanjutkan lagi, "uknum yang melakukannya adalah diduga dari aparat desa rampa manunggul dan petugas perikanan desa rampa manunggul.

Wartawan media Cakra Bhayangkara News melakukan konfermasi tuk pastikan kebenaran ke kasus yang terjadi.
Kades Rampa manunggul Abdul hamid, sebagai nara sumber dimintai informasi melalui telpon Seluler berkali kali,tidak bisabterhubung, karena signal terkadang hilang.

Setelah terhubung, wartawan media ini menanyakan satu persatu ke 3 kasus diatas.

Abdul Hamid Kades rampa menunggul MEMBENARKAN 1.Peng alihan lokasi Proyek jembatan yang ber ukuran panjang 35 mtr dan lbr. 2 mtr.ke.lokasi baru pada tahun 2018.

2.Pungutan uang terhadap warga desa rampa manunggul yang menerima sembako, tgl.13 juni 2020.

3.Terkait mengenai pungutan uang kepada warga nelaya desa Rampa manunggul untuk pembuatan proposal minta bantuan kapal kecil jenis ketinting, saya tidak tahu menahu tentang itu, yang lebih tahu terkait bantua yang dimaksud benar atau tudak benar itu PPL. Pa Sade, silahkan berhubungan dengan PPL, " ucap kades.

Abdul Hamid merinci 2 kasus yang diketahuinya itu, terkait pemindahan lokasi Proyek jembatan, kronologinya, Proyek jembatan awalnya ditetapkan lokasi pembangunannyadi Rt.05 itu diusulkan oleh ketua Rt.02. Ini terjadi dimasa Kades sebelum saya menjadi Kades Rampa manunggul, " Kata Hamid.

Lanjut kades, atas usul dari LPM desa Rampa manunggul, diminta untuk di pindah ke lokasi lain, yaitu ke Kampung baru masih berlokasi di Rt,05,
alasannya adalah, jembatan ketetapan semula itu penduduknya hanya ada 1 buah rumah dan 1 buah tambak ikan, milik ketua Rt.02 atau pihak orang yang mengusulkan pertama, lokasi baru yang diusulkan masih di lingkungan Rt.05 tapi penduduknya cukup banyak, yaitu dilokasi Kampung baru Rt.05.

Jembatan itupun bisa menghubungkan Desa Rampa manunggul dengan Kampung baru, terhubung ke-perusahaan dan bisa terhubung juga ke Sungai durian, " kata kades.

ABDUL HAMID melanjutkan, atas kesepakatan warga melalui rapat, dikahadiri oleh Kepala Desa, aparat desa , ketua BPD Desa Rampa manunggul, ketua ketua Rt 01 - 06, termasuk ketua Rt.02.dan undangan lainnya, dengan pertimbangan, manfaat, jembatan yang ber ukuran 35x 2 mtr.disetujuinusulan LPM tersebut dipindahkan kelokasi baru yang banyak penduduknya, juga berfaat untuk kepentingan umum, masyarakat yg tidak setuju adalah ke tua Rt.02 saja, " paparan kades rampa.

Terkait mengenai pungutan uang kepada warga yang menerima paket bantuan, dijelaskannya, pungutan uang itu bukan pungutan yang dikatakan liar ( PUNGLI ) itu tidak pungli, pasalnya untuk dijadikan dasar adalah,1.Bantuan yang diberikan Bansos itu diantar hanya sampai ke pelabuhan Sampanahan saja, untuk sampai ke desa rampa manunggul masih jauh memakan waktu bebera jam lagi, transportasinya satu satunya lewat laut, atas kesepakatan bersama, aparat desa, ketua BPD dan ketua ketua Rt dalam desa Rampa, dan warga yang menerima paket sembako yang jumlahnya ada 60 paket itu di upahkan saja membawanya ke rampa, biaya anggkut paket sembako Rp.500.000.

Atas penyataan bersama warga setuju diminta uang per orang sebesar Rp.7.000.
Yang membayar pun hanya dimintakan 50 warga saja, karena 10 org padang tidak mampu.

Jumlah bantuan warga utk.transportasi angkut paket terkumpul Rp.350.000.untuk menutup kekuranganm bayar angkut kapal Rp.500.000. Kades Abdul Hamid nyumbang Rp.150.000. imbuh kades.

Abdul hamid, menyatakan uang yang dimintakan kepada warga itu tidak benar pungutan tanpa dasar, " tegas kades.

Wartawan tanya kades, kenapa biaya itu dibebankan kepada warga yang menerima paket bansos berupa sembako,mereka warga termasuk miskinkan, kenapa tidak diatasi oleh Kepala desa saja, itukan ada anggaran dana desa yang dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19. Atau dimintakan ke kepala dinas sosial ( Kadinsos) kotabaru, karena paket tidak sampai diantar kelokasi tujuan, " tanya wartawan .

Kades meng akhiri, jawaban utk jurnalis media ini, itu sudah menjadi keputusan dan persetujuan warga, ada pernyataan mereka tertulis," tutup kades. ( Syafruddin).

Guna mengatasi Rawan Pangan Warga Gugus Covid 19 Lampung Selatan Bagikan 100 Paket Sembako Untuk Warga Rangai Tri Tunggal

Posted by: On Juni 29, 2020



Lampung Selatan, Cakra Bhayangkara News - Gugus Covid 19 Lampung selatan bagikan 100 paket sembako untuk masyarakat Rangai Tri Tunggal ( RTT ) Kecamatan Ketibung semin ( 29-06-2020 ).


Kegiatan pembagian 100 paket sembako masing - masing paket berisi 5 kg beras, 2 kg Gula putih dan 1 liter Minyak goreng kemasan di pusatkan di Balai desa RTT dilakukan secara simbolis oleh Arie Mardikantoro dari Inspektorat yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Lampung Selatan.


Dalam sambutan singkatnya Arie Mardikuntoro menyampaikan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan merupakan bantuan bagi warga yang terdampak oleh Pandemi covid 19 guna mengatasi rawan pangan, khusus bagi warga yang belum tersentuh oleh bantuan lain, seperti   BPNT, PKH  BST dari Kemensos, BLT DD dan Bantuan APBD.

Arie berharap bagi warga penerima bantuan agar dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin.


Selain itu dirinya juga berpesan dalam suasana menuju    New Normal  agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan.

Sementara itu kepala desa RTT dalam sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Desa ( Sekdes ) desa RTT, Mad Suhaebi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pemerintah Lampung Selatan yang telah memberikan bantuan kepada warganya guna meringankan kesusahan dan kerawanan pangan akibat terdampak Covid 19 ( Amin )

Denni (PPK)  : Proyek Pembangunan Rumah Transit Asrama Haji Babel Terhenti Bukan Karena  Refocusing Anggaran dari Pemerintah Pusat

Posted by: On Juni 28, 2020



PANGKALPINANG, Cakra Bhayangkara News - Akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Masjid Asrama Haji Transit Kementrian Agama Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menelan dana APBN Sebesar Rp. 4,2 Milyar Rupiah yang sempat terbengkalai itu dijelaskan oleh Deni selaku PPK.

Diketahui, seharusnya Pembangunan Masjid asrama haji tersebut selesaikan per tanggal 06 juni 2020 itu terpaksa tertunda hingga akhir bulan agustus 2020 nanti.


Kepada pers Babel, Deni PPK Pekerjaan Pembangunan Masjid tersebut mengatakan terhentinya kegiatan itu bukan dikarenakan refocusing anggaran dari pemerintah pusat karena pademi covid -19 seperti dugaan publik sebelumnya melainkan karena adanya adendum waktu dan pengajuan CCO ( tambah kurang pekerjaan ) dari kontraktor pelaksana Cv. Andara Karya Abadi kepada PPK Proyek perihal review desain struktur pondasi bangunan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

" Pekerjaan Pembangunan Masjid ini sementara kami hentikan dengan alasan adanya surat pengajuan CCO ( tambah kurang kegiatan ) dari Cv.Andara Karya Abadi tanggal 16 April 2020", ungkap Deny.


Lanjutnya, surat tersebut berisikan adanya permintaan review desain kontruksi pondasi bangunan agar saat digunakan kelak bangunan masjid tersebut tetap aman.

Ditambahkannya dalam surat tersebut kontraktor pelaksana kegiatan mengatakan setelah diadakan evaluasi terdapat perbedaan antara volume riil pekerjaan dengan volume dalam kontrak sehingga dipandang perlu untuk menentukan tambah kurang pekerjaan (CCO)


" Ada beberapa item yang dilakukan perubahan diantaranya pekerjaan struktur kubah masjid, dan struktur pondasi masjid", jelasnya.

Berdasarkan saran tekhnis dari konsultan Perencana No.2.06.CGP-SP/VI/2020 tanggal 02 juni 2020 tentang penguatan pondasi maka PPK Kegiatan dan kontraktor pelaksana sepakat untuk mengikuti dan melaksanakan saran tekhnis tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dan tertulis dalam surat adendum : ADD-001/MSJD-ASHAT/PPK/KW-HJ/VI/2020 tanggal 05 juni 2020.

Selain itu dalam klarifikasinya, Deni meminta maaf kepada masyarakat khususnya atas keterlambatan ini, dan dirinya berjanji akan melaksanakan kegiatan pembangunan masjid ini sampai selesai agar nantinya segera dapat digunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya dengan tingkat keamanan yang tinggi mengingat masjid ini dibangun di atas permukaan air dan satu - satunya yang ada di Bangka Belitung.

" Saya haraf bangunan masjid ini segera selesai dan masyarakat dapat menggunakannya dengan aman dan nyaman saat beribadah", tutupnya.

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang redaksi coba menghubungi kontraktor pelaksana lewat nomor whatsup nya, namun pesan yang dituliskan dari redaksi hanya dibaca saja oleh Hasan tanpa ada penjelasan darinya.


Hingga berita ini dipublish redaksi belum memperoleh penjelasan dari Konsultan Perencana maupun kontraktor pelaksana yang mengerjakan pembangunan Masjid senilai Rp.4,2 Milyar tersebut.

Narasumber yang berkompeten dalam dunia kontruksi menjelaskan jika apa yang dikatakan PPk Proyek itu benar seharusnya pihak PPK dan Perencana jauh hari sudah melakukan pengkajian di lapangan sebelum pekerjaan itu di lelang, karena sesuai dengan tahapannya sebelum dinyatakan layak atau tidaknya pekerjaan itu di lelang dan dilaksanakan maka harus ada informasi akurat yang didapat dengan melakukan survey langsung ke lokasi kegiatan.

Secara garis besar tahapan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi :
1.Tahap perencanaan (planning)
2. Tahap perancangan (design)
3. Tahap pengadaan/pelelangan
4. Tahap pelaksanaan (construction)

Menurut Narasumber tadi hal terbaik dalam sebuah Kegiatan Proyek adalah Perencanaan yang Matang agar hasil dari kegiatan itu paling tidak menyamai dari perencanaan dalam persentase maksimal sayangnya redaksi belum bisa menghubungi konsultan perencana yakni cv.cipta griya persada yang beralamat di Jl.Perindustrian 1No.7 Palembang  
Pantauan redaksi dilapangan saat ini sedang dilakukan pemasangan kusen pintu dan jendela sembari menunggu proses Penguatan Pondasi masjid dilakukan.(Rikky Fermana)

Pantai Anyir Kabupaten Bangka merebak Tambang Ilegal dibibir laut

Posted by: On Juni 28, 2020



Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Cakra Bhayangkara News - Sudah sejak lama dan terang-terangan aktifitas  para penambang ilegal yang menggali secara manual bibir Pantai Air Anyir hingga menjadi sebuah lubang besar. Para penambang juga memakai mesin penyedot kecil (upin ipin). 


Terlihat di lubang banyak sekali batu-batu besar hingga terlihat bukan seperti penambang lainnya yang mendulang dengan sistem mengayak dan saat ini sudah banyak Warga juga kembali mencari emas di areal tersebut" ujar salah satu penambang  Y  54 tahun yang tidak mau disebutkan namanya. ( Minggu 28/06/2020 )

" Dijelaskan kembali bahwa warga hanya memenuhi kebutuhan hidup dengan  mencari TI ( Tambang Konvensional ) selain dari pada itu kami kalau tidak bertambang akan memenuhi kebutuhan keluarga dari mana , memang benar di areal pertambangan banyak yang mencari emas itupun yang didapat hanya 1 mata kalaupun dijua laku Dua Ratus empat puluh lima rupiah "


Adapun lokasi kegiatan tambang di bibir pantai Anyir ini terbilang cukup dekat dengan jalan raya kurang lebih berjarak 3 kilo dari jalan raya , areal yang di gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan rata rata warga Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka  Provinsi Kepulauan Bangka Blitung , pantauan awak media salah satu dari Masyarakat juga mengatakan bahwa masyarakat selain Desa Anyir kecamatan Merawang kabupaten Bangka yang akan ikut melakukan aktivitas penambangan harus meminta ijin kepada Kadus setempat yang dituakan di areal tersebut , tidak menutup kemungkinan juga Kadus Desa Air Anyir  juga ikut didalam penambangan penyampaian dari salah satu warung makan di Desa Air Anyir  


Para pengunjung Pantai Anyir saat ini sangat diresahkan oleh kegiatan aktivitas penambangan diareal tersebut , apalagi saat ini Masyarakat sudah beramai ramai untuk mencari emas di areal penambangan , mesin ponton diareal tesebut berjumlah kurang lebih 30 alat upin ipin , sehingga aktivitas pengunjung pantai untuk melepaskan rasa jenuh selama Pandemi Covid - 19 sudah tidak merasa nyaman dikarenakan bunyi mesin ponton upin ipin terdengar sangat keras.(Irfansyah)

LBH Garda Keadilan Nusantara Sulteng " Pengakuan Hak Ulayat" Harus ditegakan Sesuai Amanat UUD RI 1945

Posted by: On Juni 27, 2020



Palu Sulawesi Tengah, Cakra Bhayangkara News - Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk menggambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya,ungkap ketua LBH GKN sulteng Aceng Lahay ( 27/6) 2020 saat di temui di kantornya.


Dalam amanat Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (3), Aceng Lahay menjelaskan pada dasarnya Bumi dan Air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu bahwa pengakuan  hak  ulayat  juga terdapat pada pasal  18  b ayat (3), UUD 1945 yang  menyatakan  Negara mengakui dan menghormati  kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang diatur dalam Undang - undang ," tandas Aceng ".


Dia juga menjelaskan bahwa pengaturan tentang tanah ulayat dengan seksama telah diatur dalam ketentuan- ketentuan Undang- undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria. Dan Tanah Ulayat  menurutnya dapat diartikan sebagai tanah bersama para warga  masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan terkait  hak penguasaan atas tanah  masyarakat  hukum adat dikenal dengan hak ulayat," tandasnya,".

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat,juga dijelaskan dalam  Peraturan Mentri Agraria dan Tata ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasoinal nomor 18  tahun 2019, tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat ( Permen ATR/BPN.18/2019.

Demikian juga  dalam ketentuan- ketentuan Peraturan Mentri Dalam Negeri  Nomor 52 tahun 2014, tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ( Permenagri 52/2014). Di dalam Peraturan tersebut ,menurut Aceng Lahay digunakan istilah Wilayah adat, yaitu Tanah Adat yang berupa tanah,air, atau perairan beserta sumber daya alam yang diatasnya dengan batas- batas tertentu dimiliki,dimanfaatkan,dan dilestarikan secara turun- temurun yang secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka," ujar Aceng,".


Terkait penataan Tanah ulayat dan menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat di  Desa Tojo, Kecamatan Tojo kabupaten Tojo Una una Sulawesi Tengah,LBH GKN sulteng dalam waktu dekat ini akan  meninjau sekaligus melakukan Identifikasi. Hal ini dilakukan  mengingat bahwa di Desa Tojo terdapat pemukiman suku Wana, dan di Desa tersebut dikenal adanya sejarah masyarakat hukum  adat yaitu dizaman kerajaan Tojo  dengan Rajanya yang terkenal Tanjumbulu yang hingga kini menjadi sejarah Kerajaan Tojo yang sudah masuk dalam bagian pelajaran muatan lokal di Sekolah Dasar Negeri, khusunya di Kabupaten Tojo Una una Sulawesi Tengah. ( Darma).