4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Waduh!! Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus Enggan Temui Perwakilan Warga Desa Tanjung Agung

Posted by: On April 09, 2020



Tanggamus, Cakra Bhayangkara News - Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya Inspektorat  mendapat sorotan tajam.

Dimana Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus melalui para Kasi maupun Kabid dinilai dalam penempatan pejabat tidak sesuai kemampuan dan kapasitas.

Jangan karena kedekatan atau ada yang membisikan dirinya untuk menduduki satu jabatan hingga tidak mengukur kemampuan seseorang itu namun didudukan pada satu jabatan yang tidak berdasarkan di siplin ilmu kemanpuannya, ujar salah satu warga saat mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus kamis 09-04-2020.

Ia menumpahkan kekecewaanya pada saat mendatangi kantor Inspektorat utuk klarifikasi terkait penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2018-2019 yang di lakukan oleh oknum Kakon SUBHAN.

Dia menuturkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus melalui Staf nya mengatakan Kepala Inspektorat sedang ada rapat .

Nah disini warga bertanya tanya ada apa dengan Kakon SUBHAN dengan Kepala Inspektorat?

Warga lainya juga mengatakan menyayangkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang takut pada Kakon SUBHAN luar biasa ungkap warga lainya.

Padahal sudah jelas memenuhi unsur lapdu Namun yang saya lihat hari ini terjadi di kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus tidak berani menemui beberapa perwakilan warga masyarakat Tanjung Agung untuk klarifikasi sejauh mana perkembangan penyelidikan terhadap Kepala Desa Tanjung Agung yakni Kakon SUBHAN.

Kakon SUBHAN yang ketidak mampuannya menciptakan keharmonisasi di lingkungan pemerintah yang di pimpinnya dan banyaknya keluhan dari masyarakat, olehnya itu berharap Bupati Tanggamus melalui Inspektorat harus segera mengaudit Kepala Kakon SUBHAN geramnya. 

Menurutnya, dirinya bersama beberapa Tokoh masyarakat Desa Tanjung Agung sudah melaporkannya dan sudah di Terima tanda buktinya namun sayang beribu sayang Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus takut pada Kepala Desa Tanjung Agung ada apa dengan Inspektorat Kabupaten Tanggamus??

Kami terima atas ketakutan Inspektorat Kabupaten Tanggamus pada Kepala Desa Tanjung Agung hingga kami hanya bisa menelan walau pahit kondisi itulah yang ada sekarang, ujarnya

Lebih jauh dia mengatakan kewibawaan jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus hilang bagaimana tidak contoh masa sekelas Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus takut pada Kepala Desa Tanjung Agung ada apa?

Senada FIKRI YANTO.SH selaku juru bicara warga yang turut mendampingi mengatakan Pejabat tersebut membiarkan perwakilan warga Desa Tanjung Agung yang ingin konfirmasi soal pengaduan masyarakat sampai sejauh mana perkembangan penyelidikan dugaan Penyelwengan Dana Desa tahun anggaran 2018-2019 yang di lakukan Kakon SUBHAN,dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa ada penjelasan sedikitpun.

Sebagai warga masyarakat Desa Tanjung Agung yang datang hendak konfirmasi ke kepala Inspektorat daerah kabupaten Tanggamus, yakni perwakilan warga masyarakat mendapati ketidak pastian dan seakan berbelit juga susah sekali untuk ditemui.


Sekitar kurang lebih dua jam lamanya menunggu di kantor Inspektorat daerah kabupaten Tanggamus ,demi mendapatkan kepastian hukum dan hasil audit Kepala Desa Tanjung Agung.

FIKRI YANTO.SH bersama perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung hendak mengkonfirmasikan atas dugaan tindakan penyelewengan yang dilakukan Kakon SUBHAN sebagai Kepala Desa Tanjung Agung, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ucap FIKRI YANTO. SH

FIKRI YANTO.SH selaku juru bicara warga masyarakat Desa Tanjung Agung pagi tadi turut datangi kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus guna konfirmasi.

Hal terkait aduan masyarakat tentang adanya penyelewengan dana Desa tahun anggaran 2018-2019 yang di lakukan oleh Kakon SUBHAN.

Namun saat berada di kantor Inspektorat Tanggamus usai menyampaikan maksud dan tujuannya, datang ke salah satu staf Inspektorat tidak ada pemberitahuan yang jelas akan tindak lanjut maksud kedatangannya.

FIKRI YANTO.SH juga menambahkan,ada beberapa staf mengatakan bapak/Ibu Kepala Inspektorat sedang rapat dari awal kedatangannya,beberapa saat berikutnya staf lain mengatakan akan dipanggilkan, lama menunggu tidak ada kabar padahal Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus ada di kantor bahkan di parkiran terlihat mobil pribadi nya ada. 

FIKRI YANTO.SH juga menyampaikan sikapnya atas institusi Inspektorat terkait susahnya menemui kepala Inspektorat dan mekanisnya yang ribet,kepada perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung .

FIKRI YANTO.SH mengatakan harusnya sebagai institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan penindakan dan teguran maupun pembinaan terhadap salah satu Kepala Desa Tanjung Agung yakni Kakon SUBHAN yang di duga terindikasi penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2018-2019.

Seharusnya lebih mudah untuk ditemui perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung tegas FIKRI YANTO. SH. 

Inspektorat sebagai pengawas seolah tidak mau diawasi dan enggan menemui Beberapa perwakilan warga masyarakat Desa Tanjung Agung .

Untuk itu bilamana ada warga yang hendak menemui, guna konfirmasi seharusnya jangan terkesan ribet,padahal warga hanya minta kejelasan itu guna konfirmasi dan klarifikasi terkait perihal baik temuan dilapangan maupun menerima pengaduan dari masyarakat.

Inspektorat harus paham akan hal itu,ujar FIKRI YANTO. SH selaku juru bicara warga masyarakat Desa Tanjung Agung tersebut pungkasnya.

Penulis : Tim libas

Editor   : Red

Dana Proyek TA 2013 dan 2015 Rp79,574 Miliar, Diduga Terjadi TPPU, PPK Mendadak Kaya Raya

Posted by: On April 09, 2020



PEKANBARU, Riau, Cakra Bhayangkara News - Menemui Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri sangat mudah dan tidak menghindari Wartawan saat ada hal yang hendak dikonfirmasi. Berbeda dengan Pejabat Kementerian Cipta Karya seperti Pimpinan Satker Pembangunan Kawasan Permukiman dan Perbatasan (PKPP) Riau, ASY dan PPK, EP serta PPK AR yang begitu sulit ditemui karena selalu menghindari para Wartawan yang akan melakukan konfirmasi berita.
Tidak sedikit Wartawan yang merasa kesulitan menemui Kasatker PKPP Riau yang pernah merangkap sebagai PPK, ASY dan PPK-nya, EP karena sangat jarang terlihat di kantor. Para Wartawan mencari Kasatker PKPP Riau ASY dan 2 (dua) orang PPK-nya,  EP dan AR adalah untuk melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan proyek PKPP & PPIP Riau dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 dengan total anggaran Rp14,182 miliar.
Selanjutnya, dana proyek yang bersumber dari APBN T.A.2015 ini sebesar Rp65,391 miliar. Diduga kuat ada salah satu Paket proyek fiktif seperti yang terjadi di wilayah Dumai-Riau, hal itu menjadi temuan salah satu LSM dan sudah dilaporkan ke Tipikor Polda Riau pada Tahun 2016 lalu yang ditangani melalui Kasubdit III Tipikor Polda Riau, AKBP.Deni Okvianto, S.Ik.MH.
Sayangnya, kasus itu hingga saat ini mengendap dan senyap begitu saja tanpa ada ekspose kasus itu dari Tipikor Polda Riau, dengan otomatis kasus ini tidak disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Deni Okvianto yang menangani kasus ini, pada awal Tahun 2018 lalu dimutasi ke Polres Kampar sebagai Kapolres yang kemudian dimutasi lagi ke Mabes Polri hingga saat ini.
Kasus dugaan proyek fiktif di Dumai ini pernah dikonfirmasi Wartawan kepada PPK EP, diakui EP hal itu benar, namun sudah diberitahukan kepada Dirjen Cipta Karya. “ Saya akui proyek yang di Dumai itu memang tidak terlaksana. Namun kami sudah menginformasikannya ke Kementerian. Kalau saya ada masalah, saya cepat-cepat menyelesaikannya, karena saya tidak mau repot dan tidak mau berurusan dengan hukum,” kata E kepada Wartawan Tahun 2018 lalu.
Namun EP tidak mau menceritakan secara detail tentang proyek fiktif di kawasan Guntung, Pelintung dan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai itu dengan anggaran Tahun 2015 Rp3 miliar. Kapan menyampaikan info ke Kementerian PUPR, apakah sudah mengembalikan anggarannya, kapan dilakukan transaksi dan mana buktinya semua?
Tidak berhenti begitu saja, awak media juga melakukan konfirmasi via WhatsApp kepada mantan Kasubdit III Tipikor Polda Riau, Deni Okvianto pada bulan Februari 2018 lalu. Namun sangat disayangkan karena Deni mengalihkan informasi yang dinilai mengelabui Wartawan dengan mengarahkan Wartawan untuk menghubungi Kasat Reskrim. “Silakan hubungi Kasat Reskrim, maaf saya minta waktu, masih rapat di Istana tentang Karhutla,” kata Deni. Tepat Pkl 10.47.WIB pagi saat itu.
Merasa kurang tepat arahan yang disampaikan Deni, lagi-lagi Wartawan kembali menanyakan kepada Deni, Kasat Reskrim Polres mana yang Bapak maksud? Kita tunggu jawabannya Komandan. Kemudian Deni membalas dengan kembali mengarahkan ke Reskrimsus Polda Riau. “Atau lebih tepat Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda,” jelas Deni yang tidak mau menjelaskan secara detail kronoligis penanganan kasus dugaan korupsi proyek fiktif tersebut dan sampai ditingkat mana penyidikkannya.
Sedangkan dana Proyek PKPP Riau dan PPIP Riau dalam 2 (dua) Tahun anggaran ini mencapai Rp79,574miliar. Diduga tidak terlaksana semuanya karena dinilai terjadi kejanggalan di lapangan. Mulai dari pemindahan lokasi proyek yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Pos Anggaran oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan hasil survey, perencanaan dan atau musrembang dari masig-masing daerah tentunya.
Misalnya, salah satu Paket di wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, tepatnya pada ruas Jalan/Gang Kayu Aro. Namun karena diduga suatu kepentingan justeru pelaksanaannya dipindahkan ke wilayah lain atau dengan RW berbeda, tepatnya dikawasan Perumahan Panorama atau di Gang Jalan tepat di rumah PPK EP. Tentu hal ini dinilai telah melanggar ketentuan hukum karena Kasatker dan PPK PKPP Riau memindahkan Pos Anggaran tanpa dasar hukum yang ada. Tentu hal ini harus dipertanggung jawabkan dalam proses hukum ke depan.
Selain PPK EP, juga ada PPK AR yang menangani proyek Konsultan Mamajemen Kabupaten (KMK-33) dan KMK-76) PPIP dalam APBN-P dengan Kasatker yang sama yaitu ASY. Sedangkan ASY sendiri, selain menjabat sebagai Pimpinan KAsatker juga juga merangkap langsung sebagai PPK, tentu ini sangat tidak relevan dan cenderung ada kerakusan jabatan demi suatu kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, sekelompok orang dan atau korporasi.

Salah satu di antarea para PPK pada pelaksanaan proyek yang didanai dari APBN sejak TA.2013 sebanyak 15 Paket dan 2015 sebanyak 43 Paket tersebut, terlihat kaya raya karena memiliki beberapa Rumah, Ruko, Tanah dan sejumlah unit Mobil. Bayangkan saja, hanya dalam beberapa Tahun belakangan ini, seorang PPK ini memiliki sejumlah Mobil dan gonta ganti Mobil.
Bahkan sampai saat ini ada 3 (tiga) unit terparkir Mobil pribadinya di rumahnya dengan Nopol 1613, 1238 dan 1003. Kemudian dalam minggu kemarin diduga kembali membeli Mobil baru jenis Sedan dan Innova dengan Nopol 1919 dan 1904 hingga tidak muat di Garasi rumahnya. Informasi ini didapat dari warga dan RT yang meminta namanya tidak dipublikasi di media. Kekayaan PPK ini tidak sesuai dengan hasil kerjanya atau dari gajinya karena tergolong Eselon rendah.
“ Sepertinya kalau kami perhatikan, kekayaannya sangat fantastis. Sejak Tahun 2013 dia membeli beberapa Mobil, beberapa Rumah, bangun Ruko dan membeli Tanah. Dia suka ganti-ganti mobil, belakangan ini aja datang lagi mobil baru, Sedan dan Innova entah dari mana saja kekayaannya itu. Tapi sayang, dia selalu menutup pintu rumahnya karena sosialnya kepada warga kurang, paling setiap Lebaran saja dia buka pintu untuk syukuran, tapi Tahun ini tidak lagi. Jangan ditulis nama di media ya pak,” ungkap sumber kepada media ini pada pertengahan Tahun 2019 lalu. 
Kapolda Riau, Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, SH, S.Ik, M.Si melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes. Pol. Sunarto saat dikonfirmasi pada Selasa, (07/04/2020), Pkl 11.54.WIB via WA, meski WA telah diterima dan terbaca olehnya namun hingga saat ini belum memberikan keterangan Pers terkait bahan konfirmasi yang diajukan Wartawan tentang dugaan korupsi pada proyek diduga fiktif di Dumai 2015 lalu.

Diperkirakan atau tidak tertutup kemungkinan indikasi kecurangan dan penyimpangan di lokasi lain diduga terjadi karena proyek ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Riau. Saat ini masih dalam pengumpulan Informasi dan Data oleh Team Investigasi di daerah sebagai bahan yang akan disampaikan kepada pihak penegak hukum berikutnya.
Menanggapi hal ini, salah satu warga Riau yang merupakan Ketua Lsm Gerak Indonesia, Emos Gea, yang sudah beberapa kali berupaya menemui Pimpinan Satker PKPP Riau, ASY untuk melakukan konfirmasi sejak Tahun 2013 namun tidak pernah ketemu karena ASY selalu tidak berada di kantor. Namun belakangan mendapat keterangan dari dalam Dinas PUPR dan juga dari LSM dan juga dari warga sekitar bahwa, setelah 2016 pihak PKPP Riau tidak lagi berkantor di Kantor PUPR jalan SM.Amin No.92 Pekanbaru.
“Kalau tidak salah, setelah Tahun 2016 mereka tidak lagi berkantor di sini, kadang mereka terlihat gabung di Kantor Dinas yang ada di Jalan Arifin Achmad, namun jarang mereka berada di kantor itu karena mereka ada juga kantor sembunyi-sembunyi di luar seperti Kawasan Perumahan Elite. Mereka tidak terlihat seperti ASN atau PNS karena kantor itu tidak ber Merk dan mereka tidak mengenakan Baju Dinas resmi. Mereka pandai, apa bila mereka ketahuan di kantor itu, mereka langsung berpindah kantor, dan hal itu sudah beberapa kali mereka lakukan,” terang Aktivis ini mengutip keterangan sumber sebelumnyanya.
Emos meminta dengan tegas dan berharap, supaya Kapolda Riau melalui Tipikor agar membuka dan menindaklanjuti kembali penanganan kasus ini sesuai Laporan Pengaduan yang pernah disampaikan oleh salah satu LSM Tahun 2016, Laporan Informasi Tahun 2017 dan Sprint Tahun 2017. Kepastian hukum harus jelas dan tidak membiarkan kasus ini berlama-lama elemen masyarakat tidak bertanya-tanya.
“Mestinya Polda Riau sudah melimpahkan kasus ini kepada Kejati Riau untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pekanbaru. Mengingat dana proyek ini cukup besar hampir Rp80 miliar dan mustahil jika tidak ada korupsinya, apa lagi sudah dilaporkan salah satu LSM terkait dugaan proyek fiktif di Dumai sebesar Rp3 miliar, maka melalui inilah pintu masuk Polda Riau melakukan Lidik dan sidik. Semoga Polda Riau bekerja professional dan transparan dalam melanjutkan proses hukumnya,” harapnya saat dimintai tanggapannya, Senin, (06/04/2020) lalu.
Ditambahkannya bahwa, ada beberapa cara untuk mengungkap kasus ini, yaitu dengan meminta keterangan LHP atau hasil Audit maupun Uji Petik dari BPK RI Perwakilan Riau, juga meminta keterangan atau dukungan dari PPATK tentang transaksi keuangan antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kasatker PKPP Riau, Rekanan Kontraktor pelaksana dan PPK selama proyek tersebut berjalan.

Termasuk permintaan LHKPN kepada Kasatker dan para PPK oleh KPK RI untuk mengetahui dari mana saja hasil kekayaan mereka, siapa tau terjadi indikasi TPPU dengan memperkaya diri sendiri. Jadi semua bisa jelas dan terang benderang. “Mari kita percayakan proses hukum kasus ini kepada Polda Riau, kita yakin dan kita percaya kepada Polda Riau bahwa mampu mengungkap kasus ini secara professional dan transparan. Tidak mungkin Presiden RI Jokowi dan Kapolri turun tangan dalam kasus ini,” tutupnya. (Red/Tim)

Satgas " Stop Corona Virus " Desa Betaua Siap 24 Jam.

Posted by: On April 08, 2020



TOUNA, Sulteng, Cakra Bhayangkara News -  Kepala Desa Betaua kecamatan Tojo, kabupaten Tojo Una una, Sulawesi Tengah Ridwan Tawalili mengatakan bahwa, dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020, tentang Desa Tanggap COVID 19, dan penegasan padat karya tunai Desa dari Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, itu sudah sangat jelas dan seksama tentang  dari latar belakang, maksud dan tujuan, serta Ruang lingkup," ujar Ridwan Tawalili.

Dia juga menjelaskan selain itu terkait langkah langkah dan upaya  tindakan Preventif oleh Pemdes dan  Satgas, tentu  mengacu dan berpijak pada Surat Edaran ( SE )  dari Kemendes tersebut, sebutnya.
Selain  dari latar belakang,maksud dan tujuan ,serta ruang lingkup, juga termasuk  Dasar Hukum ,padat karya Tunai Desa ( PKTD ), dan Desa Tanggap COVID 19,  yaitu membentuk Relawan Desa Lawan COVID  19, dengan struktur  dan tugas  yang berdasarkan dari Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tersebut, tentang Desa Tanggap COVID 19, ungkap Ridwan Tawalili.

Menurutnya bahwa dalam rangka menjalankan Tupoksi dari Satgas Stop Corona Virus Desa Betaua kecamatan Tojo, kabupaten Tojo Una una Sulawesi Tengah,  harus  dapat di laksanakan selama  kurung waktu 24 jam, dan satgas siap di Posko masing masing, yang terdiri dari dua ( 2) ,yakni Posko Bomba Lestari Dusun Transmigrasi dan Posko Satgas Desa Induk, " tandasnya ".

Terkait pembiayaan Satgas Desa Tanggap COVID 19 di Desa Betaua, Ridwan Tawalili mengatakan telah dilakukan Perubahan APBDes, Desa Betaua Tahun 2020, sesuai petunjuk yang ada, dan telah di sepakati bersama sama dengan Badan Permusyawaratan  Desa ( BPD) " ujar Ridwan.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai langkah dan upaya pencegahan menularnya ,COVID 19, saat ini pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya berupa penggadaan , Mesin Semprot Alkom,pompa tangki manual, baju septy COVID 19, Dinas Satgas, Anti Septy, handcull, dan Vitamin untuk orang Dewasa,  Vitamin khusus para Lanjut Usia ( lansia) merk super Exster, helem pengaman, dan sepatu septy,,,dan juga termasuk konsumsi makan dan minum bagi Satgas.

Selain itu juga, mengingat ketersediaan stok masker  yang sudah mulai langkah  di temukan dipasaran saat ini, maka pihak Pemerintah Desa Betaua ,kecamatan Tojo melakukan pemesanan khusus, hal ini mengingat  merupakan kebutuhan  yang harus dapat di siapkan demi kepentingan masyarakat pungkasnya.. ( Darma).

Walau PDP  Bertambah - Di Sulteng Ada Yang Sembuh

Posted by: On April 08, 2020



PALU,  CAKRA BHAYANGKARA NEWS (CBN) - Pasien  Dalam  Pengawasan atau  PDP baru di Provinsi Sulawesi  Tengah (Sulteng) bertambah tujuh orang. Terkonfirmasi dari hasil lab, satu orang yang dirawat di RS  Madani negatif,  satu pasien lainnya di  RSUD  Undata Saat ini positif. Maka berdasar data  tabulasi Selasa, (7/4) dimana PDP hanya 30 orang, telah bertambah menjadi 35 pada update data Tabulasi Pusdatina Covid  19,  Rabu petang, (84).

Demikian penjelasan Humas dan  juru bicara Pusdatina Covid 19 Pemprov Sulteng Drs.  Haris Kariming Rabu Petang, (8/4) di  Palu. 

Menurut Haris,  dari 30 PDP yang kemudian bertambah menjadi 35 itu,  kini tengah menunggu hasil tes  swab tahap pertama. 

Sementara, orang Dalam Pemantauan (ODP) baru  bertambah menjadi 15 orang dari yang terupdate Rabu, (8/4) petang. 

Menurut Haris,    jumlah ODP  per-7/4,  ada 356 orang. 31 ODP, telah selesai menjalani karantina secara mandiri sesuai hasil pemeriksaan medik, dan telah dinyatakan sembuh. "Sehingga jumlah ODP pada  hari Rabu,  (8/4) petang, menjadi 340 orang, seperti yang sudah dijelaskan diawal.

Satu orang terkonfirmasi positif dan dirawat di  RSUD Undata Palu tersebut  jelas Haris, merupakan pasien rujukan dari RSUD  Bungku,  Morowali  5 hari  yang lalu. Sedangkan yang terkonfirmasi negatif,  masih menunggu hasil lab swab tahap dua. "Apabila hasilnya tetap negatif,  berarti pasien tersebut dinyatakan sembuh," tutur Haris  Kariming.

Kendati begitu,  ada dua PDP yang sebelumnya telah menjalani perawatan di RSUD undata Palu, telah dibolehkan pulang ke rumah  masing-masing. Kedua PDP yang sembuh tersebut,  yakni pasien 01 berinisial  H serta pasien 02 berinisial E. 

Lebih jauh Haris menjelaskan, tentang delapan orang asal Sulteng (Kabupaten Morowali Utara -red) yang ramai dipublish melalui Medsos ataupun WA, barulah  info lisan dari dokter yang merawat pasien. Pihak Dinkes Sulteng sendiri belum menerima surat resmi dari Kemenkes Regional Makassar,  Sulsel.  Begitupun dari dokter yang merawat langsung kedelapan orang tersebut. "Kits masih menunggu surat pemberitahuan resminya," tukas  Haris. (Jaya marhum)

Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar,SH,Luncurkan Perdana Suplay Air 36.000 Ltr/Jam

Posted by: On April 08, 2020



Kotabaru, Kalsel, Cakra Bhayangkara News -Bupati Kotabaru. H.Sayed Jafar, SH.Rabu 8-04-2020 di Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ) Kotabaru, resmi meluncurkan Perdana Suplay air milik PDAM untuk Kapal Kapal Nelayan yg sandar di Pelabuhan PPI dan Kapal Luar yang Sandar di Pelabuhan Perusahaan.


Bupati Kotabaru, di dampingi Kepala SKPD. dan rombongan lain, di katakannya, dengan resmi peluncuran Suplay air ini, berarti PDAM satu langkah lebih maju untuk Pengembangan Usahanya, dibuktikan dengan adanya Start Stock air di Area di Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Penderatan Ikan ( PPI ) Kotabaru ini.

Di katakannya lagi, nanti usaha ini berjalan lancar dan baik, berarti PDAM sudah bisa mandiri untuk mengelola usahanya, tanpa keterkaitan dengan Pemerintah atau tidak pakai modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru lagi, " Ucap Sayed.


Menjawab beberapa wartawan, Suplay air PDAM ini adalah untuk pelayanan kapal nelayan yang sandar di Pelabuhan PPI ini, dan Kapal Kapal Besar yang sandar di Pelabuhan Perusahaan, seperti Perusahaan, Golden Houfe, PT. Pertamina dan Palindo Kotabaru.

Lanjut Sayed Jafar, SH.  menghadapi musim Kemarau, untuk memenuhi kebutuhan suplay air, Solusinya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah menetapkan anggaran tahun 2021 untuk pemasangan Pipanisasi lukasi SERATAK menuju pusat Kota Kabupaten Kotabaru.

"Panjang pipa itu kurang lebih 20 Km, pipa yang di gunakan berukuran 30 cm. ini persiapan pe nyaluran kantung kantung debet debet air ke pipa induk ini, " Kata bupati.


Ada puluhan kantung debet air disepanjang 20 Km itu, seperti yang ada didesa Sarang Tiung dan  tempat lain, semuanya kantung debet ini akan konek ke pipa induk ini, " Jelas Bupati.

Sayed Jafar melanjutkan lagi, kedepan didaerah kita ini tidak ada embung lagi, yang ada tangki tangki seperti Pertamina,  untuk penampungan air.

Saat ini kekuatan Pumpa milik PDAM 36.M3 .atau 36.000.ltr perjam, inilah salah satu solusi Usaha Suplay air untuk  menghadapi musim kemarau.

Berkaitan dengan pengusaha yang sudah berjalan pelayanan suplay ke kapal kapal, "Silahkan jalankan terus usahanya, lebih banyak pelayanan lebih baik, PDAM kapasitas pelayanan Suplay hanya kapal kapal yang sandar di Pelabuhan, seperti yang saya jelaskan tadi bukan kelaut, silahkan juga  ke Prusahaan PT.Smart dan PT.Inducement Tarjun, " Ucap Sayed.


Mengakhiri, PDAM Kotabaru kedepan mengembangkan lagi usahanya, dengan membangun Kemasan yang ukuran 20 ltr dijual kepada masyarakat umum, " Tutup.Bupati Kotabaru. ( Syafruddin ).

Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara Memperkenalkan Teknologi Ozon (03) dengan alat Ozonizer

Posted by: On April 08, 2020



Jakarta, Cakra Bhayangkara News -Suku dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara memperkenalkan Teknologi Ozon (03), karena melalui proses oksidasinya ozon mampu membunuh berbagai macam micro organisme seperti Virus, Jamur, bakteri Escherichia coli, Salmonella enteriditis, serta berbagai bakteri pathogen lainnya (Violle, 1929).

Dengan teknologi ozon ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara merespon inovasi tersebut dengan melakukan upaya berupa pembuatan bilik sterilisasi ozon bagi setiap tamu yang berkunjung ke kantor Sudin LH Jakarta Utara, upaya ini merupakan efektif sebagai pengganti dari cara penyemprotan disinfektan ke tubuh, yang diketahui penyemprotan disinfektan langsung ke tubuh dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mulut dan mata.

Fungsi alat ozonizer adalah memasukkan udara bebas dalam Tegangan AC sebesar minimal 9kV, pada konfigurasi silinder berpenghalang elektrik, sehingga muncul GAS TERIONISASI dari O2 menjadi O3 (Ozon) yang bersifat radikal, dan akan berubah menjadi O2 kembali setelah 20-30 menit. Insha Alloh alat ozonizer ini efektif untuk mensterilkan ruangan di rumah, tempat ibadah maupun Kantor sehingga membuat nyaman dalam beraktifitas.

"Allhamdulilah Sudin LH Jakarta Utara berikhtiar untuk mendorong teknologi Ozon (03) sebagai salah satu solusi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona" ujar Achmad Hariadi, Kasudin LH Kota Jakarta Utara, kepada awak media melalui whatsapp pribadinya hari Rabu (8/4/2020).

Hariadi juga menyebutkan bahwa "Teknologi Ozon dengan menggunakan alat ozonizer merupakan rahmat dan karunia dari Ilahi Robbi, semoga dapat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya dalam memberikan kenyamanan baik di rumah maupun di tempat bekerja"(Redaksi)

Ada Apa??? Ketua FPII, HPI, PWRI Babel Serta Seluruh Wartawan Cetak & Online Grudug Kejati Provinsi Bangka Belitung

Posted by: On April 08, 2020



PANGKALPINANG, Cakra Bhayangkara News - Pagi tadi Rabu (8/4/2020) sekira pukul 11.00 wib puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Pers Bersatu Bangka Belitung (FPBBB) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) dijalan kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang.


Kehadiran puluhan wartawan yang tergabung dalam FPBBB  tersebut mewakili pengurus Setwil Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Babel, DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Babel, DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Babel dan DPW Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Babel.



Sejumlah pengurus organisasi pers tersebut tak lain meminta klarifikasi  terkait dari pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel Roy Arlan di beberapa media online yang tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel seolah-olah beberapa media online yang memberitakan tentang oknum wartawan Forwaka atas  investigasi yang dilakukan oleh anggota wartawan binaannya sebagai media yang belum terdaftar di Dewan Pers (DP) seolah-olah 'tersirat' sebagai media yang diragukan keberadaannya, bahkan akan melaporkan media yang memberitakan tentang Forwaka ke Dewan Pers.


Seperti dikutip pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel yang tergabung dalam media Forwaka Babel, Roy mengatakan,bahwa media yang buat berita gaduh soal forwaka itu setelah ditelusuri media tersebut belum terverifikasi di dewan pers. “Ternyata setelah ditelusuri media-media itu, tidak terverifikasi di dewan pers. Anehnya lagi di dalam box redaksi, tidak ada wartawannya yang ditugaskan di Babel. 

Kepada Pers, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel), Ranu Miharza SH MH melalui Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Babel, Johny W Pardede SH MH menegaskan di institusi Kejati Babel sesungguhnya tidak ada wartawan institusi kejaksaan.


"Tidak ada wartawan institusi kejaksaan (Kejati Babel -- red) ya saya tegaskan. Namun yang ada itu hanya semacam Pokja wartawan saja," ungkap Pardede saat menerima kunjungan sejumlah perwakilan media massa (online & cetak) dan pimpinan media di gedung Kejati Babel, Rabu (8/4/2020) siang.

Pernyataan tersebut diungkapkan ia terkait soal kabar miring yang beredar di kalangan masyarakat yang menyebutkan ada oknum wartawan saat melakukan kegiatan peliputan jurnalistik selalu membawa nama institusi kejaksaan.

Sebaliknya ditegaskan ia lagi jika memang ada masyarakat yang merasa dirugikan atas ulah oknum wartawan tersebut agar jangan sungkan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian.

"Laporkan saja kalau memang masyarakat merasa dirugikan dengan perbuatan oknum wartawan tersebut," tegasnya lagi.

Tak cuma itu, Pardede pun mencoba meluruskan pernyataan statemen pimpinan Kejati Babel yang sempat dimuat di sejumlah media online jika Kajati Babel (Ranu Miharza SH MH) tak mengakui keberadaan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel.

"Jadi maksud pak Kajati Babel itu jika ada oknum wartawan yang menyimpang dalam kegiatan peliputan di lapangan maka itu tidak diakui dan bukan Forwaka-nya," jelas Asintel.Kejati Babel ini.

Bahkan dirinya pun mengakui jika saat ini diduganya ada salah faham antara sejumlah media online dengan Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Babel, Roy Arland SH MH terkait pernyataan di media online menyebutkan jika sejumlah media online yang memuat berita soal kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Kabupaten Bangka Barat itu tidak terdaftar di Dewan Pers (DP).

"kami minta maaf atas pernyataan dari pak Kasi Penkum itu (Roy Arland -- red)," ungkap Pardede.


Meski begitu, Romy selaku pimpinan media Cakrabhayangkara.id ini tetap tak terima atas pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel (Roy Arland) yang menyinggung soal media massa yang dipimpinnya itu (cakrabhayangkara.id) tidak terdaftar di DP.

"Saya tidak terima atas pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel itu (Roy Arland -- red). Sebab hal itu bukan hak dan kewenangan dia untuk men-justice jika media kami tidak terdaftar," ungkap Romy di hadapan Asintel Kejati Babel di sela-sela dialog saat itu.

Sebaliknya, pernyataan Kasi Penkum Kejati Babel justru dinilai Romy malah membuat polemik dan membenturkan antara wartawan dengan wartawan.

Wartawan senior ini (Romy) ini pun sempat mengulas kembali perihal berita soal kegiatan pertambangan pasir timah di Kabupaten Bangka Barat sempat dimuat di medianya tersebut dalam kegiatan peliputan di lapangan sesuai prosedur kode etik jurnalistik.

"Kami sempat melakukan investigasi pula di lapangan terkait kegiatan penambangan pasir timah di lokasi itu. Bahkan kegiatan jurnalistik sesuai prosedur," terang Romy.

Lagi-lagi Romy menegaskan jika keinginannya sendiri selaku pimpinan media termasuk pimpinan media lainnya agar Kasi Penkum Kejati Babel segera membuat pernyataan permohonan maaf dan bukan pernyataan dari Asintel Kejati Babel.

"Kami minta Kasi Penkum itu segera buat pernyataan permohonan maafnya ke media-media yang disinggungnya itu," tegas Romy.

Setelah mendengar keluhan dari para pimpinan media Asintel Kejati Babel pun dalam kesempatan itu berjanji akan menindaklanjutinya sekaligus berencana akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan Kejati Babel. (Redaksi)

PWO Riau Resmi Terbentuk dan siap Dikukuhkan, Ini Pesan Feri Rusdiono Ketum DPP PWOIN

Posted by: On April 08, 2020



PEKANBARU, Riau, Cakra Bhayangkara News - Guna pemantapan dan pembentukan Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Provinsi Riau, Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota lakukan Rapat bersama di Home Coffe yang berlokasikan Jalan Mangga kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (08/04/2020).

Walau hujan membasahi Bumi Lancang Kuning,semangat rapat pembentukan dan pemantapan tetap terus berlanjut yang tampak dihadiri belasan Pengurus Provinsi Riau, serta calon pengurus kota/kabupaten yakni dari Kabupaten Kampar.

Rapat di Pimpin langsung oleh Ketua PWO Provinsi Riau Rizal Tanjung, yang dibuka awal oleh Ismail Sarlata Sekretaris PWO Provinsi Riau.

Dalam rapat yang di Pimpin Rizal Tanjung, berharap pengurus Provinsi dan Kota /Kabupaten se Provinsi Riau dapat dilantik dalam waktu dekat serta dapat mendukung penuh dan menjalankan program DPP PWOIN yakni Pra UKW.

" Dengan semangat dimiliki para Jurnalis Riau yang tergabung dalam kepengurusan Provinsi dan Kota/Kabupaten,dalam waktu dekat harus sudah dilantik dan dikukuhkan tentunya dengan persiapan yang matang.Serta dapat mendukung, dan menjalankan Program Pra UKW yang merupakan program utama DPP Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN)." ungkap Rizal Tanjung ditengah rapat pengurus PWO se Provinsi Riau.

Untuk pengurus dan anggota PWO (Persatuan Wartawan Online) Provinsi Riau yang masuk dalam susunan kepengurusan Provinsi Riau, mari sama-sama majukan PWOIN di Riau dan bagi yang belum masuk dalam kepengurusan maka PWO Provinsi tetap memberikan peluang bagi rekan-rekan Journalis di Provinsi Riau untuk bergabung.Karena PWOIN merupakan organisasinya Pers yang  memiliki visi dan misi,menjadikan Insan Pers Riau bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nila Pancasila dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI ini.

"Bersama kita pasti bisa,bersatu kita kuat", tambah Rizal Tanjung

Usai memberikan kata sambutan, Ismail Sarlata Sekretaris PWO Prov.Riau membacakan beberapa Agenda Rapat diantaranya, Pemantapan Susunan Kepengurusan PWO Riau, Persetujuan pemenuhan Atribute bagi Anggota berupa Baju dan Kartu Tanda Keanggotaan (KTA) yang dikeluarkan oleh DPP, Pembetukan Pengurus PWO tingkat Kota Madya dan Kabupaten se Provinsi Riau, Persiapan Pengukuhan dan Pelantikan yang akan dilaksanakan 4-6 bulan kedepan (Jika Kondisi Negara sudah aman dari Corvid 19), Dukungan Penuh dan menjalankan Program Utama Pra UKW dari DPP PWOIN

Dari agenda rapat yang dibacakan telah disepakati dan disetujui bersama seluruh Pengurus Provinsi, dan Kabupaten yang dihadiri dari Kabupaten Kampar.

Ismail Sarlata Sekretaris PWO Provinsi Riau,mengatakan." Para pengurus Provinsi Riau yang sudah terbentuk, dan para calon pengurus Kota Madya/Kabupaten yang sudah terbentuk maupun akan dibentuk.Dalam waktu dekat sudah harus mempersiapkan diri untuk persiapan pelantikan dan pengukuhan yang Insyaallah akan dilaksakan 4-6 bulan kedepan jika situasi negara sudah aman dari situasi Corvid 19."

Ismail Sarlata menambahkan, Keberadaan PWO di Riau benar-benar dapat mewujudkan apa yang telah diinginkan Feri Rusdiono Ketum DPP PWOINusantara yang menginginkan Journalis yang tergabung di PWOIN adalah Journalis yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang wajib hukumnya memiliki Empat Asas yang tidak dapat di Tawar-tawar lagi, diantaranya : Asas Moralita,Asas tidak beritikad buruk yang tidak boleh membuat berita cabul dan sadis, Asas menghormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan umum, Asas Profesionalitas yakni asas membuat berita berimbang,akurat dan mampu menguji kebenaran informasi yang diperolehnya sehingga menghasilkan berita faktual dan jelas sumbernya, no Hoax

Dalam rapat yang dilaksanakan,Ismail Sarlata meminta para pengurus untuk dapat memberikan masukan untuk menunjang cita-cita Insan Pers Riau bermartabat melalui Perkumpulan Wartawan Online di Provinsi Riau.

"Perkumpulan Wartawan Online Riau memiliki Program Seminar akan Undang-Undang ITE yang kerap menjadi senjata oknum yang memiliki kepentingan untuk menghancurkan kebebasan Pers hingga berujung kepada Kriminalisasi terhadap Pers yang kerap terjadi dimana-mana,tentunya dengan mengundang para pakar Hukum Pidana pakar-pakar lainnya sebagai Savety bagi rekan-rekan Journali dari Seminar yang akan dilaksanakan,serta membuat program penyuluhan kepada pemerintah,masyarakat maupun elemen lainnya akan peran dan fungsi Pers yang sesungguhnya." pinta Jaka Marhaen,SH Ketua Advokasi PWO Riau yang juga merupakan salah satu Advokad muda di Riau

" Tidak hanya itu saja,adanya Program utama DPP PWOIN melaksanakan Pra UKW tidak hanya Pra UKW saja melainkan dapat di tindak lanjuti mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sesungguhnya yang dilaksanakan oleh Dewan Pers (DP) maupun Lembaga Resmi yang ditunjuk oleh Dewan Pers (DP). Pelaksanaan Pra UKW sebagai dasar modal awal, bagi rekan-rekan Pers di Riau untuk mengikuti UKW sesungguhnya, tentunya melalui PWOIN wadahnya Insan Pers di Riau yang kita cintai." pinta Anhar Rosal Ketua OKK PWO Riau

Dipengujung, Juli Indrawan Lubis Wakil Ketua I juga meminta diselah-selah persiapan pengukuhan dan pelantikan PWO se Provinsi Riau.Hendaknya dapat di isi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ditengah-tegah Corvid 19 yang saat ini menimpa di Indonesia.

Segala masukan yang diberikan dari para Pengurus PWO Riau maupun kota/kabupaten yang hadir, disetujui dan sepakati bersama dan dituangkan didalam Hasil Rapat (Notulen Rapat) yang dapat disampaikan kepada Pengurus DPP akan hasil rapat yang dilaksanakan agar apa yang telah disepakati dapat diketahui dan didukung penuh oleh DPP PWOINusantara.

Rapat ditutup oleh Ismail Sarlata Sekretaris PWO Riau, dengan pesan terakhir dalam rapat meminta dukungan bersama untuk sama-sama memajukan PWOIN di Provinsi Riau,dengan menjadikan PWOIN di Riau menjadi Organisasi Garda Terdepan dan dapat menjadi Barometer dan bahkan Organisasi Pers no 1 seNusantara sebagaimana yang diinginkan oleh Feri Rusdiono Ketum DPP PWOIN melalui pesannya yang disampaikan kepada Rizal Tanjung Ketua dan Sekretaris PWO Riau via WhatsApp Pribadinya (Feri Rusdiono).


Sumber : Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Prov.Riau

Pusdatina Covid 19 Sulteng Keluarkan Update Terbaru

Posted by: On April 07, 2020



PALU,  CAKRA BHAYANGKARA NEWS (CBN) - Pemprov sulawesi Tengah  (Sulteng) melalui data Pusdatina Covid19 mengeluarkan update  terbaru perkembangan Covid 19 di wilayahnya.

Melalui.  Humas Pusdatina selaku juru bicara Pemprov Sulteng, Drs.  Haris Kariming memberikan keterangan persnya Selasa, (7/4).

Menurut Haris, hingga Selasa (7/4), jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) di Sulteng, bertambah menjadi sembilan orang. Jika jumlah ODP tersebut dikalkulasikan dengan Tabulasi data Senin,  (6/4), maka jumlah ODP saat ini 363.

Hingga update ini dipublish papar Haris,  ada 16 ODP  sudah selesai menjalani tahap isolasi mandiri di  rumah masing-masing dan dinyatakan sehat. "Sehingga per-tanggal 7 Hari Selasa, ODP se-Sulteng menjadi 365 orang," jelas Haris.

Adapum Pasien Dalam Pengawasan (PDP) baru sebut  Haris, bertambah satu orang.  Jika ditambah dengan yang dirawat di  rumah sakit, maka jumlahnya 
menjadi 30 orang. 
Ke-30 PDP tersebut,  dalam proses menunggu hasil tes  swab laboratorium tahap pertama.

Lebih jauh Haris menjelaskan,  untuk pasien nomor 01 dan  02 berinisial H Dan E yang dirawat di  RSUD  Undata Palu,  saat ini  keadaannya baik. "Keduanya dalam kondisi sehat afiat, dan tetap berada dibawah pemantauan dan pengawasan tim medik Rumah Sakit Undata," imbuh Haris.

Dalam catatan CBN, imbauan WHO yang diteruskan Pemprov Sulteng dan menurun ke masing-masing daerah kota dan  kabupaten terkait penggunaan masker serta mencuci tangan,  mulai tersosialisasi baik. Kendati belum semua melakukan dan mempraktikkannya. Masih banyak yang tidak bermasker lalu lalang, baik pejalan kaki maupun pengedara roda dua.  Tetutama di keramaian pasar. Seperti di dua  pasar  besar Kota Palu,  yakni Pasar Inpres Manonda dan Pasar Masomba.* (Jaya marhum)

Redaksi Media Berita Cakrawala, Berikan Cindramata Ke Kasat Lantas Polrestabes Surabaya

Posted by: On April 07, 2020



SURABAYA, Cakra Bhayangkara News - Redaksi media Berita Cakrawala berikan Cindramata kepada Kasad Lantas Polrestabes Surabaya yang selama ini telah mensuport dan kami, hingga terlaksananya HUT yang ke III bulan lalu tepatnya Minggu 15 Maret 2020, Selasa (7/4/2020)

AKBP Teddy Chandra SIK,MSi mengatakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Redaksi Media Berita Cakrawala yang telah memberikan Cindramata ini kepada kami.

"Saya berterima kasih kepada jajaran pimpinan, Redaksi dan seluruh wartawan Media Berita Cakrawala yang telah memberikan kenang-kenangan atau Cindramata ini kepada saya selaku Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, semoga hubungan kemitraan kami (Kepolisian...red) dengan media khususnya dengan Berita Cakrawala bisa terus bekerjasama dengan baik," terangnya.

"Saya berharap media beritacakrawala semakin sukses dan berkembang terus supaya bisa memberikan berita yang berimbang atau terbaik,"tambahnya.

Bayu Pangarso selaku Pimpinan Redaksi Media Berita Cakrawala dan juga Ketua Setwil FPII (Forum Pers Independent Indonesia) mengatakan, saya sangat berterima kasih dan mengacungkan jempol dua kepada Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, yang selama ini sangat membantu awak Media didalam pemberitaan dan Ia juga sangat berinovasi dalam menciptakan kondisi tertib berlalu lintas, khususnya di Surabaya.

"Saya mengacungkan dua jempol kepada Kasat Lantas Polrestabes yang selama ini sangat membantu kami awak media didalam pemberitaan," terangnya.

Tak hanya itu, kami dari kasad lantas polrestabes Surabaya kepada seluruh media selama ini kami bermitra, selalu update atau memberikan informasi kepada masyarakat untuk kegiatan kegiatan kepolisian. Kami dan media selalu hubungan sangat baik serta harmonis.

"Kami harap seluruh media Jawa Timur khususnya media di Surabaya bisa lebih obkektif untuk memasukan berita serta aktual dan yang paling penting jangan Hoax,"Pungkasnya.(Red)

Waduh....3 Unit Mesin BUS Trans Metro Raib, Diduga Kuat Mesin Dimutilasi

Posted by: On April 07, 2020



PEKANBARU, Riau, Cakra Bhayangkara News  - Hilangnya 3 Unit Mesin Bus Trans Metro yang diduga sejak tahun 2013 tidak pernah muncul kepermukaan dan kuat dugaan mesin bus telah di mutilasi.

Informasi tentang hilangnya 3 unit mesin bus tersebut diperoleh Rion Satya dari jawaban surat permohonan informasi Rion Satya (perorangan) melalui PPID Utama Pemko Pekanbaru.

Untuk mempertegas informasi tersebut Badan Pemantau Kebijakan Publik provinsi Riau telah melayangkan surat konfirmasi dan Audiensi kepada Dishub Pekanbaru, hingga sampai sekarang surat tersebut belum dijawaban secara tertulis.

Rion Satya yang merupakan Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (6/4/20) di jalan Hangtuah.

Terkait Kehilangan 3 Unit mesin bus Trans Metro tersebut, "Kita minta kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru supaya dapat menjelaskan lebih rinci kenapa mesin tersebut bisa hilang, sesudah itu apakah sudah diketahui siapa pelaku pencurian mesin tersebut ? dan bagaimana kronologis kehilangannya ? 
kita dari Badan Pemantau Kebijakan Publik meduga bahwa mesin tersebut dijual. Kalau mesin tersebut hilang seharusnya ada orang yang bertanggung jawab atas kehilangan mesin tersebut.  

Sejak dilaporkan ke polsek Payung sekaki tahun 2013 Kenapa pihak Kepolisisan dalam hal ini hanya menerima laporan dan tidak ditindak lanjuti. ini perlu kita dipertanyakan kepada Polsek Payung Sekaki. Sebagaimana arahan dari surat balasan Dishub Pekanbaru kepada Rion Satya melalui PPID Utama, yang menunjukkan bahwasanya telah dilaporkan kepada Polsek Payung Sekaki dari tahun 2013.

Pada tahun 2020 menurut isi surat tersebut bulan februari kehilangan tersebut Kemudian dilaporkan lagi, Hal ini perlu kita telusuri lagi. 

Dari fotocopy dokumen STNK yang terlampir pada surat, terkait pajak dari kendaraan bus teras metro yang hilang itu tetap dibayarkan ditahun 2014, apa dasar pembayaran tersebut ke samsat kota Pekanbaru. 

Kenapa Samsat pekanbaru menerima pembayaran pajak bus tersebut, padahal unit tersebut telah dilaporkan kehilangan mesin?
Apakah benar laporan kepolsek payung sekaki tahun 2013 tersebut tentang hilangnya mesin bus? apakah pihak samsat tidak melakukan croscek terhadap nomor mesin dan nomor rangka ? 

Tentu kita harus klarifikasi kembali kepada pihak samsat Pekanbaru, apa memang tidak tau atau tidak dilaporkan, maksudnya, dasarnya kalau kita melakukan pengecekkan dalam perpanjangan STNK, kendaraan harus dibawa untuk dilakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka, sementara mobil itu dari tahun 2008 hingga 2013, berarti ini perpanjangan STNK, ketika mengganti STNK yang melakukan perpanjangan itu wajib menghadirkan kendaraannya untuk dilakukan gesek nomor mesin dan angka.

Muncul pertanyaan, kenapa hal ini tidak dilakukan, apakah memang tidak dilakukan atau dilakukan tapi dengan kendaraan lain ? atau pengecekan kendaraan dilakukan secara global karena Unitnya sama modelnya sama jenisnya, jadi dilakukan secara global, satu unit untuk seluruh unit, kemudian unit yang diperiksa ada lengkap untuk seluruh unit yang dibayarkan, ini yang harus kita telusuri ke OPD terkait.

Menurut Rion, Dalam perpanjangan STNK harus dilalukan pengecekkan mesin. Terbitnya STNK baru tahun 2014 diduga tidak dilakukan pengecekan, karena mesinnya sudah tidak ada dan sudah dilaporkan hilang tahun 2013, bagaimana caranya bisa melakukan pembayaran, diduga pihak samsat tidak melihat fisik kendaraan,  jika seperti ini akan bedampak atau berbahaya, dengan hidupnya pajak tentu biaya operasional kendaraan dan biaya service hidup. Ini juga harus dilakukan pengecekan. ungkap Rion.

Rion menjelaskan terkait plat mobil bus Trans Metro, menurut keterangan sesuai balasan surat dari Dishub dan juga disaat kita ketemu, mengenai kendaraan tersebut karena ini kendaraan Pemerintah, maka setiap kendaraan Pemerintah memakai Plat merah.

Akan tetapi walaupun itu alasan mereka, karena ini dipergunakan untuk kendaraan umum maka yang tampil adalah Plat kuning, kita belum tau ini regulasi apa yang digunakan didalam pelaksanaan seperti ini, yang bisa menjawab ini tentu pihak samsat selaku pihak OPD yang menerbitkan STNK, ini harus kita pertanyakan karena plat nomor itu tentu keluar dari Samsat, apakah Dinas Perhubungan menipulasi plat nomor ? ini yang harus dipertanyakan.

Masa di Samsat tidak melihat di STNK Plat merah dan kenapa yang dikeluarkan plat kuning ? dan ini juga yang harus kita lakukan croscek lebih dalam lagi ke Samsat, terkait kehilangan Mesin 3 unit Bus Trans Metro tersebut tentu negara sudah dirugikan karena disini hilang begitu saja tanpa ada pertanggung jawaban dari berbagai pihak.

Siapa yang bertanggungjawab atas kehilangan 3 unit mesin tersebut ? kalau juga dijual uangnya dikemanakan, kalau hilang siapa yang mengawasi pada saat itu, siapa yang bertugas pada saat itu ? buat apa dia digaji kalau tidak mengawasi kendaraan tersebut, mereka harus bertanggung jawab atas kehilangan mesin tersebut.  

Rion menambahkan, kendaraan tersebut dibeli bukan barang yang sudah jadi, sistem pembelian kendaraan bus besar itu ada pembelian sansis terlebih dahulu sama mesin, roda dan belum ada bodi, kemudian baru dibuat bodi kemudian barulah dilaporkan kepada Kementrian, itu prosesnya baru dibuatkan BPKB nya, baru jadi kendaraan. 

Sekarang yang tinggal di Bus Trams Metro tersebut tinggal sansis, rangka dan bodi, apakah ini dikatakan kendaraan sedangkan di SNTK menjadi kesatuan dalam pengecekan nomor mesin dan nomor angka.Itu tidak bisa ditukar-tukar se enaknya saja, apa itu dihilangkan begitu saja, jelas ada kerugian negara.

Mengenai penanganan pihak kepolisian yaitu Polsek Payung Sekaki, sampai sekarang kita belum mengetahui apakah kasus ini sudah dilakukan Lidik dan penyelidikan, yang jelas sesuai keterangan Sunarco sebagai Sekretaris Dishub Pekanbaru, bahwa sudah pernah dilaporkan kepada pihak Polsek Payung Sekaki pada tahun 2013, dan terus dilaporkan ulang pada bulan Februari tahun 2020, dan telah dilakukan Lidik oleh pihak Polsek Payung Sekaki, Lidik ini seperti apa itu yang belum kita ketahui.

Jika hal ini benar telah dilaporkan kepada pihak polisi, harapan kita agar dapat menemukan sebab-sebab kehilangan, siapa pelakunya dan bagaimana kejadiannya, dan dapat meningkatkan proses dari Lidik menjadi proses yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat ditemukan siapa pelakunya dan tersangka dari pada kehilangan 3 unit mesin Bus Trans Metro tersebut. Tegas Rion. 

Ini barang umum, barang negara kalau barang pribadi kita hilang ya gak apa-apa hilang paling kita buat laporan kehilangan berbeda dengan barang pemerintah, inikan barang Pemerintah yang di titipkan kepada OPD dari Kementrian yang di titipkan kepada Pemerintah, dan Pemerintah wajib menjaga, dan ketika barang itu hilang apakah itu dibiarkan, apakah itu juga tidak ada pertanggung jawaban, atas kehilangan 3 unit mesin bus trans metro ini Pemerintah harus bertanggung jawab. 

Ketika wartawan melakukan konfirmasi kepada Sunarco sebagaik Sekretari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Hari Jumat (3/4/20) melalui telepon selulernya, Sunarco tidak ada waktunya dengan alasan lagi sibuk mengurus Corona, kata Sunarco jika ada waktu nanti saya akan hubungi, namun sampai berita ini dimuat belum ada jawaban dari Sunarco.

Media ini juga melakukan konfirmasi kepada pihak Polsek Payung Sekaki pada hari Senin (6/4/20) dikantor Polsek Payung Sekaki di Jalan Riau Ujung, Iptu Suleman sebagai Kanit Reskrim Polsek Payung Sekaki saat dikonfirmasi terkait laporan kehilangan 3 unit mesin bus Trans Metro tersebut yang telah dilaporkan ke Dishub Pekanbaru, Suleman menjawab dengan singkat, " Sesuai laporan yang kita terima, yang dilaporkan adalah aki hilang empat bukan Mesin, terkait masalah yang lain saya tidak tau," dan mengenai laporan tahun 2013 saya belum bertugas disini, dan yang melaporkan bukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Suleman langsung pergi meninggalkan wartawan dengan terburu-buru turun ke TKP katanya. (Made/Rilis/Red)

Tegas ! Ketua FPII Setwil Babel : Kasipenkum Harus Baca UU Pers Nomor 40

Posted by: On April 07, 2020



Pangkalpinang, Cakrq Bhayangkara News --- Dalam struktur organisasi manapun, peran pimpinan seharusnya lebih dominan dan didengar ketika menyampaikan informasi ke publik lewat media. Apalagi jika institusi tersebut berbentuk institusi hukum, seperti Kejaksaan misalnya. 

Baru saja terjadi, statement Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Ranu Mihardja mendapatkan bantahan. Sayangnya bantahan tadi datang dari jabatan Kasipenkum di lingkungan Kejati sendiri, seperti yang dimuat di situs berita FKB dibawah ini: 

Roy menegaskan bahwa Forwaka Babel diakui oleh pihak Kejati Babel. “Saya tegaskan Forwaka Babel diakui Kejati Babel,” tegas Roy.

Roy menduga dibalik massifnya pemberitaan terkait Forwaka dari sisi negatifnya ada seseorang yang punya kepentingan di situ.

“Ada apa dibalik berita itu semua, ada seseorang yang senang apabila Forwaka bubar karena dia ingin jadi ketua Forwaka apabila ada kepengurusan baru. Makanya dia akan selalu buat pemberitaan gaduh soal Forwaka,” tandasnya.

Sementara itu, situasi terkini yang terjadi di Babel juga mendapatkan komentar Ketua FPII Setwil Babel, Ary Wijaya. Ditemui di kawasan Kolong Hijau Pangkalpinang, Siang ini Selasa (07/04/2020).

Menurutnya, seharusnya Kasipenkum bisa membaca dalam UU PERS bahwa media tidak harus terverifikasi di dewan pers. "Wartawan berhak memilih Organisasi Pers manapun. Dewan Pers bukan suatu lembaga negara. Itu yg harus dipahami," tegasnya.

Ia juga menduga, Kasipenkum memanfaatkan media untuk melobi atau me-86 kan tambang-tambang ilegal.

Ketua FPII Setwil Babel menambahkan pernyataan Roy Arland yang menyebut "Apakah statement Kasipenkum di media tersebut sudah terverifikasi," 

"Dia seolah-olah menjustifikasi media yang mengangkat statement Kejati tidak terverifikasi dan malah dia berstatement memanaskan situasi yang ada," katanya.(Tim/Redaksi)


Sumber : Setwil FPII Babel / Deputi Jaringan Presidium FPII