4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Kunker Komisi I DPRD Sulut ke Mapolda Sulut

Posted by: On Januari 19, 2020



MANADO,  SULUT, Cakra Bhayangkara News – Komisi I DPRD Sulawesi Utara melakukan kunjungan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat bersama Jajaran Polda Sulawesi Utara, di aula Tribrata Mapolda Sulut, Selasa (14/1/2020).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw selaku Koordinator Komisi, didampingi Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paath dan 9 anggota Komisi.
Rombongan yang tiba di Mako Polda Sulut sekitat pukul 15.30 Wita, disambut Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Tabana Bangun, para PJU Polda dan para Kapolres/ta jajaran.
Rombongan Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Politik, Pemerintahan Hukum dan Kamtibmas, kemudian melakukan tatap muka dan rapat dengar pendapat bersama Kapolda, Wakapolda, para PJU dan para Kapolres/ta jajaran di aula Tribrata.
Kapolda Sulut memberikan apresiasi atas tergelarnya Rapat Dengar Pendapat di Mako Polda. “Merupakan kebanggaan bagi Polda Sulut karena kita bisa melakukan rapat dengar pendapat yang sudah lama kita rencanakan, terutama berkaitan dengan kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi Pilkada,” ujar Kapolda.
Pada kesempatan itu juga Kapolda memastikan jaminan keamanan pelaksanaan pilkada 2020. “Polda Sulut memastikan jaminan keamanan bagi pelaksanaan pilkada,” ucap Kapolda.
Pada Pilkada nanti, ada 8 pemilihan di Sulawesi Utara, yaitu 1 pemilihan gubernur, 3 walikota dan 4 kabupaten.
“Dengan dukungan dari bapak dan ibu, Polda Sulut bisa melaksanakan tugas yang diembankan kepada Polda Sulut,” ujar Kapolda.
Sementara itu Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengucapkan terima kasih atas penyambutan jajaran Polda. “Saya mengucapkan terima kasih yang menyambut kami dengan sangat istimewa pada sore hari ini, melebihi harapan, jadi terima kasih banyak,” ucap Ketua.
Kedatangan rombongan katanya, terkait kesiapan pengamanan Polda Sulut menghadapi Pilkada 2020. Keamanan dan kenyamanan menurutnya adalah segala-galanya. “Kami ingin mendapat pemaparan mengenai kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi pilkada ini,” ujar Ketua.
Andrei Angouw juga menyampaikan terima kasih atas dibentuknya 6 Polres baru di wilayah hukum Polda Sulut. “Dengan adanya tambahan polres ini tentu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua.
Pada kesempatan itu juga Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Yohanes S memaparkan kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi Pilkada 2020.
Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, SIK menambahkan, kunjungan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polda Sulut dan stakeholders terkait khususnya DPRD Sulut.
“Tentunya dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari semua pihak, pelaksanaan Pilkada 2020 akan berjalan dengan aman dan lancar,” singkat Kabid.

Agusfiandi

Pangdam XIII Merdeka Silahturahmi dengan Kaploda Sulut

Posted by: On Januari 19, 2020



MANADO, SULUT, Cakra Bhayangkara News– Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Matondang menyambangi Markas Komando Polda Sulawesi Utara, Kamis (16/1/2020) siang.

Tiba di Mako Polda Sulut, mantan Kasdam XIII/Merdeka ini disambut oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto di ruang kerjanya.

Kedua perwira tinggi lulusan tahun 1987 di masing-masing Akademi tersebut, terlibat perbincangan hangat dan mesra.

Kapolda Sulut melalui Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, SIK mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi antara kedua petinggi di Polda Sulut dan Kodam XIII/Merdeka.

“Ini merupakan wujud sinergitas antara TNI dan Polri di Sulawesi Utara. Kedepan diharapkan antara TNI dan Polri di Sulawesi Utara semakin solid dan bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sulut,” ujar Kabid.

Agusfiandi

PTSL Lampung Barat Lambat Dan Diduga Ada Pungli

Posted by: On Januari 19, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kabupaten Lampung Barat   tahun 2019 menurut pantauan media yang tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dan sarat dengan masalah, termasuk lambat proses jadinya sertifikat dan besarnya pungutan biaya yang diminta oleh pihak panitia di masing- masing pekon ( Desa ). 

Program yang  banyak pertanyaan besar bagi masyarakat Lampung Barat  terkait tingginya biaya yang dikenakan kepada pihak pemohon PTSL khususnya masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau yang di minta biaya lebih dari Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu rupiah ) per sertifikat dan sampai hari ini sertifikat belum mereka terima. Sementara menurut panitia pembuatan sertifikat kepada mereka sertifikat akan diserahkan pada akhir tahun 2019.

Bila mengacu kepada surat keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang terdiri dari Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 25/SKB/V/2017, Menurut Aminudin Ketua Sekretariat Wilayah  ( Setwil FPII ) Lampung didalam SKB tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksanaan (kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan/desa) PTSL untuk kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu dan Kalimantan Selatan ) biayanya Rp 200 ribu.


BPN Lampung Barat dalam hal besar nya biaya   yang dikeluhkan masyarakat kelihatannya sudah lepas dari tanggung jawab. 

Seperti yang disampaikan oleh Suparno salah satu Kasubag di Dinas ini ketika diminta tanggapan oleh salah satu media patners FPII yang ada di Lampung Barat mengatakan kaitan besar  biaya yang dikeluhkan masyarakat tidak menjadi tanggung jawan BPN  dan BPN tidak pernah menganjurkan panitia melakukan pungutan. Menurutnya bila pungutan tersebut dianggap bermasalah, maka menjadi tanggung jawab setiap orang yang melakukan pungutan di tingkat Pekon.

Sementara terkait  warga yang membuat PTSL  di beberapa  kecamatan yang sampai saat ini belum dibagikan sertifikatnya menurut Suparno pihaknya menunggu petunjuk  instruksi dari Bupati Lampung Barat karna rencana nya  akan dibagikan secara simbolis oleh Bupati. 

Hasil penelusuran FPII diperkirakan lebih kurang ada sepuluh kecamatan di Lampung Barat yang belum menerima PTSL yg dibuat tahun 2019 diantaranya Kecamatan Belalau, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok.


Masih menurut Aminudin Ketua Setwil FPII Lampung , program PTSL ini diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Didalam Inpres ini, Presiden RI, Joko Widodo, mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Dalam Negeri; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Keuangan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Kepala Lembaga Penerbangan dan Antaraiksa Nasional; Kepala Badan Informasi Geospasial; Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Sementara Keputusasn Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu : Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu; Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu; Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu; Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu; dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu ( Cecep R)

Sumber : FPII Setwil Lampung/Deputi Jaringan Presidium FPII

Kepala Desa Teluk Mesjid : " Proyek Paping dan Seminisasi Sudah Sesuai RAB"

Posted by: On Januari 18, 2020




Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Proyek Jalan sawah pertanian tahun Anggaran 2018 Rt.02 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, Sudah sesuai dengan RAB .

Hal ini disampaikan Kepala Desa dan petugas pelaksana Proyek jalan Paping Blok dan Seminisasi di wilayah RT.02, Rt.03 dan RT.04. DesaTeluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur,  kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu, 11/01/2020.


Hadir dalam pertemuan konfirmasi tersebut, Kepala Desa Teluk Mesid, Mardani, Sekdes, Abdurrahman, Alkaff, SH. serta Kasran ketua Rt.03 selaku Pebanggung Jawab pelaksana Proyek Desa Teluk Mesjid.

Kasran dalam penjelasannya menyatakan bahwa berkaitan dengan poroyek jalanan Paping Blok dan Seminisasi yang telah selesai tahun anggaran 2018 yang lalu meliputi jalan tani persawahan Rt.02 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur itu sudah sesuai dengan RAB. 

Lanjut kanan lagi, Justru kami bekerja mengunakan tenaga sebanyak 40 orang dan tergabung dengan masyarakat desa teluk mesjid di Rt.03 dan Rt.04 dan juga beberapa orang dari Rt.01. 

" Begitu juga proyek jalan paping Blok dan seminisasi di Rt.04 dan Rt.03 juga sudah sesuai RAB. bapak boleh liat kelapangan," pungkas Kasnan. 

"Kalo ada yang mengatakan pekerjaan proyek jalan tani jalan persawahan di Rt.02 itu tidak sesuai dengan RAB atau tidak di URUK, itu tidak benar, " Ujar Kasran lagi. 

Selanjutnya Kasran menegaskan bahwa dalam melaksanakan proyek tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang sudah tertulis di dalam RAB. 

Karena menurutnya, RAB itu kan yang membuat anggaran Proyek, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu diadakan rapat bersama anggota yang akan mengerjakan Proyek, dengan adanya kesepakatan dalam rapat baru pekerjaan dilaksanakan.

Kasran melanjutkan, sebenarnya anggaran jalan seminisasi Rp.85.000.000. Lebih itu tidak sesuai untuk dikerjakan karena jalan itu, anggaran Upah setelah di Kalkulasikan sangat minim sekali, karena sebelumnya harus diuruk dulu, namun atas kesepakatan dalam rapat kami tidak tidak mengambil keuntungan, tapi kami mengerjakan sampai selesai jalan itu, hanya demi kesejahtetraan dan ke nyamanan masyarkat untuk bekerja sebagai petani sawah, untuk  menanam padinya, " papar Kasran.


Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 80 meter, selebihnya hanya menyambung jalan yang sudah dibuat sebelumnya,  jalan terdahulu itu juga panjangnya 80 meter. 

Kasran selaku penannggung jawab peroyek jalanan baik seminisasi atau Paping Blok, menegaskan kembali bahwa proyek tersebut sudah sesuai dengan RAB dan itu proyek di URUK dengan pasir, biskus dan semen sesuai dengan RAB. 


ini bukti poto proses pengurukan kami lampirkan dan poto jalanannya yg sudah selesai di kerjakan, " Ucap kasran.

Ditempat yang sama, Sekretaris Desa menyampaikan proyek tersebut menurut As'at Riyadi mengatakan bahwa tidak ada Urukan dalam pelaksanaan jalan tani semenisasi. 

Namun apa yang dikatakan kasi Pembangunan  ( As'at Riyadi ) itu karena tidak melihat pekerja dilapangan, beliau hanya terima informasi saja, yang jelas Proyek jalan tani di Rt.02 itu sdh sesuai.dengan RAB dan pakai Urukan.

Abdurrahman Al Kaff, SH. meluruskan Juga atas kekeliruan ukuran panjang jalan Tani di Rt.02 apa yang disampaikkan oleh pa Kasran  selaku Pebanggung Jawab Proyek itu tadi, panjang jalan yang dikerjakan itu bukan 80 meter. 

Yang benar itu 282 meter coba kita liat di RAB total panjang jalan itu 362 meter, jalan yg terdahulu 80 meter dan yng pa Kasran kerjakan itu 282 mtr, "Jelas Sekdes. (Syafruddin).

Bidkum Polda Banten, Dalam Rangka Bahatkum  Sidang Gugatan di PN Rangkasbitung

Posted by: On Januari 17, 2020



Kabupaten Lebak, Banten, Cakra Bhayangkara News - Bidang Hukum Polda Banten dalam rangka Bahaktum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 14:05 WIB di ruang sidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pelaksanakan sidang gugatan perdata antara penggugat Xu Wenshuai alias Suhe anak dari Fudzan sebagai Penggugat dengan pihak tergugat yaitu Kepolisian Daerah Banten sebagi tergugat 1 dan Kejari Lebak sebagai tergugat 2

Dalam sidang tersebut masing masing kuasa hukum baik dari pihak penggugat dan pihak tergugat ikut menghadiri. Diketahui kuasa hukum penggugat adalah Matius, S.H dan Rahmatullah,S.H, sementara kuasa hukum tergugat 1 yaitu Bidkum Polda Banten dan kuasa hukum tergugat 2 yaitu Ibu Risma dan Ibu Rizki. Sementara Panitera dalam sidang tersebut adalah Serly Berliana Sianipar, S.H.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Hukum Polda Banten Kombes Pol M. Endro, berdasarkan putusan hakim pada saat pembacaan putusan, pertimbangan hakim gugatan perkara perdata no: 15/pdt/pn.rks.

"Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yg diajukan oleh tergugat 1, adapun poin yg dipertimbangkan adalah pengajuan tuntutan ganti kerugian telah di atur dalam kuhap  melalui  proses  Pra peradilan  sehingga gugatan penggugat haruslah di tolak," tutur Kombes Pol M. Endro, menurut pertimbangan hakim gugatan perkara perdata no: 15/pdt/pn.rks.

Untuk diketahui, berdasarkan pertimbngan tersebut, majelis hakim memutuskan, menerima eksepsi tergugat 1, namun dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.(Red/Agus) 

Toko Kerajinan Limbah Kayu Ulin Mulai Dikenal Masyarakat

Posted by: On Januari 17, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Baru dua bulan berdiri pengusaha kerajinan di Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kotabaru sudah bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari pengolahan limbah kayu ulin dan kelapa menjadi perabotan makan rumah tangga.


Hal tersebut disampaikan Masnur dikediamannya Rabu (15/1/2020), memang untuk saat ini untuk limbah kayu ulin yang dibikin perabot makan dan rumah tangga baru berjalan dua bulan sedangkan limbah kelapa sudah satu tahun.

Ia, pun, menuturkan, sekarang ini hanya mempunyai satu orang tenaga ahli dan delapan orang pekerja yang mengoprasikan peralatan tersebut.

"Alhamdulilah, hasil kerajinan limbah kayu ulin ini yang menjadi perabot makan sudah bisa keluar Kalimantan dan mulai dikenal orang," ungkapnya.


Lebih luas dikatakan Masnur, sebenarnya kerajinan ini untuk meningkatkan perekonomian dan pengembangan masyarakat dengan membuat kayu dari limbah hingga jadi berharga dengan inovasi baru agar menarik dipasaran.


Selain itu, tambahnya, untuk kerajinan limbah kayu kelapa yang dibikin cobek sudah tersebar di 13 kab/kota se Kalsel per bulannya sekitar 3000 lebih sedangkan limbah kayu ulin yang dibikin perabot makan dan hiasan sudah masuk pasaran Surabaya, Jakarta, dan Bali.

"Kita akan patenkan kerajinan ini milik Kabupaten Kotabaru untuk mengangkat daerah dan provinsi agar lebih dikenal lagi," harap Masnur.

Terkait hal itu Pemkab Kotabaru dalam hal ini Bupati Kotabaru H Sayed Jafar bersama jajarannya langsung mengunjungi lokasi kerajinan tersebut dan sangat mendukung untuk mengembangkan usaha kerajinan itu menjadi khas Kabupaten Kotabaru.


"Ya, nanti kita akan kembangkan usaha kerajinan ini dan promosikan melalui instansi terkait agar bisa jadi khas kerajinan Kotabaru," ungkap bupati.

Usaha kerajinan limbah kayu dari Desa Tegalrejo ini kalau nantinya berkembang akan merekrut pekerja lokal dan pastinya akan meningkatkan perekonomian warga setempat, tutur bupati.(Syafruddin) 

BKD Kota Depok, Launching Implementasi Alat Perekam Data Transaksi Elektronik Online

Posted by: On Januari 17, 2020



KOTA DEPOK | Cakra Bhayangkara News | Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan pajak, Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memasang alat perekaman data transaksi online di hotel, restoran, hiburan, dan tempat parkir. Launching Implementasi Alat Perekam Data Transaksi Elektronik Online tersebut, dilakukan Wali Kota Depok Mohammad Idris di Rumah Makan simpang raya Jl. Margonda Raya Kota Depok. Kamis,(16/01/2020).


Launching yang dihadiri oleh KPK, Bank Jabar Banten, dan Kepala Perangkat Daerah di Kota Depok. Selain untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui pajak, pemasangan alat ini juga untuk menghilangkan kecurigaan antar penarik pajak dengan wajib pajak. 

“Implementasi alat ini untuk menciptakan efektivitas dan transparansi pemasukan kas daerah. Semangatnya bukan saling mencurigai, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat, baik pra dan pasca pembangunan dan pemberdayaan,” jelas Idris.

Idris pun menjelaskan bahwa pajak merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus ada pengembangan sistem dan inovasi. 

“Alat ini merupakan pengembangan sistem dan inovasi yang berbasis kolaborasi antara pihak akademisi, bisnis, dan masyarakat. Semoga dengan kolaborasi ini, kesadaran para wajib pajak bisa semakin meningkat sehingga mayarakat bisa semakin sejahtera,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKD, Nina Suzana menginformasikan bahwa Alat ini berasal dari csr Bank BJB Kota Depok dan sifatnya sewa pakai selama 3 tahun. 


“Saat ini sudah ada 50 alat yang terpasang di 31 restoran, 8 hotel, 4 parkir, dan 7 hiburan. Tahun ini kami akan ajukan lagi 200 alat, kami pun juga akan berkolaborasi dengan csr lain untuk memenuhi target dari KPK, yaitu 50% dari restoran saja, dan membutuhkan sekitar 500 alat,” katanya.

Nina juga menyampaikan kalau alat ini untuk memudahkan para wajib pajak, sehingga mereka tidak perlu menghitung lagi omsetnya berapa per bulan. 

“Semua sudah terekam dan terhitung dalam sistem, tinggal dilaporkan saja, laporannya pun online. Pembayaran pajaknya juga langsung ke kas daerah bukan kepada petugas pajak. Semoga program yang bekerjasama dengan BJB dan KPK ini dapat berjalan efektif dan sesuai harapan dan PAD kita bisa lebih ada peningkatan,” harap Nina.

Editor : Teguh
Sumber : Humas Setda Kota Depok

Perayaan Hari Jadi Ke-3 UBM Angkat Tema "Usaha Beji Mandiri Membangun kita"

Posted by: On Januari 17, 2020



KOTA DEPOK | Cakra Bhayangkara News | UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun.  

Dengan Keberadaan Usaha Beji Mandiri (UBM)di kota Depok tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.


Tidak hnya Kopi Darat' Usaha Beji Mandiri (UBM) menggelar kegiatan hari jadi UBM yang Ke-3 dengan mengambil tema "UBM Membangun Kita" bertempat di Kopi Kongkow Jl. Palakali Raya No. 65 Kukusan Depok. Kamis (16/01/2020)


Dalam sambutannya ketua UBM Lusi Enanda menyampaikan, hari ini kita kumpul dalam rangka hari jadi UBM yang Ke-3

"Kita disini kumpul dan berusaha dalam kegembiraan, anggota UBM aktif dalam UMKM di Depok maupun Provinsi UBM mendapat prestasi. Selain itu UBM juga peduli korban banjir dan saat ini sudah terkumpul Rp.12.700.000,00."ujar Lusi.

Harapan kami kedepan kita ingin lebih maju, lebih mandiri agar kedepan bisa menopang kemandirian usaha di Beji pada khususnya, "pungkasnya.


Kepala Dinas UMKM Kota Depok Fitriawan dalam sambutannya mengatakan,  alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama

"Saya sangat bahagia disini tidak hanya dalam memperingati HUT Ke-3 tapi didalam ini ada evaluasi apa saja yang di dalam UBM dan apa saja yang perlu direncanakan, dirumuskan di 2020, yang bisa mengembangkan kegiatan di Beji pada khususnya," ujar Fitriawan.

Dirinya menambahkan, Gunakan momentum yang baik pada hari ini untuk membahas, di Depok saat ini lagi ada musrembang tingkat Kelurahan, gunakan momentum musrembang tahun ini untuk UBM jang dilewatkan Musrembang begitu saja.


"Mungkin sebelumnya belum sempat, namun sekarang dikelola langsung oleh pihak Kelurahan, intinya ada keperpihakan Pemkot dengan bidang sosial ekonomi. Ada beberapa yang kami usulkan untuk pengembangan UMKM. Pertama, Kegiatan praktis seperti pembuatan kue, roti dan jenis makanan lainnya. Kemudian yang sangat penting adalah event-event yang bisa mengeksplorasi bakat-bakat ditingkat Kelurahan," imbuhnya.


Kita ingin ditiap-tiap kelurahan ada kegiataan yang mengeksplor bakat-bakat, dengan mengupulkan banyak warga serta kita dari UMKM memasarkan produk kita. Mari kita perbanyak kegiatan yang bisa menginteraksi antar warga.


Mudah2an acara hari ini lancar sukses membawa keberkahan bersama, ini menjadi kegiatan awal di 2020 yang baik semoga kegiatan UBM bisa dirasakan masyakat, "pungkas Fitriawan.


Dalam kegiatan UBM hari ini turut dihadiri, Camat Beji Anis Fatonah, Lurah Kemirimuka, perwakilan dari Dinas Perdagangan, LPM, serta tamu undangan lainnya. (Teguh)

Proyek Jalan Paping dan Seminisasi  Dana Anggaran Tahun 2018 Desa Teluk Masjid Diduga Tidak Sesuai RAB

Posted by: On Januari 16, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru Provinsi Kal.Sel. telah mem Programkan pembuatan jalanan di RT 02, RT.03 dan RT.04, Jalan Paping Blok dan Seminisasi, Jelas as As'at Riyadi Kasi Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa / Kelurahan di Raungan Kantor Camat Pulau Laut Timur,   Kemis 9/11/2020.

Proyek tersebut dilaksanaksanakan oleh masyarakat Desa Teluk Mesjid di RT 03 dn RT 04.

Berkaitan dengan dugaan pelaksanaan tidak sesuai dengan RAB menurut saya itu benar saja, " Ucap As'ad.

 As'ad Riyadi, Kasi Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan, juga pengawasan Proyek Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur, As'ad Riyadi, menjelaskan dengan rinci kepada wartawan Media ini, disaksikan Camat Pulau Laut Timur, Tri Basuki Rahmat, tetang dugaan ini, As'at sambil menunjukan Kertas Copy RAB proyek yang dilaksanakan, oleh sekelompok warga, dengan pekerjaan Swadaya.

Kasi Pembangunan melanjutkan, yang tidak sesuai dengan RAB itu adalah Proyek Seminisasi jalan Masyarakat tani Rt.02, jalan persawahan pertanian desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, dalam RAB ada tertulis dan  disebutkan Jalanan itu di URUK dengan material, pasir, biscrus dan semin, anggaran Rp.85.629.000. 

Dengan tidak adanya URUKAN itu berarti ada SILPA dana sejumlah dana Urukan, " Kalo nilai URUKAN itu misalkan Rp.15.000.000, maka dana SILPA itu ada tertulis Rp.15.000.000., dan dana Silpa itu harus tercatat dalam laporan, " As'at ber ujar. 

"Dalam laporan yang saya terima tidak ada Silpa dana Itu, itulah yang diduga tidak sesuai RAB., " terang As'ad Riyadi.

AS' ad melanjutkan, setelah di konfermasi kepada pihak Konsoltan dan petugas desa, As' mendapat jawaban dari pihak Konsoltan dan Desa Teluk mesjid Kec.Pl.Timur.

Konsoltan, jalan yg akan dibikin ini bisa saja tidak diuruk, karena dasar  tanahnya cukup keras, kalo di Uruk hasinya jalan yg baru lebih tinggi lagi dari jalanan yg sudah ada.

Pihak Desa mengatakan kepada As'at Riyadi, Kami kelupaan membuatnya, nanti akan dibuat catatan SILPA itu Entri SPJ akhir Januari 2020.

As'ad menlanjutkannlagi, " proyek  jalanan  Seminisasi di RT.03 Kampung warga Mandar Rt.03 dan RT.04.lokasi  simpang 3 sebelah kiri nuju pelabuhan seratak, Paping Blok angggaran Rp.356.000.000. Panjang 166 mtr.dan Seminisasi  anggaran Rp.50.000.000. Panjang 98 mtr. Ini sudah sesuai dengan RAB, RAB itu dibikin oleh Konsoltan, jadi pelaksanan Proyek Desa Teluk Mejid berpedoman dengan perhitungan  dari Konsoltan," paparan Kasi Pembangunan.

Meng akhiri, As'ad Riayadi, Proyek peningkatan jalan wisata Rt.03 nuju tambatan perahu nelayan Kampung mandar, masih ada kurang ukuran panjang 1,5 mtr. Itu akan segera dilengkapi ukuran yang kurang.

Catatan Silpa yang lupa dibuat, akhir Januari 2020 akan di Entri dan dimasukan dalam SPJ laporan Pelaksanaan Proyek, Jadi ada SILPA dana desa tahun 2020. kami akan memberika copy SPJ itu kepada bapa2  wartawan, " tutup As'ad Riyadi. ( Syafruddin ).

Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Melantik 25 Anggota BPD

Posted by: On Januari 16, 2020



Kotabaru, Kalimantan Selatan, Cakra Bhayangkara News - Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar lantik 25 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) periode 2020 sampai 2025 yang berlangsung di Aula Desa Sumber Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat, sabtu ( 28 12 2019 ).

25 Anggota BPD yang dilantik berasal dari desa Subur Makmur sebanyak 5 orang, desa Lontar timur 5 orang, desa lontar selatan 5 orang, desa terangkeh sebanyak 5 orang dan desa gemuruh sebanyak 5 orang.

Adapun pengambilan sumpah dan penandatangan berita acara sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar Alaydrus , SH.

Hariansnyah Kepala DPMPD kabupaten Kotabaru menyampaikan melalui Sambutannya agar anggota yang sudah dilantik nantinya bisa bersinergi dengan Kepala Desa untuk membangun dan meningkatkan desa tersebut.

"Harapan untuk 2020 tahun depan agar Manajemen kelola tata pemerintah desa harus lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah diarahkan bupati melalui kepala DPMPD Kabupaten Kotabaru, Jelas mantan asisten pemerintahan tersebut,".

Sedangkan dalam sambutan Bupati Kotabaru mengatakan bahwa anggota BPD merupakan wakil masyarakat dan merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

" Tugas BPD adalah menggali, menampung, menghimpun, meluruskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Membahas dan menyampaikan peraturan desa bersama kepala desa, dan bapak ibu juga sekaligus mengawasi kinerja-kinerja kepala desa, " kata orang nomor 1 di bumi saijaan tersebut.

Selain bupati kotabaru, tampak hadir dalam acara itu Anggota DPRD, kepala SKPD, Camat Pulau Laut Barat beserta jajarannya, unsur forkopimca Pulau Laut Barat, dan tamu undangan beserta tokoh agama dan masyarakat pulau laut barat.(Syafruddin) 

Tokoh Gerakan Mahasiswa 1998 Rama Pratama Mengajukan Sebagai Calon Walikota Depok Dalam Pilkada 2020.

Posted by: On Januari 15, 2020



KOTA-DEPOK | Cakra Bhayangkara News | Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 sudah mulai bergulir. Sejumlah kandidat mulai beraksi untuk meningkatkan popularitasnya. Tak terkecuali di depok . kota yang di sebut-sebut sebagai penyangga jakarta ini, tokoh gerakan masyarakat di era 1998 Rama Pratama mencalonkan diri sebagai Walikota Depok.

"Saya melihat Kota Depok seharusnya bisa lebih baik lagi Jika di kelola dengan baik maka akan menjadikan kota yang segar bagi warganya. Saya kuliah di UI dan alhamdulilah sejak 1987 hingga saat ini sayapun tinggal di depok". Ujar Rama dalam jumpa Pers Rabu,(25/01/2020).

Rama terpilih menjadi ketua senat mahasiswa universitas indonesia pada tahun 1997-1998. Saat itulah perubahan politik tengah terjadi. Sebagai salah satu pimpinan gerakan mahasiswa, Rama ikut berperan dalam reformasi yang melahirkan era demokrasi yang lebih terbuka di indonesia.


" saya sudah berdialog dengan berbagai pihak, mengumpulkan ide bagaimana mengurai masalah di depok ini, bagaimana menjadikan depok sebagai kota yang maju dan membuat warganya bangga. alhamdulullah dialog itu terus bergulir. Warga depok juga mulai mendukung saya untuk mencalonkan diri sebagai walikota" Ucap Rama Pratama.

Memang sudah beberapa waktu, warga Depok disuguhi bilboard wajah Rama Pratama dengan slogan 2020 segarkan Depok. Rupanya inilah alasan dari Billboard dan sejumlah baliho serta spanduk di sejumlah titik itu.

"memang saya mengangkat tema segarkan Depok, karena sudah 33 tahun Saya tinggal di sini dan Depok makin nggak segar sumpek dan tidak ramah kepada warganya sendiri. Kita butuh kesegaran supaya orang Depok ngga cuma kerja di Jakarta, cepat-cepat sampai rumah, dan tutup pintu. Depok harus dibangun menjadi kota yang segar, tempat warganya berinteraksi dengan sehat, dengan lingkungan dan infrastruktur yang mendukung, "ujar kandidat doktor di UI itu.


selanjutnya Rama menambahkan," Depok mesti menjadi kota yang modern hijau dan inklusif modern makanya mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berbasis digital yang memberikan ruang konektivitas dan partisipasi publik yang lebih baik. hijau artinya ramah lingkungan dan lebih banyak ruang terbuka hijau, sedangkan inklusif maksudnya mengikutsertakan dan menghargai semua orang yang, meniadakan hambatan dan merangkul setiap perbedaan, menjadi kota yang toleran, ramah terhadap anak-anak, difabel dan lansia.

Rama mengurai slogan 2020 segarkan depok menjadi tiga program utama, yaitu segarkan lingkungan, segarkan masyarakat, dan segarkan pelayanan public. penyegaran lingkungan di depok, kata rama sangat dibutuhkan karena depok ini dilanda kemacetan masalah sampah dan ketersediaan air tanah yang makin berat.

"awalnya tentu dari tata ruang titik Depok mau ditata Seperti apa?!', pemukiman dimana aktivitas komersial Bagaimana persediaan air untuk bangunan bangunan tinggi dan komersial dan Bagaimana mengurangi kemacetan "kata Rama.

Rama menilai pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terlalu terpusat di Margonda menjadi salah satu Akar masalah di Depok. Harus ada pusat-pusat aktivitas baru serta alternatif akses dan konektivitas Jalan agar tidak semua melalui Margonda dan menimbulkan kemacetan yang parah.

"Sekarang ini daerah tapos dan leuwiliang, di timur, dan daerah sawangan dan bojongsari di barat, seperti halaman belakang depok. padahal, posisi mereka strategi sebagai akses ke jakarta dan tangerang selatan. harus dipikirkan agar daerah ini lebih tumbuh sehingga tidak semua urusan menumpuk di margonda," kata rama.

Untuk mengatasi kemacetan, Rama menawarkan sistem transportasi yang modern dan terintegrasi dengan Jakarta."bisa saja nantinya bersinergi dengan Transjakarta, misalnya. Mengapa tidak? yang penting masyarakat disuguhkan berbagai pilihan moda transportasi publik yang nyaman. dari situ diharapkan penggunaan kendaraan pribadi menurun diiringi dengan optimalisasi jalur jalur jalan selain Margonda, "Imbuh Rama.

Rama juga mengingatkan masalah sampah yang disebutnya sebagai bom waktu. " selama pengelolaannya masih di lahan terbuka, dan pola pengumpulannya masih sangat konvensional, krisis sampah akan segera terjadi. ini harus ada terobosan untuk mengelola sampah secara berkelanjutan, "ujar Rahma.


Untuk menyegarkan masyarakat, Rama menawarkan solusi yang juga bisa menjadi solusi bagi masalah banjir dan ketersediaan air yaitu revitalisasi. Setu Depok tercatat pernah memiliki 28 setu' namun kini hanya tersisa 22 setu' karena sebagian besarnya telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.

"revitalisasi Setu bisa mengatasi 2 masalah, yaitu menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau untuk warga bertemu dan berinteraksi serta untuk menampung air agar tidak terjadi banjir atau kekeringan. Memang ada masalah koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat tapi Bukankah itu gunanya pemimpin? "Kata Rama.

Rama mengatakan dia akan aktif berinisiatif mengawal dialog dengan banyak pihak untuk kemajuan Kota Depok menurutnya, selama ini masalah perbedaan kewenangan sering dijadikan alasan suatu masalah Tidak bisa diselesaikan. padahal kata Rama harus ada yang memulai dan tidak boleh ada pihak yang mengedepankan egonya masing-masing.

Untuk menyegarkan pelayanan public, Rama mengusulkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai ujung tombak.

Inti dari pelayanan publik adalah kejelasan proses dan waktu dan itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan teknologi.

"kita lihat Bagaimana aplikasi antrian paspor di imigrasi begitu membantu kita dalam mengalokasikan waktu. Tidak perlu waktu habis seharian karena semuanya jelas. Pola seperti itu akan saya adopsi dalam semua pelayanan publik. Lalu kita perkuat dengan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk menangkap laporan dari masyarakat dan tindak lanjut"kata Rama

Secara bergurau Rama menjelaskan nanti Depok akan ada di genggaman. artinya semua layanan publik bisa diakses dari telepon genggam.

" ini baru ide ide pokoknya. Penjabarannya nanti kita paparkan pada waktunya. Misalnya tentang bagaimana memajukan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan potensi ekonomi kreatif di Depok, Lalu bagaimana mewujudkan kota yang inklusif untuk semua warganya tanpa terkecuali titik tunggu saja tanggal mainnya, "ujarnya bergurau.

Ditanya soal kendaraan politik untuk maju sebagai calon walikota Rama Pratama mengaku sedang menjalin dialog dengan Sejumlah partai politik.

"Dialog itu sedang berjalan. mudah-mudahan pada waktunya akan ada titik temu dengan partai-partai politik terkait pencalonan saya di Pilkada Depok ini."ujar Rama.

Melihat hasil pemilu 2019, partai partai yang dapat mengajukan calon sendiri karena memiliki 10 kursi DPRD atau lebih di Kota Depok adalah Partai Keadilan Sejahtera yaitu 12 kursi partai gerinda 10 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10 kursi.

"Insya Allah saya optimis. Yang dibutuhkan Depok adalah kolaborasi dan saya juga akan mengajak semakin banyak pihak untuk sama-sama mewujudkan Depok yang besar yang segar Depok yang maju dan membanggakan bagi warganya," tutup Rama. (Teguh)

Sebagai Fungsi Sosial, Pengurus FPII Setwil Kepri Mengetuai  Posyandu

Posted by: On Januari 15, 2020



Batam, Riau, Cakra Bhayangkara News – Dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat akan sarana kesehatan yang merakyat yaitu pengadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bagi masyarakat terbukti sudah dengan dibangun 38 Pos yandu diwilayah Batam yang diresmikan langsung oleh Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR), Rabu, 15/01-2020. 

Ke-38 Posyandu yang diresmikan, dalam pengamatan wartawan dilapangan dakukan secara bergantian oleh Walikota HMR dan Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad (HAM). 


Hadir dalam acara peresmian posyandu Nusa Indah 23 Jasinta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi. 

Seperti yang diketahui bahwa posyandu Nusa Indah 23 di Ketuai oleh salah satu anggota perwakilan dari setwil FPII ( forum pers independent indonesia ) Kepulauan Kepri yang namanya engan di sebutkan. 

Ketua pos yandu Nusa Indah 23, kepada media mengatakan bahwa dirinya merasa terpanggil untuk peduli kesehatan ibu dan anak. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2008 sampai hari ini 2020. 

Menurutnya hampir 10 tahun lebih, dirinya sudah menjadi Kader Posyandu Dan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat  bayi Dan Balita  di wilayah tersebut. 

" masa depan baru ada di tangan balita dan generasi baru untuk itu posyandu ini lah wadahnya," tuturnya.

Lanjutnya, menciptakan bayi sehat dan generasi yang kuat Adalah Tujuan posyandu ini, sebagai pembina posayandu yang ada di wilayah Kelurahan kabil kecamatan Nongsa adalah Dr.Sanny Tiurni Ary (kepalapuskesmas Kabil ). 

Kita akan merasa bangga karena terciptanya masyarakat sehat Dan bayi yang kuat adalah tujuan Posyandu serta puskesmas yang ada di kabil, pungkasnya. 


Selain Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi, hadir juga Kadislora, Heryanto, Kepala Dinas Pendidikan Hendri, Camat Nongsa serta Lurah kabil Safaat. 

Polsek Nongsa, selaku pengamanan dalam acara peresmian tersebut, menerjunkan beberapa orang personil guna ikut serta dalam pengamanan, agar tertibnya suasana acara peresmian tersebut. 

Posyandu  yang diresmikan kali ini  adalah hasil pembangunan antara tahun 2018 – 2019 lalu.

Dalam sambutannya Walikota Batam HM. Rudi mengatakan bahwa sebanyak 16 posyandu telah dibangun pada tahun 2019 dan selebihnya di tahun 2018. 

" Posyandu ini kita bangun atas permintaan warga yang disampaikan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),” tutur walikota Batam H.M  Rudi sekaligus kepala BP.Batam, Selasa, (15/2020).

Selain atas usulan warga, pembangunan posyandu ini juga mempertimbangkan kebutuhan kesehatan

Penjabarannya daripada Posyandu itu sendiri adalah bahwa Posy yandu dibuat untuk melayani 100 bayi atau balita, meski tak sedikit Posyandu yang di lingkungannya terdapat lebih dari 100 anak.

“Rasionya itu 1 banding 100,tapi ada juga yang melayani sampai 200 bayi. maka akan kita upayakan untuk terus menambah. 

" Tahun ini kita akan membangun 12 posyandu lagi,” ujarnya.

Kehadiran posyandu ini penting dalam membantu kerja Puskesmas. Khususnya dalam pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak.


Dalam posyandu ini akan dilakukan berbagai Kegiatan antara lain memeriksa kesehatan ibu - anak, Keluarga Berencana, Imunisasi, Peningkatan Gizi, dan Penanggulangan Diare, pelayanan di posyandu diberikan oleh kader serta petugas puskesmas. 

Setelah peresmian gedung baru Posyandu Puskesmas Kabil, akan dilaksanakan kegiatan awal yaitu mengadakan Pemeriksaan Kesehatan, Tekanan Darah Tinggi dan Gula Darah serta Asam Urat serta di akhiri dengan pengundian Door Prize dari Puskesmas Kabil. (red )

Sumber : FPII Setwil Kepri/Deputi Jaringan Presidium FPII