4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Dikonfirmasi Dugaan Temuan BPK 42 Milyar Lebih, Apa Tanggapan UIN Suska Riau ????

Posted by: On Februari 23, 2020



RIAU, Cakra Bhayangkara News -- Berdasarkan Informasi serta data yang diperoleh team awak media, terdapat pengelolaan dan penatausahaan pada kas UIN Suska RIAU TA 2019 dibawah kepemimpinan Rektor Ahmad Mujahidin, yang diduga tidak memadai.Dugaan belanja yang tidak diyakini kewajarannya, yang diduga nilainya 42.485.278.171.Minggu (23/02/2020)

Dan berdasarkan temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementrian Agama RI Tahun 2019, nomor 61/Subtim2/LK/02/2019 tertanggal 21 Februari 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), memerintahkan agar VA merapikan merapikan BKU TA 2019 khusus pada 3 akun (selain belanja pegawai akun 51).

Merujuk hal tersebut diatas, melalui surat tertanggal 22 Februari 2020 yang langsung ditanda tangani oleh Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin,S.Ag., M.Ag NIP 1971 0606 199703 1 00 yang beredar hingga ke redaksi riauinvestigasi.com.Rektor melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat UIN Suska, untuk dapat hadir pada hari ini, Minggu 23 Februari 2020 di LT 2 Gedung Rektorar UIN Suska Riau yang berlokasikan Jl H.R Soebrantas KM 15No155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293.

Didalam surat yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan oleh dirinya sendiri (Akhmad Mujahidin), meminta lakukan perbaikan BKU 2019 dan LPJ yang sangat sulit di analisis dengan batas waktu sampai tertanggal 24 Februari 2020 oleh BPK RI

Hingga berita ini di Publikasi, Prof.Ahhmad Mujahidin Rektor UIN Suska Riau yng dikonfirmasi via telp seluler dan WhatsApp Pribadinya 081365XXXXXX terkait hal tersebut diatas belum dapat memberikan jawaban apapun, alias diduga memilih Bungkam tidak memberi jawaban apapun kepada awak media......Bersambung (Team/Redaksi)

FPII Lampung Akan Mengawal Laporan Masyarakat  Terkait Dugaan Banyaknya Permasalahan PT. Teluk Beringin Jaya Sampai ke Ranah Hukum

Posted by: On Februari 23, 2020



Bandar Lampung, Cakra Bhayangkara News - Forum Pers Independent Lampung ( FPII ) Sekretariat Wilayah Lampung melalui ketua nya Aminudin di dampingi Plt Ketua Korwil FPII  Pesisir Barat Suroso dan Musfapa di Kantor FPII Lampung Jalan Untung Suropati No 99 Labuhan Ratu Bandar lampung minggu (23-02-2020) mengatakan kepada media ini, dalam waktu dekat akan membawa dugaan permasalahan PT. Teluk Beringin Jaya yang berlokasi di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat ke Ranah Hukum.

Hal ini dilakukan FPII karna mendapat dukungan penuh masyarakat sekitar perusahaan sebab perusahaan PT. Teluk Beringin Jaya dianggap sudah sangat meresahkan dan diduga kuat menimbulkan kerugian Negara.


Perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang tersebut diduga telah melakukan berbagai aktifitas yang sangat merugikan masyarakat dengan melakukan kegiatan diluar ijin sebagai perusahaan tambak udang.

Diantara aktifitas yang dipandang meresahkan masyarakat dan merugikan warga sekitar dan merugikan  Negara antara lain kegiatan tambak udang PT Teluk Beringin Jaya sudah merusak ekosistem laut dibuktikan dengan rusaknya terumbu karang sekitar tambak dengan melakukan pengerukan laut.

Selain itu Perusahaan ini juga sudah melakukan berapa aktifitas diluar ijin nya sebagai tambak udang dengan melakukan kegiatan seperti penanaman pohon dan menguasai Hutan Produksi Terbatas ( HPT ), melakukan Usaha Peternakan sapi serta diduga telah melakukan penguasaan lahan milik masyarakat diduga  tanpa ijin atau tanpa legalitas yang jelas.

Ada sekitar 170 hektar tanah Hutan Tanaman Rakyat ( HTR ) didaerah Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunat dikuasai oleh perusahaan ini diduga kuat tidak mengantongi ijin dari Pemerintah.

Oleh karna berbagai persoalan tersebut FPII merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang merasa dirugikan oleh PT. Teluk Beringin Jaya tersebut.

Menurut Aminudin dalan waktu dekat akan berkoordinasi dengan masyarakat dan tokoh setempat serta akan mengumpulkan keterangan serta bukti- bukti pendukung untuk membawa perusahaan ini ke Ranah Hukum.

"Ada dua hal yang akan kita lakukan untuk  meyikapi persoalan PT Teluk Beringin Jaya ini, yang pertama kita akan melaporkan ke Pihak penegak hukum di Provinsi Lampung, selain itu kita akan melakukan Demo/ aksi di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung guna mendesak Aparat hukum    melakukan penyelidikan dan menangkap pihak perusahaan dan pihak- pihak lain yang terlibat ( Cecep Rusdiono)

Sumber : FPII Setwil Lampung / Deputi Jaringan Presidium FPII

Rakyat Miskin Berteriak,Program PKH di Lampung Barat diduga di manfaatkan oleh sejumlah oknum

Posted by: On Februari 23, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - adanya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga salah sasaran. Hal ini menanggapi banyaknya informasi penerima PKH di Kabupaten Lampung Barat, yang tidak layak mendapatkan program untuk keluarga miskin tersebut. 

Menurut Keterangan dari Beberapa warga yang ada di Wilayah Kecamatan Batu Ketulis mengungkapkan,sebenarnya yang terjadi bukan salah sasaran. Namun kemungkinan penerima saat ini sudah tidak tepat lagi disebut sebagai keluarga miskin. 

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat diduga bermasalah dan tidak tepat sasaran. Bahkan informasinya, ada penerima bantuan untuk keluarga kurang mampu tersebut, memiliki tanah yang lebar,rumah yang bagus dan mempunyai sepeda motor.

“Ya, di Pekon (Desa) saya ada penerima PKH yang punya tanah lebar,rumahnya bagus dan sepeda motor. Mereka orang kaya tapi menerima bantuan untuk orang miskin,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada Media yang tergabung di FPII Korwil Lampung Barat Minggu (23/02/2020).

Menurutnya, warga yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan keluarga Peratin (kepala desa), sehingga bisa menjadi penerima manfaat bantuan tersebut. “Kita tidak iri mereka dapat bantuan, hanya saja sedih melihat banyak warga miskin yang terlupakan. Masih banyak warga lain yang lebih layak,” ucapnya.

Ini terjadi karena peran pendamping sebagai ujung tombak di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Mereka hanya menerima data dari Peratin saja. “Kalau di daerah lain sudah ada tindakan, malah sampai ada yang dipidana akibat menerima PKH tidak sesuai ketentuan. Kita berharap di kabupaten Lampung Barat juga demikian,”pungkasnya.(Cecep Rusdiono)

Sumber : FPII Korwil Lambar

Warga Sempat Keluhkan Lambannya Pembangunan  Posyandu Citra

Posted by: On Februari 23, 2020




Kabupaten Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Pembangunan Posyandu yang di dirikan tanah Fasos dan Fasum yang belum diserah terimakan ke pemerintah daerah (PEMDA) yang berlokasi di perumahan. Jl.Bima Citra Kota Legenda-Dukuh Bima, Cluster Bima Citra Lambangsari-Tamsel, kabupaten Bekasi.


Saat awak media mewawancarai salah satu warga perumahan Cluster Bima Citra yang tidak mau disebut namanya, mengatakan, sepengetahuan dirinya kepala desa LambangSari sendiri bilang  bahwa bangunan posyandu tersebut memang belum diserahterimakan pihak pengembang, jelasnya.

" Pembangunan Posyandu ini  sebenarnya agak lambat,  seharusnya kalau dilihat dari prastati pekerjaan tersebut sudah rampung di tahun 2018, ini aja masih dibantu swadaya warga sekitar seperi cat, kalau dilihat dari bangunan agak riskan karena dari spesifikasi bangunan atap kuda-kuda nya kurang ", terang, salah satu warga cluster Bima Citra yang kebetulan dirinya bekerja di bidang konstruksi.

Lanjut warga," coba abang lihat sendiri belum di resmi kan plafon nya sudah retak, coba abang bayangkan dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.95.697.520 kwalitas pengerjaan nya sangat memprihatin kan dan sempat terhenti, dengan alasan Dana habis.
setelah rekan rekan media datang kegiatan di lanjutkan dan rampung di desember 2019.
Alhamdulilah hari ini 22/2 di resmikan oleh kepala desa,"tambah nya.


Saat awak media meminta tanggapan kepada kepala bidang  perumahan  DisPerkimtan, Budi Setiawan SE, M,M,  di kecamatan.serangbaru setelah kegiatan musrenbang, menerangkan, pada prinsipnya tanah fasos atau fasum boleh saja dipergunakan sebagai sarana dan prasarana masyarakat seperti pembangunan musholla, posyandu, sekolah dengan meminta izin Bupati, tapi kalau dilingkungan perumahan ke izin ke pengembangan, tandasnya.

" Memang permasalahan masih banyak dari 335 pengembang yang belum serah terima fasos fasum ke Pemda hanya 35 yang sudah serah terima, padahal jelas sudah diatur di UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman juga di atur Perda.No.9 tahun 2018 mengenai penyerahan prasarana tanah fasos fasum ke Pemda, seharusnya memang ada sanksi administratif  terkait pembangunan menggunakan tanah  fasos fasum yang belum diserahkan ke Pemda, akan tetapi dengan adanya Pergub.No.51 bagi wilayah perumahan yang sudah tidak ada pengembang belum menyerahkan Fasos fasumnya dapat diajukan, prosedur pembangunan Fasos fasum sekitar 40 persen dari pembangunan perumahan " , Jelas, Budi Setiawan, SE, M,M,  kepala Bidang perumahan rakyat  Disperkimtan.( 23/01/2020 )

Di kesempatan saat acara peresmian posyandu awak media mengkonfirmasi kepada kepala desa LambangSari, Pipit Haryanti, menjelaskan, terkait peresmian posyandu baru hari ini di adakan karena kendala pembentukan pengkaderan pengurus, kalau bicara pembangunan sudah ada pada tahun 2018, terangnya.

" Kalau bicara soal target selesai pembangunan  sudah biasa tidak harus pas waktunya, tidak ada swadaya dari warga murni pembangunan ini dengan APBDes dengan jumlah Anggaran sekitar 95.000.000 jutaan, bangunan sendiri sudah sesuai RAB terkait bila dikemudian hari terjadi sesuai hal mengenai bangunan posyandu ini Desa siap bertanggung jawab  ", tegasnya. ( Sabtu/22/02/2020 ).

Tambahnya, memang hanya kendala bangunan posyandu ini tanah fasos fasumnya belum diserahterimakan ke Pemda sampai saat ini  masih dalam pengurusan, terangnya. (Red)

Omnibus Law menjadi Isu Paling Trending Topik Di Negeri Ini............

Posted by: On Februari 22, 2020

     
                                                                                              Jakarta,Cakrabhayangkara News.  -Direktur Nuansanet.id, Harkaman, mengatakan bahwa omnibu law menjadi salah satu isu yang tranding topik di negeri ini. Menurutnya, omnibus law menjadi regulasi yang harus disusun dengan kesepakatan bersama rakyat agar hal itu dirasakan oleh masyarakat pula.


Hal itu Ia sampaikannya pada Dialog Mahasiswa yang bertemakan,” Perampingan Regulasi, Solusi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Sabtu (22/02).

“Sejauh ini omnibus law itu menyasar tiga hal, yaitu pertama tentang undang-undang perpajakan, kedua cipta lapangan kerja, dan ketiga pemberdayaan UMKM.  Untuk perpajakan diharapkan mampu meningkatkan investasi, sistem teritori untuk penghasilan dalam negri menempatkan fasilitas perundang-undangan perpajakan, menciptakan keadilan iklim pengusaha dan mendorong kebutuhan membayar pajak. Disisi lain undang-undang omnibus law ini mampu menciptakan lapangan kerja, penyederhanaan perizinan, perlindungan UMKM, penanganan sanksi, pengadaan lahan dan pemudahan proyek pemerintah dan lain sebagainya,” papar Harkaman.


Selain itu, Ia sampaikan bahwa perubahan ini terjadi akibat adanya pro dan kontra. Omnibus law pada dasarnya dibuat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi oleh karena itu dibutuhkan proses dan komitmen terhadap regulasi serta memperhatikan kemaslahatannya bagi masyarakat.

“Petumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan adanya indikator yang jelas, sehingga dibutuhkan kajian untuk indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dalam proses perumusan omnibus law ini. Keadaan pro dan kontra hari ini juga disebabkan karena informasi terkait indikator pencapaian pertumbuhan ekonomi belum tersampaikan secara luas,” terangnya.

Disisi lain, menurut Pimpinan Kedaulatan Santri (KESAN), Deni Gunawan, bahwa omnibus law merupakan usulan terbaru pemerintah tentang regulasi yang dibentuk untuk merampingkan undang-undang yang tumpang tindih, rencananya kurang lebih ada 87 undang-undang yang akan dirampingkan melalui omnibus law.  

“Merujuk data yang dirilis oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 16 Juli 2019, tercatat sepanjang rentang 2014 hingga Oktober 2018 saja, telah .terbit 8.945 regulasi. Dari jumlah itu rinciannya terdiri dari 107 Undang-Undang, 452 Peraturan Pemerintah, 765 Peraturan Presiden, dan 7.621 Peraturan Menteri. Problemnya, masih merujuk PSHK, persoalan utama yang menghambat keberhasilan program-program pemerintah selama ini, salah satunya adalah justru regulasi yang semrawut dan tumpang tindih. Dampaknya yaitu, pelbagai akses terhadap pelayanan publik, termasuk fasilitas terkait kemudahan berusaha, malah semakin menjadi terhambat,” papar Deni.

Ditambahkan Deni, menurut Regulatory Quality Index yang dikeluarkan Bank Dunia, posisi skor Indonesia di sepanjang 1996 – 2017 selalu tercatat berada di bawah nol atau minus. Seperti diketahui, skala indeks kualitas regulasi yang dirumuskan Bank Dunia menempatkan skor 2,5 poin sebagai indeks tertinggi dan menunjukkan kualitas regulasi yang baik. Sementara skor paling rendah yaitu -2,5 poin. Indeks ini menunjukkan kualitas regulasi yang buruk. Pada 2017 skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.


“Hal ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan regulasi demi kemudahan terutama perizinan dalam usaha,” Kata Deni.

Selain itu, tambahkannya bahwa prinsip dasar dari omnibus law adalah efisiensi regulasi, memudahkan investasi dan kesejahteraan buruh serta berahir pada pertumbuhan ekonomi. 

“Omnibus law ini merupakan tawaran dari pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian namun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tumpang tindih peraturan yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan perampingan regulasi ini.  Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi menjadi satu peraturan menjadi satu peraturan dalam satu hukum.  Omnibus law sangat diharapkan untuk pertumbuha ekonomi nasional sesuai dengan harapan pemerintah, omnibus law ini sendiri telah diusulkan kepada DPR RI dan telah diproses di badan legislasi nasional. Rancanagan undang-undangan Omnibus law merupakan kekuatan membuka investasi yang sebesar-besarnya di Indonesia,” tutup Deny//(JD)

Sukseskan Program Polri, Polres Lampung Barat Tanam 2.500 Pohon Mangrove di Muara Pantai

Posted by: On Februari 22, 2020



Polres Lampung Barat melakukan penanaman Mangrove di Muara Pantai Pekon Tanjung Sakti Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Jum’at (21/02/2020).


Penanaman pohon mangrove ini di pimpin langsung oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Haryadi,S.IK.,M.H. kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina SP, M.M., Dandim 0422/LB Letkol CZI Beni Setiawan, ST., Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat Julkipli Rohman , KPPH Provinsi Lampung Julpikardo S. Hut , PJU Polres Lampung Barat, Para pratin dan ketua LHP sekecamatan Lemong , Masyarakat Nelayan Kecamatan Lemong , Tokoh Masyarakat,dan Para Pelajar.


Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Haryadi, S.IK.,M.H. menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon mangrove ini merupakan kegiatan untuk mensukseskan program polri yaitu “penanaman pohon Mangrove secara serentak dalam rangka Polri peduli penghijauan”.

“Penanaman pohon Mangrove secara serentak ini juga sesuai dengan moto Polri  bersama masyarakat peduli penghijauan pantai dan penguatan ekonomi masyarakat pantai,”Terang Kapolres.


Penanaman pohon juga diperuntukkan bagi anak cucu di masa mendatang dan sebagai tindakan konsisten Polri dalam upaya melaksanakan rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi lingkungan termasuk biodiversitasnya.

“Untuk itu, diharapkan kedepannya agar penanaman pohon ini tidak hanya sebagai momen sementara waktu, namun semakin ditumbuhkan semangat dan minat masyarakat untuk ikut serta menanam,”ungkapnya.

“Ada sebanyak 2.500 batang pohon Mangrove yang ditananam di sepanjang muara pantai. Dengan penanaman mangrove berarti, kita bersama ikut menjaga ekosistem lingkungan. Dan menjaga pantai dari abrasi yang terus mengikis bibir pantai di wilayah Pessel,”Lanjut Kapolres.


Tak hanya itu saja, Kapolres juga mengajak semua kalangan masyarakat dapat melestarikan budaya menanam demi terselenggara dan tercapainya cita-cita bersama yaitu terwujudnya Polri Cinta Alam dan Indonesia Hijau.(Cecep Rusdiono)

Pimpinan Garuda Plaza Hotel Medan Menyalurkan Zakat Mal dan bantuan alat kebersihan di Desa Sei Raja Kabupaten Batu Bara

Posted by: On Februari 22, 2020



Batu Bara, Sumut, Cakra Bhayangkara News - Garuda Plaza Hotel Medan yang terletak di Jl.Sisingamangaraja No. 18  Kecamatan Medan Kota  Kotamadya Medan adalah nama yang tak asing lagi bagi seluruh masyarakat Kota Medan dan Umumnya Masyarakat Sumatera Utara.


pada Sabtu 22/02/2020 Pimpinan Hotel Tersebut beserta beberapa jajaranya menyambangi desa Sei Raja Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Guna menyalurkan ZAKAT harta para pimpinan Hotel Garuda Plaza Hotel Hadir Mewakili Pimpinan Bapak Paino serta Kepala Desa Sei Raja Wahid Iskandar Barus dan Ketua BKM Mesjid Al - Hidayah Desa Sei Raja Agusman beserta puluhan masyarakat Penerima Zakat.

Didalam sambutanya bapak Paino yang mewakili Pimpinan Hotel menerangkan bahwasanya mereka memberikan hak para mustahaq dari sebagian harta yang dianugrahkan Allah  kepada seluruh pimpinan Garuda Plaza Hotel beserta Jajaran.

" Kehadiran Kami disini mewakili Seluruh Pimpinan Garuda Plaza Hotel untuk memberikan Hak bapak ibu sekalian yang dititipkan kepada kami semua"
dan penyaluran zakat harta para pimpinan Garuda Plaza Hotel sudah Berjalan 10 tahun lamanya serta disalurkan setiap bulanya lanjut Paino.

selain menyalurkan Zakat Mal bapak Paino memberikan alat kebersihan berupa 1 set Vacum cleaner  untuk kebersihan mesjid Al -  Hidayah Desa Sei Raja.

Menurut pantauan kontributor koran desa 1 Paket Zakat yang disalurkan berisi Beras seberat 5 kilogram,1 liter minyak makan , 1 kilogram gula putih dan 3 buah mie Instan yang di bagikan kepada 58 mustahaq  yang ada didesa sei Raja.

Kepala desa Sei Raja mengungkapkan rasa haru dan terima kasih kepada seluruh pimpinan Garuda Plaza Hotel serta mendoakan Garuda Plaza Hotel semakin Maju serta seluruh pimpinan dan jajaran diberi keberkahan harta serta limpahan rezeki yang Halal dari Allah.

"Kami Terharu dan mengucapkan banyak terima Kasih kepada seluruh Pimpinan Garuda Plaza Hotel Medan Yang Memperhatikan kami didesa kecil ini meskipun bapak Jauh dari medan hanya allah yang dapat membalas dan semoga Allah melipat gandakan harta bapak sekalian dan Semoga Garuda Plaza Hotel Semakin Maju "

 Acara ditutup dengan doa yang dibawakan oleh kepala desa Sei Raja dan dilanjutkan dengan penyerahan Paket Sembako kepada 58 Mustahaq. (RudyNST)

PK PMII STIT Batu Bara Gelar Pelatihan Kader Dasar (PKD)

Posted by: On Februari 22, 2020



Batu Bara, Sumut, Cakra Bhayangkara News - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kab Batu Bara Sumatera Utara
menggelar pengkaderan di Kampus STIT Batu Bara. Kegiatan tersebut dari tanggal 21-23 Februari 2020. kegiatan yang bertujuan untuk perkrutan kader-kader baru serta menjalankan amanat organisasi.


Ketua Komisariat PMII STIT Batu Bara Muhammad Khairunnizam mengatakan, bahwa pengkaderan merupakan amanah dari organisasi yang harus dijalankan. Ini merupakan bagian dari sebuah konsitusi yang ada di PMII.


Dalam sambutannya Ketua PK PMII STIT Batu Bara juga berpesan  kepada seluruh peserta PKD, Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar, tetapi juga harus memiliki jiwa militan. Fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan harus selalu diterapkan di lingkungan masyarakat. Nizam juga mengatakan. menjadi pelajar jangan memiliki sifat apatis. Tapi harus memiliki sifat kontrol sosial terhadap kepentingan bangsa. jelasnya ( Jumat, 21/02/2020) di Kampus STIT Batu Bara. Kec Datuk Lima Puluh


Sedangkan Senior PMII Batu Bara yang juga Ketua Anshor Kab Batu Bara Burhan S.p.d menyebutkan apresiasi yang tinggi kepada PK PMII STIT Batu Bara yang telah berhasil melaksanakan PKD, meski dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan.


“Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk perubahan yang lebih baik lagi". Harap Burhan


Senior PMII ini juga menyampaikan pada calon anggota PK PMII STIT Batu Bara agar serius dan semangat dalam berorganisasi, agar nantinya menjadi kader yang ulul albab, berkarakter dan berkomitmen serta berani bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, dalam kegiatan ini ambil manfaat dan baiknya dan tinggal yang buruk dalam proses pelaksanaan Pelatihan Kader Dasar PK PMII STIT ini. Ungkap Burhan


Ketua pelaksana kegiatan, Affan Muhaimin menambahkan, saat ini para peserta yang ikut pengkaderan itu sebanyak 20 orang dari Kampus STIT Batu Bara


Lebih jauh, Affan berharap pengkaderan tahun ini bisa memberikan nuansa baru bagi mahasiswa yang baru akan bergabung serta bagi sahabat-sahabat pengurus. Mampu menjadi kader yang kreatif, mandiri serta militan. Pungkasnya.(RudyNST)

Ciptakan masyarakat Cinta Al-Quran, Kelurahan Sungai Daeng Adakan Lomba STQ

Posted by: On Februari 22, 2020



Muntok, Bangka Barat, Cakra Bhayangkara News - Dalam rangka  mewujudkan masyarakat yang beriman dan taqwa  Kelurahan   Sungai Daeng  Kecamatan Muntok  Kabupaten Bangka Barat melaksanakan  seleksi Tilawatil Quran (STQ) Ke 2 Tingkat Kelurahan  Sungai Daeng, Sabtu (22/2/2020).



Pembukaan STQ yang dimulai dengan pembacaan Al-Quran  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  laporan pertanggung jawaban panitian dan sambutan dari ketua panitia STQ yang sekaligus Lurah Sungai Daeng Delly Tri Ananda,S.STP  " Pelaksanaan STQ tingkat Kelurahan  ini merupakan ajang silahturahmi  antar Qori dan Qoriah yang ada di Kelurahan Sungai Daeng  dalam pemahaman Al-Quran, STQ ini diikuti sebanyak  60 perserta baik dari tingkat SD maupun SMP",  kata Lurah Sungai Daeng.

"Semua peserta yang hadir ini merupakan Qori dan Qoriah terbaik tapi kita mencari yang terbaik dari yang terbaik untuk mewakili Kelurahan Sungai Daeng ke perlombaan STQ ditingkat Kecamatan ",  jelas Delly Tri Ananda,S.STP.


Hal senada juga disampaikan oleh Camat Muntok Sukandi,S.Ag, STQ  merupakan agenda Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan surat edaran Sekda Bangka Barat untuk melaksanakan Seleksi STQ di tiap Kecamatan dan Kelurahan, " Kelurahan Sungai Daeng ini merupakan yang terakhir melaksanakan STQ di Kecamatan Muntok setelah Kelurahan lainya yang ada di Kecamatan Muntok", kata  Camat Muntok.

"Ini merupakan penjaringan bibit Qori dan Qoriah di tingkat Kelurahan untuk mendapat Qori dan Qoriah terbaik di setiap Kelurahan yang nantinya akan di ikut sertakan dalam seleks STQ  di tingkat  kecamatan", jelas Sukandi,S.Ag.


Dalam acara ini,  juga di hadiri oleh pemuka Agama,Tokoh masyarakat,Babinsa, Babinkatibmas dan masyarakat setempat yang turut mendukung  dan memeriahkan kegiatan STQ ini.(Red)

Apri

Kepala Desa Dan Kepala Puskesmas  Lambangsari Meninjau Lokasi  Temuan Dugaan Limbah B3 Medis Infeksius

Posted by: On Februari 22, 2020



Kabupaten Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Menanggapi pemberitaan yang lalu terkait dugaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) infeksius, kepala desa Lambangsari Pipit Haryanti beserta kepala  puskemas lambang Sari Dr.Dewi hari ini sabtu,(22/2)  turun ke lokasi tempat di temukan limbah medis infeksius yang diduga kuat terdapat aktivitas secara ilegal pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Infeksius, di desa lambangsari, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  

Saat awak media mewawancarai kepala Desa LambangSari di lokasi, mengutarakan, dirinya segera akan berkoordinasi dengan dinas mengenai penemuan limbah medis ini, jelasnya.

" Untuk sementara memastikan dulu limbah medis ini, botol yang di buang jenis apa,  karena label nya tidak ada,  apakah obat, Vaksin, atau lainnya, yang jelas kita koordinasi kepada bidangnya ", terang, Pipit Haryanti.

Lanjutnya, terkait lokasi ini memang banyak sampah yang dibuang sembarangan, karena banyak orang menggunakan jalan ini  sebagai lintasan  dan kami (aparatur desa) sudah menyurati pemlik perusahaan  lahan tanah ini untuk di bersihkan,"ucapnya.


Begitu juga yang disampaikan kepala Puskesmas Desa LambangSari, Dr.Dewi, memang penemuan limbah medis ini sangat disayangkan jika dibuang seberangan kerena namanya limbah medis harus di buang mengikuti aturan, karena bila sebarang buang  pasti berdampak bahaya bagi lingkungan, jelas Dr.Dewi

" Penemuan limbah medis ini akan segera dibuat berita acara dan melaporkanya ke dinas terkait, dan nanti penemuan investigasi ini agar di selidiki siapa yang membuang limbah tersebut, yang jelas insyallah, Untuk puskesmas desa LambangSari tidak akan seperti ini membuang limbah medis sembarang karena ada aturannya, kebetulan puskesmas desa ada forum PSKS dimana berkaitan dengan pembuangan limbah medis harus ditinjau dahulu harus ada MOU kepada Pihak ke tiga ", tegasnya.

Lanjut Dr.dewi kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada awak media atas informasi nya.

Sampai berita ini dimuat, Awak Media masih berupaya menunggu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dan KLHK RI, secara khusus tim GAKKUM yang merupakan PIC dalam kasus ini. (Tim)

14.284.633 Diduga SPBU Nakal, Ini Kata Aditya

Posted by: On Februari 21, 2020



RIAU, Kepri, Cakra Bhayangkara News - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.284.633 diduga SPBU Nakal, dimana SPBU tersebut diduga melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dengan Jerigen. Sebagaimana yang telah di Publikasikan awak media sebelumnya, Selasa (18/02/2020) lalu.

" Kalau untuk di wilayah Pangkalan Kerinci, kemarin awal bulan pun kita sudah lakukan pengecekan di lapangan di temukan ada 3 SPBU di lintas timur pelanggaran pengisian diluar ketentuan." ungkap Aditya Supervisor Pertamina Wilayah Kerinci, Inhu dan Inhil, Via Telp Seluler (Hp) pribadinya.Sabtu (21/02/2020)

Kalau jiregen ini Khan ada ketentuannya, kebutuhannya untuk apa?. kalau untuk Nelayan dan Pertanian harus ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pertanian, sementara untuk kebutuhan pelayanan umum kayak rumah sakit tipe c harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, intinya harus ada rekomendasi dari Dinas masuk dalam Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyedian,Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, kalau diluar itu ya tidak bisa dilayani.papar Aditya.

" SPBU mana?, kalau memang ada ditemukan masyarakat dugaan SPBU Nakal maka dapat dilaporkan melalui Contact Call Center dengan nomor 135, dan atau nomor SPBU,kapan kejadiannya dan produknya apa ?, silahkan smskan kepada saya." pinta Aditya, saat awak media menyampaikan adanya dugaan SPBU Nakal

Kita sudah terapkan sanksi, dalam hal ini sanksi skorsing penghentian Suplay bagi dugaan SPBU Nakal untuk jenis produk yang dilakukan pelanggaran yakni selama 2 Minggu.Namun ketika ada pelanggaran serupa,dapat diberikan sanksi teguran dan akan diberikan sanksi pemutusan hubungan usaha kalau ada unsur kesengajaan dan berulang-ulang.

" Saya yakin dengan dihentikannya Suplay BBM pasti jera, dan ketika ada keadaan seperti itu (dugaan SPBU Nakal) akan ditindak lanjuti dan jika ditemukan bukti akan ditindak sesuai peraturan tertentu." pesan dan tutup Aditya....bersambung (Team)

Diduga Open Damping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) infeksius Di Tambun Selatan

Posted by: On Februari 21, 2020



Kabupaten Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Pada awal mula nya saat awak media melintas ditemukan tumpukan limbah, diduga limbah Bahan,Berbahaya dan Beracun (B3) medis infeksius, berupa botol ampul yang di tenggarai Limbah dari klinik beberapa hari yang lalu,yang berlokasi di Desa Lambang sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.


Setalah  tim investigasi   berkordinasi dengan kepala desa LambangSari atas penemuan tersebut, Pipit Haryanti, di kediaman nya mengatakan, bahwa dirinya merasa geram dan kaget adanya dugaan limbah medis yang dibuang di sekitar wilayahnya, tandasnya.

" Geram dengarnya, begini saja bang coba koordinasi ke ketua RW. dan RT  itu wilayah mereka, kebetulan malam ini ada agenda rapat dulu, tutur, Pipit, senin, (17/02/2020 )

setelah ketua RW dan  ketua RT mendatangi lokasi penemuan limbah medis tersebut, ketua RT Suparman, mengatakan, sebenarnya jalan ini pernah ditutup oleh warga sekitar untuk umum tetapi karena ada  pertimbangan akhirnya dibuka kembali, terkait penemuan limbah medis ini warga sekitar tidak mengetahui sebelum nya, tegasnya.
Suparman menerangkan, dirinya tidak ada pemberitahuan dari kepala desa, jadi kalau mau koordinasi dulu ke kami, tegas ketua Rt.

" Kepala desa saja, enggak ada bicara ke kita ada informasi ini dan kita gak bisa harus mengawasi dan tanggung jawab,  jelas suparman.

Lebih lanjut tim melaporkan ke Balai Penegak Hukum (GAKKUM) Jabalnusra kementrian lingkungan hidup dan kehutanan ( KLHK ),senin(17/2).

Saat jerry (pelapor) menanyakan terkait laporan nya ke pada salah seorang petugas Gakkum jabalnusra (Yoga) melalui handphone selular, mengatakan  'kita belum bisa kesana di karena kan sedang berada di luar semua tapi kemungkinan DLH Kabupaten Bekasi mungkin sudah kesana,"terang Yoga. (tim)