Cakra Bhayangkara News

Diduga Adanya Praktek Pungutan Liar Kepada Masyarakat Desa Rampa Manunggal Terkait Bansos Sembako Dan Proposal Bantuan Kapal Serta Proyek Jembatan

Posted by: On Juni 29, 2020



Kotabaru, Kalsel, Cakra Bhayangkara News - Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, salah satu desa dari 202 desa dan Kelurahan yang ada dalam Kabupaten Kotabaru.

Desa Rampa manunggul sangat jauh sekali jaraknya dari ibu kota pemerintahan Kabupaten Kotabaru, teransortasi yang bisa ditempuh satu satunya yg mudah hanya armada kapal laut. Itu pun memakan waktu hampir 16 jam pulang pergi.

"Dengan kondesi seperti ini, Nara Sumber yang tidak mau disebutkan nama memaparkan kepada wartawan media ini, diduga telah terjadi penyimpangan terkait masalah keuangan dan proyek jembatan dengan anggaran desa tahun 2018 dipindah ketempat lain realisasi pembangunannya sehingga telah terjadi pro dan kontra masyarakat di desa rampa manunggul, " terang nara sumber.

Lanjut Nara Sumber, dikatakannya, ada 2 jenis pungutan berupa uang yang terjadi didesa rampa manunggul.

1. Pungutan uang terhadap warga masyarakat nelayan desa rampa manunggul, untuk pembuatan proposal minta bantuan kapal kecil jenis ketinting ke kementrian, uknum yang memungut uang itu mengatakan, peroposal sudah masuk ke kementrian Kelautan dan Prikanan jakarta.itu dikatakanya tahun 2018.

2.Pungutan uang biaya angkut paket sembako program pemerintah Kab.Kotabaru yang disalurkan melalui Bansos Kotabaru.

Nara sumber melanjutkan lagi, "uknum yang melakukannya adalah diduga dari aparat desa rampa manunggul dan petugas perikanan desa rampa manunggul.

Wartawan media Cakra Bhayangkara News melakukan konfermasi tuk pastikan kebenaran ke kasus yang terjadi.
Kades Rampa manunggul Abdul hamid, sebagai nara sumber dimintai informasi melalui telpon Seluler berkali kali,tidak bisabterhubung, karena signal terkadang hilang.

Setelah terhubung, wartawan media ini menanyakan satu persatu ke 3 kasus diatas.

Abdul Hamid Kades rampa menunggul MEMBENARKAN 1.Peng alihan lokasi Proyek jembatan yang ber ukuran panjang 35 mtr dan lbr. 2 mtr.ke.lokasi baru pada tahun 2018.

2.Pungutan uang terhadap warga desa rampa manunggul yang menerima sembako, tgl.13 juni 2020.

3.Terkait mengenai pungutan uang kepada warga nelaya desa Rampa manunggul untuk pembuatan proposal minta bantuan kapal kecil jenis ketinting, saya tidak tahu menahu tentang itu, yang lebih tahu terkait bantua yang dimaksud benar atau tudak benar itu PPL. Pa Sade, silahkan berhubungan dengan PPL, " ucap kades.

Abdul Hamid merinci 2 kasus yang diketahuinya itu, terkait pemindahan lokasi Proyek jembatan, kronologinya, Proyek jembatan awalnya ditetapkan lokasi pembangunannyadi Rt.05 itu diusulkan oleh ketua Rt.02. Ini terjadi dimasa Kades sebelum saya menjadi Kades Rampa manunggul, " Kata Hamid.

Lanjut kades, atas usul dari LPM desa Rampa manunggul, diminta untuk di pindah ke lokasi lain, yaitu ke Kampung baru masih berlokasi di Rt,05,
alasannya adalah, jembatan ketetapan semula itu penduduknya hanya ada 1 buah rumah dan 1 buah tambak ikan, milik ketua Rt.02 atau pihak orang yang mengusulkan pertama, lokasi baru yang diusulkan masih di lingkungan Rt.05 tapi penduduknya cukup banyak, yaitu dilokasi Kampung baru Rt.05.

Jembatan itupun bisa menghubungkan Desa Rampa manunggul dengan Kampung baru, terhubung ke-perusahaan dan bisa terhubung juga ke Sungai durian, " kata kades.

ABDUL HAMID melanjutkan, atas kesepakatan warga melalui rapat, dikahadiri oleh Kepala Desa, aparat desa , ketua BPD Desa Rampa manunggul, ketua ketua Rt 01 - 06, termasuk ketua Rt.02.dan undangan lainnya, dengan pertimbangan, manfaat, jembatan yang ber ukuran 35x 2 mtr.disetujuinusulan LPM tersebut dipindahkan kelokasi baru yang banyak penduduknya, juga berfaat untuk kepentingan umum, masyarakat yg tidak setuju adalah ke tua Rt.02 saja, " paparan kades rampa.

Terkait mengenai pungutan uang kepada warga yang menerima paket bantuan, dijelaskannya, pungutan uang itu bukan pungutan yang dikatakan liar ( PUNGLI ) itu tidak pungli, pasalnya untuk dijadikan dasar adalah,1.Bantuan yang diberikan Bansos itu diantar hanya sampai ke pelabuhan Sampanahan saja, untuk sampai ke desa rampa manunggul masih jauh memakan waktu bebera jam lagi, transportasinya satu satunya lewat laut, atas kesepakatan bersama, aparat desa, ketua BPD dan ketua ketua Rt dalam desa Rampa, dan warga yang menerima paket sembako yang jumlahnya ada 60 paket itu di upahkan saja membawanya ke rampa, biaya anggkut paket sembako Rp.500.000.

Atas penyataan bersama warga setuju diminta uang per orang sebesar Rp.7.000.
Yang membayar pun hanya dimintakan 50 warga saja, karena 10 org padang tidak mampu.

Jumlah bantuan warga utk.transportasi angkut paket terkumpul Rp.350.000.untuk menutup kekuranganm bayar angkut kapal Rp.500.000. Kades Abdul Hamid nyumbang Rp.150.000. imbuh kades.

Abdul hamid, menyatakan uang yang dimintakan kepada warga itu tidak benar pungutan tanpa dasar, " tegas kades.

Wartawan tanya kades, kenapa biaya itu dibebankan kepada warga yang menerima paket bansos berupa sembako,mereka warga termasuk miskinkan, kenapa tidak diatasi oleh Kepala desa saja, itukan ada anggaran dana desa yang dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19. Atau dimintakan ke kepala dinas sosial ( Kadinsos) kotabaru, karena paket tidak sampai diantar kelokasi tujuan, " tanya wartawan .

Kades meng akhiri, jawaban utk jurnalis media ini, itu sudah menjadi keputusan dan persetujuan warga, ada pernyataan mereka tertulis," tutup kades. ( Syafruddin).

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »