4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Umar Abdul Aziz : Tidak Memasang Papan Plang Proyek Merupakan Pelanggaran

Posted by: On Desember 03, 2019



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News - Tokoh Pemuda Kembangan, Umar Abdul Aziz, SH., MH menilai, bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek saluran yang tidak memasang papan nama/plang proyek oleh pihak pelaksana merupakan pelanggaran.


Hal itu diungkapnya, terkiat tengah berlangsungnya pekerjaan normalisasi saluran beton pra cetak di jalan Haji Berit RT.05 RW.010, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat yang tidak terpasangnya papan plang pekerjaan proyek.

"Bagi pihak rekanan yang tidak memasang papan plang proyek, itu merupakan proyek siluman dan melanggar Kepres serta UU KIP yang ada. Kalau tidak ada papan proyeknya ya pastinya ilegal dan dalam hal ini pengawas atay pihak terkait harus menghentikan proyek ini sampai ada kejelasan," ungkap Umar seperti dilansir metromedianews.co, Rabu (4/12/2019).

Dikatakan Umar, setiap pelaksanaan pekerjaan proyek negara, papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.


"Setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah, dan dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan," kata Umar yang juga Pembina LBHT Jakarta Barat.

Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dijelaskannya, pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang mana rekanan wajib mengin­formasikan kepada publik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan penga­wasan, kemudian ukuran jalan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan dan itu perlu diketahui oleh masyarakat luas.

"Seharusnya pihak dinas terkait menegur pihak rekanan nakal yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek saluran itu, dan memberi sanksi sesuai aturan yanga ada, dan pihak pengawas terkait harus menghentikan pekerjaan tersebut, sebelum memasang plang nama proyek, jangan dibiarkan untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pekerjaan proyek saluran dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana dari PT. Dovlen Seventy hanya memasang spanduk pemberitahuan bahwa ada pekerjaan saluran dan spanduk TP4D Kejari Jakarta Barat. (ril/hr)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »