4th ANNIVERSARY CAKRA BHAYANGKARA NEWS ** Media Cetak dan Online

Headlines!

Sinergitas Polri-TNI, Satlantas Polres Lampung Barat Layani Pembuatan SIM

Posted by: On Februari 24, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - Pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)  terus dioptimalkan oleh jajaran Satlantas Polres Lampung Barat kepada masyarakat. 


Tidak hanya masyarakat umum, layanan pengurusan salah satu kelengkapan administrasi berkendara di Satuan Penyelenggara Administrasi ( Satpas) 2530 Polres Lambar ini juga dengan optimal diberikan kepada Anggota TNI yakni kodim 0422 Lampung Barat.


Satlantas Polres Lambar terus berupaya memaksimalkan pelayanan pembuatan SIM dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dan elemen lainnya, termasuk TNI. 


Seperti satuan lalulintas Polres Lambar Senin (24/02/2020) memberikan pelayanan SIM kepada rekan-rekan TNI dari Kodim 0422 Lampung Barat yang datang ke mako satlantas Polres Lambar sebanyak lima personil TNI untuk  mengikuti ujian SIM di Satpas Polres Lambar.Ujiannya  di mulai dari aspek teori hingga praktiknya di ikuti pemohon.


Selain bentuk sinergitas antara TNI-Polri, pembuatan SIM juga wajib dilaksanakan  dalam rangka meningkatkan kedisiplinan  dan tertib berlalu lintas di jalan raya. Selain itu juga guna mengantisipasi pelanggaran lalu lintas,  mendukung program pelopor berlalu lintas,terang Kasat Lantas Iptu Raphiq Hendrawan mendampingi Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Hariyadi,S.IK.,M.H.


Selama mengikuti uji kelayakan, anggota TNI terlihat semangat melalui tahapan demi tahapan mulai ujian teori menggunakan sistem komputer hingga praktik mengemudi sepeda motor.
"Ini bentuk pelayanan dan penghormatan kami kepada rekan-rekan TNI agar silaturahmi dan sinergitas tetap terjalin dengan baik,”Ucap Kasat Lantas.(Cecep Rusdiono)

Kapolres Lampung Utara Gelar Konferensi Pers Tindak Pidana Korupsi dan Pertambangan Mineral dan Batubara

Posted by: On Februari 24, 2020



Lampung Utara, Cakra Bhayangkara News - Beru lima hari menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudho Martono, S.I.K., M,Si. langsung membuat  gebrakan dengan menggelar Konferensi Pers ungkap kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara, di joglo mapolres setempat, Senin (24/2/2020).


Kapolres mejelaskan, RZ oknum Kepala Desa (Kades) Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil pemeriksaan diketahui diduga kuat menyimpangkan Dana Desa tahun 2017. Dari anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 411.803.600.

"Untuk pelaku kita kenakan pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun," kata AKBP Bambang saar gelar Konferensi Pers.


Lanjut Kapolres, selain Tindak Pidana Korupsi Polres Lampung Utara juga berhasil mengungkap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mengamankan 6 tersangka.

"Sebanyak enam orang diamankan oleh anggota reskrim Polres Lampung Utara. Mereka diduga tidak memiliki izin dalam pengangkutan batubara dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan untuk dibawa ke Cilegon, Banten, pada Rabu 12 Februari 2020," kata Kapolres.


Awalnya ada informasi dari warga adanya angkutan batubara yang melintas di wilayah hukum Polres Lampung Utara, kemudian, di rumah makan Desa Sukamenanti, Bukit Kemuning, anggota melihat tiga mobil Fuso Merk HINO bermuatan Batu Bara

Ditempat tersebut, anggota menanyakan perizinannya kepada ketiga sopir mbil tersebut. akan tetapi tidak bisa menunjukan satupun dokumen perizinan sehingga ketiga supir truk Indra Darmalis (39 warga Kelurahan Gunung Putri, Bogor. Kemudian Jefri Solehan (25) warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dan Febridianto (24) warga kelurahan Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung diamankan anggota Kepolres Lampung Utara.


"Akhirnya, anggota kemudian melakukan pemeriksaan berkelanjutan dengan mengamankan orang yang menyuruh sipir untuk mengangkut batubara yang dikelola oleh Romanasyah Zebua (27) warga Tanjung Enim Selatan, Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Serta Yulian Pradana (24) warga Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung," papar AKBP Bambang.(Cecep Rusdiono)

Begini Cara Satlantas Polsek Bengkunat Beri Teguran Bagi Anak Sekolah Yang Melanggar Aturan Lalu Lintas

Posted by: On Februari 23, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - Anggota Polsek Bengkunat saat melaksanakan pam rawan pagi memberikan teguran kepada anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm senin (24/02/2020).

Kapolsek Bengkunat Iptu Ono Karyono,SH,MH. Melalui Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Hariyadi,S.IK.,M.H. menerangkan ketika Melihat pelanggaran yang di lakukan anak sekolah tersebut anggota Kami langsung memberhentikan kendaraannya dan memberikan teguran terhadap anak tersebut, supaya dapat mentaati aturan tertib lalu lintas yang berlaku,”Terang Kapolsek.

Untuk di ketahui, anak-anak dibawah umur belum diperkenankan untuk mengendarai kendaraan sendiri tanpa pendampingan dari orang dewasa. dan itu dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan anak tersebut.

“Menurut aturan berkendara yang berlaku remaja di bawah 17 tahun seharusnya tidak mengendarai kendaraan bermotor karena mereka belum berhak mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). 

Bagi anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor akan kami beri tindakan berupa penilangan maupun teguran,”terang Kapolsek.

“Kegiatan ini juga di lakukan agar menghindari terjadinya laka lantas yang di sebabkan oleh anak di bawah umur,”Ungkapnya.
Padahal aturan yang tercantum dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas. Mereka yang mau mengendarai motor/mobil harus berusia minimal 17 tahun.(Cecep Rusdiono)

Kapolres Bitung Temui Ketua MUI kota Bitung

Posted by: On Februari 23, 2020



Bitung, Cakra Bhayangkara News - Kapolres Bitung AKBP FX. Prabowo, SIK bersama jajaran terus melakukan silaturahmi dengan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kota Bitung.

Kegiatan silaturahmi tersebut dilakukan setiap hari Sabtu, yang dikemas dalam program Sabtu Berkunjung (Sanjung).

Kali ini Kapolres didampingi Kasat Intelkam dan Kasat Lantas menyambangi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bitung, K.H. Abdurahman Kaluku, di kediamannya Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga, Sabtu (22/2/2020).

Selain memperkenalkan diri dalam perbincangannya dengan Ketua MUI, Kapolres Bitung meminta dukungan serta saran terkait peningkatan kinerja Polres Bitung dalam melayani masyarakat khususnya rencana program dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan yang ditangani Polres Bitung seperti KDRT, penganiayaan ringan, pelaku keributan dan pencemaran nama baik.

Kasus-kasus Tipiring (Tindak Pidana Ringan) tersebut sesuai kebijakan Kapolres Bitung akan diselesaikan lewat musyawarah kekeluargaan melibatkan peran para Toga (Tokoh Agama) dan Tomas (Tokoh Masyarakat) yang nantinya dapat membantu memberikan nasehat serta mendo’a kan agar pelaku sadar dan mau memperbaiki diri.

Rencana program yang disampaikan Kapolres Bitung tersebut diapresiasi oleh Ketua MUI Kota Bitung K.H. Abdurahman Kaluku.

“Saya mendukung sepenuhnya program kerja Polres Bitung khususnya dalam meminimalisir kasus tindak pidana sehingga kota Bitung tetap aman dan kondusif,” katanya. (Agusfiandi)

Dikonfirmasi Dugaan Temuan BPK 42 Milyar Lebih, Apa Tanggapan UIN Suska Riau ????

Posted by: On Februari 23, 2020



RIAU, Cakra Bhayangkara News -- Berdasarkan Informasi serta data yang diperoleh team awak media, terdapat pengelolaan dan penatausahaan pada kas UIN Suska RIAU TA 2019 dibawah kepemimpinan Rektor Ahmad Mujahidin, yang diduga tidak memadai.Dugaan belanja yang tidak diyakini kewajarannya, yang diduga nilainya 42.485.278.171.Minggu (23/02/2020)

Dan berdasarkan temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementrian Agama RI Tahun 2019, nomor 61/Subtim2/LK/02/2019 tertanggal 21 Februari 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), memerintahkan agar VA merapikan merapikan BKU TA 2019 khusus pada 3 akun (selain belanja pegawai akun 51).

Merujuk hal tersebut diatas, melalui surat tertanggal 22 Februari 2020 yang langsung ditanda tangani oleh Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin,S.Ag., M.Ag NIP 1971 0606 199703 1 00 yang beredar hingga ke redaksi riauinvestigasi.com.Rektor melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat UIN Suska, untuk dapat hadir pada hari ini, Minggu 23 Februari 2020 di LT 2 Gedung Rektorar UIN Suska Riau yang berlokasikan Jl H.R Soebrantas KM 15No155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293.

Didalam surat yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan oleh dirinya sendiri (Akhmad Mujahidin), meminta lakukan perbaikan BKU 2019 dan LPJ yang sangat sulit di analisis dengan batas waktu sampai tertanggal 24 Februari 2020 oleh BPK RI

Hingga berita ini di Publikasi, Prof.Ahhmad Mujahidin Rektor UIN Suska Riau yng dikonfirmasi via telp seluler dan WhatsApp Pribadinya 081365XXXXXX terkait hal tersebut diatas belum dapat memberikan jawaban apapun, alias diduga memilih Bungkam tidak memberi jawaban apapun kepada awak media......Bersambung (Team/Redaksi)

Penipu Putri Arab Berhasil di Tangkap Dittipidum Bareskrin Polri

Posted by: On Februari 23, 2020



JAKARTA, Cakra Bhayangkara News  - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil menangkap Evie Marindo Christina, tersangka kasus penipuan dan penggelapan terhadap Putri Arab, Princess Lolwah binti Mohammed bin Abdullah Al Saud.

Evie Marindo Christina (57) ditangkap polisi di Desilva Bandara Guest House, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu (23/2).

"Evie akan dibawa ke Bareskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo saat dihubungi, Minggu.

Dalam kasus penipuan dan penggelapan terhadap Putri Arab, polisi menetapkan dua tersangka yakni Eka Augusta Herriyani dan Evie Marindo Christina.

Eka telah lebih dulu ditangkap polisi. Sementara Evie sempat lolos dari kejaran polisi sebelum akhirnya tertangkap.

Dalam kasus ini, tersangka menawarkan investasi pembangunan villa dan pengadaan tanah di Bali kepada Putri Lolwah. Namun setelah perjanjian disepakati dan dana digelontorkan, realisasinya tidak sesuai dengan kesepakatan. Putri Lolwah pun dirugikan lebih dari Rp505 miliar dalam kasus ini.

Bila terbukti bersalah, kedua tersangka dijerat dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (M203/Red)

FPII Lampung Akan Mengawal Laporan Masyarakat  Terkait Dugaan Banyaknya Permasalahan PT. Teluk Beringin Jaya Sampai ke Ranah Hukum

Posted by: On Februari 23, 2020



Bandar Lampung, Cakra Bhayangkara News - Forum Pers Independent Lampung ( FPII ) Sekretariat Wilayah Lampung melalui ketua nya Aminudin di dampingi Plt Ketua Korwil FPII  Pesisir Barat Suroso dan Musfapa di Kantor FPII Lampung Jalan Untung Suropati No 99 Labuhan Ratu Bandar lampung minggu (23-02-2020) mengatakan kepada media ini, dalam waktu dekat akan membawa dugaan permasalahan PT. Teluk Beringin Jaya yang berlokasi di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat ke Ranah Hukum.

Hal ini dilakukan FPII karna mendapat dukungan penuh masyarakat sekitar perusahaan sebab perusahaan PT. Teluk Beringin Jaya dianggap sudah sangat meresahkan dan diduga kuat menimbulkan kerugian Negara.


Perusahaan yang bergerak dibidang tambak udang tersebut diduga telah melakukan berbagai aktifitas yang sangat merugikan masyarakat dengan melakukan kegiatan diluar ijin sebagai perusahaan tambak udang.

Diantara aktifitas yang dipandang meresahkan masyarakat dan merugikan warga sekitar dan merugikan  Negara antara lain kegiatan tambak udang PT Teluk Beringin Jaya sudah merusak ekosistem laut dibuktikan dengan rusaknya terumbu karang sekitar tambak dengan melakukan pengerukan laut.

Selain itu Perusahaan ini juga sudah melakukan berapa aktifitas diluar ijin nya sebagai tambak udang dengan melakukan kegiatan seperti penanaman pohon dan menguasai Hutan Produksi Terbatas ( HPT ), melakukan Usaha Peternakan sapi serta diduga telah melakukan penguasaan lahan milik masyarakat diduga  tanpa ijin atau tanpa legalitas yang jelas.

Ada sekitar 170 hektar tanah Hutan Tanaman Rakyat ( HTR ) didaerah Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunat dikuasai oleh perusahaan ini diduga kuat tidak mengantongi ijin dari Pemerintah.

Oleh karna berbagai persoalan tersebut FPII merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang merasa dirugikan oleh PT. Teluk Beringin Jaya tersebut.

Menurut Aminudin dalan waktu dekat akan berkoordinasi dengan masyarakat dan tokoh setempat serta akan mengumpulkan keterangan serta bukti- bukti pendukung untuk membawa perusahaan ini ke Ranah Hukum.

"Ada dua hal yang akan kita lakukan untuk  meyikapi persoalan PT Teluk Beringin Jaya ini, yang pertama kita akan melaporkan ke Pihak penegak hukum di Provinsi Lampung, selain itu kita akan melakukan Demo/ aksi di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung guna mendesak Aparat hukum    melakukan penyelidikan dan menangkap pihak perusahaan dan pihak- pihak lain yang terlibat ( Cecep Rusdiono)

Sumber : FPII Setwil Lampung / Deputi Jaringan Presidium FPII

Rakyat Miskin Berteriak,Program PKH di Lampung Barat diduga di manfaatkan oleh sejumlah oknum

Posted by: On Februari 23, 2020



Lampung Barat, Cakra Bhayangkara News - adanya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga salah sasaran. Hal ini menanggapi banyaknya informasi penerima PKH di Kabupaten Lampung Barat, yang tidak layak mendapatkan program untuk keluarga miskin tersebut. 

Menurut Keterangan dari Beberapa warga yang ada di Wilayah Kecamatan Batu Ketulis mengungkapkan,sebenarnya yang terjadi bukan salah sasaran. Namun kemungkinan penerima saat ini sudah tidak tepat lagi disebut sebagai keluarga miskin. 

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat diduga bermasalah dan tidak tepat sasaran. Bahkan informasinya, ada penerima bantuan untuk keluarga kurang mampu tersebut, memiliki tanah yang lebar,rumah yang bagus dan mempunyai sepeda motor.

“Ya, di Pekon (Desa) saya ada penerima PKH yang punya tanah lebar,rumahnya bagus dan sepeda motor. Mereka orang kaya tapi menerima bantuan untuk orang miskin,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada Media yang tergabung di FPII Korwil Lampung Barat Minggu (23/02/2020).

Menurutnya, warga yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan keluarga Peratin (kepala desa), sehingga bisa menjadi penerima manfaat bantuan tersebut. “Kita tidak iri mereka dapat bantuan, hanya saja sedih melihat banyak warga miskin yang terlupakan. Masih banyak warga lain yang lebih layak,” ucapnya.

Ini terjadi karena peran pendamping sebagai ujung tombak di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Mereka hanya menerima data dari Peratin saja. “Kalau di daerah lain sudah ada tindakan, malah sampai ada yang dipidana akibat menerima PKH tidak sesuai ketentuan. Kita berharap di kabupaten Lampung Barat juga demikian,”pungkasnya.(Cecep Rusdiono)

Sumber : FPII Korwil Lambar

Warga Sempat Keluhkan Lambannya Pembangunan  Posyandu Citra

Posted by: On Februari 23, 2020




Kabupaten Bekasi, Cakra Bhayangkara News - Pembangunan Posyandu yang di dirikan tanah Fasos dan Fasum yang belum diserah terimakan ke pemerintah daerah (PEMDA) yang berlokasi di perumahan. Jl.Bima Citra Kota Legenda-Dukuh Bima, Cluster Bima Citra Lambangsari-Tamsel, kabupaten Bekasi.


Saat awak media mewawancarai salah satu warga perumahan Cluster Bima Citra yang tidak mau disebut namanya, mengatakan, sepengetahuan dirinya kepala desa LambangSari sendiri bilang  bahwa bangunan posyandu tersebut memang belum diserahterimakan pihak pengembang, jelasnya.

" Pembangunan Posyandu ini  sebenarnya agak lambat,  seharusnya kalau dilihat dari prastati pekerjaan tersebut sudah rampung di tahun 2018, ini aja masih dibantu swadaya warga sekitar seperi cat, kalau dilihat dari bangunan agak riskan karena dari spesifikasi bangunan atap kuda-kuda nya kurang ", terang, salah satu warga cluster Bima Citra yang kebetulan dirinya bekerja di bidang konstruksi.

Lanjut warga," coba abang lihat sendiri belum di resmi kan plafon nya sudah retak, coba abang bayangkan dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp.95.697.520 kwalitas pengerjaan nya sangat memprihatin kan dan sempat terhenti, dengan alasan Dana habis.
setelah rekan rekan media datang kegiatan di lanjutkan dan rampung di desember 2019.
Alhamdulilah hari ini 22/2 di resmikan oleh kepala desa,"tambah nya.


Saat awak media meminta tanggapan kepada kepala bidang  perumahan  DisPerkimtan, Budi Setiawan SE, M,M,  di kecamatan.serangbaru setelah kegiatan musrenbang, menerangkan, pada prinsipnya tanah fasos atau fasum boleh saja dipergunakan sebagai sarana dan prasarana masyarakat seperti pembangunan musholla, posyandu, sekolah dengan meminta izin Bupati, tapi kalau dilingkungan perumahan ke izin ke pengembangan, tandasnya.

" Memang permasalahan masih banyak dari 335 pengembang yang belum serah terima fasos fasum ke Pemda hanya 35 yang sudah serah terima, padahal jelas sudah diatur di UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman juga di atur Perda.No.9 tahun 2018 mengenai penyerahan prasarana tanah fasos fasum ke Pemda, seharusnya memang ada sanksi administratif  terkait pembangunan menggunakan tanah  fasos fasum yang belum diserahkan ke Pemda, akan tetapi dengan adanya Pergub.No.51 bagi wilayah perumahan yang sudah tidak ada pengembang belum menyerahkan Fasos fasumnya dapat diajukan, prosedur pembangunan Fasos fasum sekitar 40 persen dari pembangunan perumahan " , Jelas, Budi Setiawan, SE, M,M,  kepala Bidang perumahan rakyat  Disperkimtan.( 23/01/2020 )

Di kesempatan saat acara peresmian posyandu awak media mengkonfirmasi kepada kepala desa LambangSari, Pipit Haryanti, menjelaskan, terkait peresmian posyandu baru hari ini di adakan karena kendala pembentukan pengkaderan pengurus, kalau bicara pembangunan sudah ada pada tahun 2018, terangnya.

" Kalau bicara soal target selesai pembangunan  sudah biasa tidak harus pas waktunya, tidak ada swadaya dari warga murni pembangunan ini dengan APBDes dengan jumlah Anggaran sekitar 95.000.000 jutaan, bangunan sendiri sudah sesuai RAB terkait bila dikemudian hari terjadi sesuai hal mengenai bangunan posyandu ini Desa siap bertanggung jawab  ", tegasnya. ( Sabtu/22/02/2020 ).

Tambahnya, memang hanya kendala bangunan posyandu ini tanah fasos fasumnya belum diserahterimakan ke Pemda sampai saat ini  masih dalam pengurusan, terangnya. (Red)

Omnibus Law menjadi Isu Paling Trending Topik Di Negeri Ini............

Posted by: On Februari 22, 2020

     
                                                                                              Jakarta,Cakrabhayangkara News.  -Direktur Nuansanet.id, Harkaman, mengatakan bahwa omnibu law menjadi salah satu isu yang tranding topik di negeri ini. Menurutnya, omnibus law menjadi regulasi yang harus disusun dengan kesepakatan bersama rakyat agar hal itu dirasakan oleh masyarakat pula.


Hal itu Ia sampaikannya pada Dialog Mahasiswa yang bertemakan,” Perampingan Regulasi, Solusi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Sabtu (22/02).

“Sejauh ini omnibus law itu menyasar tiga hal, yaitu pertama tentang undang-undang perpajakan, kedua cipta lapangan kerja, dan ketiga pemberdayaan UMKM.  Untuk perpajakan diharapkan mampu meningkatkan investasi, sistem teritori untuk penghasilan dalam negri menempatkan fasilitas perundang-undangan perpajakan, menciptakan keadilan iklim pengusaha dan mendorong kebutuhan membayar pajak. Disisi lain undang-undang omnibus law ini mampu menciptakan lapangan kerja, penyederhanaan perizinan, perlindungan UMKM, penanganan sanksi, pengadaan lahan dan pemudahan proyek pemerintah dan lain sebagainya,” papar Harkaman.


Selain itu, Ia sampaikan bahwa perubahan ini terjadi akibat adanya pro dan kontra. Omnibus law pada dasarnya dibuat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi oleh karena itu dibutuhkan proses dan komitmen terhadap regulasi serta memperhatikan kemaslahatannya bagi masyarakat.

“Petumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan adanya indikator yang jelas, sehingga dibutuhkan kajian untuk indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dalam proses perumusan omnibus law ini. Keadaan pro dan kontra hari ini juga disebabkan karena informasi terkait indikator pencapaian pertumbuhan ekonomi belum tersampaikan secara luas,” terangnya.

Disisi lain, menurut Pimpinan Kedaulatan Santri (KESAN), Deni Gunawan, bahwa omnibus law merupakan usulan terbaru pemerintah tentang regulasi yang dibentuk untuk merampingkan undang-undang yang tumpang tindih, rencananya kurang lebih ada 87 undang-undang yang akan dirampingkan melalui omnibus law.  

“Merujuk data yang dirilis oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 16 Juli 2019, tercatat sepanjang rentang 2014 hingga Oktober 2018 saja, telah .terbit 8.945 regulasi. Dari jumlah itu rinciannya terdiri dari 107 Undang-Undang, 452 Peraturan Pemerintah, 765 Peraturan Presiden, dan 7.621 Peraturan Menteri. Problemnya, masih merujuk PSHK, persoalan utama yang menghambat keberhasilan program-program pemerintah selama ini, salah satunya adalah justru regulasi yang semrawut dan tumpang tindih. Dampaknya yaitu, pelbagai akses terhadap pelayanan publik, termasuk fasilitas terkait kemudahan berusaha, malah semakin menjadi terhambat,” papar Deni.

Ditambahkan Deni, menurut Regulatory Quality Index yang dikeluarkan Bank Dunia, posisi skor Indonesia di sepanjang 1996 – 2017 selalu tercatat berada di bawah nol atau minus. Seperti diketahui, skala indeks kualitas regulasi yang dirumuskan Bank Dunia menempatkan skor 2,5 poin sebagai indeks tertinggi dan menunjukkan kualitas regulasi yang baik. Sementara skor paling rendah yaitu -2,5 poin. Indeks ini menunjukkan kualitas regulasi yang buruk. Pada 2017 skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.


“Hal ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan regulasi demi kemudahan terutama perizinan dalam usaha,” Kata Deni.

Selain itu, tambahkannya bahwa prinsip dasar dari omnibus law adalah efisiensi regulasi, memudahkan investasi dan kesejahteraan buruh serta berahir pada pertumbuhan ekonomi. 

“Omnibus law ini merupakan tawaran dari pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian namun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tumpang tindih peraturan yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan perampingan regulasi ini.  Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi menjadi satu peraturan menjadi satu peraturan dalam satu hukum.  Omnibus law sangat diharapkan untuk pertumbuha ekonomi nasional sesuai dengan harapan pemerintah, omnibus law ini sendiri telah diusulkan kepada DPR RI dan telah diproses di badan legislasi nasional. Rancanagan undang-undangan Omnibus law merupakan kekuatan membuka investasi yang sebesar-besarnya di Indonesia,” tutup Deny//(JD)

Sukseskan Program Polri, Polres Lampung Barat Tanam 2.500 Pohon Mangrove di Muara Pantai

Posted by: On Februari 22, 2020



Polres Lampung Barat melakukan penanaman Mangrove di Muara Pantai Pekon Tanjung Sakti Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Jum’at (21/02/2020).


Penanaman pohon mangrove ini di pimpin langsung oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Haryadi,S.IK.,M.H. kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina SP, M.M., Dandim 0422/LB Letkol CZI Beni Setiawan, ST., Wakil Ketua DPRD Pesisir Barat Julkipli Rohman , KPPH Provinsi Lampung Julpikardo S. Hut , PJU Polres Lampung Barat, Para pratin dan ketua LHP sekecamatan Lemong , Masyarakat Nelayan Kecamatan Lemong , Tokoh Masyarakat,dan Para Pelajar.


Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Haryadi, S.IK.,M.H. menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon mangrove ini merupakan kegiatan untuk mensukseskan program polri yaitu “penanaman pohon Mangrove secara serentak dalam rangka Polri peduli penghijauan”.

“Penanaman pohon Mangrove secara serentak ini juga sesuai dengan moto Polri  bersama masyarakat peduli penghijauan pantai dan penguatan ekonomi masyarakat pantai,”Terang Kapolres.


Penanaman pohon juga diperuntukkan bagi anak cucu di masa mendatang dan sebagai tindakan konsisten Polri dalam upaya melaksanakan rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi lingkungan termasuk biodiversitasnya.

“Untuk itu, diharapkan kedepannya agar penanaman pohon ini tidak hanya sebagai momen sementara waktu, namun semakin ditumbuhkan semangat dan minat masyarakat untuk ikut serta menanam,”ungkapnya.

“Ada sebanyak 2.500 batang pohon Mangrove yang ditananam di sepanjang muara pantai. Dengan penanaman mangrove berarti, kita bersama ikut menjaga ekosistem lingkungan. Dan menjaga pantai dari abrasi yang terus mengikis bibir pantai di wilayah Pessel,”Lanjut Kapolres.


Tak hanya itu saja, Kapolres juga mengajak semua kalangan masyarakat dapat melestarikan budaya menanam demi terselenggara dan tercapainya cita-cita bersama yaitu terwujudnya Polri Cinta Alam dan Indonesia Hijau.(Cecep Rusdiono)

Pimpinan Garuda Plaza Hotel Medan Menyalurkan Zakat Mal dan bantuan alat kebersihan di Desa Sei Raja Kabupaten Batu Bara

Posted by: On Februari 22, 2020



Batu Bara, Sumut, Cakra Bhayangkara News - Garuda Plaza Hotel Medan yang terletak di Jl.Sisingamangaraja No. 18  Kecamatan Medan Kota  Kotamadya Medan adalah nama yang tak asing lagi bagi seluruh masyarakat Kota Medan dan Umumnya Masyarakat Sumatera Utara.


pada Sabtu 22/02/2020 Pimpinan Hotel Tersebut beserta beberapa jajaranya menyambangi desa Sei Raja Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Guna menyalurkan ZAKAT harta para pimpinan Hotel Garuda Plaza Hotel Hadir Mewakili Pimpinan Bapak Paino serta Kepala Desa Sei Raja Wahid Iskandar Barus dan Ketua BKM Mesjid Al - Hidayah Desa Sei Raja Agusman beserta puluhan masyarakat Penerima Zakat.

Didalam sambutanya bapak Paino yang mewakili Pimpinan Hotel menerangkan bahwasanya mereka memberikan hak para mustahaq dari sebagian harta yang dianugrahkan Allah  kepada seluruh pimpinan Garuda Plaza Hotel beserta Jajaran.

" Kehadiran Kami disini mewakili Seluruh Pimpinan Garuda Plaza Hotel untuk memberikan Hak bapak ibu sekalian yang dititipkan kepada kami semua"
dan penyaluran zakat harta para pimpinan Garuda Plaza Hotel sudah Berjalan 10 tahun lamanya serta disalurkan setiap bulanya lanjut Paino.

selain menyalurkan Zakat Mal bapak Paino memberikan alat kebersihan berupa 1 set Vacum cleaner  untuk kebersihan mesjid Al -  Hidayah Desa Sei Raja.

Menurut pantauan kontributor koran desa 1 Paket Zakat yang disalurkan berisi Beras seberat 5 kilogram,1 liter minyak makan , 1 kilogram gula putih dan 3 buah mie Instan yang di bagikan kepada 58 mustahaq  yang ada didesa sei Raja.

Kepala desa Sei Raja mengungkapkan rasa haru dan terima kasih kepada seluruh pimpinan Garuda Plaza Hotel serta mendoakan Garuda Plaza Hotel semakin Maju serta seluruh pimpinan dan jajaran diberi keberkahan harta serta limpahan rezeki yang Halal dari Allah.

"Kami Terharu dan mengucapkan banyak terima Kasih kepada seluruh Pimpinan Garuda Plaza Hotel Medan Yang Memperhatikan kami didesa kecil ini meskipun bapak Jauh dari medan hanya allah yang dapat membalas dan semoga Allah melipat gandakan harta bapak sekalian dan Semoga Garuda Plaza Hotel Semakin Maju "

 Acara ditutup dengan doa yang dibawakan oleh kepala desa Sei Raja dan dilanjutkan dengan penyerahan Paket Sembako kepada 58 Mustahaq. (RudyNST)