Headlines News :
Breaking News
Loading...

Pekerja Galian Kabel Indihome Tewas Tersengat Listrik



Jakarta, Cakrabhayangkara News-Pekerja kontraktor galian subdack  indihome terkena sengatan listrik karena ada kebocoran  kabel beraliran listrik Kejadian ini terjadi sekitar jam 12 rabu 2/7/19 di daerah Jelambar Duta Mas Taman Duta Jakarta Barat 

Daimun 35 tahun asal Desa parireja  Banjarharjo Kabupaten Brebes adalah mandor galian kabel PT. VEM mainkon dari indihome telkom. 



Pada awalx menurut rekan kerja almarhum Leman (35)  pekerjaan penggalian sedalam 1,5 meter ada beberapa pekerja merasa  ada aliran listrik dan sudah d laporkan ke Pengawasan PT. VEM dan pengawas sdh melarai korban utk sementara memberhentikan pekerjaan penggalian dan pasangan kabel telepon  namun sebagai mandor dia bersikeras untuk tetap melaksanakan tugas sebagai rasa tanggung jawab tapi  naas berunjung kematian  korban tewas tersengat aliran listrik bertegangan tinggi, menurut sumber yang sama pada saat itu kondisi galian terendam air setinggi leher orang dewasa. 

akhirnya  korban dibawa  ke polsek Duren Jaya guna keperluan identifikasi dan selanjutnya d bawa ke RSCM utk dilakukan otopsi. 

Sampai berita ini di turunkan kami belum bisa menkonfirmasi pihak PT. VEM sebagai pihak yg bertanggungjawab  (dj-on)

Rapat Pleno Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2019



Jakarta,Cakrabhayangkara News-    Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 27 Juni 2019 lalu, maka Komisi Pemihan Umum-Republik Indonesia (KPU RI), melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2019-2024, yang di gelar di kantor KPU-RI, Lantai 2, Jl.I.am Bonjol, No.29, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 29/06-2019.

Rapat pleno penetapan tersebut di hadiri oleh para undangan anatara lain Paslon Capres- Cawapres No: 01, Ir . H.Joko Widodo dengan KH. Ma'Ruf Amin. 

Sementara Paslon Capres -Cawapres No.02,  Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak hadir dalam undangan di  KPU RI. 

Selain Capres dan  Cawapres terpilih, hadir pula para undangan lainnya seperti Menko Polhukam Jendral TNI Wiranto, Mendagri Bpk Cahyo Kumolo, Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Seskab Kabinet, Pramono Anum, Para Sekjen Partai Pendukung, Timses No 1.



Tampak hadir pula partai pendukung 02, antara lain, Edy Suparno (Sekjen Partai PAN), Hincha Panjaitan (Sekjen P. Demokrat), Syarif Hasan (Wakil ketua DPP P.Demokrat), segenap Komisioner Bawaslu RI dan

 DKPP RI,  As Ops Kapolri Irjen Pol Martuani Solming, mewakili Kapolri, sementara partai gerinda sebagai partai pendukung Capres dan Cawapres 02 di wakili oleh Habiburrahman.

Rapat pleno terbuka di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, serta pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan ketua KPU RI , Arief Budiman.

Dalam sambutannya, ketua KPU RI, Arief Budiman mengucapkan rasa syukurnya, yang mana telah di tanda tanganinya penetapan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 dengan aman dan lancar.



Dilanjutkan dengan sambutan Pasangan presiden- wakil presiden terpilih.Dalam sambutannya presiden terpilih Joko Widodo meminta,dukungan dan Doa seluruh Rakyat Indonesia , menyadari Indonesia Negara besar Joko Widodo juga mengajak Prabowo dan Sandi untuk membangun Negara Indonesia bersama-sama dengan   melupakan perpecahan antara  O1 dan 02 selama ini.

Jokowi juga mengatakan " kita harus bersatu membangun Indonesia",  Jokowi juga berharap, agar pasangan Capres dan Cawapres  Prabowo - Sandi agar dapat menghadiri acara pelantikan yang akan digelar oktober mendatang.                       

Sementara itu wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin , menyampikan bahwa dirinya siap menerima amanat dan tanggung jawab dari rakyat dan berjanni untuk menjalaninya dengan baik.

Ma'ruf Amin juga menyampaikan  dengan selesainya tahapan pemilu, sekarang kita memulai tahapan berikutnya yaitu bekerja untuk kesejahteraan dan  keadilan, mari kita rukun kembali, jangan lagi ada yang tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain, antar tetangga antar keluarga dan teman, hanya karena perbedaan pilihan politik, jangan ada lagi saling Blokir memblokir antar media massa, kita harus bersatu untuk Indonesia yang sejahtera.  



Rapat Pleno Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2019-2024, selesai dalam situasi kondusif, selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih meninggalkan Kantor KPU RI.(Marni)

Hilarius Ladja Korban Pengeroyokan dan Penganiayaan OTK di Ancol.



            

Jakarta, Cakrabhayangkara News- Kejadian pengeroyokan dan penganiayaan kerap terjadi di wilayah Jakarta Utara, Seperti yang menimpa salah seorang warga yang bernama Hilarius Ladja yang berdasarkan Identitas KTPnya korban beralamat di Jl.R.A Kartini, RT.001/05, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku.

Peristiwa naas yang menimpa korban Hilarius berlokasi di Pantai Beach Pool Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta utara, Minggu, 30/06-2019.



Pengeroyokan dan Penganiayaan terjadi pada saat korban dan ketiga teman-teman nya sedang minum-minum di Pantai Beach Pool, Taman Impian Jaya Ancol,kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Menurut saksi, Kejadian terjadi dengan tiba- tiba antara korban dan orang yang tidak di kenal  yang mengakibatkan korban mengalami luka parah berupa 9 tusukan pada bagian tubuhnya,.             

Kejadian tersebut disaksikan oleh ketiga orang teman-teman nya ( Franky,Barney dan Yosef) yang segera menolong korban untuk di bawa ke RS. Sulanti Saroso dengan menggunakan mobil ambulan Ancol.



Saat dilakukan tindakan pertolongan di RSCM korban meninggal dunia. Sementara pihak kepolisian yang mendengar kejadian segera mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan piket Reskrim Polres setempat  dan meminta visum bagi korban.

Sampai saat berita ini diturunkan, kasus ini ditangani pihak penyidik Reskrim Polres Jakarta Utara, sementara polisi juga masih mencari informasi pelaku  dengan  memeriksa saksi-saksi untuk penyidikan selanjut nya ,karena di perkirakan pelaku melarikan diri.(Marni)

Gala Karya Indonesia Gelar Turnamen Sepak Bola Antar Karyawan



Jakarta, Cakrabhayangkara News- Turnamen sepak bola antar karyawan yang di laksanakan oleh Gala Karya Indonesia, yang bertempat di Stadion Tugu Jl. Raya Logistik Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 29/06-2019.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin tali silaturahmi antar karyawan.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini sebelum di gelar, sebagai panitia mempunyai tanggung jawab dalam mengurus perijinan oleh panitia turnamen yang terdiri dari Kanit Intel Polsek Koja Ipda Darmono, Ketua Panitia AKBP Ruslan dan Ketua Pelaksana Sdr. M. Jaelani.

Selaku Ketua Panitia AKBP Ruslan dan Ketua Pelaksana Sdr. M. Jaelani,menyampaikan bahwa walaupun ijin  belum selesai di urus, namun ada kebijakan yang di ambil oleh panitia untuk tetap melangsungkan kegiatan turnamen ini dengan aman dan kondusif, sambil menunggu proses perijinan di Polres Metro Jakarta Utara, dan dipastikan akan selesai sebelum pertandingan selanjutnya.



Dalam turnamen awal ini dihadiri penonton yang antusias sebanyak 120 orang.

Adapun peserta pertama yang bertanding adalah Disdik DKI Jakarta vs BPJS dan Satpol PP DKI Jakarta vs Bank BTN.

Turnamen ini dipimpin Mustofa Umarela (Wasit), M. Syamsuri (Asisten Wasit 1), Juanedi (Asisten Wasit 2), Khibran (Cadangan Wasit).

Sampai berita ini di rilis, Kegiatan sedang berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.

Dalam kegiatan ini juga Polsek Koja ,Jakarta Utara menurunkan15 personilnya untuk melakukan PAM yang dipimpin Iptu Budiarta.(Marni)


HUT Polri ke 73, Polsek Pancoran Polrestro Jakarta Selatan Gelar Anjangsana dan Pererat Tali Silaturahmi



Jakarta, Cakra Bhayangkara News- Dalam memperingati HUT Polri yang Ke - 73 Polsek Pancoran Polrestro Jakarta Selatan menggelar kegiatan anjangsana.

Hal ini di lakukan oleh Kapolsek Pancoran Kompol. Endang Wahyu Kinasih, SH., MM didampingi Kanit Binmas Iptu. Fahrizal Jamil dan Humas Polsek Pancoran Aiptu. Eddy Gunawan dengan mendatangi kediaman keluarga anggota Polsek Pancoran yg telah meninggal dunia (Warakawuri) Ny. Aiptu. Sunanto, yang berlokasi di Jl. Warung Jati Barat Kel. Kelibata Pancoran Jaksel, Jum'at (28/06).




Anjangsana ini juga di lakukan oleh Waka Polsek AKP Sulistiyo dan Kanit Sabhara Iptu Sumardi serta anggota lainnya sebagai perwakilan dari keluarga besar Polsek Pancoran dalam rangka menjalin dan merajut kembali tali silaturahmi dan perhatian kepada keluaraga anggota Polsek Pancoran yg telah meninggal dunia dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 73 pada tanggal 1 Juli 2019.

Kegiatan ini cukup menjadi tantangan tersendiri dikarenakan ada alamat keluarga yg akan dikunjungi ternyata sudah pindah dan harus dicari keberadaannya.



Rona haru dan gembira terpancar di Raut wajah ibu - Ibu Warakawuri yg menerima kehadiran kami secara surprise. 

Mereka mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan perhatian yg di berikan.



Kunjungan Anjangsana hari ini kepada 11 Keluarga Warakawuri anggota Polsek Pancoran Jakarta Selatan.(tile)

Junior Chamber International (JCI) Gelar Bakti Sosial (Baksos)



Jakarta, Cakrabhayangkara news- Junior Chamber International (JCI) dalam kegiatannya melaksanakan  Bakti Sosial yang bertempat di Lapangan bola, Jalan Kali Baru Timur di rumah Pak Jengki  RT. 13/Rw.013. Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu,29/06-2019.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat yang di hadiri oleh 20 orang  undangan 

Dalam acara tersebut juga hadir Martam ketua RT.13 /RW. 013 dan presiden JIC yang secara langsung memimpin Pelaksana Kegiatan bakti sosial tersebut, sekaligus selaku Penanggung jawab kegiatan Mira Maulani Utami, serta Mares Suci Ana Popita, selaku sekertaris General JCI.



Adapun rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh JCI berupa Pemberian Air bersih Sebanyak 8.000 Liter, Jerigen Air 40 buah, Beras 5 Kwintal yang dibagikan per paket, di dalam 1 paketnya berisi 10 kg beras.

Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari para undangan, serta masyarakat setempat, karena kegiatan ini di rasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Di harapkan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan untuk kedepannya.(Marni)



(HAAK) santo Yakobus Kelapa Gading Gelar Halal Bihalal Antar Tomoh Agama dan Tokoh Masyarakat



Jakarta, Cakrabhayangkara News- Seksi Hubungan Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) Gereja Santo Yakobus Paroki Kelapa Gading, Jakarta Utara menyelengarakan kegiatan Halal Bihalal-2019 antara Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama diWilayah Kelapa Gading, yang berlangsung di Aula Lantai 4 Gereja St Yakobus, Jl Pulau Bira Besar Komplek TNI Al Kodamar Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu,29/06-2019.





Hadir Dalam Kegiatan ini tersebut diantaranya Kapolsek Kelapa Gading Kompol Jerrold H Y Kumontoy S.Ik, Romo Antonius Suyadi Paroki St Yakobus, Kasie Pemerintahan Kecamatan Kelapa Gading H Supardi, PB NU Jakarta Utara Ust Taufik Damas, FKUB Jakarta Utara Gusti MD Dana, Tokoh Agama Wilayah Kelapa Gading,Tokoh Masyarakat Wilayah Kelapa Gading, serta 150 orang peserta.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan  diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Doa oleh Ustad H Taufik Damas dan di lanjutkan dengan Sambutan- sambutan.



Dalam kegiatan Halal Bihalal antar Tokoh Agama dan Masyarakat di wilayah Kelapa Gading ini, mengangkat " Thema Merajut Persatuan Bangsa Dalam Kerangka Bhineka Tunggal Ika".(Marni)




Sudin Jakarta Utara Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan liar(Saber Pungli)



Jakarta, Cakrabhayangkara News- Sudin Kesehatan Jakarta Utara, yang diwakili Ka TU Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, Rini, melaksanakan kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lantai 4 Puskesmas Kelapa Gading Jl. Pelepah Elok Blok HF7, Kelapa Gading Barat RT004/RW008, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 28/06-2019.



Hadir Dalam Kegiatan tersebut Ibu Sion, Inspektorat Walikota Jakarta Utara, Ibu Rini, Ka TU Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, Kompol M. Silalahi, SH, Wakasat Intelkam Polres Metro Jakut, Iptu Sugiya, KBO Sat Lantas Res Pelabuhan. ibu Jerniaty SH MH, Unsur Kejari Jalarta Utara, Bp. Awaludin, Unsur Itbanko Jakarta Utara, Dr. Bambang, Dokter Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading.

Dalam melaksanakan kegiatan itu, Sudin Kesehatan Jakarta Utara memaparkan beberapa hal dalam sosialisasi tersebut, yang patut dilakukan dalam rangka pemberantasan pungutan liar yang kerap menganggu kenyamanan masyarakat, diantaranya Peragaan Safety Briefing dan dilanjutkan dengan Paparan Sosialisasi yang disampaikan oleh Iptu Sugiya, KBO Sat Lantas Res Pelabuhan, serta sambutan-sambutan.



Rini, selaku Ka TU Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya hadir dalam.kegiatan ini mewakili kepala Puskesmas Kelapa Gading.

Sebagai abdi negara, mereka dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik, dan semoga dalam kegiatan ini dapat menjadi kebagaan warga masyarakat kelapa gading, mudah mudahan apa yang diberikan amanah menjadikan ladang ibadah dan ladang pahala kedepannya, ujar Rini.



Kegiatan dilanjutkan Paparan Materi oleh Iptu Sugiya, KBO Sat Lantas Res Pelabuhan dan Kompol M. Silalahi, SH, Wakasat Intelkam Polres Metro Jakut.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini sekitar kurang lebih Hadir 32 Orang dan sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Sudin Kesehatan Jakarta Utara.(Marni)

Ketua Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJ), Frans.S : Ali Mazi Juga Pelaku Jual Beli Jabatan



Jakarta, Cakrabhayangkara News-Tak cukup dengan pat gulipat pengurusan perpanjangan Hotel Sultan, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi disebut-sebut menyalahgunakan wewenanngya untuk melakukan jual beli jabatan.



Hal ini disampaikan ketua Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJ) dalam orasinya di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl.Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 28/06-2019.



Ali mazi diduga terlibat dalam jual beli jabatan di era kepemimpinan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono(SBY), bahkan sampai saat ini Ali Mazi masih melakukan intervensi melalui kroni-kroninya.

Isyu kotor tersebut santer terdengar di Sultra, khususnya di Kota Kendari, tempat beliau memerintah.



"Ali Mazi itu pemain, Orang-orang yang ingin menduduki jabatan tertentu, pasti menghuhungi dia. 

Dengan kewenangan dan kekuasaannya, kan mudah saja dia menentukan jabatan seseorang, tapi tentu saja harus ada imbalannya, " kata Ketua Aliansi Mahasiswa Jakarta, Frans.



Menurut sumber, modus yang dilakukan Ali Mazi dalam melakukan jual beli jabatan, melibatkan orang,-orang dekatnya.

Frans juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa demo kali kedua ini dilakukan agar KPK segera bertindak dalam menangani laporan masyarakat Sulawesi Tenggara, namun apabila demo kedua ini juga tidak ditanggapi oleh KPK, maka frans akan menurunkan lebih banyak lagi massa untuk memperjuangkan ketidak adilan yang dilakukan mantan gubernur Sulawesi Tenggara tersebut.

" kami dari Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJ) akan meburunkan lebih banyak lagi massa, apabila demo kami yang kedua ini tidak di tindak lanjuti," ujarnya kepada wartawan.



Persoalan lain yang mengusik adalah pembangunan dermaga yang terlerak disebelah sekolah SD Boinaga, sehingga mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah tersebut. 

Pembangun dermaga yang tidak memiliki Amdal itu dilakukan oleh adik kandung Ali Mazi bernama Sahrin, pemilik perusahaan Tambang PT Daka Group. 



Tidak adanya kajian amdal itu bertentangan dengan perinsip prinsip lingkungan hidup, tetapi terkesan ada pembiaran oleh Dinas ESDM Prop Sulawesi Tenggara sebab perusahaan yang membangun milik adik kandung Gubernur,  sementara perusahaan lain di persulit.

Menurut Hasil Investigasi, isteri Ali Mazi yang bernama Agista, melakukan kutipan liar kepada setiap perusahaan tambang nikel yang akan mengajukan RKAB, harus melakukan Setoran, dengan tiga kategori.



Berdasarkan permintaan kuota yang diajukan dalam rangka penjualan nikel 200- 500 dan satu milyar per satu IUP. Di samping itu, dia juga menekan kepada setiap pemilik IUP bila melakukan nikel ore, harus menyetor 30- 50 jt per tongkang.

Menurut hasil investigasi, saudara kerabat Ali Mazi sudah ditangkap oleh KPK di Bali. Tapi karena ada tekanan dan perlindungan dari elite politik dan pengusaha besar di Republik ini, mereka di bebaskan dan tidak diperiksa lebih lanjut. Bahkan yang bersangkutan berlindung di Kantor DPP salah satu partai besar.



Ali Mazi merupakan orang kuat di Sultra.  Pada periode pertama jabatannya dia pernah dijadikan tersangka oleh KPK dan Kejaksaan Agung dalam kasus perpanjangan HGB Hotel Hilton Jakarta.

Namun Ali Mazi tidak pernah ditahan, dan kembali terpilih dalam Pilkada Sultra tahun 2018.

Frans berharap agar KPK lebih selektif dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah yang melibatkan Pejabat Negara.(Romi)


Ketum MARAK, Yohanes : KPK Segera Periksa dan Tangkap Ali Mazi



Jakarta, Cakrabhayangkara News- Ketua Umum MARAK ( Masyarakat Anti Korupsi), Yohanes, mendesak KPK, untuk  Segara menangkap dan memeriksa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Periide 2003-2008, H. Ali Mazi, SH.

Hal ini di sampaikan Yohanes, saat melakukan orasinya di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 21/06-2019.



Dalam Demo yang dilakukan tersebut, Yohanes juga sangat menyayangkan Lembaga KPK yang dianggap melakukan pengotakan hukum seperti yang beredar di kalangan masyarakat yang menganggap Lembaga ini tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. 

Semakin santer Opini yang berkembang, terutama yang terlibat kasus korupsi diseputaran lingkar kekuasaan, Marak meminta atau mendesak Lrmbaga KPK agar segera turun ke bawah untuk melakukan upaya hukum dengan memeriksa kasus-kasus yang menjerat kepala daerah yang semakin santer disuarakan para aktivis anti korupsi di daerah semakain maraknya.



Padahal kita semua menyadari korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Tidak ada jalan pintas untuk memberantasnya dan tidak ada jawaban yang mudah. Korupsi, seperti yang sudah kita ketahui oleh seluruh masyarakat, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak azasi manusia, lembaga- lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang diseluruh dunia termasuk Indonesia.





Seperti halnya yg terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga dilakukan oleh mantan gubernurnya era 2003-2008, H. Ali Mazi, SH. Walaupun sudah banyak disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sultra, bahkan gerakan mahasiswa yang meminta KPK untuk menyelediki kasus-kasusnya. 

Desakan-desakan itu tidak hanya dilakukan dalam forum-forum diskusi bahkan aksi demontrasi.



Dugaan kasus itu antara lain penertiban izin tambang PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS) di blok Sorawollo dikawasan hutan produksi terbatas. Belum lagi kasus hilangnya aset daerah akibat buruknya pengelolaan yang dilakukan Pemda Sultra di era kepemimpinan Ali Mazi, yang juga pernah menjadi terdakwa karena tersangkut kasus korupsi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton, Jakarta,Pada 2006, dan dinonakifkan sebagai gubernur oleh Mendagri.

Bahkan menurut laporan Koordinator Center For Budget Analysis  (CBA) Uchok Sky Khadafi, Ali Mazi diduga menyebabkan hilangnya aset Sultra. Dan angkanya sangat fantastis, diumumkan bahwa neraca pada th 2007 keseluruhan aset sebesar Rp 1.418.999.222.728,- 

Ternyata dalam penelusuran CBA didaftar rekapitulasi barang inventaris nilai aset secara keseluruhan hanya sebesar Rp 450.059.502.000,- Jadi dlm satu tahun saja ditemukan selisih atau kehilangan aset sebesar Rp 968.039.720.728,-



Nah selisih ini menunjukkan adanya pelanggaran Permendagri No.17 th 2007, tentang pengelolaan barang milik daerah, itu bukti pengelolaanan anggaran dan aset daerah yang tidak profesional.

Iini harusnya menjadi tanggungjawab pimpinan daerah yaitu gubernur, yang saat itu dijabat H. Ali Mazi, SH.

"KPK tunggu apalagi, segera tangkap dan periksa kasus-kasus Ali Mazi," ucap Yohanes.

Jangan maling kecil ditangkap, maling besar dipelihara. Dan OTT bukan lagi kepanjangan operasi tangkap tangan, tapi jadi operasi titip tangkap, tambahnya.(red)


Jadi Tersangka Tidak Pernah Ditahan Ali Mazi Gubernur Sakti



Sultra, Cakrabhayangkara News- Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH, bisa jadi seorang yang sangat sakti. Paling tidak di mata hukum. Meski pun sudah berkali-kali diperiksa, baik di Kejaksaan Agung, bahkan sudah menjadi tersangka, dia tetap bisa menghirup udara bebas, dan saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Sulteng untuk yang kedua kalinya. 

Kasus yang membelit Ali Mazi terjadi sebelum ia menjabat sebagai Gubernur Sulteng, yakni ketika ia masih berprofesi sebagai pengacara. 



Timtas Tipikor pada  Senin (24\/4\/2006) pernah memeriksa lagi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sebagai tersangka kasus korupsi Hak Guna Bangunan Gelora Bung Karno. Ali Mazi merupakan salah satu dari 4 tersangkat dalam kasus tesebut.

Empat tersangka kasus perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton di kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan adalah Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo dan mantan kuasa hukum PT Indobuildco Ali Mazi. Dua tersangka lainnya, bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat Rony Kusuma Yudhistiro dan Kepala BPN Jakarta Selatan Robert J. Lumempauw. Ketika itu tidak ada satu pihak pun dari Setneg yang ditahan.

Pemeriksaan Ali Mazi sebagai tersangka adalah pemeriksaan yang kesekian kalinya setelah Presiden SBY memberikan izin pemeriksaannya sebagai tersangka.Izin itu juga sekaligus diberikan presiden untuk penahanan dirinya jika dianggap perlu. 



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju Ali Mazi ditahan jika Kejaksaan Agung mengkhawatirkan Ali Mazi melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau mempersulit proses pengadilan.Pernyataan Presiden itu diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng saat mengumumkan nama sejumlah pejabat negara yang disetujui presiden untuk diperiksa dan ditahan.

Pemeriksaan Ali Mazi sebagai tersangka yang dapat dilanjutkan dengan penahanan, setelah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh meminta hal itu. Presiden mengeluarkan izin pemeriksaan dan penahanan Ali Mazi minggu lalu terkait kasus korupsi Hak Guna Bangunan Gelora Bung Karno.

Perkara korupsi dalam pengelolaan aset Gelora Senayan disidik Timtas Tipikor sejak 27 Oktober 2005, dengan ketua tim penyidik Daniel Tombe. Tindak pidana korupsi terjadi pada perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 atas tanah Hotel Hilton, yang dimiliki oleh PT Indobuildco. 

Perpanjangan tanah seluas 13,7 hektar tersebut dilakukan di luar hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor 1/ Gelora atas nama Sekretariat Negara cq Badan Pengelola Gelora Senayan. Nilai jual obyek pajak di kawasan tersebut sekitar Rp 14,095 juta per meter persegi sehingga kerugian negara mencapai Rp 1,936 triliun.



Karena kasus yang membelitnya itu, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Ali dari jabatannya sebagai Gubernur Sultra. Melalui radiogram tanggal 3 November 2006 yang ditandatangani Sekjen Depdagri Nurdjaman itu berisi undangan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Sultra untuk menghadiri pertemuan dengan Mendagri di Jakarta, Selasa pagi, esoknya.

Radiogram itu mengeutip isi Keppres tentang pemberhentian Ali Mazi dari jabatannya sebagai Gubernur Sultra. Selanjutnya Presiden menunjuk Wakil Gubernur Sultra Yusran Silondae untuk melaksanakan tugas-tugas gubernur hingga 2008. Masa jabatan Ali Mazi akan berakhir 18 Januari 2008.



Ali Mazi menyangsikan keaslian keppres itu. Apalagi tanggal pembuatan keppres itu adalah hari libur nasional dalam rangka hari raya Idul Fitri. Namun, seandainya keppres itu benar, Ali Mazi mempertanyakan landasan hukum penonaktifan dirinya. Penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dianggapnya tidak tepat karena kasus Hotel Hilton tidak terkait dengan APBD, dan kasus itu terjadi beberapa tahun sebelum UU itu lahir, dan tidak berlaku surut.

Penonaktifan Ali Mazi sebagai Gubernur ternyata tidak berlangsung lama. Melalui Kepres No.59 tahun 2007 yang ditandatangani pada 17 Juli 2007, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kembali mengembalikan jabatan Gubernur kepada Ali Mazi. Dasar penerbitan Kepres itu adalah putusan pengadilan yang membebaskan Ali Mazi dari segala tuntutan terkait kasus penerbitan perpanjangan HGB Hotel Hilton.(red)

DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Tetapkan 10 Raperda dalam Propemperda Tahun 2020



Depok, CakraBhayangkara News- Sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Depok di tahun 2020.

Adapaun penetapan tersebut dilangsungkan dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (12/06/19).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, Sri Utami mengatakan, sebanyak 10 Raperda ini, sebelumnya sudah dibahas oleh dewan dan Pemkot Depok.



“Semua Raperda tersebut nantinya akan dilengkapi dengan kajian naskah akademik. Sedangkan untuk Raperda revisi, harus disertai executive summary,” ujarnya.

Adapun 10 Raperda yang akan dibahas, yakni Raperda Pembentukan RT, RW, dan LPM, Raperda penyelenggaraan kearsipan, Raperda penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, Raperda penjualan produk usaha daerah bidang perikanan dan layanan kesehatan hewan, serta Raperda pengelolaan pasar rakyat.

Selain itu juga revisi Perda Nomor 11 tahun 202 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan, serta revisi Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Perhubungan.

Politikus PKS ini menuturkan, saat ini pihaknya tengah menajamkan visi raperda, dengan berkonsultasi bersama pihak terkait. Misalnya dengan melakukan kunjungan ke pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten yang telah menerapkan 10 Raperda tersebut.

“Hal itu yang akan kami lakukan sehingga nanti ketika dibahas Panitia Khusus (Pansus), Raperda ini benar-benar jawaban atas permasalahan yang ada di Kota Depok,” ucapnya.

Sementara, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, mendukung rencana pembahasan 10 Raperda. Kita dia, adanya perda tentu semata-mata guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ada juga raperda yang ditujukan untuk peningkatan PAD. Hal ini berkaitan dengan retribusi.

“Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan menghasiljan aturan-aturan yang benar-benar melayani masyarakat. Memang 10 Raperda ini sudah pula dibahasan antara legislatif dan kami di eksekutif,” ucap Pradi.(Teguh)