Headlines News :
Home » » Ketum MARAK, Yohanes : KPK Segera Periksa dan Tangkap Ali Mazi

Ketum MARAK, Yohanes : KPK Segera Periksa dan Tangkap Ali Mazi

Friday, June 21, 2019



Jakarta, Cakrabhayangkara News- Ketua Umum MARAK ( Masyarakat Anti Korupsi), Yohanes, mendesak KPK, untuk  Segara menangkap dan memeriksa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Periide 2003-2008, H. Ali Mazi, SH.

Hal ini di sampaikan Yohanes, saat melakukan orasinya di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 21/06-2019.



Dalam Demo yang dilakukan tersebut, Yohanes juga sangat menyayangkan Lembaga KPK yang dianggap melakukan pengotakan hukum seperti yang beredar di kalangan masyarakat yang menganggap Lembaga ini tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. 

Semakin santer Opini yang berkembang, terutama yang terlibat kasus korupsi diseputaran lingkar kekuasaan, Marak meminta atau mendesak Lrmbaga KPK agar segera turun ke bawah untuk melakukan upaya hukum dengan memeriksa kasus-kasus yang menjerat kepala daerah yang semakin santer disuarakan para aktivis anti korupsi di daerah semakain maraknya.



Padahal kita semua menyadari korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Tidak ada jalan pintas untuk memberantasnya dan tidak ada jawaban yang mudah. Korupsi, seperti yang sudah kita ketahui oleh seluruh masyarakat, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak azasi manusia, lembaga- lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang diseluruh dunia termasuk Indonesia.





Seperti halnya yg terjadi di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga dilakukan oleh mantan gubernurnya era 2003-2008, H. Ali Mazi, SH. Walaupun sudah banyak disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sultra, bahkan gerakan mahasiswa yang meminta KPK untuk menyelediki kasus-kasusnya. 

Desakan-desakan itu tidak hanya dilakukan dalam forum-forum diskusi bahkan aksi demontrasi.



Dugaan kasus itu antara lain penertiban izin tambang PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS) di blok Sorawollo dikawasan hutan produksi terbatas. Belum lagi kasus hilangnya aset daerah akibat buruknya pengelolaan yang dilakukan Pemda Sultra di era kepemimpinan Ali Mazi, yang juga pernah menjadi terdakwa karena tersangkut kasus korupsi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton, Jakarta,Pada 2006, dan dinonakifkan sebagai gubernur oleh Mendagri.

Bahkan menurut laporan Koordinator Center For Budget Analysis  (CBA) Uchok Sky Khadafi, Ali Mazi diduga menyebabkan hilangnya aset Sultra. Dan angkanya sangat fantastis, diumumkan bahwa neraca pada th 2007 keseluruhan aset sebesar Rp 1.418.999.222.728,- 

Ternyata dalam penelusuran CBA didaftar rekapitulasi barang inventaris nilai aset secara keseluruhan hanya sebesar Rp 450.059.502.000,- Jadi dlm satu tahun saja ditemukan selisih atau kehilangan aset sebesar Rp 968.039.720.728,-



Nah selisih ini menunjukkan adanya pelanggaran Permendagri No.17 th 2007, tentang pengelolaan barang milik daerah, itu bukti pengelolaanan anggaran dan aset daerah yang tidak profesional.

Iini harusnya menjadi tanggungjawab pimpinan daerah yaitu gubernur, yang saat itu dijabat H. Ali Mazi, SH.

"KPK tunggu apalagi, segera tangkap dan periksa kasus-kasus Ali Mazi," ucap Yohanes.

Jangan maling kecil ditangkap, maling besar dipelihara. Dan OTT bukan lagi kepanjangan operasi tangkap tangan, tapi jadi operasi titip tangkap, tambahnya.(red)


Share this post :

Post a Comment