Headlines News :
Breaking News
Loading...

Warga Kampung Baru menolak keras adanya penutupan jalan yang di lakukan PT.Nurdin Tampubolon Farm



Jakarta, Cakrabhayangkara | Jakarta 14/8/18 Walikota Jakarta Timur mengadakan rapat audensi disposisi yang membahas tentang pemecahan masalah penutupan jalan warga, agar adanya kesepakatan untuk mediasi antara warga Kampung Baru dengan pihak pengembang PT.Nurdin Tampubolon Fam.

Rapat tersebut di pimpin oleh Walikota jakarta timur M.Anwar, ssi,map dan di hadiri oleh beberapa pihak, yaitu Sekcam Kecamatan Pulo gadung,Lurah Kayu Putih dan Aliansi Masyarakat Peduli Warga.

Dalam isi rapat tersebut bahwa pihak warga kampung baru menolak keras atas perlakuan PT.Nurdin Tampubolon yang menutup akses jalan kampung baru menuju ke jalan jendral ahmad yani,info dari salah satu warga menyatakan bahwa sejumlah pengurus rt dan mantan rw 07 di kayu putih menanda tangani surat yang menyatakan bahwa warga telah setuju terhadap pembangunan dan penutupan jalan tersebut.

"Jikalau memang pihak rt/rw memberikan tanda tangan bukan mengatas namakan warga,tpi dilakukan sendiri oleh oknum rt/rw yang bersangkutan warga sepakat adanya penolakan penutupan"ujar warga.

Pada saat pak walikota memberikan termin waktu 2 minggu kepada lurah kayu putih lalu lurah tersebut meminta waktu lebih lama lagi dikarnakan terbenturnya acara kegiatan asian games dan hari raya idul adha.

Kemungkinan pertemuan akan di adakan kembali di balai warga rw 07 yang di hadiri pihak Camat,Lurah dan PT.Nurdin Tampubolon,pertemuan tersebut di adakan agar menemukan solusi yang terbaik,

Harapan kami sebagai warga kampung baru semoga permasalahan ini yang sudah cukup lama dan berbelit-belit agar cepat terselesaikan dikarnakan kami sudah memenangkan pengadilan PTUN dengan tuntutan pencabutan SK Gubernur 1323 tahun 2017,"Ujar Irdana".(bobby)

Memperingati HUT RI Ke-73, Pemda Kabupaten Fakfak Laksanakan Lomba Pawai Budaya

Fakfak, Papua Barat, Cakrabhayangkara News - Pawai Budaya Tingkat SD,dan SMP dalam rangka memperingati HUT Proklamasi ke-73 dilaksanakan di Kabupaten Fakfak,Papua Barat dengan mengelar Pawai Budaya atau yang lasim disebut Karnaval pada hari senin, 13/08.

Dalam pawai budaya tersebut diikuti oleh 38 Peserta Sekabupaten Fakfak, yang terdiri dari peserta tingkat SD, maupun SMP, yang dilaksanakan dilapangan Apel Pemda Kabuoaten Fakfak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak Utara, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan lomba pawai budaya tingkat SD dan SMP ini dilepas langsung oleh PLt Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, Tamsil  S.Sos.M.Si, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Hut RI ke-73/tahun 2018.

Dalam kegiatan tahun ini banyak ragam tema yang di tampilkan mengunakan spanduk mulai dari, tema Kemerdekaan, dan pendidikan serta cerita adat budaya yang tampak semarak dalam memeriahkan karnaval dengan didenominasikan berbagai macam -macam suku,ras dan agama yang berada dikabupaten Fakfak.

Rute yang dilalui dengan awal Star di lapangan apel Pemda Fakfak jalan Jendral Sudirman,RSUD Fakfak, melintas Ke kiri kekoramil 1706/01 jalan Yos Sudarso tanjung Wagom, lampu merah,pasar thumburuni dan  mengambil Finis di depan gedung BANK Papua, jalan Dr Salasa Namudat atau reklamasi pantai.(Amatus Rahakbauw)

Partai Berkarya Bakal All Out Dukung Prabowo - Sandiaga

Jakarta,Cakrabhayangkara News – Partai Berkarya merupakan salahbsatu oartai baru di dunia politik Indonesia yang baru saja akan meniti karier politiknya pada tahun 2019 mendatang, yangbdinyatakan lolos verifikasi secara Administrasi maupun faktual.

Dalam menentukan arah Politiknya dalam pesta demokrasi yang akan datang dalam Pilpres dan Capres 2019, Partai besutan putra mendiang H.Soeharto, Presiden RI ke-2, H.Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto ini memulai debut politiknya dengan terlibat dalam mendukung duet pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk kontestasi demokrasi Indonesia berjudul pemilihan presiden.‎

Melalui pernyataan Ketua Pembinanya, Titik Soeharto, Partai Berkarya optimis, kalau duet  pasangan Prabowo – Sandiaga,  bakal membawa angin segar bagi perubahan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera dan aman.

“Kami percaya bahwa pasangan ‎ini (Prabowo-Sandi) akan bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik, aman,”ungkap Titiek di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Titiek mengaku partai Berkarya bakal all out mendukung Prabowo-Sandi meraih kemenangan.

Kita sama sama mengikuti jalan daripada pasangan ini. Apa yang bisa kami kontribusikan dari pasangan ini,” ‎ujarnya.

Titiek berharap, pasangan Prabowo-Sandi mampu membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan.

Titiek yang merupakan mantan istri Prabowo memberikan sinyal bahwasanya keluarga Cendana sepenuhnya mendukung pasangan Prabowo-Sandi di pemilihan Presiden 2019.‎(red)
Sumber : PB

Siswa-Siswi SMP YPPK St.Don Bosco Ikut Latihan Jurnalistik

Fakfak, Papua Barat, Cakrabhayangkara News - Dalam  Memperkenalkan dunia jurnalistik di kalangan siswa- siswi  SMP YPPK St.Don Bosco  Fakfak 2018, m tersebut dilaksanakan agar siswa mengerti akan dunia Jurnalistik sejak dini, Ujar Reki.Sineri.SE., guru SMP YPPK St.DonBosco, Saat ditemui Wartawan Cakra Bayangkara news diruang kerjanya.

Reki menyampaikan, terkait dengan persiapan pelatihan Jurnalistik yang akan direncanakan dalam bulan ini akan dilaksanakan bagi siswa- siswi kami.

Sebagai guru kami sangat mendukung pelajaran tersebut, jumlah siswa yang tergabung dalam kegiatan tersebut sebanyak 14 orang anak siswa dan 2 Orang Guru pendamping, tutur Reki lagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap hari Jumat Jam,15.30 Sampai dengan 17.00.Wit.

Maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut ialah yang mana agar siswa -siswi dapat terlatih dan bisa secara langsung dapat megenal dunia Jurnalistik secara jelas.

Harapan Reki.Sineri.SH. agar kedepan kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi Siswa-Siswi  serta demi keberlanjutan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga melindungi anak-anak murid dari pergaulan yang bebas. (A.Amatus Rahakbauw)

Kepemimpinan IMO Indonesia Sementara Diambil Alih Dewan Pendiri


Jakarta, Cakrabhayangkara News - Sehubungan dengan keputusan Dewan Pendiri IMO Inonesia yang mengambil alih sementara Kepemimpinan IMO Indonesia dan mendemisionerkan DPP IMO Indonesia, yang mana hal ini adalah pilihan sulit  dan pahit yang harus dilakukan oleh para Dewan Pendiri yang telah mendirikan organisasi ini.

Hal ini dilakukan adalah dalam rangka menghindari kisruhnya organisasi ini oleh karena pertentangan yang semakin tajam di para pendiri dan diantara pengurus DPP sehingga  organisasi ini akan menuju kepada kehancuran yang akan menjadi duka dan penyesalan terkhusus bagi para pendiri yang telah mendirikan organisasi ini.

Oleh karena itu kami menghimbau kepada semua DPW yang sudah terbentuk untuk menyerahkan permasalahan yang ada di DPP diselesaikan oleh para Pendiri yang sedang melaksanakan tanggungjawab organisasi dan tanggungjawab morilnya untuk memperbaiki situasi di DPP yang selama ini tidak berjalan dalam kaidah berorganisasi dan gagal membangun kebersamaan dengan para Pengurus DPP dan para pendiri Organisasi kita ini.

Oleh karena itu kami menghimbau seluruh DPW yang telah terbentuk untuk menerima hasil Rapat Pendiri IMO Indonesia dan bersama sama kita melaksanakan MUNAS ke 1 IMO Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2018 di Jakarta.

Kami tetap mengakui saudara saudara sekalian sebagai DPW yang sah dan tidak akan dilakukan pergantian personalia di DPW sepanjang para Pengurus DPW yang ada saat ini menyerahkan penyelesain sepenuhnya kepada dewan Pendiri IMO Indonesia melalui MUNAS yang akan datang.
Langkah yang akan ditempuh oleh Dewan Pendiri IMO Indonesia untuk menyelamatkan organisasi ini adalah:

1. Mengantarkan IMO Indonesia untuk melaksanakan MUNAS ke 1 pada bulan Oktober 2018 yang akan datang sehingga melalui MUNAS ini IMO Indonesia akan menata kembali langkah dan gerak yang lebih baik kedepan.


2. Dewan Pendiri tidak berniat untuk merusak dan atau mengganggu beberapa DPW IMO Indonesia  yang sudah terbentuk, karena permasalahan yang terjadi adalah hanya di aras DPP. Oleh karena itu kami menghimbau agar para pengurus DPW tidak mencampuri permasalah di DPP yang ada pada saat ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pendiri yang telah mengambil langkah terbaik untuk kita semua.

3. Namun jika ada DPW yang dengan sengaja melakukan penolakan, perlawanan atas keputusan yang telah diambil oleh Dewan Pendiri, maka dengan berat hati kami akan melakukan kebijakan untuk melakukan tindakan penghentian dan pelarangan atas keberadan Pengurus DPW yang bersangkutan dan akan ditembuskan kesegenap lembaga dan instansi yang terkait termasuk ke Kementrian Hukum dan HAM, Kantor Kesbangpol setiap Propinsi, walaupun hal ini adalah pilihan yang paling sulit dan terakhir dilakukan demi kebaikan kita bersama.

Kemudian akan melakukan pengangkatan pengurus DPW baru diwilayah DPW yang yang bersangkutan.

4. Kami dengan sikap dan tangan terbuka menerima setiap Pengurus dan Fungsionaris IMO Indonesia terkhusus para pengurus DPW  untuk melakukan konfirmasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di IMO Indonesia saat ini.

Semoga kita semua dapat melaksanakan dan berpartisipasi demi kebaikan atas IMO Indonesia yang kita bangun bersama ini.(red)

Jakarta 09 Agustus 2018

Ketua Dewan Pendiri
Rudi S Meliala

Rapat Paripurna DPRD Depok Tentang KUA dan PPAS TA 2019 dan Propemperda Tahun 2018



Depok, Cakarabhayangkara News --- DPRD kota Depok menggelar rapat paripurna Perda kota Depok dalam rangka persetujuan DPRD kota Depok terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran sementara (PPAS ) APBD kota Depok tahun 2019 dan persetujuan DPRD kota Depok terhadap perubahan atas keputusan DPRD kota Depok nomor 15 tahun 2017 tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( propemperda ) Tahun 2018. Jumat (3/8/ 2018)

Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos, dihadiri oleh para wakil ketua, para anggota DPRD, Wakil Walikota Depok dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok dan semua kepala perangkat daerah pemerintah kota Depok.

Dalam sambutannya ketua DPRD kota Depok mengatakan bahwa dalam rangka melakukan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran AK untuk memenuhi ketentuan tersebut badan anggaran DPRD kota Depok telah melaksanakan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi rencana KUA dan PPAS APBD Kota Depok tahun 2019 bersama Tim Anggaran Pemerintah daerah(TAPD) dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Depok .

Rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 ini, lanjut Hendrik, harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis , tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat ,ketaatan waktu, ketaatan hukum dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat harus menjadi bagian yang integral dan penting dalam proses pelaksanaan APBD tahun 2019 mendatang serta mengingat juga bahwa tahun 2019 merupakan tahun pesta demokrasi.

Secara spesifik, ungkap Hendrik, plafon anggaran yang nantinya akan ditetapkan menjadi rancangan APBD kota Depok tahun 2019 harus berdasarkan beberapa hal penting yaitu :a) .Anggaran Daerah Kota Depok harus bertumpu kepada kepentingan Publik, b).Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan berpenghasilan rendah, c).Anggaran Daerah harus dapat memberikan Transparansi dan Akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan Siklus Anggaran, d).Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan Kinerja untuk seluruh jenis Pengeluaran dan Pendapatan,dan e).Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan Profesionalisme pada setiap Perangkat Daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok telah melaksanakan tugasnya dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2018,kegiatan pembahasan ini telah dilaksanakan oleh Bampeperda pada bulan Juli lalu bersama Perangkat Daerah terkait dan telah sepakat untuk penambahan 3(tiga) Raperda Kota Depok sehingga menjadi 9 (sembilan) yang sebelumnya sudah ada 6(enam) Raperda pada Program Pembentukan Perda Kota Depok Tahun 2018.

Adapun 3(tiga) Raperda tersebut adalah : 1).Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, 2).Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan 3).Raperda Kota Depok tentang Pencabutan atas Perda Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

Keputusan DPRD Kota Depok tentang Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Rancangan KUA&PPAS APBD Kota Depok TA.2019 dan Persetujuan DPRD Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah(Propemperda) Tahun 2018 serta Draft Nota Kesepakatan KUA & PPAS APBD Kota Depok TA 2019 antara Pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Depok Drs. Zamrowi,M.Si.(bobby)

Bimas Polda Papua Barat Laksanakan Sosialisasi Peraturan Kapolri No.24 Tentang Sistim Manajemen Pengamanan

Fakfak, Papua Barat, Cakrabhayangkara News - Sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Oleh Bimas Polda Papua Barat 2018 dilaksanakan dan di ikuti oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Seluruh Anggota Satpam di Kabuoaten Fakfak, 09/08.

Adapun kegiatan tersebut dipimpin langsung Oleh Kasubdin Binsatpam Polsus Polda papua barat, AKBP Junov Siregar SH,S.Ik,

Selain para peserta sosialisasi, hadir pula beberapa Pamen dari Polda Papua Barat dan para pengelola jasa keamanan kabupaten Fakfak, seperti :  Kasubdit Binkamsa, AKBP Finsensius Imanuel, Wakapolres Fakfak, Kompol Ilhamsya,SPd, Paur Kompol IIhamsya,S.Pd, Paur Subdit BinSatpam, Polsus Iptu A.Aziz, KBO Binmas, Agus Sentot Wahyudi,dan seluruh Anggota Binmas Polres Fakfak, (BUJP) Badan Usaha Jasa Pengamanan Seluruh Anggota Satpam.

Adapun susunan acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut diawali dengan pembukaan sambutan-sambutan serta sambutan wakapolres Fakfak.Saya selaku pimpinan mengucapkan banyak - banyak terima kasih kepada seluruh satpam se kabupaten Fakfak yang mana boleh hadir dalam kegiatan sosialisasi.Sistem manajemen pengamanan, untuk itu saya mengajak seluruh peserta kegiatan agar dapat mempelajari dan memahami seluruh materi yang diberikan agar dapat menunjang Tupoksi Satpam di lapangan nantinya.

Kasubdit BinSatpam Polsus menambahkan bahwa kami mengharapkan dengan adanya kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan oleh kami para security dan sekalian juga dapat mengerti dan menghadapi persoalan dilingkungan tempat kalian bekerja.

Tugas Security adalah perpanjangan tangan kepolisian dan tugasnya adalah menjaga keamanan tempat kalian bekerja dan mencegah segala bentuk gangguan kamtibmas di lingkungan kerja, untuk itu kami mengharapkan keseriusan dan perhatian kepada seluruh peserta.

Pemberian Material Perkap Nomor 24 Tahun 2017 adalah Sistem Pengamanan oleh Kasubdit Binkamsa Polda Papua Barat AKBP.Vinsensius Imanuel.(Amatus Rahakbauw)

PMII Fakfak Lakukan Pengalangan Dana Peduli Gempa Lombok

Fakfak, Papua Barat, Cakrabhayangkara News - Gempa Bumi yang melanda Lombok NTB saat ini, telah menjadi perhatian semua kalangan di seluruh Indonesia.

Seperti yang dilakukan  Oleh Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kabupaten Fakfak, yang mana turut dalam aksi peduli gempa Lombok dengan melaksanakan aksi pengalangan Dana yang  dipimpin langsung oleh ketua koordinator lapangan, Firman Rumalean di area jalan pasar Thumburuni, Fakfak, Rabu pagi (8/7).

Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kabuoaten Fakfak, dalam aksinya menurunkan sebanyak 25 personilnya.

Maksud dan tujuan diadakannya pengalangan dana ini adalah untuk membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang berada dilombok, yang sementara ini tertimpa bencana gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa serta kehilangan harta benda.

Adapun alat peraga yang digunakan dalam penggalangan Dana adalah sebagai berikut yaitu,Spanduk1 buah yang bertuliskan Kabupaten Fakfak peduli gempa Lombok, pamplet 2 buah bertuliskan peduli gempa Lombok, Bendera PMII sebanyak 4 buah,Bendera Merah Putih 1 buah, Kotak sumbangan 3 buah dan Pengeras suara sebanyak 2 buah.

Adapun rangkaian kegiatan penggalangan dana tersebut sebagai mana di mulai pada jam 08.45 Wit, dimana Mahasiswa yang akan melakukan aksi pengalangan dana  berkumpul dilapangan parkir pasar Thumburuni.

Pada jam 09.00 Wit PMII tiba dipertigaan lampu merah pasar Thumburuni dan kemudian langsung  membagi titik penggalangan dana menjadi tiga titik yaitu jalan ke arah Wagom,jalan ke arah Puncak dan jalan ke arah jalan reklamasi pantai(Perkotaan).

Orasi-orasi disampaikan oleh  Firman Rumalean, sebagai kordinator aksi, Sukri Suwakul (Pengurus Cabang) Amir Hamsah Gurium (Pengurus Mabincab),Saudara.Wasia Gunawan Gurium (Ketua Komisariat).

Pada jam 10.45 Wit penggalangan dana untuk bencana alam Lombok NTB yang dilaksanakan oleh PMII Kabupaten Fakfak selesai dalam keadaan Aman dan Tertib.(Amatus Rahakbauw)

Rumkitlap TNI Bantu Persalinan di Lombok Utara



Lombok Utara, Cakrabhayangkara News. Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) TNI milik Yonkes 2 Kostrad berhasil membantu persalinan secara Sectio Caesarea (SC) seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki pada pukul 18.45 WITA, Rabu (8/8/2018). Danyonkes 2 Kostrad Letkol Ckm dr.Shohibul Hilmi, Sp.OT menjelaskan bahwa operasi persalinan secara SC baru pertama kali dilakukan oleh Rumkitlap TNI di Lombok Utara. Ibu yang bernama Mitha berusia 18 tahun melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan sehat dengan berat badan 2.6 kg dan panjang 45 cm.







Autentikasi :
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

PERANG TERHADAP NARKOBA BAKAMLA RI SELAMATKAN GENERASI PENERUS BANGSA



Batam, Cakrabhayangkara News --- Kobarkan semangat perang terhadap peredaran narkoba  di tanah air, Bakamla RI terus berupaya menyelamatkan generasi penerus bangsa melalui patroli dan operasi laut secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholder kemaritiman nasional maupun regional. Upaya ini diimplementasikan dalam bentuk Latihan Bersama Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan dan Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat Latihan Bakamla RI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN). Komitmen untuk lebih bersinergi dengan BNN disampaikan Direktur Latihan (Dirlat) Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., dalam dialog interaktif dengan tajuk Menjaga Keamanan Laut dari Peredaran Narkotika yang dipandu penyiar Sarah Meliana Husein, di Kantor RRI Batam, Gedung Graha Pena, Lantai 4, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (08/08/2018).

Operasi bersama di laut antara Bakamla RI dengan BNN menurut Dirlat Bakamla RI, sangat perlu untuk maksimalisasi operasi. Bakamla RI dalam tugas utamanya menjalankan operasi keamanan dan keselamatan laut bersama dengan stakeholder, dapat melakukan eksekusi jika menemukan kapal yang mencurigakan dan berpotensi mengangkut narkoba. Namun operasi tersebut akan lebih optimal dengan data awal mengenai pergerakan sindikat narkoba yang diberikan oleh BNN.

Latihan bersama ya g telah dilaksanakan keempat kalinya ini, menurut Dirlat Bakamla RI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia menaruh perhatian serius terhadap keamanan di perairan Selat Malaka dari upaya penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Hal ini juga menunjukkan sinergitas antar instansi pemangku kepentingan penegakan hukum di laut.  

Pada sesi pertengahan dialog interaktif, Petugas Penindakan BNN Pusat Ajun Komisaris Polisi Heris Setia, S.H., menjelaskan bahwa narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan. Regulasi di kedua negara tersebut memperbolehkan untuk memproduksi narkoba, namun melarang untuk dikosumsi dan diedarkan di negara mereka sendiri. Begitu pula halnya kebijakan untuk menjual narkoba hasil produksinya ke negara lain, hal tersebut boleh dan legal untuk dilakukan.

Kebijakan tersebut membuat Indonesia menjadi sasaran empuk pasar peredaran narkoba. Sudah pasti hal inj memberkan dampak buruk terhadap generasi penerus bangsa. Tidak sedikit masyarakat yang masih awam dan belum begitu mengerti tentang zat narkoba dalam bentuk fisik, terlebih lagi sekarang ini marak disamarkan menjadi permen, dan barang konsumsi lainnya. 

Menurut Dirlat Bakamla RI, seluruh komponen bangsa dan masyarakat harus peduli terhadap kejahatan narkoba ini, dan turut berpartisipasi dalam bentuk pencegahan dengan melaporkan oknum yang dicurigai sebagai pengedar narkoba di lingkungannya kepada pihak berwajib. Dengan demikian peredaran narkoba di tanah air dapat diminimalisir. 

Untuk menjaga kemanan dan keselamatan perairan Indonesia tidak dapat dilakukan Bakamla RI sendirian, tentunya butuh kerjasama seluruh instansi kemaritiman dengan bersinergi dalam berbagai aspek. Sinergi tersebut sapat berupa usaha untuk menyamakan persepsi, doktrin operasi laut bersama, serta pertukaran atau sharing informasi antar satakeholder tentang pergerakan mafia narkoba yang menggunakan celah jalur keramain lintas laut di perairan perbatasan antar negara.

Turut mendampingi Dirlat Bakamla RI Kasubdit Duklat Bakamla RI Kolonel laut (T) Robby Darwin, AKP Heris Setia, dan staf Bakamla RI. Rombongan Dirlat Bakamla RI disambut Kepala Stasiun LPP RRI Batam Rahma Juwita, S.Sos., M.Si., Kepala Urusan SDM RRI Batam Asril Ramli, beserta kru dan staff RRI Batam.*red

Autentikasi: Kasubbag Humas Bakamla RI Mayor Marinir Mardiono.

Gara-gara Menghina Organisasi Pers, FPII Melaporkan Ketua Dewan Pers Ke Polisi

Jakarta, Cakrabhayangkara News -Setelah melakukan gerakan unjuk rasa bersama seluruh Organisasi pers, yang mana Forum Pers Independent Indonesia (FPII) ikut ambil bagian dalan unjuk rasa yang menuntut pembubaran Dewan Pers beberapa waktu lalu, karena ulah yang dilakukan dewan pers dianggap merugikan atau tidak memihak kepada Insan pers maupun Organisasi pers yang di anggap bukan konstituennya.

Selang beberapa waktu, Organisasi Pers di kejutkan kembali dengan aksi Dewan Pers yang mengeluarkan Surat Edaran Dewan Pers dengan Nomor Surat 371/DP/K/VII/2018 pada tanggal 26 Juli 2018, dimana Dewan Pers menyatakan bahwa Organisasi pers yang berujuk rasa adalah Organisasi Abal-abal, yang salah satunya termasuk Organisasi Forum Pers Independen Indonesia(FPII).

Dengan adanya surat edaran yang berkop surat Dewan Pers dan ditanda tangani, Ketua Dewan Pers, dimana isinya mencemarkan nama baik semua Organisasi Pers, Perusahaan Media, Wartawan yang tidak masuk dalam konstituen Dewan Pers, maka Kasihhati sebagai Ketua Presidium FPII, mewakili Organisasi Forum Pers Independen Indonesia(FPII), melaporkan Ketua Dewan Pers (DP) Yosep Adi Prasetyo ke Polres Jakarta Pusat.

Surat Laporan (LP) Polisi No : 1247/K/VIII/2018 RESTRO JAKPUS yang diterima Kanit III, Acap Atmadja dikeluarkan setelah Kasihhati menceritakan kronologis hingga terjadinya pelaporan tersebut.

" Saya melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pers, " jelasnya usai keluar dari Kantor Polres Jakarta Pusat, Jalan Salemba Raya, Rabu malam (08/08/18).

Menurutnya, Surat Edaran Dewan Pers dengan Nomor Surat 371/DP/K/VII/2018 pada tanggal 26 Juli 2018 yang berisikan bahwa Organisasi yang dipimpinnya (FPII) merupakan Organisasi abal-abal sudah sangat menghina dan tanpa dasar.

Lanjutnya, FPII bukan penumpang gelap dalam menyuarakan kebebasan pers, mengkritik segala bentuk kriminalisasi maupun diskriminasi terhadap Wartawan. Ini sudah kita buktikan pada tahun 2017 kita sudah dua kali melakukan aksi damai.

" Sebelum aksi 04 juli kemarin, FPII sudah jauh sebelumnya menyuarakan hal yang sama. Jadi kita bukan penumpang gelap," tegas wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.(red)

Sumber : Presidium FPII.

Pemilik Tanah Sering Diganggu, Kuasa Hukum Pasang Plank

Jakarta, Cakrabhayangkara News - Setelah cukup lama menanti itikad baik dari pihak yg mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah seluas +/- 4.450 M2 berlokasi di huk ujung jalan pertigaan lampu merah di Jl. Raya TMP - Kalibata/ Jl. Raya Pasar Minggu RT 006/ RW 007 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jaksel, yg diduga menggunakan "Surat Bodong" mengembalikan tanah tsb, dan menimbang setelah Tergugat I atas nama Aminah dipanggil dgn patut dua kali berturut-turut utk hadir dipersidangan PN Jaksel tdk datang, dan juga setelah mengirimkan Surat Pemberitahuan kpd Instansi terkait yg berwenang, M. Napis Bin H. Asmuni Bin H.M. Zen (Penggugat) diwakili Kuasa Hukumnya dari TEAM PAMSUS 33 LSM-PELOPOR hari ini memasang plank pemberitahuan publik mengenai status tersebut secara terbuka  mengenai Status Tanah tsb secara terbuka, agar tanah tsb tdk kembali diganggu/ dikuasai/ digunakan pihak-pihak yg tidak bertanggungjawab dgn berbagai cara yg melawan hukum.
                                                                                                 "Penggugat yg sdh tua dan sakit-sakitan sangat terganggu dgn beberapa kali didatangi rumahnya oleh pihak yg mengaku sebagai "Calon Pembeli" yg diduga dari pihak yg ingin kembali menguasai tanah tsb. Mungkin mereka tahu dlm persidangan Tegugat I tdk hadir dua kali  berturut-turut, yg hadir hanya Tergugat II dan Tergugat III padahal keduanya (Tergugat II dan Tergugat III) dlm persidangan sebelumnya dgn Objek Perkara yg sama sdh dikalahkan oleh Tergugat I, dan hal itu bisa saja disimpulkan oleh mereka siapa Pemilik Sah tanah tersebut, " Jelas Mustika Sani, SH. MH di lokasi pemasangan plank, Rabu (08/08/18).

Lanjutnya, kita semua paham bahwa obyek yg sedang dlm proses berperkara di Pengadilan tidak boleh diperjual belikan. Kalau bicara baik-baik dengan kita selaku Kuasa Hukum hal itu akan terang benderang semuanya. Kita percaya dan menghormati hukum, wajib mentaati semua proses persidangan sampai selesai, dan kita juga harus menjaga/ melindungi Objek Perkara sebab kewajiban dan tanggungjawab kita termasuk lingkup Non-Litigasi, apalagi setelah kita kaji dgn seksama berdasarkan  yuridis formal dan legalitas formal Objek  Perkara tsb absah milik Principal kita.

" Mengenai Putusan Pengadilan tentu kita serahkan dan percaya sepenuhnya kepada Majelis Hakim yg menangani Perkara tersebut. Kita pasang Plank dgn tujuan itu" tegas Mustika Sani, SH. MH. yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Kuasa Hukum Alih Waris, M. Nafis kepada awak media.
                                                                                                                              Ditempat yang sama, Koordinator Tim Kuasa Hukum,    Sirepa  Karepesina, SH juga menuturkan, sepanjang pengalaman kami menangani perkara kepemilikan tanah, datangnya "Calon Pembeli" kpd Principal yg sebenarnya hanya bertujuan mengganggu dengan cara membujuk, mengiming-iming, bahkan terkadang menakut-nakuti  pemilik yang Sah, itu salah satu modus utk mengganggu jalannya proses persidangan perkara tersebut. Oleh karenanya untuk menjaga, melindungi dan mengumumkan status tanah, kami pasang Plank.
                                                                                                                                                 "Menurut rencana, sambil menunggu selesainya Proses Persidangan, di lokasi tersebut akan dipergunakan oleh warga utk kegiatan Perayaan HUT RI, Bazar, dan kegiatan terkait Iedul Adha dan kegiatan Sosial Ekonomi lainnya yg bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

M.Nafis sebagai Alih Waris saat diwawancarai Wartawan menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Huk Jalan Raya Pasar Minggu - Jalan TMP. Kalibata RT 006/ RW 007 Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jaksel merupakan tanah orang tuanya yang bernama Asmuni.

" Dulu ini pohon karet semua, malah saya yang membabat/memotong pohon-pohon yang tumbuh disini. Tapi kenapa ada orang yang mengklaim sebagai pemilik malah sampai saling menggugat antara Aminah (Tergugat I) vs Tjong Agus Suryadi (Tergugat II) yang mana dimenangkan oleh Aminah.

"Iya memang banyak yang mendatangi saya. Mengiming-imini duit untuk membeli tanah tersebut. Malah lusa (jumat) ada yang mengajak saya ke Notaris utk Akta Jual Beli (AJB)," tuturnya.

Hal yany sama dikatakan oleh Direktur Eksekutit LSM-PELOPOR, Marao S Hasibuan sebagai kuasa untuk memasuki, menduduki, menempati tanah Alih Waris dalam hal ini M. Nafis, LSM-PELPOR sedang berkoordinasi dgn  RT, RW dan Kelurahan setempat untuk melakukan kegiatan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-73.  
                                                                    Dari pantauan Team LSM-PELOPOR, jalannya proses persidangan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jaksel, memang Tergugat I ataupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir dalam persidangan.

Disamping Alih Waris, Kuasa Hukum Alih Waris, Pengurus LSM-PELOPOR, tampak hadir Ketua RT 006 Yahya, dan penjaga tanah sengketa tersebut, Fuad yang berjalan dengan tertib, aman dan lancar.(red)

Sumber : LSM-PELOPOR